ErabaruNews – Pemerintah Federal Amerika Serikat mengalami Shut Down atau tutup. Pemerintah tutup karena tidak ada anggaran yang disepakati antara Pemerintah yang dipimpin Presiden Donald Trump dengan Kongres (MPR), yang terdiri dari Senat (wakil negara bagian) dan House of Representatif (DPR).
Hampir setengah dari 2 juta pegawai negeri sipil federal dipastikan tidak akan melakukan tugas mereka. Khususnya apabila penutupan operasi berlanjut hingga Senin (22/1/2018) waktu setempat, seperti dikutip dari VOA.
Sedangkan separuhnya lagi, akan tetap menjalankan tugas walau tanpa menerima bayaran atau gaji.
Walau demikian, Tentara Amerika Serikat akan tetap bertugas. Demikian juga dengan pegawai federal yang memiliki tugas-tugas terkait keamanan negara dan masyarakat.
Hingga Sabtu (20/1/2018) anggota parlemen dari dua partai yang ada di Amerika, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik tidak menunjukkan tanda-tanda akan mencapai kesepakatan mengenai anggaran. Pembahasan anggaran macet gara-gara perbedaan pendapat terkait imigrasi.
Ketua Fraksi Republik Mitch McConnell, mengatakan dia telah menjadwalkan pemungutan suara pukul 1 dinihari, Senin (22/1/2018), mengenai RUU Anggaran. Hal itu diharapkan bisa mempertahankan kegiatan pemerintahan hingga 8 Februari, sehingga shut down tidak berdampak pada hilangnya gaji pegawai federal.
Pemungutan suara itu membuat legislator Partai Demokrat menghadapi tekanan untuk mencapai kesepakatan. Khususnya jika mereka tidak mau menolak RUU anggaran untuk kedua kalinya.
Wewenang anggaran habis masa berlakunya pada Jumat (19/1/2018) tengah malam waktu Washington. Hal ini lah memicu penutupan fungsi-fungsi pemerintah yang tidak esensial.
Para legislator berbeda pendapat mengenai berbagai masalah anggaran pertahanan dan imigrasi. Perbedaan pendapat termasuk pengesahan RUU bagi sekitar 800 ribu imigran yang dibawa masuk ke Amerika secara ilegal ketika mereka masih anak-anak.
Jika Pemerintah AS benar-benar tutup hingga Senin waktu setempat, sekitar 44 persen dari 80.565 pegawai Direktorat Pajak atau Internal Revenue Service (IRS), tetap bekerja selama penutupan operasi berlangsung. Artinya, hampir 45.500 pegawai IRS akan dirumahkan pada saat badan tersebut sedang mempersiapkan dimulainya masa pelaporan pajak dan berusaha memahami perubahan besar dari undang-undang pajak yang baru, menurut rencana penutupan operasi yang diunggah di website Departemen Keuangan Amerika.
Kemudian, pada Departemen Pelayanan Kesehatan dan Kemanusiaan (HHS), lebih dari setengah dari 80 ribu karyawan akan dirumahkan. Program-program utama akan berjalan sesuai fungsinya karena persetujuan pendanaan program-program itu terus berlanjut dan tidak bergantung pada persetujuan tahunan oleh Kongres. Tetapi gangguan-gangguan bisa terjadi pada program-program yurisdiksi HHS yang luas, termasuk program penanganan flu musiman.
Selanjutnya, mayoritas dari hampir 115 ribu karyawan Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab menjaga keamanan nasional dan keselamatan umum, tetap bekerja selama penutupan operasi.
Lebih dari 95 ribu karyawan yang ‘dikecualikan’ termasuk sebagian besar karyawan divisi keamanan nasional, jaksa Amerika, dan sebagian besar petugas Biro Penyelidik Federal (FBI), Badan Pemberantasan Narkotika (DEA), Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak, US Marshals Service atau penegak hukum di bawah Departemen Kehakiman, dan karyawan lapas federal. Persidangan kasus-kasus pidana tetap berjalan, namun persidangan kasus-kasus perdata ditunda selama tidak mengganggu keselamatan umum. Sebagian besar pelatihan penegak hukum dibatalkan sesuai dengan rencana kontingensi departemen.
Pada Departemen Luar Negeri, sebagian besar operasi dipastikan ditutup. Pelayanan paspor dan visa, yang sebagian besar didanai sendiri dari biaya-biaya yang dibayarkan konsumen, tidak akan ditutup. Kantor pusat Departemen Luar Negeri di Washington, berkonsultasi dengan hampir 300 kedutaan besar, konsulat dan misi-misi diplomatik lainnya di seluruh dunia, akan membuat daftar karyawan-karyawan yang menduduki posisi tidak penting, dan akan dirumahkan.
Militer Amerika akan tetap berperang dan melanjutkan misi-misi di seluruh dunia, termasuk di Irak, Suriah dan Afghanistan. Dan anggota militer akan tetap bekerja, walaupun mereka tidak akan dibayar sampai Kongres menyetujui anggaran belanja.
Namun, pemeliharaan atau perawatan alat tempur yang tidak penting serta latihan tempur akan diistirahatkan.
Sebanyak 78 persen atau lebih dari 15 ribu karyawan Badan Penegak Imigrasi dan Bea Cukai akan tetap bekerja. Pasukan Pengamanan Presiden atau Secret Service, yang berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri, akan tetap mempekerjakan 5.700 karyawan selama penutupan operasi. (voa/waa)
