Home Blog Page 1327

Laporan HAM AS Menyoroti Komunis Tiongkok, Mengakui Praktek ‘Memanen’ Organ Tubuh Secara Paksa

0

Jennifer Zeng – The Epoch Times

Epochtimes.id-  Laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS tentang Praktik Hak Asasi Manusia, dirilis pada Rabu (13/3/2019). Laporan menyoroti Tiongkok sebagai salah satu pelanggar hak asasi manusia terburuk. Laporan ini mungkin telah mengisyaratkan akan ada investigasi selanjutnya tentang pengambilan organ secara paksa di Tiongkok.

Merilis laporan di Departemen Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan Tiongkok berada di “liga sendiri dalam hal pelanggaran hak asasi manusia.”

“Pada 2018, Tiongkok mencatatkan rekor mengintensifkan kampanyenya untuk menahan kelompok minoritas Muslim. Saat ini, lebih dari satu juta orang Uighur, etnis Kazakh, dan Muslim lainnya diinternir di kamp pendidikan ulang yang dirancang untuk menghapus identitas agama dan etnis mereka,” katanya.

Laporan itu mencantumkan belasan berbagai pelanggaran hak serius di Tiongkok, termasuk “pembunuhan sewenang-wenang atau tidak sah oleh pemerintah, penghilangan paksa oleh pemerintah, penyiksaan oleh pemerintah, penahanan sewenang-wenang oleh pemerintah, kondisi penjara dan penahanan yang keras dan mengancam jiwa, tahanan politik, ” dan banyak lainnya.

Michael Kozak, Kepala Biro Demokrasi, HAM dan Ketenagakerjaan di Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, pada konferensi pers pada, Rabu (13/3/2019) di Klub Pers Asing mengatakan, “Dari Xinjiang, di mana Anda mendapatkan ratusan ribu atau jutaan orang di kamp, perlakukan terhadap Falun Gong, gereja rumah, Anda pergi melintasi tembok. Situasi di Tiongkok tidak menjadi lebih baik, ini menjadi jauh lebih buruk selama beberapa tahun terakhir.”

Duta Besar Michael Kozak, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh, berbicara di Pusat Pers Asing di Washington pada 13 Maret 2019. (Samira Bouaou / The Epoch Times)

Kozak mengatakan, “Kami mengangkat masalah ini dengan otoritas Tiongkok ketika kami melihat mereka, apa yang kami coba lakukan hanyalah meningkatkan tingkat perhatian terhadap masalah ini.” Kozak percaya bahwa tekanan internasional “memang memiliki beberapa efek.”

Terhadap kasus Xinjiang, otoritas Komunis Tiongkok mengubah posisi mereka dari menolak keberadaan “kamp pendidikan ulang” lalu mengakuinya, meskipun mereka kemudian mengklaim bahwa mereka adalah “Kamp pelatihan kejuruan.”

Perkembangan yang Patut Dicatat

Laporan Kemenlu AS  mengidentifikasi masalah pengambilan organ di Tiongkok setelah DPR AS dengan suara bulat meloloskan Resolusi 343 pada Juni 2016,“mengungkapkan kekhawatiran tentang laporan yang gigih dan kredibel tentang pengambilan organ secara sistematis, yang disetujui negara dari tahanan nurani di Republik Rakyat Tiongkok, termasuk dari sejumlah besar praktisi Falun Gong dan anggota kelompok agama dan etnis minoritas lainnya.”

Laporan mengatakan, “Beberapa aktivis dan organisasi terus menuduh pemerintah secara sukarela mengambil organ dari tahanan hati nurani, terutama anggota Falun Gong.”

David Matas, pengacara hak asasi manusia internasional, penulis buku “Bloody Harvest / The Slaughter,” kepada The Epoch Times mengatakan bahwa laporan ini adalah “perkembangan yang patut diperhatikan.”

“Penyebutan oleh Departemen Luar Negeri tentang laporan pengambilan organ dari tahanan hati nurani, terutama Falun Gong, adalah indikasi dari keseriusan dengan mana laporan diambil.”

Matas mengatakan, “ada tautan implisit, meskipun terlambat, di sini ke resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Juni 2016 yang menyerukan penyelidikan oleh Departemen Luar Negeri.”

“Di antara 6 item yang dinyatakan dalam Resolusi 343 DPR AS, yang ke-6 langsung ditujukan ke Departemen Luar Negeri :

“Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat  menyerukan kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk melakukan analisis yang lebih terperinci tentang pengambilan organ yang disetujui negara dari tahanan hati nurani dalam Laporan Hak Asasi Manusia tahunan, dan melaporkan setiap tahun kepada Kongres tentang implementasi dari bagian 232 dari Undang-Undang Otorisasi Departemen Negara, Tahun Anggaran 2003 (8 USC 1182f), melarang pemberian visa kepada orang Tiongkok dan warga negara lain yang terlibat dalam organ yang dipaksakan atau jaringan transplantasi organ.”

Matas mengatakan, “Penyelidikan belum dilakukan. Tetapi ketika Departemen Luar Negeri sendiri mengatakan bahwa ada masalah serius di sini, sulit bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan menyelidiki. Laporan Departemen Luar Negeri tahun ini mungkin merupakan awal investigasi.”

Paling tidak, laporan menambah pengaruh permintaan Kongres agar digelar investigasi yang terpercaya dan transparan serta independen terhadap kasus penyalahgunaan dan perampasan organ yang dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT).

Namun, jurnalis dan peneliti Ethan Gutmann, penulis “Losing the New China” dan “The Slaughter,” mengkritik Departemen Luar Negeri AS karena “menirukan jaminan resmi Tiongkok tentang reformasi transplantasi, sementara lebih dari satu juta Uighur yang diuji darah mereka dipenjara di kamp-kamp ‘reedukasi’ ”

David Kilgour, mantan pejabat Kemenlu Kanada untuk Asia-Pasifik, penulis Bloody Harvest/The Slaughter, mengatakan: “Amerika Serikat harus meningkatkan kekhawatirannya tentang memburuknya kondisi hak asasi manusia di seluruh Tiongkok pada setiap kesempatan bilateral dan multilateral, seperti halnya dengan Uni Soviet pada 1970-an dan 80-an.”

“Menghubungkan kembali hak asasi manusia dengan pembicaraan perdagangan, menjatuhkan sanksi Magnitsky Act ke dokter bedah dan pihak yang berpartisipasi dalam penyalahgunaan organ, dan memperingatkan universitas-universitas AS tentang risiko pelatihan ahli bedah dari Tiongkok, dan sebagainya, semuanya akan membantu.”

Zhang Erping, Juru Bicara Falun Gong  mengatakan “Beijing menyempurnakan metode penganiayaan yang digunakan terhadap praktisi Falun Gong selama bertahun-tahun untuk menekan kelompok lain belakangan ini.”

“Tiongkok adalah satu-satunya negara di dunia yang menghabiskan lebih banyak uang untuk keamanan dalam negeri daripada pertahanan nasionalnya. AS harus berdiri teguh atas dasar moral dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, khususnya di Tiongkok,” imbuhnya.  (asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=u21vtXJ5794

Sejumlah Korban Meregang Nyawa dalam Aksi Penembakan di Masjid Selandia Baru

0

EpochTimesId – Korban jiwa berguguran dalam insiden penembakan pada kawasan dua masjid di kota Christchurch, Selandia Baru pada hari Jumat, 15 Maret 2019. Setidaknya seorang pria bersenjata menembaki jemaah, menurut polisi.

Saksi mata mengatakan kepada media bahwa seorang pria berpakaian militer, dilengkapi pakaian kamuflase, dan membawa senapan otomatis menembaki orang-orang secara acak di masjid Al Noor.

Tim kriket Bangladesh tiba untuk sholat di masjid ketika penembakan terjadi. Akan tetapi, semua anggota rombongan atlet selamat, menurut seorang staf pelatih tim kepada Reuters.

Polisi mengatakan mereka sudah menangkap dan menahan satu orang pelaku. Namun, mereka tidak yakin apakah ada tersangka lain yang terlibat dalam aksi teror tersebut.

Staf ambulans membawa seorang pria dari luar masjid di pusat Christchurch, Selandia Baru, pada 15 Maret 2019. (Foto : Mark Baker/AP Photo/The Epoch Times)

Polisi menyarankan orang-orang untuk menjauh dari masjid.

“Sejauh yang kami tahu, korban meninggal itu terjadi di dua masjid. Situasi serius dan berkembang sedang terjadi di Christchurch dengan penembak aktif,” kata Komisaris Polisi Selandia Baru, Mike Bush.

Polisi mengatakan sebelumnya mereka sedang berburu ‘seorang penembak aktif’ di pusat kota Christchurch. Sementara Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan tidak ada tempat di Selandia Baru untuk tindakan kekerasan ekstrem semacam itu.

“Polisi merespons dengan kemampuan penuh untuk mengelola situasi, tetapi lingkungan risiko tetap sangat tinggi,” sambung Bush.

Media lokal melaporkan bahwa seorang pria bersenjata melepaskan tembakan ke dalam masjid di distrik Hagley Park, Christchurch. Ada laporan polisi bersenjata di masjid kedua di pinggiran Linwood.

Orang-orang di pusat kota harus tinggal di dalam rumah, kata polisi. Semua sekolah dan gedung-gedung dewan kota Christchurch telah ditutup.

Polisi tidak segera mengomentari apakah insiden itu terjadi di masjid atau di dekatnya. Tidak ada konfirmasi resmi tentang korban.

Media mengatakan tembakan telah dilakukan di dekat sebuah masjid dan seorang saksi mata mengatakan kepada penyiar One News bahwa dia melihat tiga orang terbaring di tanah, berdarah di luar gedung.

Radio Selandia Baru mengutip seorang saksi di dalam masjid yang mengatakan, dia mendengar tembakan dan setidaknya empat orang terbaring di tanah dan ada darah di mana-mana.

“Ngeri mendengar penembakan di masjid Christchurch. Tidak pernah ada pembenaran untuk kebencian semacam itu,” kata Amy Adams, anggota parlemen dari Christchurch.

Tim kriket Bangladesh berada di Christchurch untuk menghadapi Selandia Baru dalam ujicoba kriket ketiga yang dimulai pada hari Sabtu.

“Mereka berada di dalam bus, yang baru saja tiba di masjid ketika penembakan dimulai. Mereka terguncang tapi dalam kondisi baik,” Mario Villavarayen, pelatih kekuatan dan pengkondisian tim kriket Bangladesh, mengatakan pada Reuters dalam sebuah pesan. (REUTERS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Listrik Venezuela Pulih Namun Krisis Bahan Pokok Berlanjut

0

EpochTimesId – Masalah krisis listrik dan pemadaman di seluruh Venezuela tampaknya telah diselesaikan sebagian besar, untuk saat ini. Listrik akhirnya kembali mengalir ke rumah-rumah, rumah sakit, dan sekolah di seluruh negeri.

Akan tetapi, satu minggu kegelapan yang terputus-putus telah membuat kehidupan sehari-hari kini semakin sulit daripada sebelumnya, di negara yang dilanda krisis.

Venezuela telah menghadapi krisis ekonomi, sosial, dan politik yang serius karena jatuhnya harga minyak, manajemen ekonomi yang buruk, dan korupsi yang merajalela selama bertahun-tahun. Akan tetapi, pemadaman listrik yang telah melanda 22 dari 23 negara bagian sejak 7 Maret 2019, membawa kesulitan dan penderitaan sehari-hari hingga titik paling parah.

Kurangnya pendingin, berarti makanan dan obat-obatan penting dengan cepat rusak di iklim tropis. Sementara sistem metro, sekolah, dan bisnis di seluruh negara ditutup. Rumah sakit, yang sudah berada di titik puncak karena kekurangan peralatan, obat-obatan, dan staf, menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebab, generator cadangan gagal berfungsi, dan menjadikan peralatan penyelamat hidup tidak berguna.

Oposisi Venezuela, yang berjuang untuk menggulingkan pemimpin rezim otoriter sosialis Venezuela Nicolas Maduro, menyatakan bahwa sedikitnya 26 orang kehilangan nyawa akibat pemadaman listrik.

Pasien didorong melintasi Jembatan Internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela ke Cucuta, Kolombia, pada 11 Maret 2019. Pemerintah Venezuela membuka koridor kemanusiaan untuk jalur pelajar dan pasien tertentu, untuk menyeberang ke Kolombia. (Foto : Juan Pablo Bayona/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Maduro menyalahkan krisis terakhir pada oposisi, jurnalis lokal, dan Amerika Serikat.

Meskipun listrik sebagian besar telah kembali, kekurangan air tetap terjadi. Situasi yang memaksa beberapa warga di ibukota Caracas untuk mengisi tanki air dari aliran yang tercemar, yang berbatasan dengan jalan raya utama.

Sistem metro telah dibuka kembali tetapi tetap lumpuh, meninggalkan antrian di sekitar blok pemukiman. Situasi serupa juga terlihat di pompa bensin, dimana kekurangan pasokan masih terjadi. Pada supermarket lokal, dolar AS telah menjadi mata uang de facto karena kekurangan uang tunai dan kegagalan sistem pembayaran elektronik.

Sejumlah usaha masih memilih untuk tetap tutup, setelah penjarahan meluas terhadap toko-toko lokal karena keputusasaan rakyat yang kelaparan. Lebih dari 500 kios dan toko rusak, yang menyebabkan kerugian lebih dari $ 50 juta di kota Maracaibo, menurut Fergus Walshe, presiden Kamar Dagang kota itu.

Maduro telah mengumumkan komisi untuk menyelidiki penyebab pemadaman yang dia klaim sebagai ‘serangan dunia maya’, yang dilakukankan oleh Amerika Serikat. Jurnalis dan aktivis setempat, Luis Carlos Diaz, ditahan oleh dinas intelijen dan didakwa pada 12 Maret 2019. Dia didakwa ambil bagian dalam plot sabotase yang dituduhkan, dan memicu protes di luar kantor kejaksaan distrik.

Pejabat AS dan konsultan listrik internasional membantah kemungkinan campur tangan asing dalam jaringan listrik yang dijaga ketat melalui internet.

“Runtuhnya jaringan listrik Venezuela dan layanan publik disebabkan oleh korupsi Maduro selama bertahun-tahun, penolakan untuk berinvestasi di sektor publik, dan mengabaikan pemeliharaan. Ini sederhana: mesin rusak ketika Anda mencuri semua uang yang dianggarkan untuk membeli suku cadang agar sistem tetap berjalan,” tulis Penasihat Keamanan Nasional AS, John Bolton di Twitter.

Anggota Polisi Nasional berpatroli ketika pemadaman listrik besar-besaran yang melumpuhkan Venezuela selama berhari-hari, di Maracaibo, di negara bagian perbatasan Zulia pada 13 Maret 2019. (Foto : Juan Barreto/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Oposisi Kesulitan Mobilisasi Massa
Dugaan ketidakmampuan negara dan ketidakpuasan publik yang meningkat diharapkan untuk menyulut penyebab Juan Guaido, pemimpin oposisi yang menyerukan konstitusi untuk mendeklarasikan dirinya sebagai presiden pada 23 Januari 2019 dan berupaya menggulingkan Maduro.

Namun, ketika pembangkit listrik negara itu terhenti, begitu pula momentum oposisi. Pawai yang dipimpin oleh Guaido pada 12 Maret 2019 gagal menarik jumlah demonstran yang antusias. Mereka biasanya secara konsisten menjawab seruan pemimpin berwajah segar itu.

“Di tengah pemadaman listrik, sangat sulit bagi oposisi untuk memobilisasi,” kata Phil Gunson, seorang analis senior yang berbasis di Caracas International Crisis Group.

Pada puncak pemadaman, sebanyak 96 persen negara itu tidak memiliki akses internet, yang berarti Twitter dan WhatsApp, jalur komunikasi penting oposisi di negara dengan kebebasan pers yang terus menurun, menjadi sangat sunyi.

“Ada perasaan bahwa rencana awal tidak berhasil, bahwa ini adalah masalah jangka panjang dan tidak jelas ke mana arah pergerakan (oposisi) hari ini,” kata Gunson.

“Narasi pemerintah tentang serangan cyber yang diharapkan berusaha untuk mendapatkan kembali kontrol narasi dan ada petunjuk Guaido bahkan mungkin ditangkap, karena pemerintah merasa telah melihat ofensif awal dan mungkin cukup kuat untuk menentang musuh-musuhnya,” tambah Gunson. (LUKE TAYLOR/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Pengiriman Telepon Pintar ke Tiongkok Mencapai Angka Terendah di Bulan Februari 2019 Selama Enam Tahun Terakhir

0

Oleh Josh Horwitz

EpochTimesId – Data pasar menunjukkan pengiriman telepon pintar ke Tiongkok pada Februari 2019 turun ke angka terendah dalam enam tahun terakhir, karena konsumen terus menunda pembelian handset di tengah laju ekonomi yang melambat.

Pengiriman ke pasar telepon pintar terbesar di dunia total berjumlah 14,5 juta unit, turun 19,9 persen dari tahun lalu, menurut data dari Akademi Informasi dan Teknologi Komunikasi Tiongkok, sebuah lembaga penelitian yang bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok.

Itu adalah pengiriman telepon pintar dengan jumlah terendah sejak Februari 2013, di mana saat itu pengiriman telepon pintar ke Tiongkok mencapai 20,7 juta unit.

Pembelian konsumen secara keseluruhan biasanya lambat selama Februari karena orang Tiongkok menghabiskan sebagian besar waktunya di bulan Februari bersama keluarga merayakan Tahun Baru Imlek. Tetapi pengiriman telepon pintar ke Tiongkok tahun ini terjadi penurunan yang lebih tajam dari biasanya karena laju ekonomi Tiongkok yang melambat, diperburuk oleh perang dagang Tiongkok-Amerika Serikat, yang berdampak pada berkurangnya permintaan untuk gadget di seluruh dunia.

Apple mengutip penjualan iPhone yang melambat di Tiongkok ketika mengambil langkah yang jarang dilakukan dengan cara menurunkan perkiraan penjualan awal tahun ini. Apple kemudian bekerja sama dengan Ant Financial Tiongkok dan bank-bank setempat untuk menawarkan pembiayaan iPhone bebas-bunga, yang merupakan dobrakan pertama kalinya seperti itu di Tiongkok demi meningkatkan penjualan yang menurun.

Beberapa pengecer pihak ketiga juga menawarkan iPhone dengan harga diskon.

Sementara penjualan telepon pintar yang diperkirakan akan tetap lemah, perusahaan seperti Huawei berniat meluncurkan model telepon pintar yang lebih mahal untuk mendapatkan margin yang lebih tinggi.

Pada tahun 2018, pangsa pasar Huawei di segmen telepon pintar Tiongkok seharga 500-800 dolar Amerika Serikat naik menjadi 26,6 persen dari 8,8 persen, menurut Counterpoint Research. Pangsa pasar Apple turun menjadi 54,6 persen dari 81,2 persen karena Apple meluncurkan perangkat seharga 1.000 dolar Amerika Serikat yang tidak mampu dibeli oleh konsumen, sementara perusahaan telepon pintar yang lain merilis perangkat telepon pintar saingan dengan harga yang lebih murah. (Vv)

VIDEO REKOMENDASI

https://www.youtube.com/watch?v=54nyZ2UVJ4M

2020 Samudera Pasifik Bebas Ilegal Fishing, Menteri Susi Tegaskan Seperti Macan Tanpa Taring Jika Tanpa Dukungan Politik

0

Epochtimes.id- Pada kunjungan kerjanya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Selasa (5/3/2019), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi salah satu pembicara dalam forum kerja sama kemitraan “Friends of Ocean Action” di Park Hyatt Hotel, Abu Dhabi.

Forum tersebut dihadiri para ilmuwan, penggiat sektor teknologi, pelaku bisnis, dan organisasi non pemerintah (NGO) dari berbagai negara.

Dalam forum tersebut dibicarakan upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing melalui ratifikasi the Port State Measures Agreement (PSMA), subsidi perikanan, hingga kawasan perlindungan laut (Marine Protected Areas/MPAs). Tujuannya sejalan dengan The Sustainable Development Goals (SDGs) ke 14, yaitu melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Forum Friends of Ocean Action ini merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah diumumkan pada World Economic Forum Annual Meeting di Davos, Switzerland 2018 lalu.

Kerja sama antarsektor global ini diharapkan dapat menjembatani berbagai macam gagasan antara organisasi non-pemerintah dengan pemerintah, sejalan dengan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy.

Jejaring Friends of Ocean Action mendorong aksi nyata yang antara lain:  mengakhiri polusi plastik pada tahun 2025; memperluas area perlindungan laut; memastikan keamanan pangan dari Samudera; mengatasi permasalahan IUU Fishing melalui ratifikasi PSMA dan komitmen dari pengecer tentang transparansi makanan laut dan rantai pasokan makanan; mengurangi pengeluaran karbon sektor kelautan dan pelayaran; membuat platform terbuka Ocean Data; dan meningkatkan stabilitas keuangan untuk inovasi bidang kelautan.

Sementara tujuannya adalah menciptakan Samudera Pasifik bebas IUU Fishing pada tahun 2020; mendorong investasi sektor bisnis pada wilayah konservasi dengan sistem monitoring dan pengaturan yang tepat sehingga tercapai target 30 persen wilayah laut terlindungi di tahun 2030; mendukung pembuatan sentralisasi Ocean Data; memastikan komitmen nelayan tuna terhadap rencana perikanan berkelanjutan dan keterbukaan data stok tuna pada tahun 2020; membangun dan meluncurkan inisiatif pembiayaan pada inovasi sektor kelautan; dan menghilangkan subsidi perikanan yang berbahaya (harmful fisheries subsidies).

Adapun Menteri Susi, didapuk sebagai pembicara pada isu penanganan IUU Fishing yang dimoderatori oleh Jim Leape dari Standfors University, Amerika Serikat.

Menurut Menteri Susi, Indonesia sejak awal telah mendukung inisiatif  Organisasi Pangan dan Pertanian  (FAO) yang mendorong pemberdayaan pelabuhan perikanan untuk mengawasi praktik IUU Fishing melalui ratifikasi PSMA. Ia pun menyatakan bersyukur dengan semakin banyaknya negara ikut meratifikasi PSMA. Namun ia berpendapat, untuk mencapai tujuan menjadikan Samudera Pasifik bebas IUU Fishing di 2020, ratifikasi PSMA saja tidak cukup.

Indonesia bahkan telah membuka data Vessel Monitoring System (VMS) kepada publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan perikanan, agar masyarakat luas dapat ikut mengawasi aktivitas kapal perikanan Indonesia.

“Kami (red-Indonesia) telah melakukan banyak hal untuk memberantas illegal fishing, tetapi kami juga menyadari usaha tersebut tak pernah cukup. Oleh karena itu, kemauan politik (red-political will) sangat penting. Ratifikasi PSMA adalah hal yang bagus, tetapi akan menjadi macan tanpa taring tanpa pelarangan transshipment dan dukungan politik yang kuat,” tutur Menteri Susi.

Ia menyebutkan, hal ini terjadi karena masih banyak kapal perikanan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya ke pelabuhan. Banyak yang melakukan kegiatan transshipment (bongkar muat) di tengah laut ke kapal-kapal lain dengan berbagai modus yang tersusun rapi.

“Mereka (red-kapal perikanan) memasang VMS, tetapi mereka memiliki kapal-kapal lain yang serupa bentuk, warna, nama, dan ukurannya tanpa VMS yang bisa terus menangkap ikan tanpa diketahui. Ketika satu kapal butuh perbaikan, mereka memindahkan VMS tersebut ke kapal lainnya,” cerita Menteri Susi.

Menteri Susi menilai usaha ratifikasi PSMA dan transparansi data VMS kapal perikanan yang telah dilakukan Indonesia saja dirasa belum cukup. Apalagi sekadar ratifikasi PSMA tanpa pembukaan data VMS yang dilakukan beberapa negara. Ia pun menyadari bahwa tidak bisa meminta  setiap negara membuka VMS mereka secara sukarela.

Banyak negara bahkan tidak melakukan keduanya, tidak meratifikasi PSMA dan tidak membuka data VMS, termasuk negara konsumen produk perikanan terbesar di dunia sekalipun. “Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa,” tuturnya.

Menteri Susi menyebut, Indonesia beruntung memiliki regulasi negara yang memperbolehkan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing sehingga memberi efek jera bagi para pelaku.

Ditambah dengan kebijakan moratorium (penghentian operasi) kapal eks-asing di perairan Indonesia, evaluasi dan analisis kebijakan perikanan, dan pembentukan Satuan Tugas Khusus Pemberantasan Illegal Fishing (Satgas 115) yang dilakukan empat tahun belakangan, sehingga aktivitas illegal fishing di Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin.

Kini, Indonesia juga tengah memperjuangkan hak laut (ocean rights) dan berupaya mendapatkan persetujuan internasional kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir (transnational organized fisheries crime).

Menteri Susi menambahkan, di Indonesia, tak hanya melakukan penangkapan ikan secara ilegal, kapal ilegal asing juga melakukan penyelundupan obat-obatan, hewan dilindungi, perbudakan, dan perdagangan manusia.

Oleh karena itu Menteri Susi menilai, untuk mencapai target 2020 Samudera Pasifik bebas IUU Fishing diperlukan kerja sama yang erat antarnegara. Sektor bisnis diharapkan mengambil tindakan untuk mengendalikan rantai pasokan, sementara sektor pemerintah mengontrol akses ke pelabuhan dan membuat sistem pendataan untuk mendukung usaha yang sudah dilakukan.

“Tanpa kepemimpinan dan dukungan politik yang kuat, langkah-langkah luar biasa apa yang dimiliki Indonesia dalam memerangi IUU Fishing tidak akan bertahan,” yakinnya. (asr)

Keterangan Foto : Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi salah satu pembicara pada Opening Panel World Ocean Summit 2019, Selasa (5/3). Mengangkat tema “A Bridge over Troubled Waters: Defining the Task”, acara tersebut berlangsung selama tiga hari pada 5-7 Maret 2019 di Hotel St. Regis Saadiyat, Abu Dhabi. (Dok KKP)

Trump Ungkapkan Kekhawatiran Xi Jinping Jika Dirinya “Angkat Kaki” dari KTT AS-Tiongkok

0

oleh Wu Ying

Presiden Trump mengatakan pada Rabu (13/3/2019) bahwa ia tahu jika Xi Jinping khawatir dengan ia meninggalkan tempat pertemuan sebelum mencapai kesepakatan. Trump mengatakan tidak memburu kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok. Trump kembali menegaskan bahwa perjanjian AS – Tiongkok harus mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pada kesempatan itu, Presiden Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia sebelumnya percaya Amerika Serikat dan Tiongkok berpotensi untuk mencapai kesepakatan dalam masalah perdagangan. Alasannya, Tiongkok berharap dapat mengurangi tekanan atas kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap komoditas mereka. Namun, setelah pertemuan Trump – Kim Jong-un yang tanpa hasil itu terjadi, Presiden Tiongkok Xi Jinping mulai khawatir.

“Saya pikir Presiden Xi memahami cara saya menangani negosiasi. Ketika kesepakatan tidak bisa dicapai, saya akan memilih “angkat kaki”, dan Anda tahu bahwa hal ini sangat mungkin terjadi, jadi saya duga ia tidak ingin situasi itu terjadi,” kata Trump.

Sejauh ini, Amerika Serikat telah mengenakan tarif hukuman 25% dan 10% terhadap komoditas impor Tiongkok senilai USD. 250 miliar. Sementara Tiongkok telah mengenakan tarif pembalasan atas produk-produk AS senilai USD. 110 miliar.

Beijing khawatir dengan Trump “angkat kaki” dari KTT dengan Xi Jinping

Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders pada Senin (11/3/2019) mengatakan, Amerika Serikat dan Tiongkok sedang melanjutkan negosiasi. Presiden Trump dan Xi Jinping belum mengkonfirmasi tanggal KTT, tetapi akan diatur jika situasi sudah matang.

Presiden Trump mengatakan pada Rabu bahwa ia tahu bahwa Beijing khawatir jika dirinya meninggalkan tempat saat pertemuan dengan Xi sedang berlangsung, sehingga ia berharap sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Trump mengatakan : “Kita dapat memilih metode apa pun, kita dapat menandatangani perjanjian setelah adanya kesepakatan, atau kita dapat membahas beberapa masalah yang tertunda pada kesempatan KTT kemudian menandatangani perjanjian.”

Trump mengatakan bahwa ia lebih suka dengan pilihan kedua, meskipun tidak bermaksud untuk menentukan.

Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer pada Selasa (12/3/2019) menghadiri sidang dengar pendapat yang diselenggarakan oleh Komisi Keuangan Senat AS. Ia mengatakan : “Banyak masalah penting yang tetap harus dipecahkan, jika isu-isu utama itu tidak memiliki solusi yang bermanfaat bagi Amerika Serikat, maka perjanjian dianggap tidak tercapai.”

Ia mengatakan bahwa masalah utama yang tercakup dalam negosiasi ini termasuk pengalihan teknologi wajib, perlindungan hak kekayaan intelektual, tindakan non-tarif (subsidi), pertanian, dan layanan.

Trump : KTT dengan Xi Jinping masih sangat dimungkinkan

Trump menegaskan kembali bahwa perjanjian perdagangan harus mencakup perlindungan kekayaan intelektual. Tak hanya itu, Trump percaya bahwa KTT masih sangat dimungkinkan.

“Saya pikir (negosiasi) masih berjalan dengan sangat baik. Kita akan melihat kapan itu bisa diadakan,” kata Trump.

“Saya tidak terburu-buru. Saya berharap transaksi ini benar, Saya tidak terburu-buru mengejar hasil. Tetapi perlu dipastikan bahwa transaksi ini tepat. Bagi kami, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus, jika tidak, kami tidak akan menyetujui,” tambahnya.

Lighthizer pada Selasa lalu mengatakan, perjanjian nantinya pasti akan mencakup mekanisme penegakan hukum dan memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk menaikkan tarif jika Tiongkok gagal memenuhi komitmennya di kemudian hari. Ia menambahkan bahwa presiden tidak akan menandatangani jika tidak ada mekanisme penegakan hukum dalam perjanjian itu.

Meskipun Lighthizer mengatakan pada hari Selasa bahwa negosiasi bisa selesai dalam beberapa minggu ke depan, namun  ia menekankan bahwa sampai semua masalah dapat diatasi baru dapat dikatakan negosiasi mencapai kesepakatan. Sebelum ini segala kemungkinan masih bisa terjadi.

Anggota Kongres menyerukan sikap keras terhadap PKT

Pada Rabu sore, Presiden Trump membahas masalah perdagangan dengan para senator Republik, dan anggota kongres Demokrat meminta pemerintah Trump untuk mengambil sikap keras terhadap Tiongkok.

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer mengatakan pada hari Rabu bahwa perjanjian AS – Tiongkok harus juga dapat mendesak Beijing untuk menyelesaikan isu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, ia mengatakan bahwa Xi Jinping tidak akan memberi konsesi terlalu banyak, jadi Presiden Trump perlu memiliki keberanian untuk “angkat kaki.”

Senator dari Partai Republik Amerika Serikat, Rob Portman mengatakan kepada bahwa Lighthizer tidak akan membuat kesepakatan dengan Tiongkok tanpa secara substansial isu tentang hak kekayaan intelektual teratasi.

Portman, yang pernah menjabat sebagai perwakilan perdagangan AS mengatakan bahwa Lighthizer adalah negosiator garis keras yang ulung. Dia menilai Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam negosiasi dengan Tiongkok. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan dan telah membuat kemajuan yang berarti. Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping baru akan bertemu. (Sin/asr)

Video Rekomendasi :

Siti Aisyah Dibebaskan Bersyarat, Dakwaan Doan Thi Huong di Kasus Pembunuhan Kim Jong-nam Dilanjutkan

0

Epochtimes.id- Jaksa Agung Malaysia memerintahkan kasus pembunuhan dengan terdakwa asal Vietnam Doan Thi Huong diproses lebih lanjut.

Hal demikian disampaikan oleh jaksa penuntut di Pengadilan Tinggi di Shah Alam, dekat Kuala Lumpur, Kamis (14/3/2019) dilansir dari Associated Press

Jaksa Iskandar Ahmad tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas penolakan membatalkan dakwaan kasus pembunuhan terhadap Doan Thi Huong.

Kini Doan adalah satu-satunya tersangka yang ditahan setelah Jaksa mencabut dakwaan atas kasus Siti Aisyah.

Sebelumnya, pengacara Doan dan Duta Besar Vietnam berharap Doan akan diberikan keringanan hukuman yang sama seperti dialami oleh Siti Aisyah.

Duta Besar Vietnam untuk Malaysia Le Quy Quynh mengatakan dia “sangat kecewa” dengan keputusan Jaksa Malaysia.

Dubes Vietnam mengatakan Menteri Kehakiman Vietnam telah menulis surat kepada Jaksa Agung Malaysia untuk meminta pembebasan Huong . Dia menyampaikan Vietnam akan terus melobi Malaysia untuk membebaskan Doan.

“Kami akan meminta Malaysia untuk memiliki penilaian yang adil dan membebaskannya sesegera mungkin,” katanya.

Pengacara Doan, Hisyam Teh Poh Teik mengatakan kepada pengadilan bahwa keputusan itu “sesat.” Ia mengatakan jaksa tidak adil terhadap Huong karena kasusnya sama dengan Aisyah.

“Sangat jelas, ada diskriminasi. Jaksa Agung lebih menyukai satu pihak dari yang lain,” kata Teh.

Huong dan Aisyah dituduh mengolesi agen saraf VX beracun di wajah Kim Jong Nam di terminal bandara di Kuala Lumpur pada 13 Februari 2017. Mereka menyatakan hanya menjadi bagian dari aksi reality show tidak berbahaya untuk sebuah acara TV.

Mereka adalah satu-satunya orang yang ditahan setelah empat tersangka dari Korea Utara lainnya meninggalkan negara itu pada pagi yang sama ketika Kim terbunuh.

Kedua wanita itu didakwa secara terpisah tetapi tuduhan terhadap mereka adalah sama. Mereka dituduh berkomplot dengan empat tersangka Korea Utara untuk membunuh Kim.

Pengacara kedua wanita tersebut mengatakan klien mereka digadaikan dalam kasus pembunuhan politik yang berhubungan dengan Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur.

Pengacara kedua wanita ini menilai penuntutan gagal menunjukkan bahwa klien mereka memiliki niat untuk membunuh. Niat untuk membunuh sangat penting untuk tuduhan pembunuhan berdasarkan hukum Malaysia.

Pengacara Huong meminta penundaan persidangan pada Kamis (14/3/2019) dengan mengatakan kliennya tidak sehat dan membutuhkan perawatan medis.

Dia mengatakan Huong hanya tidur satu jam, sejak pembebasan Aisyah dan tidak dalam posisi untuk bersaksi.

Ketika ditanya oleh hakim apakah dia tidak sehat, Huong berdiri dan mengatakan dia tegang dan stres. “Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi,” Huong tampaknya lelah dan pucat.

Hakim setuju untuk menunda persidangan sampai 1 April tetapi memperingatkan tidak boleh ada lagi penundaan.

Huong menangis terisak-isak ketika dia berbicara dengan sejumlah pejabat Kedutaan Besar Vietnam setelah sidang berakhir.

Keluraga Huong di Vietnam, mengatakan pihak keluarganya mengungkapkan kekecewaan. “Saya berharap akan mendapat kabar baik hari ini, tetapi sayangnya tidak ada. Saya sangat sedih dan kecewa. Saya berharap anak saya akan dibebaskan seperti wanita Indonesia,” kata ayahnya, Doan Van Thanh (66).

Dia percaya putrinya tidak bersalah dan menyuruhnya untuk “tetap tenang dan berharap untuk hasil terbaik.”

Ibu tiri Huong, Nguyen Thi Vy, menangis saat dia mengetahui keputusan pengadilan. “Itu sangat tidak adil. Mereka bersama, melakukan hal yang sama,” katanya. (asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=nNlAhzAkn38

Media Hong Kong Memilih Diam Melaporkan Pidato Pejabat AS Tentang Kebebasan Beragama

0

Frank Fank- The Epochtimes

Epochtimes.id- Media Hong Kong memilih diam setelah Duta Besar AS untuk kebebasan beragama, Sam Brownback memberikan pidato di Klub Koresponden Asing di Hong Kong pada, Jumat (8/3/2019).

Saat berpidato Brownback menyerukan Komunis Tiongkok untuk mengakhiri segala macam bentuk penganiayaan agama di Tiongkok, dengan mengatakan, “Pemerintah Tiongkok memerangi Keimanan. Itu adalah perang yang tidak akan pernah mereka menangkan. ”

Dia menyebutkan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap kelompok yang dianiaya seperti Umat Katolik, Muslim, Tibet, dan praktisi latihan spiritual Falun Gong.

“Pemerintah Tiongkok menahan dan dilaporkan menyiksa praktisi Falun Gong dengan perkiraan yang kredibel, sehingga memasukkan ribuan praktisi Falun Gong ke dalam penjara,” kata Brownback.

Menurut biro The Epoch Times di Hong Kong, sejumlah pejabat tinggi menghadiri acara tersebut, termasuk Kurt Tong selaku Konsul Jenderal Amerika Serikat untuk Hong Kong dan Makau, Martin Lee selaku ketua pendiri Partai Demokrat Hong Kong, Dennis Kwok selaku anggota dewan legislatif Hong Kong dan anggota pendiri Partai Masyarakat Sipil setempat.

Jurnalis yang hadir terdiri Reuters, Wall Street Journal, dan Radio Free Asia (RFA) untuk meliput pidato Brownback. Turut meliput jurnlasi media lokal dari South China Morning Post, Oriental Daily, dan lainnya.

Beberapa hari sebelum Brownback memberikan pidatonya, media yang berbasis di Hong Kong, Apple Daily, melaporkan acara yang akan berlangsung. Namun, pada saat penulisan ini, Apple Daily belum menerbitkan laporan berikutnya yang membahas pidato Brownback.

Ketika media Hong Kong lainnya yang memilih bungkam, The Epoch Times Hong Kong adalah satu-satunya media lokal yang melaporkan pidato Brownback. Epoch Times berbahasa Inggris juga menyediakan liputan internasional.

Komunis Tiongkok dikenal sangat mengontrol liputan media di daratan Tiongkok. Insiden ini menunjukkan tanda-tanda adanya pengaruh Komunis Tiongkok semakin merambah ke Hong Kong.

Hong Kong, bekas koloni Inggris, kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997 di bawah prinsip “satu negara, dua sistem”, yang menjamin wilayah administrasi khusus otonomi dan kebebasan tingkat tinggi, termasuk kebebasan pers.

Namun pasca-1997, Komunis Tiongkok belum sejalan dengan prinsip tersebut. Beberapa tahun terakhir, mengikuti Gerakan Payung pro-demokrasi tahun 2014 yang disorot dunia, rezim Komunis Tiongkok telah menindak lebih lanjut aktivis demokrasi dan pers.

Pada Oktober 2018, pemerintah Hong Kong menolak untuk memperpanjang visa kerja untuk Victor Mallet, editor berita Asia Financial Times, yang juga menjabat sebagai wakil presiden Klub Koresponden Asing Hong Kong.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menyebut penolakan visa itu “bermotivasi politik.”

The Financial Times, dalam tajuk rencana yang diterbitkan pada bulan yang sama mengatakan insiden itu menyoroti “cengkeraman pengetatan Beijing atas wilayah itu dan erosi terus-menerus hak-hak dasar yang dijamin di Hong Kong, hukum dan perjanjian internasional.”

“Kali ini, media Hong Kong mungkin telah menginjakkan kakinya dengan hati-hati karena Brownback menyebut-nyebut masalah Falun Gong — sebuah topik yang dianggap tabu di Tiongkok.”

Falun Gong, juga dikenal sebagai Falun Dafa, adalah disiplin spiritual yang populer di Tiongkok. Menurut perkiraan resmi, jumlah warga Tiongkok yang mengikuti latihan ajaran moral dan meditasi ini berjumlah lebih dari 100 juta jiwa.

Popularitas Falun Gong dengan cepat dipandang oleh pemimpin Partai Komunis Tiongkok saat itu, Jiang Zemin sebagai ancaman terhadap pemerintahannya. Pada Juli 1999, Jiang meluncurkan penganiayaan skala nasional terhadap pengikut Falun Gong di Tiongkok.

Sejak itu, diperkirakan ratusan ribu praktisi Falun Goong diculik dan ditahan di dalam penjara, kamp kerja paksa, dan pusat pencucian otak. Lebih miris lagi, ribuan dilaporkan telah terbunuh karena penyiksaan. Laporan ini diungkapkan Minghui.org, sebuah situs web yang berbasis di AS yang mengungkap penganiayaan terhadap Falun Gong di Tiongkok.

Penduduk Hong Kong tidak optimis tentang lanskap media di kota itu. University of Hong Kong pernah menerbitkan sebuah survei pada September 2018 yang menunjukkan sebanyak 56 persen dari mereka yang disurvei percaya media lokal mempraktikkan swa-sensor. Porsentase ini menjadi rekor tertinggi sejak 1997. (asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=MzQxvf0KGs4

Tiongkok Serobot Pejabat Taiwan untuk Bekerja di Pemerintahan

0

Pihak berwenang Taiwan sedang menyelidiki laporan oleh media Tiongkok bahwa delapan pejabat lokal Taiwan telah menduduki posisi-posisi di pemerintahan Tiongkok.

Investigasi tersebut diumumkan oleh Chen Tsung-yan, wakil menteri Kementerian Dalam Negeri Taiwan, menurut sebuah artikel pada 10 Maret oleh surat kabar harian Taiwan, Liberty Times.

Dalam sebuah wawancara dengan Central News Agency Taiwan, Chen mengkonfirmasi bahwa kementeriannya akan melakukan penyelidikan.

Delapan individu tersebut, yang tidak disebutkan identitasnya, adalah kepala-kepala desa atau lurah, pejabat tingkat terendah dalam sistem politik Taiwan. Mereka telah mendapat posisi sebagai direktur eksekutif komite komunitas dan desa Partai Komunis Tiongkok di Kabupaten Pingtan, yang terletak di Provinsi Fujian, yang tepat di seberang Selat Taiwan, menurut laporan-laporan media Tiongkok.

Menurut surat kabar edisi Taiwan yang berbasisi di Hong Kong, Apple Daily, ada 7.828 desa dan kelurahan di Taiwan.

Media Tiongkok adalah yang pertama melaporkan kejadian tersebut, termasuk sebuah artikel oleh media pemerintah Xinhua pada bulan Desember 2018.

Chen mengatakan bahwa kementerian belum sepenuhnya mengidentifikasi individu-individu tersebut, karena laporan media Tiongkok tidak mengungkapkan nama-nama mereka, menurut Liberty Times.

Chen juga menyatakan bahwa pihak berwenang hanya akan dapat menentukan apakah orang-orang ini telah melanggar hukum Taiwan jika kementerian dapat mengumpulkan bukti yang mengkonfirmasi posisi pemerintahan mereka di Taiwan maupun di Tiongkok.

Di bawah undang-undang yang mengatur hubungan lintas selat, penduduk Taiwan dilarang untuk memegang posisi apa pun di dalam badan-badan, lembaga, atau organisasi-organisasi Tiongkok yang berafiliasi dengan militer, aparat politik, atau administrasi pemerintah Tiongkok. Pelanggar dapat didenda sebanyak 500.000 Dolar Taiwan (US$16.176).

Taiwan adalah negara de-facto dengan memiliki konstitusi, militer, dan mata uangnya sendiri. Namun, Tiongkok memandang pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya, dan mengancam akan menyatukannya dengan daratan dengan menggunakan kekuatan militer, jika perlu.

Menanggapi insiden terakhir tersebut, Dewan Urusan Daratan Taiwan (Taiwan’s Mainland Affairs Council), sebuah badan pemerintah yang menangani masalah-masalah mengenai Tiongkok, memperingatkan bahwa upaya-upaya Beijing untuk merekrut orang-orang Taiwan adalah bagian dari kampanye penyatuannya sehingga masyarakat Taiwan akan lebih dapat menerima gagasan untuk menyerahkan kedaulatan dan merangkul pemerintahan Tiongkok, menurut Liberty Times.

Liberty Times, melalui penelitian yang melibatkan laporan-laporan media Tiongkok sebelumnya, telah mengidentifikasi satu dari delapan orang tersebut sebagai Tseng Ning-yi, seorang lurah di Taipei.

Dalam sebuah wawancara dengan Liberty Times, Tseng menjelaskan bahwa posisi direktur eksekutifnya di Kabupaten Pingtan, Tiongkok, hanyalah sebuah “gelar,” dan bahwa ia tidak menerima gaji bulanan. Sebagai gantinya, ia menerima upah untuk biaya-biaya hidup dan transportasi di Tiongkok, di mana ia menghabiskan beberapa hari setiap bulan untuk tujuan berbagi pengalamannya dalam mengelola sebuah komunitas di Taiwan. Dia juga memberikan ceramah di seluruh Tiongkok dan menerima bayaran untuk ceramahnya.

Faktanya, ada banyak orang Taiwan yang telah mengambil posisi pemerintahan yang serupa di Tiongkok.

Pada Juni 2018, situs web resmi pemerintah Fujian melaporkan bahwa Distrik Haichang, yang terletak di kota pelabuhan Xiamen, Xiamen, telah merekrut 35 warga Taiwan untuk menjadi asisten direktur komunitas setempat. Tidak diketahui apakah ada di antara 35 orang ini yang memegang jabatan publik di Taiwan.

Edisi luar negeri dari media yang dikelola pemerintah Tiongkok, People’s Daily, melaporkan pada bulan Desember 2018 bahwa 66 orang Taiwan telah bekerja sebagai asisten direktur komunitas di Xiamen. Tidak jelas apakah 35 orang Taiwan di atas juga termasuk di antara ke-66 ini.

Apple Daily menerbitkan editorial 11 Maret dalam menanggapi penyelidikan terhadap delapan individu tersebut, telah memperingatkan bahwa upaya-upaya Tiongkok untuk merekrut pejabat-pejabat Taiwan berpangkat rendah hanyalah permulaan, karena Beijing mungkin memiliki ambisi untuk memikat pejabat-pejabat kota selanjutnya.

Konsep tentang “merebut wilayah luar kota dan kemudian menggunakan pangkalan-pangkalan pedesaan untuk mengepung dan merebut kota” tersebut pertama kali diciptakan oleh mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Mao Zedong, yang mengadopsi metode ini selama perang saudara Tiongkok untuk memproklamasikan kemenangan. (ran)

Video pilihan:

Mahathir Ingatkan Filipina!!! Hati hati dengan Jebakan Utang Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=Ojqkw-7iOc8

Pentagon Tandatangani Instruksi Pembatasan Transgender Masuk Militer

0

Washington — Departemen Pertahanan Amerika Serikat menandatangani memo yang akan memberlakukan pembatasan pada transgender yang bertugas di militer, pada 12 Maret 2019 waktu setempat. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 12 April 2019 mendatang.

Pentagon akan resmi melarang sebagian besar waria untuk mendaftar sebagai personel militer. Terutama jika mereka memerlukan perawatan hormon atau operasi transisi.

Memo itu, ditandatangani oleh David Norquist, yang saat ini adalah pejabat Nomor-2 di Pentagon. Memo akan memungkinkan sekretaris kementerian pertahanan untuk mengeluarkan keringanan berdasarkan kasus-per-kasus.

Presiden Donald Trump mengumumkan larangan bagi transgender bertugas di militer AS, pada Juli 2017. Dia kemudian menerima rekomendasi Pentagon untuk membatasi larangan kepada individu dengan riwayat disforia gender. Riwayat yang kemudian didefinisikan sebagai, “Mereka yang mungkin memerlukan perawatan medis yang substansial”. Pembatasan akan mengizinkan beberapa pengecualian.

Serangkaian gugatan pengadilan telah menunda kebijakan tersebut. Akan tetapi, Mahkamah Agung pada Januari 2019 mencabut keputusan pengadilan yang lebih rendah yang membatalkan kebijakan tersebut, sehingga kini memungkinkannya untuk berlakunya pembatasan terhadap transgender.

Keputusan Trump untuk melarang pasukan transgender membalikkan kebijakan penting pendahulunya dari Partai Demokrat pada 2016, Barack Obama. Presiden kulit hitam pertama AS itu membiarkan orang-orang transgender untuk pertama kalinya masuk militer secara terbuka di angkatan bersenjata. Mereka juga diperbolehkan menerima perawatan medis untuk transisi gender.

Trump menggunakan alasan dalam kebijakan dan fokus militer serta biaya medis untuk mem-balik-kan kebijakan itu.

“Dalam penilaian saya, pemerintahan sebelumnya gagal mengidentifikasi dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa mengakhiri kebijakan dan praktik lama Departemen tidak akan menghalangi efektivitas dan mematikan militer, mengganggu kohesi unit, atau pajak sumber daya militer,” tertulis dalam memo yang ditandatangani oleh Trump pada 25 Agustus 2017.

Memo itu juga menunjukkan fakta bahwa studi lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah perubahan kebijakan di bawah Obama memiliki efek negatif tersebut.

Kebijakan yang disahkan oleh Obama mulai berlaku pada 1 Juli 2017. Akan tetapi, Menteri Pertahanan, James Mattis kemudian menunda implementasi selama enam bulan. Penundaan itu untuk melakukan peninjauan terhadap dampak potensial kebijakan tersebut terhadap kesiapan atau kematian personel militer.

Penundaan itu tidak menghalangi personel militer yang sudah masuk militer untuk mulai mentransisikan gender mereka. Kebijakan yang menurut kebijakan sebelumnya, akan mengakibatkan individu tersebut secara otomatis dipulangkan. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, semua prajurit menerima pelatihan wajib tentang masalah ini.

Dalam pelatihan, prajurit wanita diberitahu bahwa pria yang diidentifikasi sebagai wanita akan mulai menggunakan barak wanita, fasilitas kamar mandi dan shower, memperingatkan mereka bahwa, “Prajurit bersangkutan masih memiliki alat kelamin pria.”

Pelatihan ini menyerukan kepada tentara untuk memperlakukan individu transgender ‘dengan bermartabat dan hormat’. Akan tetapi, pelatihan mengatakan bahwa tentara transgender tidak diharuskan atau diharapkan untuk memodifikasi atau menyesuaikan perilaku mereka berdasarkan pada fakta bahwa mereka tidak ‘cocok’ dengan tentara lainnya.

Pelatihan ini menginstruksikan para prajurit wanita untuk mengemukakan kekhawatiran mereka tentang pembagian fasilitas mandi dan barak mereka dengan para pria (waria).

Setelah pengumuman kebijakan pada tahun 2016 berbagai masalah praktis telah dikemukakan.

Kebijakan baru akan memungkinkan pria untuk bertugas di militer sambil memenuhi kriteria fisik untuk wanita, bukan persyaratan untuk pria.

Persyaratan minimum untuk pelatihan Dasar Angkatan Darat untuk seorang prajurit pria berusia antara 17 dan 21, adalah 35 kali push-up. Untuk seorang prajurit wanita, hanya 13 kali push-up.

“Itu tidak lain adalah ‘rekayasa sosial dan kebenaran politik’, bukan penelitian medis baru, yang membuat pemerintah Obama membalikkan kebijakan ini,” menurut Tony Perkis, seorang veteran Korps Marinir AS dan presiden Family Research Council, dalam pernyataan di situs web organisasi.

“Mengizinkan prajurit transgender masuk militer akan memengaruhi penempatan, serta menghabiskan waktu dan sumber daya berharga dalam pelatihan yang seharusnya tidak perlu,” kata Perkis.

Tentara harus dapat ditempatkan di mana saja dan kapan saja, tanpa perawatan medis khusus. Tetapi individu transgender membutuhkan perawatan medis berkelanjutan dalam bentuk perawatan hormon selama sisa hidup mereka. (Reuters dan Jasper Fakkert/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Peneliti Ungkap Sekitar 1,5 Juta Muslim Ditahan di Xinjiang

0

Epochtimes.id- Seorang peneliti terkemuka terkait kebijakan terhadap etnis di Tiongkok mengungkapkan pada Rabu (13/3/2019) bahwa sekitar 1,5 juta etnis Uighur dan Muslim lainnya ditahan di tempat yang disebut sebagai pusat-pusat pendidikan di wilayah Xinjiang. Angka ini melonjak dari jumlah sebelumnya yang hanya mencapai 1 juta tahanan.

Komunis Tiongkok kini terus berkelit terkait protes skala internasional atas keberadaan kamp penahanan.

Komunis Tiongkok justru berdalih sebagai pusat pelatihan kejuruan di Xinjiang. Daerah ini  merupakan rumah bagi jutaan etnis minoritas Muslim. Lagi-lagi, komunis Tiongkok membela diri sebagai langkah membendung ancaman ekstremisme di Tiongkok.

Seorang peneliti independen Jerman, Adrian Zenz, mengatakan angka perkiraan barunya didasarkan pada gambar satelit. Dia mengungkapkan laporan ini juga berdasarkan pengeluaran publik untuk fasilitas penahanan. Data-data pendukung lainnya, kata Adrian,  laporan saksi tentang fasilitas yang penuh sesak dan anggota keluarga mereka yang hilang.

“Meskipun spekulatif, tampaknya tepat untuk memperkirakan bahwa hingga 1,5 juta etnis minoritas — setara dengan hanya di bawah 1 dari 6 anggota dewasa dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang — telah diinternir dalam kamp penahanan, fasilitas pendidikan ulang, tidak termasuk penjara formal,” kata Zenz pada acara yang diselenggarakan oleh misi AS di Jenewa, rumah dari lembaga HAM PBB.

“Upaya negara Tiongkok saat ini untuk memberantas ekspresi independen dan kebebasan dari identitas etnis serta agama yang berbeda di Xinjiang tidak lain adalah kampanye sistematis genosida budaya,” tambah Zenz.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Rabu (13/3/2019) mengkritik keras pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok.

Omir Bekali, seorang warga etnis Kazakh mengatakan kepada sebuah panel di acara tersebut bahwa ia telah disiksa oleh polisi Xinjiang dan ditahan di sebuah kamp selama enam bulan di sebuah ruangan kecil yang dihuni sebanyak 40 orang.

“Kami harus memuji Partai Komunis, menyanyikan lagu tentang (pemimpin Tiongkok) Xi Jinping dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Kami tidak punya hak untuk berbicara, ”katanya.

Kelompok bipartisan anggota parlemen A.S. memprotes kepada administrasi Trump minggu ini tentang tanggapannya terhadap pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Tiongkok tidak memadai. Ini disampaikan beberapa bulan setelah pemerintahan AS sedang mempertimbangkan menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok.

Pada acara di Jenewa, Duta Besar sementara AS untuk PBB, Kelley Currie, yang memimpin Kantor Keadilan Global pada Departemen Luar Negeri AS ditanyai tentang menjatuhkan sanksi terhadap Tiongkok.

“Kami selalu melihat semua mekanisme yang kami miliki untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan serius serta memastikan mereka tidak mendapat manfaat dari peluang untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat dan kami tidak memberi mereka akses ke sistem keuangan AS,” katanya kepada wartawan. Namun dia  menolak menjelaskan lebih spesifik apa yang disampaikannya. (asr)

Oleh Stephanie Nebehay/Reuters via The Epochtimes

Video Rekomendasi : 

Atau anda menyukai video ini :

Bagaimanakah Teknologi Ukraina Meningkatkan Perkembangan Angkatan Laut Tiongkok?

0

EpochTimesId – Pada 2012, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok meluncurkan kapal induk pertamanya, Liaoning. Proyek ini menarik perhatian media dan para ahli, karena Liaoning dibangun di Ukraina pada senjakala Perang Dingin, sebelum dijual ke Tiongkok pada tahun 1999 persyaratan  awal adalah kapal induk tersebut tidak akan difungsikan kembali untuk kepentingan  militer.

Sebaliknya, Liaoning, yang sebelumnya bernama Varyag, menjadi dasar bagi program ambisius Tiongkok untuk merancang dan menggunakan kapal induk miliknya sendiri. Penjualan dan reparasi Varyag cocok dengan tren pasca-Perang Dingin yang penting: Ukraina, yang sangat banyak mewarisi perusahaan pembangunan dan industri pertahanan dari bekas Uni Soviet, semakin memandang Tiongkok sebagai klien utamanya.

20 Juta Dolar Amerika Serikat untuk 30 Tahun Teknologi Soviet

Pada awalnya Varyag bernama Riga sampai akhirnya berganti nama untuk pertama kalinya pada tahun 1990. Pada tahun 1985, Varyag bersandar di galangan kapal Laut Hitam dan diluncurkan dalam keadaan setengah jadi pada tahun 1988, saat Ukraina masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, dihentikanlah pembangunan kapal yang belum selesai tersebut.

Pada akhir dekade, Varyag dijual kepada sebuah perusahaan yang masih aktif namun tidak tampak aktif yang berbasis di Hong Kong hanya seharga 20 juta dolar Amerika Serikat, sangat murah dibandingkan dengan nilai potensi teknologi dan militer dari kapal induk tersebut.

Surat kabar South Tiongkok Morning Post yang berbasis di Hong Kong melaporkan bahwa ada seorang “pengusaha Hong Kong” yang terlibat dalam pembelian kapal induk tersebut yang telah berjanji Varyag tidak akan digunakan untuk kepentingan militer — kapal itu seolah-olah akan diubah fungsinya menjadi kasino terapung, seperti halnya dengan kapal induk Soviet yang lebih kecil yang kini menjadi taman hiburan Tiongkok — penjualan kapal induk Varyag juga disertai dengan set dokumen teknis yang lengkap seberat 20 ton. Data teknis tersebut mewakili pengembangan dan pengalaman selama tiga dekade dalam pembangunan kapal induk Soviet.

Pada tahun 2005, pihak berwenang Tiongkok mengangkut Varyag ke Dalian, pelabuhan utama di Provinsi Liaoning, timur laut Tiongkok, untuk dibangun kembali oleh Perusahaan Industri Perkapalan Dalian. Varyag diluncurkan kembali pada tahun 2012 dengan nama Liaoning.

Mendaftar Bakat Ukraina

Penjualan Varyag hanya merupakan awal kerja sama yang luas antara perusahaan pertahanan Ukraina dengan Partai Komunis Tiongkok. Untuk membuat terobosan lebih lanjut dalam teknologi kapal induk, Partai Komunis Tiongkok juga berupaya yang terbaik untuk menarik para pakar Ukraina untuk datang ke Tiongkok.

Menurut sebuah artikel oleh Tiongkok.com yang diterbitkan pada bulan September 2017, insinyur maritim senior Ukraina bernama Valery Babich pindah dari Ukraina ke Tiongkok untuk bekerja di perusahaan pembuatan kapal Tiongkok. Artikel itu menyebut Valery Babich sebagai “bapak” dari generasi pertama kapal induk Tiongkok, yang diwakili oleh “Liaoning,” karena Valery Babich telah berpartisipasi dalam merancang semua kapal induk di Uni Soviet, termasuk Varyag, dan merupakan kepala arsitek kapal induk di galangan kapal Laut Hitam selama bertahun-tahun.

Meskipun media pemerintah Tiongkok tidak pernah mengungkapkan apakah dan kapan Valery Babich mulai berpartisipasi dalam pembangunan kapal induk Tiongkok, pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Shandong pada tahun 2014 memberi petunjuk.

Pada bulan Februari 2014, pemerintah Provinsi Shandong, yang terletak di utara Tiongkok di seberang Laut Kuning dari Dalian, memasukkan Valery Babich dalam “Daftar Pakar untuk Rencana Industri Biru Para Cendekiawan Gunung Tai.”

Kemungkinan besar, para ahli Ukraina lainnya juga terlibat, karena Partai Komunis Tiongkok bersedia menghabiskan banyak uang untuk menarik bakat. Menurut perincian yang tercantum dalam “Rencana Cendekiawan Gunung Tai,” peneliti utamanya adalah Valery Babich yang kemungkinan akan menjadi contoh, yang memenuhi syarat untuk menerima jutaan yuan dalam subsidi pembangunan dan pendapatan bebas pajak.

Setelah peluncuran Liaoning, angkatan laut Tiongkok mulai bekerja di kapal yang sama, Tipe 001A. Menampilkan peningkatan desain dan teknologi, konstruksi Tipe 001A dimulai pada akhir 2013 dan ditugaskan kurang dari empat tahun kemudian pada tanggal 26 April 2017. Kerangka waktu bertepatan dengan periode di mana Valery Babich dan mungkin ahli Ukraina lainnya, seperti dilansir oleh Phoenix News Hong Kong, cenderung direkrut oleh rezim Tiongkok untuk membantu dalam pengembangan angkatan laut.

Menurut laporan Tiongkok.com, perusahaan Tiongkok yang bergabung dengan Valery Babich adalah Akademi Penelitian dan Desain Kapal Khusus Tiongkok-Ukraina (CUSA) di Qingdao, sebuah pelabuhan di Shandong. Menurut situs tersebut, perusahaan ini didirikan pada bulan September 2014 dengan upaya bersama oleh pemerintah kota Qingdao dan Akademi Ilmu Pengetahuan Shandong dari pihak Tiongkok, dengan Biro Desain dan Konstruksi Kapal Laut Hitam Ukraina yang merupakan mitra kerja sama.

Sebanyak 700 juta yuan (104 juta dolar Amerika Serikat) diinvestasikan di Akademi Penelitian dan Desain Kapal Khusus Tiongkok-Ukraina. Misinya,  seperti yang terdaftar di situs webnya sebelumnya, adalah merekrut ahli desain kapal Ukraina untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, memanfaatkan teknologi desain kapal canggih dari Ukraina, dan untuk merancang dan membangun “kapal khusus” di kota Qingdao.

Berita bahwa Valery Babich mungkin bekerja untuk industri kelautan Tiongkok menimbulkan kontroversi menyusul laporan di media Rusia dan Ukraina. Dalam artikel berikutnya, tabloid yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok yaitu Global Times mengklaim bahwa putra Valery Babich telah membantah laporan bahwa ayahnya dipekerjakan di sebuah perusahaan Tiongkok. Sementara itu, informasi sensitif mengenai masalah ini dihapus dari situs web pemerintah Provinsi Shandong dan Akademi Penelitian dan Desain Kapal Khusus Tiongkok-Ukraina.

Memperdalam Kerja Sama

Selain kapal induk, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat telah menaruh minat besar dalam pengembangan kapal perusak yang canggih dengan sistem radar dan senjata modern – dimainkan dalam propaganda yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok sebagai “Penghancur Aegis Tiongkok.” Namun, seperti banyak teknologi tercanggih lainnya, rejim Tiongkok mengandalkan impor dan menyalin ke bidang desain terbaru.

Menurut Tinjauan Pertahanan Kanwa, radar susunan berfase yang dikirimkan melalui kapal, yang berfungsi sebagai “mata” perusak dan merupakan bagian terpenting dari “Aegis Tiongkok,” dikembangkan berdasarkan cetak biru yang disediakan oleh Institut Penelitian Sistem Radar Kvant-radiolokatsiia Ukraina. Pada tahun 2000-an, pengembangan turbin gas Tiongkok yang digunakan pada kapal-kapal besar angkatan laut juga berasal dari Ukraina, menurut sebuah artikel pada bulan Maret 2011 oleh Youth Online, milik negara Tiongkok.

Teknologi militer lainnya yang telah diperoleh Tiongkok dari Ukraina termasuk mesin pesawat terbang, hovercrafts “Bison”, rudal jelajah nuklir Kh-55 yang diluncurkan di udara, dan simulator pelatihan pesawat terbang berbasis-kapal induk NITKA. Pada bulan September 2017, laporan berita yang beredar secara internal di rezim Tiongkok, yang dikenal sebagai “referensi internal,” mengatakan bahwa pada tahun 2012, Tiongkok telah memulai kerja sama dengan Ukraina dalam lebih dari 30 kategori pembangunan yang melibatkan lebih dari 2.000 proyek teknologi militer dari Ukraina. (Vv)

VIDEO REKOMENDASI

Tiga Langkah Strategis Pemerintah Dorong Peningkatan Ekspor

0

Epochtimes.id- Lembaga internasional World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pun telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2019.

World Bank menurunkan proyeksi dari 3% menjadi 2,9%, sementara IMF menurunkan dari 3,7% menjadi 3,5%, dan OECD menurunkan dari 3,6% menjadi 3,3%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meskipun pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih akan berlanjut pada 2019.

“Hal ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia cukup resilient terhadap gejolak ekonomi dunia yang melambat,“katanya saat menjadi Narasumber dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2019, Selasa (12/3), di Jakarta.

Di sisi lain, peningkatan kualitas perekonomian Indonesia tercermin dari tingkat inflasi yang stabil dan menurunnya tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta tingkat pengangguran dari tahun ke tahun.

”Hal ini menujukkan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia baik, jika dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta pengangguran,“ tambah Menko Darmin.

Meskipun demikian, dari perspektif sektor eksternal, Indonesia sebenarnya menghadapi peningkatan resiko. Neraca Pembayaran Indonesia sepanjang tahun 2018 defisit sebesar minus 7,13 Miliar USD setelah 2 tahun sebelumnya mengalami surplus. Penyebab utamanya yaitu komponen barang pada transaksi berjalan yang turun lebih dari 18 Miliar US dari tahun sebelumnya.

Selain itu, dari sisi neraca perdagangan, defisit sebesar USD minus 1,16 miliar pada bulan Januari 2019 dipicu oleh defisit neraca migas dan neraca non-migas. Migas mengalami defisit sebesar USD minus 0,45 miliar dan non-migas mengalami defisit sebesar USD minus 0,70 miliar.

Untuk memitigasi masalah tersebut, pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk dapat memberikan stimulus pada aktivitas ekspor.

Dihadapan audiens yang diantaranya para Atase Perdagangan, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi seluruh Indonesia, hingga Duta Besar WTO, Menko Darmin menjelaskan, Beberapa kebijakan jangka pendek yang telah diterapkan adalah perbaikan iklim usaha melalui pelayanan perizinan terintegrasi Online Single Submission (OSS), fasilitas insentif perpajakan, dan pengembangan vokasi.

”Mengembangkan sistem OSS pada dasarnya untuk memudahkan secara signifikan perizinan berusaha, menarik para investor untuk berinvestasi dan tidak lagi berfikir bahwa Indonesia negara yang sulit untuk memulai investasi,“ kata Menko Darmin.

Selain itu, kebijakan peningkatan ekspor dalam jangka pendek dilakukan melalui 3 hal yaitu:

  1. Pemilihan Komoditas Ekspor Unggulan

Menentukan sektor/komoditas unggulan yang berorientasi eskpor

  1. Sektor Prioritas IR 4.0:1) Industri Makanan dan Minuman, 2) Tekstil dan Produk Tekstil, 3) Elektronika, 4) Otomotif, dan 5) Kimia.
  2. Sektor non-IR 4.0:1) Industri Perikanan, 2) Permesinan Umum, dan 3) lainnya(Produk Kayu, Karet, Furniture).

Mengurangi Biaya dan Simplifikasi Prosedural Ekspor

  1. Simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu dilakukan dengan cara:
  2. Mengurangi Komoditi yang Wajib Laporan Surveyor(LS)
  3. Mengurangi Lartas Eksporlainnya (ET, TPP, SPE)
  4. Memfasilitasi penerbitan Certificate of Origin/SKA(tidak perlu legalisasi Kementerian Luar Negeri
  5. Efisiensi logistik(sistem DO online, relaksasi prosedur ekspor otomotif, dan otomotif center)
  6. Diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar
  7. Diplomasi pengenaan TarifPreferensi Free Trade Area (FTA)
  8. Penyelesaian sengketa dagang
  9. peningkatan akses pasar ekspor(non-tradisional market)
  10. Penguatan Market Intelegence di luar negeri

Selanjutnya untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan fokus mengembangkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). (asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=nNlAhzAkn38

Menyusul 5G, AS dan Sekutunya Mewaspadai Perluasan Kabel Bawah Laut Huawei

0

oleh Luo Tingting

Amerika Serikat dan sekutunya baru-baru ini menyatakan keprihatinan yang sama atas perluasan kabel bawah laut Huawei demi jaringan 5G mereka.

Saat ini, Perusahaan pemasangan kabel bawah laut Huawei menduduki posisi keempat terbesar di dunia. Amerika Serikat khawatir bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) dapat mencuri rahasia atau meluncurkan serangan melalui kabel bawah laut.

Ada sekitar 380 kabel bawah laut di seluruh dunia saat ini yang bertanggung jawab atas 95% transmisi suara dan data antar benua, yang merupakan kunci keamanan dan ekonomi bagi sebagian besar negara.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa Huawei Marine kini telah menjadi operator kabel bawah laut keempat di dunia dan telah berpartisipasi dalam sekitar 90 proyek pemasangan atau peningkatan kabel bawah laut.

Huawei Marine pada tahun 2008 mengakuisisi Global Marine Systems Ltd., sebuah perusahaan kabel bawah laut yang telah lama membangun kabel telegraf bawah laut pertama antara Inggris dan Prancis pada tahun 1850. Huawei sekarang memiliki 51% saham dari perusahaan tersebut.

Pada September tahun lalu, Huawei Marine memasang kabel bawah tanah antara Brasil dan Kamerun sepanjang 6.035 kilometer. Saat ini, proyek pemasangan kabel serat optik dari Meksiko, Teluk California sudah hampir selesai. Baru-baru ini, perusahaan juga menerima pemasangan kabel bawah laut yang menghubungkan dua benua Eropa, Asia dan Afrika dengan total panjang 12.000 kilometer.

Ekspansi usaha Huawei dalam bidang pemasangan kabel bawah laut telah menyebabkan Amerika Serikat dan sekutunya meningkatkan kewaspadaan.

Laporan itu mengutip ucapan pejabat keamanan petahanan yang masih aktif dan sudah pansiun menyebutkan bahwa Huawei Marine yang cukup ahli dalam pemasangan kabel bawah laut. Hal ini memberikan kemungkinan kepada PKT untuk menyembunyikan peralatan pengintaian atau memasang perangkat yang mengubah data, yang dapat memutuskan koneksi internet negara lain jika terjadi konflik.

Pejabat tersebut juga menambahkan bahwa, gangguan tersebut dapat dioperasikan dari jarak jauh oleh perangkat lunak manajemen jaringan milik Huawei dan stasiun pendaratan pantai, yang terhubung ke peralatan lain di jaringan berbasis darat.

William Evanina, Direktur Pusat Nasional Kontra Intelijen dan Keamanan AS mengatakan :  “Kabel bawah laut membawa sejumlah besar data telekomunikasi di dunia, dan pemerintah AS dan sekutunya menganggap keamanan kabel sebagai prioritas nomor satu.”

“Kami menyadari bahwa ada berbagai kebutuhan anti-spyware untuk kabel bawah laut dan masalah keamanan,” kata Evanina.

Menurut laporan itu, secara jangka panjang, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap Huawei dan bisnis kabel bawah lautnya sebagai bagian dari strategi PKT untuk meningkatkan pengaruh internasionalnya. Strategi ini termasuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan ekspor peralatan pemantauan dan teknologi digital lainnya.

Sejak tahun 2012, Amerika Serikat telah berupaya memblokir partisipasi Huawei dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi AS, termasuk kabel bawah laut, dan kewaspadaan semacam ini juga memengaruhi sekutunya.

Pada bulan Juni 2017, Australia berhasil memblokir pembangunan kabel laut Huawei yang menghubungkan Sydney dengan Kepulauan Solomon.

“Yang dikhawatirkan oleh Australia adalah bahwa PKT dapat menjadi ancaman bagi keamanan” kata seorang pejabat keamanan Australia. “Ini juga mencerminkan masalah 5G,” tambahnya.

Atas dasar meningkatnya permintaan untuk 5G dan layanan lainnya, diperkirakan lebih banyak kabel bawah laut akan dibangun di seluruh dunia dalam beberapa tahun mendatang.

aat ini, Amerika Serikat dan sekutunya sedang menjajaki cara untuk mengatasi potensi ancaman, terutama ancaman yang berasal dari PKT. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=JYNushE9LoY

Atau anda menyukai video Ini : 

Kapas Cotton-Bud Tersangkut di Telinga Pria Inggris Lupa Nama Orang

0

EpochTimesId – Seorang pria berusia 31 tahun di Inggris nyaris meregang nyawa. Dia membahayakan hidupnya karena kapas yang digunakannya untuk membersihkan telinga, tersangkut di dalam.

Kapas tersangkut di dalam saluran telinga, sehingga memengaruhi pendengarannya dan menyebarkan infeksi ke lapisan otak. Infeksi menyebabkan gejala neurologis termasuk sakit kepala, muntah, kejang. Dia bahkan mengalami masalah dalam mengingat nama orang, seperti dikutip dari Fox News.

Tidak jelas bagaimana atau kapan kejadian itu terjadi. Akan tetapi kapas yang tersangkut memicu infeksi bakteri yang menyebar ke tulang di pangkal tengkoraknya.

Alexander Charlton, salah seorang spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan yang terlibat dalam perawatan pria di University Hospital Coventry di Inggris, mengatakan kepada Fox News bahwa infeksi di pangkal tengkoraknya menyebar ke lapisan otak. Infeksi lalu menyebabkan gejala neurologis.

Pria itu mengalami rasa sakit dan keluar cairan dari telinga kirinya selama sekitar 10 hari. Kadang-kadang telinganya sangat kesakitan, sehingga dia muntah dan mulai mengalami masalah dalam mengingat nama orang. Akhirnya, dia mengalami kejang dan pingsan. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit, dimana dokter menemukan kapas di telinganya.

CT scan di otaknya menunjukkan dua area berisi nanah pada tulang di pangkal tengkoraknya, di dekat pangkal saluran telinga kiri. Dokter menyimpulkan bahwa infeksi tersebut mungkin terjadi di dalam saluran telinga kiri, dan kemudian menyebar ke lapisan otak.

Dokter menyebut istilah untuk kondisi medis ini sebagai, “necrotizing otitis externa.” Istilah itu didefinisikan sebagai infeksi jaringan lunak di wilayah antara bagian luar telinga ke gendang telinga.

Para dokter melakukan operasi untuk mengeluarkan kapas dari saluran telinganya yang telah ditutup dengan lilin dan puing-puing.

Pria itu telah mengalami sakit telinga dan kehilangan pendengaran di telinga kirinya selama lima tahun terakhir. Charlton mengatakan kepada Fox News bahwa pembersih telinga itu mungkin ada di sana untuk waktu yang lama, yang menyebabkan masalah telinga berulang dan berakhir dengan sebuah episode yang parah.

Charlton mengatakan bahwa penyeka kapas telah menjadi penyebab infeksi, serta gendang telinga yang tertusuk, dan berdampak pada kotoran telinga. “Cotton-bud hanya menyebabkan masalah,” kata sang dokter kepada Fox News.

Pada 2017, sebanyak 543,75 miliar unit cotton-bud diproduksi secara global, menurut laporan PR News.

Kapas bisa berbahaya untuk membersihkan telinga, menurut laporan oleh Healthy Hearing. Praktisi medis telah mendapati banyak kecelakaan dan infeksi yang disebabkan oleh penggunaan kapas untuk membersihkan telinga.

Saluran telinga kita menghasilkan cerumen, umumnya dikenal sebagai lilin agar tetap terlindungi dan dilumasi. Bagi sebagian orang, saluran telinga menghasilkan lebih banyak cerumen daripada yang lain dan banyak yang menggunakan kapas untuk membersihkannya.

Namun, cotton bud dapat dengan mudah mencapai gendang telinga dan jika digunakan dengan kekuatan dapat menusuknya. Healthy Hearing melaporkan bahwa gendang telinga dapat disembuhkan, namun akan selalu menyebabkan rasa sakit yang parah, infeksi, dan kemungkinan gangguan pendengaran. (VENUS UPADHAYAYA/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M