oleh Luo Tingting
Dewan Negara Amerika Serikat pada 14 Oktober mengumumkan penyerahan laporan pertama Mike Pompeo kepada Kongres Amerika Serikat mengenai pemberian sanksi yang dibuat berdasarkan Undang Undang Otonomi Hongkong kepada 10 orang pejabat senior komunis Tiongkok dan Hongkong termasuk Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng Yuet-ngor
Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Otonomi Hongkong, bahwa dalam waktu 90 hari sejak undang-undang tersebut berlaku, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan berdiskusi dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat. Diskusi itu untuk mengidentifikasi individu dan entitas bersangkutan yang gagal memenuhi kewajiban dari Deklarasi Bersama Tiongkok – Britania dan Hukum Dasar Hongkong kepada rakyat Hongkong, kemudian memberikan laporan kepada komite terkait dan pimpinan Kongres Amerika Serikat.
Pada 14 Oktober waktu Amerika Bagian Timur, Dewan Negara Amerika Serikat menyerahkan laporan pertama kepada Kongres untuk mengidentifikasi 10 orang pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang terkena sanksi.
Mereka adalah Kepala Eksekutif Hongkong Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, Sekretaris Jenderal Komite Keamanan Nasional Hongkong Chen Guoji, Sekretaris Kehakiman Hongkong Teresa Cheng Yeuk-wah, Sekretaris Keamanan Hongkong John Lee Ka-chiu, Direktur Kantor Hubungan Hongkong Luo Huining, Komisaris Polisi Hongkong Chris Tang Ping-keung, Kepala Biro Urusan Konstitusi dan Daratan Erick Tsang Kwok-wai, Direktur Kantor Urusan Hongkong dan Makau dari Partai Komunis Tiongkok Xia Baolong, Wakil Direktur Kantor Urusan Hongkong dan Makau dari Partai Komunis Tiongkok Zhang Xiaoming, Wakil Direktur Kantor Urusan Hongkong dan Makau, Direktur Administrasi Keamanan Nasional Partai Komunis Tiongkok di Hongkong Zheng Yanxiong.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa tindakan para pejabat yang dijatuhi sanksi ini telah merusak kebebasan berkumpul, berbicara, yang berkaitan dengan penyampaian berita, supremasi hukum Hongkong, atau melemahkan otonomi Hongkong.
Laporan tersebut menunjukkan Partai Komunis Tiongkok secara sistematis menghapus otonomi yang dijanjikan Beijing kepada rakyat Hongkong dan dunia, merupakan konvensi yang terdaftar di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan diterapkannya Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong, maka berarti Partai Komunis Tiongkok telah melemahkan sistem demokrasi, hak asasi manusia, kemerdekaan peradilan, dan kebebasan individu yang selama ini berlaku di Hongkong.
Amerika Serikat secara terbuka mengutuk tindakan otoritas Beijing dan Hongkong karena menciptakan lebih banyak masalah, membunuh para pembangkang, dan merusak otonomi Hongkong.
Tindakan ini termasuk pembentukan badan keamanan daratan Tiongkok di Hongkong, penangkapan massal demonstran damai, demi kepentingan politik telah menunda pemilihan Dewan Legislatif Hongkong yang sedianya berlangsung pada bulan September 2020, dan menangkap, serta menahan para aktivis demokrasi Hongkong yang mencoba untuk meninggalkan Hongkong.
Dewan Negara mengatakan : “Laporan tersebut menyoroti penentangan kita terhadap tindakan yang dilakukan pihak Partai Komunis Tiongkok yang dengan sengaja merongrong kebebasan rakyat Hongkong dan memaksakan Hongkong menerima kebijakan penindasan mereka”.
Pada 7 Agustus, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah mengumumkan sanksi terhadap 11 orang pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang merusak otonomi Hongkong sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Hongkong.
Dalam laporan pertama yang dirilis oleh Dewan Negara pada 14 Oktober, nama mantan Komisaris Polisi Hongkong Stephen Lo Wai-chung tidak ada dalam daftar sanksi.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat pada bulan Agustus menunjukkan bahwa Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong yang diterapkan oleh pemerintah komunis Tiongkok di Hongkong bertentangan dengan otonomi Hongkong, dan telah merusak supremasi hukum di Hongkong, dan mengikis hak asasi manusia dasar rakyat Hongkong.
Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk memberikan sanksi kepada pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang bertanggung jawab atas penerapan Undang Undang Keamanan Nasional versi Hongkong di Hongkong.
Setiap entitas dan properti berada di wilayah hukum Amerika Serikat yang dimiliki secara langsung atau 50 % -nya dikuasai oleh pejabat yang terkena sanksi akan dibekukan dan diwajibkan untuk melapor kepada Office of Foreign Assets Control (OFAC) atau Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri yang berada di bawah Kementerian Keuangan Amerika Serikat.
Kementerian Keuangan AS menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung rakyat Hongkong dan mendorong mereka untuk gigih dalam mengejar kebebasan dan demokrasi. Amerika Serikat akan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh eksekutif untuk terus melacak mereka yang berkuasa yang menerapkan kebijakan jahat ini.
Mike Pompeo dalam pesan tweet pada 7 Agustus lalu menyebutkan, “Ketika rakyat Hongkong menderita penindasan kejam yang dilakukan Partai Komunis Tiongkok dan kaki tangannya, kita tidak akan berdiam diri.”
Keesokan harinya, Pompeo kembali menyampaikan pesan di Twitter yang berbunyi : “(Sanksi) ini bukan transaksi sekali “pukul” (These actions aren’t one-off).”
Pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong yang terkena sanksi selain hartanya dibekukan, tidak diizinkan untuk bertransaksi bisnis keuangan dengan orang Amerika Serikat. Anggota keluarga mereka pun tidak dapat mengajukan permohonan visa masuk atau bermigrasi ke Amerika Serikat.
Sementara itu Putra kedua Carrie Lam, Josh Lam yang sedang menempuh studi PhD bidang matematika di Harvard University, Amerika Serikat buru-buru kembali ke Hongkong karena ibunya Carrie Lam mendapat sanksi dari Amerika Serikat.
Undnag Undang Otonomi Hongkong memberi wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk segera menjatuhkan sanksi kepada individu yang ada dalam daftar sanksi, dan dalam waktu satu tahun menjatuhkan sanksi tambahan kepada lembaga keuangan yang melakukan bisnis dengan orang-orang yang terkena sanksi.
Reuters pada 14 Oktober memberitakan bahwa laporan pertama Dewan Negara tentang sanksi terhadap pejabat komunis Tiongkok dan Hongkong itu adalah suatu peringatan resmi kepada lembaga keuangan internasional agar mereka tidak bertransaksi bisnis dengan individu yang bertanggung jawab dalam menekan kegiatan demokrasi rakyat Hongkong. Jika mereka membangkang, maka mereka pun akan segera dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat.
Dilaporkan bahwa Dewan Negara dalam 60 hari ke depan akan menentukan jenis sanksi yang diberlakukan kepada lembaga keuangan yang menangani transaksi bisnis dengan orang yang dijatuhi sanksi. Sebelumnya, HSBC dan Standard Chartered Bank yang menyatakan dukungan kepada Partai Komunis Tiongkok menerapkan Undang Undnag Keamanan Nasional versi Hongkong telah mendapat kritikan dari pejabat Amerika Serikat dan Inggris. (sin)
Keterangan Foto : Untuk pertama kalinya Dewan Negara Amerika Serikat mengeluarkan sanksi kepada 10 orang pejabat senior komunis Tiongkok dan Hongkong termasuk Carrie Lam. (Anthony Kwan/Getty Images)
