Seberapa Menyedihkan Perekonomian Tiongkok ? Pakar : Mundur 20 Tahun !
oleh Chen Qian
Tahun ini, berbagai data ekonomi Tiongkok tidak lagi sebaik yang diharapkan, bahkan tanda-tanda deflasi pun mulai terlihat. Baru-baru ini, Xi Jinping sengaja melakukan inspeksi ke Kota Shanghai yang merupakan pusat keuangan terbesar Tiongkok untuk mengetahui situasi sebenarnya dari keseriusan krisis yang sedang dihadapi Tiongkok. Mari kita simak analisis para pakar.
Netizen Shanghai mengatakan : “Situasi Shanghai saat ini sangat memilukan tetapi tidak berdaya. Industri riil berada dalam kesulitan. Perusahaan-perusahaan besar memberhentikan pekerjanya. Waktu lembur di pabrik-pabrik telah jauh dikurangi. Semakin banyak orang yang bekerja paruh waktu untuk delivery makanan dan menjadi driver Didi”.
Netizen Shanghai juga mengatakan : “Semua lapisan usaha melakukan PHK dan pemotongan upah, hanya sedikit yang melakukan ekspansi. Bahkan beberapa rekrutmen skala besar atau HC (kuota) yang semula direncanakan saat ini telah dibatalkan”.
Artikel berjudul “Seberapa menyedihkan perekonomian Shanghai” yang ditulis oleh Lao Man, seorang analis keuangan terkenal di China Finance pada akhir bulan November kembali menyebar di Internet Tiongkok. Artikel menyebutkan bahwa perekonomian Shanghai sudah berada dalam kondisi stagnan, tidak bergerak.
Pada saat ini, Xi Jinping bergegas pergi ke Shanghai untuk menginspeksi sendiri sejauh mana situasi sebenarnya dari keseriusan krisis yang sedang dihadapi. Apakah perekonomian Shanghai benar-benar di ambang kehancuran ?
Fran Tian Xie, seorang profesor di Aiken School of Business di University of South Carolina, Amerika Serikat mengatakan : “Selama ini Delta Sungai Yangtze dan Delta Sungai Mutiara terus menjadi lokomotif yang menggerakkan perekonomian Tiongkok. Khususnya Shanghai, adalah pusat keuangan Tiongkok selain adalah pusat yang pada dasarnya terbuka bagi dunia luar. Jika Shanghai, yang memiliki perekonomian terbaik dan kondisi terbaik saat ini sudh seperti ini kondisinya, maka kita dapat membayangkan bagaimana situasi perekonomian di seluruh Tiongkok”.
Li Hengqing, seorang ekonom dan komentator politik mengatakan : “Jadi penggerak pembangunan ekonomi terpenting ini saja akhirnya harus mengalami mati mesin. Lalu bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan ekonomi Tiongkok ? Jelas besar pengaruhnya, yaitu roda ekonomi Tiongkok tidak bergerak. Ini memang mencerminkan status perkembangan ekonomi Tiongkok saat ini”.
Belakangan ini banyak warga Shanghai mengatakan bahwa kemakmuran Shanghai di masa lalu secara perlahan telah memudar, sehingga menyebabkan penurunan tingkat konsumsi seluruh negeri.
“Sekarang semua orang telah menurunkan konsumsinya, tetapi semakin banyak orang yang menabung. Mengapa ? Karena semua orang sadar akan risikonya. Ketika uang mudah didapat, kita dapat membelanjakannya sesuka hati. Uang yang kita belanjakan bisa kita dapatkan dari hasil kerja, tetapi sekarang sangat sulit menghasilkan uang, dan situasi kita tidak pernah membaik,” kata seorang netizen Shanghai.
“Kali ini Xi Jinping pergi ke Shanghai, berharap Shanghai dapat direvitalisasi. Sekarang tampaknya dia juga tidak punya cara yang lebih baik untuk menggerakkan kembali roda perekonomian Shanghai,” kata Frank Tian Xie. “Perekonomian Tiongkok pada dasarnya telah mundur ke 20 tahun silam, kembali ke situasi tahun 2001 sebelum bergabung dengan WTO.”
Pakar ekonomi menunjukkan bahwa parahnya resesi ekonomi Tiongkok ini berasal dari sistem Partai Komunis Tiongkok yang menghendaki perekonomian berada dalam pengendalian partai, akibatnya kini telah terbentuk sebuah lingkaran setan dan menyebabkan kesulitan untuk memulihkannya.
Li Hengqing mengatakan : “Dia (Xi) terus menekankan bahwa partai harus memimpin segalanya, tetapi tanpa penyesuaian yang berarti, karena untuk melakukan penyesuaian seperti itu, kita harus mengandalkan ekonomi pasar dan kemudian supremasi hukum, yang berarti menuju ke pembangunan masyarakat sipil. Tetapi bila begitu yang terjadi maka eksistensi Partai Komunis Tiongkok terancam, inilah yang ditakuti dan tidak ingin dilakukan oleh Xi Jinping. Jadi dilihat dari perspektif ini, harus dikatakan bahwa peluang untuk menghidupkan kembali perekonomian Tiongkok atau Shanghai menjadi semakin tipis, atau disebut kesalahan yang terakumulasi dalam jangka waktu lama sulit untuk diperbaiki.”
“Sekarang Tiongkok sedang menghadapi gelombang epidemi baru, dan pemblokiran berita kembali ia lakukan. Faktanya, ini persis sama dengan apa yang terjadi dan dilakukan di Kota Wuhan 3 tahun lalu, jadi saya yakin pendekatan yang diambil PKT akan sama seperti sebelumnya. Karena itu, baik perekonomian Shanghai atau Tiongkok secara keseluruhan yang sudah berada dalam situasi lesu akan kembali terpukul dan menjadi semakin parah,” kata Frank Tian Xie. (sin)
OJK Gelar Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS Se-Jawa Timur Tahun 2023
SURABAYA – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur (OJK Jatim) menggelar Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS 2023 se-Jawa Timur dalam upaya mendorong perbankan agar memiliki kinerja yang baik, berdaya tahan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, pada Selasa (5/12) dengan tema “Peningkatan Daya Saing BPR & BPRS Jawa Timur Melalui Digitalisasi dan Penguatan Human Capital”.
Kegiatan yang diikuti oleh 279 BPR dan BPRS secara hybrid tersebut dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Asosiasi Industri Perbankan BPR dan BPRS dengan Perguruan Tinggi di Jawa Timur (UNAIR, UINSA, UPN).
“Sinergi antara OJK dengan industri perbankan turut berdampak pada kinerja perbankan di Jawa Timur yang masih terjaga, tercermin dari beberapa indikator antara lain kecukupan modal masih di atas threshold, likuiditas masih mencukupi, dan risiko kredit termitigasi dengan baik. Hal tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Jawa Timur yang tercatat sebesar 4,86% dan merupakan kontributor terbesar ke-2 dalam perekonomian nasional di Triwulan III tahun 2023,” kata Kepala OJK Jatim Giri Tribroto dalam sambutannya.
Perlu melakukan konsolidasi dan bertansformasi menjadi lebih kuat sesuai dengan ekspektasi kebutuhan masyarakat saat ini seperti layanan dan produk yang mudah, cepat, murah dan dapat dilakukan dimana saja dalam menjawab tantangan dalam industri BPR dan BPRS baik dari sisi struktural seperti penguatan permodalan yang belum memadai, optimalisasi penerapan tata kelola, keterbatasan pada infrastruktur teknologi informasi (TI) maupun kuantitas dan kualitas SDM serta keterbatasan daya saing karena pesatnya perkembangan TI yang mendorong perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan, serta persaingan antar lembaga jasa keuangan yang semakin ketat.
OJK telah merumuskan Roadmap pengembangan industri BPR dan BPRS tahun 2021-2025 (RPBPR-S 2021-2025) sebagai upaya untuk mengembangkan industri ini menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta industri yang agile dan adaptif dalam menghadapi perubahan ekosistem ke depan.
Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUP2SK), Bank Perkreditan Rakyat bertranformasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). BPR dan BPR Syariah (BPRS) diharapkan berperan aktif menumbuhkan perekonomian khususnya segmen mikro, kecil dan menengah yang merupakan backbone dari perekonomian Indonesia, sedangkan Perguruan Tinggi selaku center of excellence di bidang pendidikan dapat berperan nyata dan aktif dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) BPR dan BPRS melalui program pengabdian masyarakat (salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi) yang melibatkan dosen menjadi Mentor BPR dan BPRS serta melalui program magang.
Sehubungan dengan hal tersebut, OJK Jatim berinisiatif untuk meningkatkan kerja sama antara Asosiasi Industri Perbankan BPR dan BPRS (Perbarindo dan Asbisindo) dengan Perguruan Tinggi di Jawa Timur (UNAIR, UINSA, UPN) melalui program Wani Sinau! (Wadah antara Industri Jasa Keuangan Sinergi dengan Universitas).
Sinergi ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi para pelaku di industri BPR dan BPRS serta Perguruan Tinggi. Wani Sinau merupakan inisiasi tahap awal yang kedepannya akan diperluas kepada berbagai perguruan tinggi dan asosiasi-asosiasi lain setelah dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan. (Aml/asr)
Perang di Gaza Berlanjut, Menlu AS : Hamas Melanggar Perjanjian Gencatan Senjata
oleh Jiang Ziyang dari NTD Asia Pasifik
Setelah gencatan senjata selama tujuh hari antara Israel dan Palestina, jalur Gaza kembali memanas. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata telah menyebabkan pertikaian baru antara kedua belah pihak. Blinken mengatakan akan terus bekerja keras untuk mendorong perdamaian yang “abadi dan aman.”
Militer Israel menyatakan bahwa Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menembakkan roket sebelum perjanjian gencatan senjata berakhir. Kemudian Israel melanjutkan serangannya ke Gaza dan telah menyerang lebih dari 200 sasaran.
Para pejabat PBB mengatakan dimulainya kembali pertempuran di Gaza adalah sebuah bencana dan menyerukan semua pihak untuk terus mendorong gencatan senjata antara kedua pihak.
Juru Bicara Hak Asasi Manusia PBB Ravina Shamdasani berkata: “Terjadinya kembali pertempuran di Gaza adalah bencana. Kami mendesak semua pihak dan negara-negara yang mempunyai pengaruh untuk segera melipatgandakan upaya mereka demi memastikan gencatan senjata berdasarkan kemanusiaan dan hak asasi manusia.”
Setelah meletusnya perang Israel-Hamas, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pergi ke Timur Tengah untuk ketiga kalinya untuk melakukan mediasi diplomatik. Blinken yakin pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang dilakukan Hamas adalah alasan terjadinya kembali pertempuran.
“Penting juga untuk memahami mengapa gencatan senjata berakhir. Alasan berakhirnya adalah Hamas, yang mengingkari janjinya. Faktanya, sebelum gencatan senjata berakhir, mereka mengaku melancarkan serangan teroris brutal di Yerusalem, membunuh tiga orang dan melukai banyak lainnya, termasuk warga Amerika Serikat. Mereka menembakkan roket sebelum gencatan senjata berakhir,” ujar Menteri Luar Negeri AS Blinken.
Blinken bertemu dengan para menteri luar negeri Qatar, negara-negara Arab, Mesir, Yordania dan negara-negara lain selama KTT iklim PBB COP28. Blinken mengatakan dia akan berupaya untuk mendorong perdamaian yang “abadi dan aman” antara Israel dan Hamas. (hui)
Wang Yi Berdusta di Depan Publik Saat Berada di Luar Negeri, Beijing Mengakui Epidemi Virus COVID dengan Cara Menutupinya
Tang Rui dan koresponden khusus Luo Ya
Ketika epidemi menyebar dengan cepat di Tiongkok, menteri luar negeri Partai Komunis Tiongkok, Wang Yi, mengklaim di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa “flu” telah terkendali secara efektif di Tiongkok. Analisis menunjukkan bahwa PKT sedang melakukan trik lamanya lagi untuk menipu masyarakat internasional.
Warga di daratan Tiongkok berkata : “Anda bahkan tidak bisa masuk ke bagian pediatrik Rumah Sakit Shenyang sekarang. Tidak ada tempat untuk duduk di rumah sakit. Beberapa orang membawa kemah dan beberapa langsung mendirikan tenda. Ini lebih ramai daripada hari libur May Day.”
“Pneumonia yang tidak diketahui” menyebar dengan cepat di Tiongkok. Dari anak-anak hingga orang dewasa, jumlah infeksi meningkat dengan cepat. Rumah sakit di mana-mana dipenuhi pasien saat siang dan malam.
Menurut informasi yang diposting online, pada 30 November, seorang guru di Hunan mengungkapkan bahwa dia dan murid-muridnya mengalami demam dan “seluruh kelas ambruk.”
Baru-baru ini, ada juga video yang menunjukkan seorang pria di Hangzhou dengan marah mengkritik Rumah Sakit Anak Universitas Zhejiang karena mengeluarkan lebih dari 1.000 nomor antrian, membuat pasien menunggu dengan sia-sia dan menunda perawatan medis.
Warga Hangzhou berkata: “Ini tidak mudah bagi para dokter, dan kami bersimpati kepada mereka. Ini juga tidak mudah bagi mereka. Saya sedang fokus pada masalah pendaftaran ini sekarang. Jika Anda mengatakan Anda bisa menerima, Anda bisa memeriksanya, tetapi jika Anda bisa ‘tidak bisa, jangan mengeluarkan 1.000 nomor antrian.”
Akibat ledakan pasien, sejumlah rumah sakit di Beijing membuka klinik rawat jalan spesialis penyakit pernapasan anak tambahan untuk mengatasi penyakit pernapasan anak. Pada 30 November, Kota Shandong Dezhou, rumah sakit rakyat ketujuh mengeluarkan pemberitahuan bahwa karena dua kali lipat volume rawat jalan pediatrik, dokter yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan perekrutan terbuka dua dokter pediatrik.
Meski demikian, ketika banyak rumah sakit Tiongkok sedang bergulat melawan epidemi ganas ini, otoritas partai Komunis Tiongkok melakukan yang terbaik untuk menutupi kebenaran secara global.
Pada tanggal 29 November, di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi tidak hanya meremehkan wabah pneumonia parah yang meluas sebagai “influenza”, tetapi juga secara keliru mengklaim bahwa epidemi tersebut telah dikendalikan secara efektif.
Komentator urusan saat ini, Tang Jingyuan, mengatakan, “Pernyataan Wang Yi tidak diragukan lagi adalah sebuah kebohongan. Kita dapat melihat bahwa pejabat Partai Komunis Tiongkok sejauh ini belum memberikan data yang meyakinkan untuk menjelaskan gelombang epidemi ini. Wabah pneumonia, bagaimana puncaknya kurvanya, kasusnya berapa, tingkat keparahannya berapa, angka kematiannya berapa, penyebabnya apa, dan sebagainya, Kita dapat melihat bahwa PKT belum memberikan jawaban yang jelas, jadi kenapa bisa dia mengatakan bahwa gelombang epidemi ini telah dikendalikan? Pernyataan Wang Yi hanyalah retorika diplomatik, sebuah penipuan terhadap komunitas internasional.
Menghadapi opini publik dalam dan luar negeri yang menyimpulkan bahwa Tiongkok kembali mengalami wabah epidemi COVID, dan keraguan besar masyarakat terhadap penjelasan resmi, pada Kamis (30 November), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Beijing melaporkan bahwa jumlah kasus penyakit menular di Beijing minggu lalu melebihi 70.000 kasus, dua kali lipat dari minggu sebelumnya. Namun demikian, jumlah ini diyakini tidak dilaporkan secara serius. Selain itu, terdapat total 16 penyakit menular yang dilaporkan, dengan dua penyakit teratas adalah influenza dan virus corona baru.
Namun, media resmi Partai Komunis Tiongkok sejauh ini belum melaporkan wabah mahkota baru. Sumber orang dalam yang dekat dengan petinggi PKT mengatakan bahwa ketua partai PKT secara eksplisit memerintahkan media untuk tidak menyebutkan “COVID”, dan banyak rumah sakit yang tidak melakukan tes terhadap pasien yang terjangkit COVID.
Tang Jingyuan: “Faktanya, hal ini sekali lagi akan melibatkan komunitas internasional, dan akan sangat fokus pada masalah penelusuran asal usul virus corona baru. Dari mana asalnya? Mengapa hal ini terjadi berulang kali di Tiongkok? Kemudian yang kedua adalah setelah Partai Komunis Tiongkok mengalami banyak wabah pneumonia, mereka melihat sebuah fenomena yang sangat jelas, yang juga merupakan fenomena yang sangat sulit untuk dijelaskan, yaitu virus corona baru ini telah menunjukkan sebuah karakteristik memulai infeksi yang ditargetkan dan serangan yang ditargetkan terhadap kelompok orang tertentu. Kelompok ini sering kali adalah anggota PKT atau kelompok orang yang dekat dengan PKT dan khususnya mendukung PKT. Jadi menurut saya PKT sebenarnya merasa sangat panik dan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi kedua kebenaran ini.”
Meskipun Partai Komunis Tiongkok sekali lagi mencoba untuk menekan kekhawatiran dan pertanyaan internasional tentang wabah Tiongkok melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), orang-orang yang rasional tidak lagi mau mengulangi kesalahan tiga tahun yang lalu.
Pada Kamis lalu, Duta Besar AS untuk Jepang Rahm Emanuel mendesak PKT dalam sebuah postingan di X- “Sekarang adalah waktunya untuk menghentikan penipuan dan penundaan COVID-19, karena informasi yang transparan dan tepat waktu dapat menyelamatkan nyawa.” (Hui)
Jajak Pendapat AS : 60% Anggota Partai Republik Mendukung Trump Dalam Pemilihan Pendahuluan
oleh Wu Xianglian
Sampai saat ini, mantan Presiden AS Donald Trump masih mempertahankan keunggulan dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Baru-baru ini, sebuah jajak pendapat baru menunjukkan bahwa 60% anggota Partai Republik akan memilih Trump pada pemilihan pendahuluan.
Menurut jajak pendapat terbaru yang dirilis bersama oleh media AS NewsNation dan lembaga perkiraan pemilu AS “Decision Desk HQ”, bahwa 60% anggota Partai Republik mengatakan mereka akan mendukung Trump dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik. Sekitar 21% pemilih independen mengatakan mereka akan memilih Trump jika pemilihan pendahuluan diadakan hari ini.
Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa lebih banyak pria dibandingkan wanita yang mendukung Trump. 35% responden pria yang akan mendukung Trump, sementara dari wanita hanya sekitar 28%.
Selain Trump yang masih menunjukkan keunggulannya dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, tetapi dalam beberapa pekan terakhir perebutan posisi kedua semakin ketat. Sekitar 11% anggota Partai Republik mengatakan bahwa jika pemilihan pendahuluan diadakan hari ini, mereka akan memilih Gubernur Florida Ron DeSantis, dan sekitar 10% anggota Partai Republik akan mendukung mantan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley. Sedangkan Viviek Ramaswamy, pengusaha konservatif AS menerima dukungan sekitar 6% dari pemilih Partai Republik, dan mantan Gubernur New Jersey Chris Christie menerima sekitar 3%.
Baik Gubernur Negara Bagian Dakota Utara Doug Burgum maupun mantan Gubernur Arkansas Asa Hutchinson hanya menerima dukungan dari pemilih di bawah 1%.
Ketika ditanya siapa yang akan mereka pilih jika kandidat pilihan mereka tidak ada dalam surat suara, 11% responden menyebutkan bahwa mereka akan memilih Donald Trump, sedangkan 36% akan mendukung DeSantis, dan sekitar 15% akan mendukung Viviek Ramaswamy, sekitar 14% akan memilih Nikki Haley.
Jajak pendapat tersebut dilakukan terhadap 3.200 pemilih terdaftar pada 26 hingga 27 November tahun ini dan mempunyai margin kesalahan sebesar dua poin persentase. (sin)
Tim Transisi Presiden Terpilih Javier Milei : Argentina Tidak Akan Bergabung dengan BRICS yang Dipimpin Tiongkok
The Associated Press
Argentina tidak akan bergabung dengan blok negara-negara berkembang BRICS tahun depan seperti yang dijadwalkan. pernyataan itu disampaikan oleh seorang pejabat senior di tim Presiden terpilih Javier Milei pada Kamis lalu.
“Kami tidak akan bergabung dengan BRICS,” Diana Mondino, yang dipilih Milei sebagai menteri luar negeri setelah ia dilantik pada 10 Desember, menulis di X, yang sebelumnya adalah Twitter.
Langkah ini tampaknya merupakan pratinjau dari perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri yang akan diterapkan di Argentina begitu Milei yang berhaluan kanan mulai menjabat.
Milei, seorang libertarian, pengkritik keras rezim komunis Tiongkok ketika sedang berkampanye dan mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan negara tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan mantan host Fox News, Tucker Carlson, bahwa “Saya tidak akan berbisnis dengan komunis mana pun.”
Meskipun ia telah mengurangi retorika tersebut sejak memenangkan pemilu 19 November, Mile juga mengkritik pemerintahan sayap kiri Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
Selama kampanye, Milei, seorang pengagum mantan Presiden Donald Trump, berulang kali mengatakan bahwa jika ia menang, “sekutu saya adalah Amerika Serikat dan Israel.”
Mrs Mondino sebelumnya meremehkan pentingnya BRICS.
BRICS “lebih terkait dengan keberpihakan politik daripada keuntungan yang dapat diperoleh dari perdagangan antar negara,” ujarnya dalam sebuah wawancara dua minggu yang lalu. “Kami sudah memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan sebagian besar dari mereka.”
Argentina termasuk di antara enam negara yang diundang pada Agustus untuk bergabung dengan blok yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan untuk membentuk blok 11 negara. Argentina akan bergabung pada 1 Januari 2024.
Pada saat itu, Presiden Alberto Fernández menyambut baik undangan ini, dengan mengatakan bahwa hal ini akan membantu Argentina menjangkau pasar-pasar baru.
Blok ini dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok pada tahun 2009 dan menambahkan Afrika Selatan pada tahun 2010. (asr)
Bom Meledak Saat Misa Katolik di Filipina, 11 Orang Tewas
Aldgra Fredly – The Epoch Times
Setidaknya 11 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam sebuah ledakan yang terjadi saat misa Katolik di sebuah gedung olahraga universitas di Filipina pada Minggu 3 Desember, menurut pihak berwenang setempat.
Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 pagi waktu setempat di Universitas Negeri Mindanao (MSU) di Kota Marawi, sesaat setelah pembacaan Injil pertama dalam misa Katolik pada Minggu pertama masa Adven – yang menandakan periode empat minggu sebelum Natal – pada 3 Desember.
Jenny Tamano, juru bicara pemerintah provinsi Lanao del Sur, mengatakan pada Minggu bahwa jumlah orang yang terluka mencapai 42 orang. Pihak berwenang pada awalnya melaporkan tiga korban tewas dan sembilan orang terluka, demikian dilaporkan media lokal Rappler.
Polisi sedang menyelidiki penyebab ledakan tersebut. Brigadir Jenderal Allan Nobleza, direktur polisi regional, mengatakan polisi sedang menjajaki kemungkinan bahwa ini adalah aksi balas dendam oleh teroris pro-ISIS.
Ledakan tersebut terjadi hanya sehari setelah militer Filipina mengumumkan bahwa mereka telah menewaskan 11 orang yang dicurigai sebagai anggota kelompok teroris lokal yang terinspirasi oleh ISIS dalam operasi militer di provinsi Maguindanao del Sur.
Emir Dawlah Islamiyah, Abdullah Sapal, termasuk di antara mereka yang tewas.
Nobleza mengatakan bahwa para teroris yang terbunuh adalah anggota Dawlah Islamiyah, yang masih memiliki kehadiran di provinsi Lanao del Sur, di mana kota Marawi berada.
Serangan Bom ‘Teroris’
Gubernur Lanao del Sur, Mamintal Adiong Jr, mengutuk keras serangan “pengeboman” tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan terorisme. Ia berjanji bahwa keadilan akan ditegakkan dan ditegakkan dalam menanggapi insiden ini.
“Di sini, di provinsi saya, kami menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama,” katanya dalam sebuah pernyataan di Facebook.
“Serangan terorisme terhadap institusi pendidikan juga harus dikutuk karena ini adalah tempat yang mempromosikan budaya perdamaian dan membentuk generasi muda untuk menjadi pembentuk masa depan negara ini.”
“Saya mendesak sektor keamanan untuk segera menyelesaikan masalah ini!” tambah gubernur.
MSU mengatakan bahwa mereka “sangat sedih dan terkejut dengan tindakan kekerasan” yang terjadi selama pertemuan keagamaan di gimnasiumnya. Pihak universitas berjanji untuk memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampak dari tragedi tersebut.
“Kami dengan tegas mengutuk dengan sekeras-kerasnya tindakan yang tidak masuk akal dan mengerikan ini dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada para korban dan keluarga mereka,” kata pihak universitas dalam sebuah pernyataan.
MSU mengatakan bahwa mereka menangguhkan kelas dan semua kegiatan akademik hingga pemberitahuan lebih lanjut dan meningkatkan jumlah personel keamanan untuk menjaga kampus.
Administrasi universitas bekerja sama dengan unit-unit pemerintah lokal dan otoritas penegak hukum untuk menyelidiki serangan tersebut, tambahnya.
“Prioritas utama kami adalah memastikan keamanan dan keselamatan semua konstituen, terutama komunitas Kristen kami,” kata MSU.
“Kami menyadari kerentanan dan keprihatinan yang meningkat yang muncul dari peristiwa tragis seperti itu, dan kami ingin meyakinkan semua orang bahwa kami mengambil setiap langkah yang mungkin untuk melindungi mahasiswa, fakultas, dan staf kami.
“Kami berdiri dalam solidaritas dengan komunitas Kristen kami dan semua orang yang terkena dampak dari tragedi ini,” tambahnya.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengutuk serangan teror tersebut dalam sebuah pernyataan, dan menyalahkan aktor-aktor asing. Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan bahwa sebuah kelompok teroris asing terlibat dalam pengeboman di universitas tersebut, namun tidak menyebutkan identitas kelompok tersebut.
“Saya mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tidak masuk akal dan paling keji yang dilakukan oleh teroris asing terhadap Universitas Negeri Mindanao (MSU) dan masyarakat Marawi pada Minggu pagi ini. Ekstremis yang menggunakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah akan selalu dianggap sebagai musuh bagi masyarakat kita,” katanya.
Departemen Luar Negeri AS juga mengutuk “serangan teroris yang mengerikan” dalam sebuah pernyataan pada Minggu.
“Kami berduka bagi mereka yang tewas dalam serangan tersebut, dan doa kami menyertai mereka yang terluka. Amerika Serikat menjalin hubungan dekat dengan mitra-mitra Filipina kami dan berdiri bersama rakyat Filipina dalam menolak tindakan kekerasan ini,” kata pernyataan itu.
Kota yang penuh dengan masjid ini pertama kali diserang oleh ekstremis Islam yang bersekutu dengan kelompok ISIS pada tahun 2017, menewaskan lebih dari 1.100 orang, sebagian besar dari kelompok ekstremis yang menyerang, sebelum pengepungan selama lima bulan berhasil dipadamkan oleh pasukan Filipina yang didukung oleh serangan udara dan pesawat pengintai yang dikerahkan oleh Amerika Serikat dan Australia.
Filipina selatan adalah tanah air bagi minoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik Roma ini dan merupakan lokasi pemberontakan separatis yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Kelompok pemberontak bersenjata terbesar, Front Pembebasan Islam Moro, menandatangani perjanjian damai tahun 2014 dengan pemerintah, yang secara signifikan meredakan pertempuran yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun demikian, sejumlah kelompok bersenjata yang lebih kecil menolak pakta perdamaian tersebut dan terus melakukan pengeboman dan serangan lainnya sambil menghindari serangan pemerintah.
Associated Press berkontribusi dalam laporan ini.