Home Blog Page 1323

Maduro Mencoba Menarik Simpanan Emas Senilai USD. 1.2 Miliar dari Bank Of England

0

oleh Gao Shan-Epochtimes.com

Menurut penuturan sumber yang kompeten bahwa, Nicolas Maduro yang sedang menghadapi gejolak politik di Venezuela mencoba untuk menarik simpanan batangan emas senilai USD. 1.2 miliar dari Bank of England tetapi mendapat penolakan.

Laporan Bloomberg pada (25/1/2019) menyebutkan bahwa seorang yang tak mau namanya disebutkan mengungkapkan, beberapa pejabat senior AS termasuk Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton telah melobi rekan mereka di Inggris, meminta mereka untuk membantu memblokir aset rezim Maduro yang berada di luar negeri. Karena itu, Bank of England akhirnya mengambil keputusan untuk menolak pejabat kiriman Maduro untuk mengambil emas permintaannya.

Pada Rabu (23/1/2019), Inggris menyusul Amerika Serikat dan negara-negara lain menyatakan pengakuannya terhadap pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden yang sah. Kediktatoran Maduro dianggap sebagai penyebab terjadinya kekacauan ekonomi Venezuela. Meskipun demikian, Maduro menolak menyerahkan kekuasaan dan menerima dukungan dari militer Venezuela.

Para pejabat AS berencana untuk mengalihkan aset luar negeri Venezuela ke tangan Juan Guaido untuk meningkatkan kemampuan rezim baru ini dalam mengendalikan pemerintah secara efektif.

Batangan emas bernilai USD. 1,2 miliar adalah bagian dari cadangan devisa bank sentral Venezuela yang berjumlah USD. 8 miliar. Namun nilai selebihnya entah berada di mana sudah tidak diketahui.

Amerika Serikat juga memimpin aksi kerjasama internasional untuk membujuk Turki agar berhenti menjadi saluran pengangkut emas bagi Maduro.

Dukungan terhadap rezim Maduro terus berkurang. Saat ini, hanya Turki, Rusia, Kuba, Iran, dan Tiongkok yang masih bertahan.

Menarik kembali emas dari Bank of England telah menjadi prioritas utama bagi rezim Maduro selama beberapa minggu terakhir.

Menurut dua orang sumber yang mengetahui masalah ini, bahwa pada pertengahan bulan Desember tahun lalu, Gubernur Bank Sentral Venezuela Calixto Ortega memimpin delegasi pergi ke London untuk mencoba mendapatkan emas.

Namun, negosiasi ini tidak berhasil dan pertukaran antara kedua pihak juga terputus kemudian. Pejabat bank sentral Venezuela menerima perintah untuk berhenti berhubungan dengan Bank of England.

Seorang pejabat Venezuela yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa para pejabat bank sentral diberitahu bahwa staf Bank of England tidak akan menanggapi lagi permintaan mereka.

Bank of England menolak berkomentar tentang cara pihaknya menangani aset Venezuela. Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS juga menolak memberikan komentar, bahkan seorang pejabat pemberitaan dari Maduro pun tidak bersedia berkomentar. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=1rXizO3ZGSc

Israel Serang Pasukan Quds Rezim Iran di Suriah

0

Mimi Nguyen Ly-NTD.com

Epochtimes.id- Militer Israel mengumumkan pihaknya menargetkan penyerangan terhadap pasukan Quds Republik Islam Iran di Suriah pada 21 Januari 2019.

“Kami telah mulai menyerang target Qud Iran di wilayah Suriah,” demikian cuitan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Twitter.

“Kami memperingatkan Angkatan Bersenjata Suriah agar tidak berusaha membahayakan pasukan atau wilayah Israel.”

Saksi mata di Damaskus mengatakan ledakan keras terdengar di udara selama hampir satu jam pada dini hari 21 Januari 2019 sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.

Pasukan Quds dikenal sebagai Pasukan Yerusalem atau Al Qods. Pasukan ini adalah unit elit Garda Revolusi Islam Iran di bawah rezim Ayatollah Khomeini. Pasukan ini dinilai mendukung organisasi teroris dan kegiatan intelijen, serta operasi luar negeri di luar perbatasan Iran. Intervensi global seperti dukungan Iran untuk rezim Ba’ath dalam perang saudara Suriah.

Sebelumnya pada 20 Januari 2019, IDF mengatakan bahwa Sistem Pertahanan Udaranya  Iron Dome telah mencegat proyektil dari Suriah yang telah ditembakkan ke Dataran Tinggi Golan utara di perbatasan antara Israel dan Suriah.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji melakukan apa yang diperlukan untuk menghentikan Iran mengakar secara militer di negara tetangga Suriah. “Kami memiliki kebijakan permanen: untuk menyerang kubu Iran di Suriah dan melukai siapa pun yang mencoba melukai kami.”

Serangan ini terjadi setelah Israel diduga melakukan serangan rudal siang hari  ke Suriah selatan, dekat dengan ibukota Damaskus, yang memicu perlawanan pertahanan udara Suriah sebagaimana dilaporkan oleh media pemerintah Suriah, SANA.

SANA mengklaim bahwa pertahanan udara Suriah berhasil menembak jatuh beberapa “target bermusuhan,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

“Sebuah sumber militer mengatakan bahwa pertahanan udara kami telah berhasil melakukan serangan udara Israel yang menargetkan wilayah selatan dan mencegahnya mencapai salah satu tujuannya,” SANA melaporkan pada 20 Januari.

Rusia senada melaporkan bahwa pada 20 Januari, Israel telah melancarkan serangan yang menargetkan bandara di Damaskus.

Dalam cuitan di Twitter, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa militer Suriah telah menjatuhkan tujuh roket Israel di dekat bandara Damaskus.

Rusia bersama dengan Iran, mendukung partai sosialis Arab Ba’ath, Bashar al-Assad dalam perang saudara di negara itu. Israel jarang secara terbuka mengkonfirmasi serangan udara di wilayah Suriah.

Iran Menyelundupkan Senjata ke Hizbullah?

Israel menyatakan keprihatinan atas kehadiran rezim Iran yang sedang berlangsung di Suriah serta penyelundupan senjata rezim dari ibukota di Teheran melalui Suriah ke kelompok teroris Hizbullah yang didukung oeh Teheran di Libanon.

The Jerusalem Post melaporkan bahwa pada 20 Januari, ada dua penerbangan menuju Damaskus dari Teheran. Kejadian ini dinilai “penerbangan mencurigakan selama setahun terakhir di tengah tuduhan bahwa Iran mengirimkan senjata ke Suriah dan Hizbullah menggunakan maskapai yang berbeda. ”

Pekan lalu pada 13 Januari, Perdana Menteri Israel Netanyahu mengkonfirmasi dalam sebuah pertemuan kabinet bahwa Angkatan Udara Israel telah melakukan serangan udara di Suriah. Serangan ini menargetkan Bandara Internasional Damaskus, pada 11 Januari 2019 sebagaimana dilaporkan oleh Jerusalem Post.

Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap sasaran Iran dan Hizbullah di negara itu.

“Angkatan udara menyerang gudang-gudang Iran dengan senjata-senjata Iran di bandara internasional Damaskus,” katanya kepada Israel National News.

“Semalam, angkatan udara menyerang di Gaza, dan pagi ini kami mengumumkan penemuan terowongan di utara, mungkin yang paling penting untuk melintasi perbatasan ke wilayah kami … Dengan demikian, kami mendekati kesimpulan dari tujuan yang kami tetapkan: untuk menggagalkan penyelundupan senjata Hizbullah. ”

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi membantah bahwa Iran memiliki pangkalan militer atau terlibat secara militer di Suriah seperti dikutip dari The Jerusalem Post.

Dia juga membantah klaim yang disampaikan oleh Netanyahu dan mantan kepala staf IDF Letjen Gadi Eisenkot bahwa Israel telah menyasar ratusan target Iran di Suriah selama dua tahun terakhir.

Tuduhan pada 2018 menyebutkan, Iran telah menyelundupkan senjata ke Suriah dan Hizbullah melalui berbagai maskapai. Laporan ini diterbitkan oleh Angkatan Udara Israel (IAF) yang diduga melakukan serangan terhadap sasaran di Bandara Damaskus pada September 2018.

“Iran berusaha menemukan cara dan rute baru untuk menyelundupkan senjata dari Iran ke sekutu-sekutunya di Timur Tengah, menguji dan menantang kemampuan Barat untuk melacak mereka,” kata sebuah sumber intelijen sebagaimana dilaporkan Fox News.

Hamodia, sebuah surat kabar berbahasa Ibrani yang diterbitkan di Yerusalem, menulis: “Terbukti, metode Iran hingga saat ini, mengangkut persenjataan darat dari Damaskus ke Beirut, telah menjadi sasaran karena serangan udara Israel hingga memaksa mereka untuk mencari alternatif.”

Saat berpidato di Majelis Umum PBB pada 27 September 2018, Netanyahu mengatakan pihaknya tidak akan tetap pasif terkait upaya Hezbollah membangun pangkalan bawah tanah di dekat bandara di Beirut untuk mengubah rudal non-presisi menjadi rudal presisi yang menyerang kota-kota di Israel.

“Saya punya pesan untuk Hizbullah hari ini: Israel juga tahu apa yang Anda lakukan. Israel tahu di mana Anda melakukannya dan Israel tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja, ”katanya. (asr)

Buntut dari Komentar Ganjil Duta Besar Kanada Tentang Kasus CFO Huawei

0

ANALISIS BERITA

TORONTO — Seperti kata pepatah Tiongkok kuno, “Air yang tumpah sulit untuk diambil lagi.” Ini bisa menjadi pelajaran bagi utusan Kanada yang membawa pesan Tiongkok tersebut yang sedang belajar dengan cara yang sulit ketika dia menarik kembali komentar-komentarnya yang telah dibuat untuk media Tiongkok mengenai proses hukum eksekutif Huawei Meng Wanzhou , dimana penangkapannya di Vancouver atas permintaan Amerika Serikat telah merusak hubungan-hubungan Kanada dengan Tiongkok.

Pada sebuah konferensi pers Toronto pada 22 Januari, John McCallum mengatakan pada pertemuan para wartawan secara eksklusif yang terdiri dari media milik pemerintah Tiongkok dan sekelompok media berbahasa Mandarin terpilih yang berbasis di Kanada bahwa Meng memiliki kasus yang kuat untuk melawan ekstradisi AS di pengadilan Kanada. Dia kemudian menambahkan bahwa ekstradisinya “akan membuahkan hal yang tidak menyenangkan.”

Keributan yang terjadi kemudian, termasuk Partai Konservatif oposisi yang menyerukan Perdana Menteri Justin Trudeau untuk memecat duta besar tersebut, mengakibatkan McCallum mengeluarkan pernyataan pada 25 Januari yang menyatakan penyesalan atas komentar-komentarnya dan mengatakan bahwa pernyataannya “tidak benar-benar mewakili posisinya dalam masalah ini.”

penangkapan kepala eksekutif keuangan huawei Meng Wanzhou
Kepala Eksekutif keuangan Huawei Meng Wanzhou dikawal oleh regu keamanan pribadinya saat tiba di kantor pembebasan bersyarat, di Vancouver, pada 12 Desember 2018. (The Canadian Press / Darryl Dyck)

Pada konferensi pers, sebelum mendapat pertanyaan-pertanyaan, McCallum telah menyampaikan pidato pembukaan di mana ia telah membuat daftar tentang argumen-argumen potensial yang bisa digunakan Meng.

Cara dia berbicara tidak memberi kesan bahwa itu hanya keseleo lidah, kata Shuvaloy Majumdar, seorang rekan senior Munk di Macdonald-Laurier Institute. Majumdar juga mantan direktur kebijakan senior yang bertugas di bawah kementerian luar negeri Kanada berturut-turut.

“Itu sudah direncanakan sebelumnya. Diselenggarakan untuk media berbahasa Mandarin, tidak mengikutsertakan media Kanada,” kata Majumdar.

“Dia telah memberikan penilaian terperinci tentang bagaimana Meng yang telah dianggapnya tidak bersalah untuk naik banding, yang rupanya telah mengambil banyak analisis, dan meninggalkan ruangan itu mengetahui persis apa yang dia lakukan dengan cara yang sangat terkontrol.”

Mungkin hanya McCallum yang bisa menjelaskan alasan untuk konferensi pers-nya yang aneh tersebut. Sejauh ini dia belum menanggapi permintaan Epoch Times untuk komentar. Majumdar menyebutnya “menakjubkan” bahwa McCallum ingin melukai sekutu, Amerika Serikat, “dengan cara berkhianat untuk mendukung Partai Komunis.”

Kementerian luar negeri Tiongkok telah menanggapi dengan mengatakan pihaknya telah “mencatat” komentar-komentar McCallum dan menegaskan kembali tuntutan agar Meng dibebaskan.

Reference News, media milik pemerintah Tiongkok dan surat kabar harian sirkulasi terbesar di Tiongkok, mengatakan dalam tajuk utama bahwa duta besar Kanada untuk Tiongkok telah “mengubah kesetiaan.”

Dalam sebuah wawancara dengan CBC’s Power & Politics, mantan duta besar Kanada untuk Tiongkok David Mulroney mengatakan kredibilitas McCallum telah “sangat berkurang.”

PERJALANAN-PERJALANAN YANG DISPONSORI

Sebagai anggota Parlemen sebelum menjadi duta besar, McCallum adalah salah satu pengguna terbesar perjalanan-perjalanan yang disponsori ke Tiongkok, menerima lebih dari US$73.000 dalam perjalanan yang disponsori oleh Tiongkok atau kelompok pro-Beijing antara tahun 2008 hingga 2015.

kasus huawei menyeret politisi menyuarakan pesan tiongkok
Seorang polisi paramiliter Tiongkok bersepeda melewati kedutaan Kanada di Beijing, Tiongkok, pada 16 Januari 2019. (AP Photo / Ng Han Guan)

Scott Gilmore, mantan diplomat Kanada dan kolumnis untuk Maclean, telah menulis dalam sebuah editorial opini baru-baru ini dalam publikasi tersebut bahwa “jika ada diplomat Kanada lainnya di kedutaan kami telah menerima perjalanan-perjalanan itu, kami akan mempertimbangkan mereka dikompromikan, dan mereka akan dipecat.”

McCallum telah berpendapat tahun lalu bahwa dalam beberapa bidang kebijakan penting, Kanada memiliki lebih banyak kesamaan dengan Tiongkok daripada Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump.

Dia juga mengatakan ketegangan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat baik untuk Kanada. “Dalam arti tertentu, itu hal yang baik bagi saya sebagai duta besar dan untuk Kanada dengan Tiongkok karenanya, karena perbedaan-perbedaan besar ini. Ini memberi kita peluang-peluang dengan Tiongkok,” The Globe and Mail mengutipnya.

Sebagai anggota parlemen Liberal dan kemudian menteri kabinet, McCallum juga menjadi tamu tetap di Konsulat Tiongkok di Toronto.

Majumdar mengatakan dia tidak menentang anggota-anggota parlemen melakukan perjalanan yang disponsori untuk menjadi lebih berpendidikan, tetapi dia memperingatkan bahwa ada kekhawatiran yang berkembang tentang kampanye-kampanye pengaruh asing yang menargetkan politisi-politisi Kanada.

“Permintaan pertanggungjawaban atas tindakan McCallum tersebut juga menjadi bumerang karena posisi Partai pro-Komunisnya yang mengejutkan,” kata Majumdar. “Masa jabatan mereka sepanjang waktu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang independensi yang sebenarnya. Karena dia menerima begitu banyak kemurahan hati dari Tiongkok, itu secara langsung menghasilkan komentar-komentar yang sangat positif dari dia dan dari pemerintahannya untuk Partai Komunis dan pemerintah Tiongkok.” (ran)

Video pilihan:

Mengapa Para Elit Tiongkok Menyukai Donald Trump?

https://www.youtube.com/watch?v=1rXizO3ZGSc

Kemendag Musnahkan Hasil Pengawasan Barang Tahun 2018

0

Epochtimes.id- Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen menggelar pemusnahan barang hasil pengawasan barang beredar yang telah dilakukan pada tahun 2018.

Pemusnahan barang tersebut dilakukan Kamis (24/1) di Lapangan Parkir Kementerian Perdagangan, Jakarta. Turut hadir dan menyaksikan pemusnahan barang ini, yaitu perwakilan dari Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Tertib Niaga dan Perlindungan Konsumen Veri Anggrijono mengatakan pemusnahan barang yang dilakukan merupakan pemusnahan barang secara simbolis dari hasil pengawasan barang beredar yang telah dilakukan pada tahun 2018. Semua jenis barang ini sudah dilakukan pemusnahan oleh pelaku usaha dan yang ada di Kemendag ini sebagian dari produk tersebut.

Veri menjelaskan, pada tahun 2018 Ditjen PKTN melakukan pengawasan terhadap 6.803 jenis produk. Dari hasil pengawasan tersebut terdapat di antaranya barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib.

Barang tersebut adalah luminer sebanyak 1.728 buah, mainan anak sebanyak 294.356, kipas angin sebanyak 147 unit, kaca cermin sebanyak 63.284 lembar, baja lembaran lapis seng (BjLS) sebanyak 36.197 lembar, serta baja tulangan beton (BjTB) sebanyak 2.401.050 batang.

Pada tahun yang sama Ditjen PKTN juga melakukan uji petik terhadap 85 jenis produk dari 69 merek dimana terdapat 561 produk dari 7 merek yang tidak sesuai persyaratan mutu SNI. Adapun rincian barang tersebut meliputi 179 buah sepatu pengaman; 256 buah ban dalam kendaraan bermotor; serta 124 buah pompa air.

Namun selain produk tersebut, terdapat 2 jenis produk yang masih dalam proses penarikan untuk kemudian dilakukan pemusnahan. Kedua produk dimaksud adalah baterai primer dan mainan anak.

Menurut Veri, dengan semakin meningkatnya transaksi perdagangan, maka akan meningkatkan arus jumlah barang yang beredar dipasar dalam negeri baik yang berasal dari kegiatan impor maupun barang yang diproduksi didalam negeri.

Peningkatan jumlah barang yang beredar dikhawatirkan terdapat upaya pemasukan barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen, maka pemerintah melaksanakan pengawasan yang lebih ketat salah satunya terhadap barang asal impor,” tandas Veri.

Dalam rangka melakukan pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen, Ditjen PKTN telah melaksanakan pemeriksaan terkait tata niaga impor di luar kawasan pabean (post border), pengawasan barang beredar dan jasa, serta uji petik terhadap barang asal impor maupun barang yang diproduksi di dalam negeri.

Pelaksanaan pengawasan oleh Ditjen PKTN didasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 Tahun 2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tata Niaga Impor Di Luar Kawasan Pabean (Post Border), Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/Jasa.

Veri menegaskan, Kementerian Perdagangan akan terus melakukan peningkatan pengawasan terhadap peredaran produk, khususnya produk asal impor yang terkait keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L) untuk melindungi konsumen dan mengamankan pasar dalam negeri.

“Melalui penguatan pengawasan diharapkan barang-barang yang tidak memenuhi standar tidak lagi beredar di Indonesia,” jelasnya.

Komitmen Pelaku Usaha

Di awal tahun 2019 ini, pelaku usaha menunjukkan komitmennya untuk melindungi konsumen. Hal ini dibuktikan beberapa pelaku usaha yang melakukan pengawasan secara internal pada 17 Januari 2019 yang berhasil berhasil mengidentifikasi produk luminer sebanyak 197 buah dengan nilai mencapai Rp57 juta yang tidak sesuai ketentuan. Pelaku usaha tersebut juga melakukan pemusnahan luminer secara mandiri.

“Pemusnahan luminer dilakukan karena hasil pengawasan mengidentifikasi bahwa barang tersebut dipasok oleh penyuplai yang tidak memiliki Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), sehingga tidak memenuhi ketentuan,” jelas Veri

Menurut Veri, pemusnahan barang ini merupakan salah satu wujud kepatuhan dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018.

“Kemendag sangat mengapresiasi pelaku usaha yang bersedia menarik dan memusnahkan barang yang tidak sesuai SNI berdasarkan hasil pengawasan, terlebih yang merupakan inisiatif pribadi,” tandas Veri.

Veri berharap kegiatan dan semangat untuk melindungi konsumen ini juga diikuti oleh para pelaku usaha lainnya. “Namun, hendaknya upaya melindungi konsumen tidak hanya sampai pada tindakan pemusnahan saja, melainkan juga dengan menerapkan perlindungan konsumen yang lebih ketat,” pungkasnya. (asr)

Bumi Terlihat Indah di Mata Astronot

0

oleh Chen Juncun

Astronot yang bekerja di Stasiun Luar Angkasa Internasional memiliki hak istimewa, yakni bisa melihat keindahan bumi dari ruang angkasa.

Ini adalah sesuatu yang menjadi impian banyak orang. Sekarang, dengan film resolusi tinggi 4K yang diambil oleh para astronot itu, orang juga dapat menikmati keindahan bumi dari berbagai sudut.

Stasiun Luar Angkasa Internasional telah beroperasi selama 20 tahun di orbit Bumi yang rendah. Selama periode ini, ada banyak astronot yang melakukan misi atau penelitian di stasiun, dan mereka tentu saja dapat menggunakan kesempatan untuk mengambil foto atau video Bumi, dan NASA telah menyediakan banyak karya mereka.

Akibatnya, Bruce W. Berry Jr., seorang fotografer dan produser film di Philadelphia, membuat film selang waktu yang menarik dengan materi yang disediakan oleh NASA, film tersebut diberi judul The World Below.

Dalam film ini, pemandangan alam seperti gunung, dataran, sungai, lautan, awan, dan aurora dari permukaan bumi semuanya sangat menarik dan indah, bahkan lampu di malam hari juga sangat memikat.

Kadang-kadang, Stasiun Luar Angkasa Internasional akan muncul dalam gambar. ini selain mengingatkan orang bahwa gambar diambil dari stasiun, itu juga dapat membuat orang membayangkan seberapa besar bumi kita.

Bruce W. Berry Jr. mengatakan bahwa semua gambar ini diambil oleh astronot dari Stasiun Luar Angkasa Internasional, baru diedarkan setelah menyelesaikan pengeditan, pengurangan kebisingan, pemisahan warna dan stabilisasi. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian kecepatan gambar aslinya sehingga gambar dapat ditampilkan dengan lancar.

Stasiun Luar Angkasa Internasional berjarak sekitar tiga sampai empat ratus kilometer dari permukaan bumi, tergantung pada orbitnya. mengelilingi bumi dengan kecepatan sekitar 27.600 kilometer per jam. Ia dapat mengelilingi bumi sebanyak 15,5 kali per hari. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

Politisi Eropa Kecam Kedutaan Tiongkok Menggagalkan Shen Yun di Spanyol

0

Seorang politisi Eropa mengecam pembatalan pertunjukan tari dan musik tradisional Tiongkok di Spanyol baru-baru ini yang tampaknya berasal dari tekanan yang dilakukan oleh kedutaan besar Tiongkok, menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk “perusakan reputasi.”

Shen Yun yang berbasis di New York, yang misinya adalah untuk menghidupkan kembali 5.000 tahun peradaban Tiongkok melalui musik dan tarian, menurut situs webnya, telah memesan Teater Royal di Madrid untuk tampil pada 31 Januari dan 2 Februari.

Namun hanya beberapa minggu sebelum pertunjukan yang telah dijadwalkan tersebut, direktur teater memberi tahu Puro Arte Humano, presenter nirlaba Shen Yun di Spanyol, bahwa pertunjukan harus dibatalkan karena kesulitan teknis. The Royal Theatre mengonfirmasi alasan ini dalam pernyataan yang dikirim melalui email pada The Epoch Times.

Daniel Herman, mantan Menteri Kebudayaan Republik Ceko, mengatakan bahwa Royal Theater, salah satu gedung opera utama kota itu, seharusnya menolak tekanan dari kedutaan Tiongkok, karena “sama sekali tidak dapat diterima untuk dijadikan seperti provinsi Beijing.”

“Sangat penting untuk menjadi kuat dan tidak menerima [tekanan] itu,” kata Herman, yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan antara tahun 2014 dan 2017.

Direktur Teater Royal beralasan bahwa pertunjukan lain, opera Das Rheingold, yang tampil sehari sebelum dan setelah Shen Yun, akan mengalami kesulitan membongkar perangkat-perangkat mereka untuk mengakomodasi pertunjukan Shen Yun, menurut Puro Arte Humano dalam siaran pers. Manajer teknis teater tidak menyebut ini sebagai masalah pada saat kontrak dengan Puro Arte Humano ditandatangani.

Selain itu, Puro Arte Humano mengatakan bahwa teater tampaknya tidak memiliki masalah yang sama dengan pertunjukan lain yang tampil di sekitar tanggal pertunjukan opera Das Rheingold, menyatakan bahwa teater hanya menargetkan Shen Yun.

Sandra Flores Gomez, wakil presiden Puro Arte Humano, mengatakan alasan teater membatalkan pertunjukan tidak meyakinkan dan mereka menduga alasan sebenarnya adalah karena tekanan Partai Komunis Tiongkok (PKT), berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya tentang campur tangan konsulat Tiongkok dalam penampilan Shen Yun di Barcelona pada tahun 2014.

Selain itu, Tiongkok baru-baru ini mencoba menjalin ikatan yang lebih dalam dengan teater tersebut.

Teater telah menandatangani kontrak pada Mei 2018 dengan Pusat Seni Pertunjukan Nasional di Beijing, sebuah wadah yang dipimpin oleh pejabat-pejabat Partai, untuk terlibat dalam pertukaran produksi dan produksi bersama kedua teater, menurut siaran pers.

Dan pada tahun 2016, teater Madrid mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan rezim Tiongkok untuk berpartisipasi dalam sebuah proyek yang disebut, “International League of Theaters of the Silk Road,” untuk mempromosikan “pertukaran artistik di bidang seni pertunjukan.” Liga tersebut adalah bagian dari proyek utama Tiongkok untuk meningkatkan pengaruh geopolitik di seluruh dunia, inisiatif One Belt, One Road, menurut sebuah laporan oleh surat kabar China Daily yang dikelola pemerintah.

Selain itu, duta besar Tiongkok untuk Spanyol saat ini adalah anggota “Diplomatic Circle” Royal Theatre, sebuah kelompok diplomat yang mempromosikan daya tarik internasional teater tersebut, menurut situs web teater.

The Epoch Times baru-baru ini melaporkan bahwa manajer umum teater sedang dalam perjalanan ke Tiongkok pada tanggal 14 dan 15 Januari tahun ini, menurut sumber.

TEKANAN PKT LUAR BIASA

Herman mengatakan dia telah mengalami tekanan PKT beberapa kali ketika dia menjadi menteri kebudayaan negaranya, termasuk ketika pemimpin agama Tibet Dalai Lama diundang ke Republik Ceko pada tahun 2016 dan ketika Shen Yun tampil di Praha pada tahun 2014. Dia mengatakan bahwa Kedutaan Tiongkok telah menghubungi kepala Teater Nasional di Praha dalam upaya untuk menghentikan pertunjukan Shen Yun, tetapi pada akhirnya tidak berhasil.

Mantan menteri kebudayaan tersebut mengatakan dia yakin rezim Tiongkok tidak ingin mengizinkan Shen Yun untuk tampil karena misi pertunjukannya untuk mengembalikan budaya Tiongkok yang diilhami secara ilahi tidak selaras dengan ideologi ateis mereka. Dia menambahkan bahwa karya-karya modern dalam pertunjukan, yang menggambarkan pelanggaran HAM nyata terjadi di Tiongkok seperti penganiayaan terhadap Falun Gong, juga tidak cocok dengan rezim.

“Rezim di Tiongkok adalah rezim totaliter yang tipikal. Mereka ingin mengawasi atau mengendalikan semua kehidupan masyarakat,” kata Herman. “Bagi mereka, adalah berbahaya, segala sesuatu yang berada di luar bingkai kendali ini.”

Bagaimanapun Herman mengatakan Spanyol adalah negara anggota Uni Eropa seperti Republik Ceko dan tidak boleh membiarkan rezim komunis mendikte “apa yang baik dan apa yang tidak baik” untuk negara Eropa.

“Kita adalah manusia bebas, orang bebas, anggota negara demokratis, dan kita tahu lebih baik dibanding komunis di Beijing tentang apa yang baik untuk kita,” katanya.

Sejak didirikan pada tahun 2006, Shen Yun telah menghadapi banyak tantangan karena campur tangan Tiongkok di seluruh dunia. Beberapa negara ini termasuk Belanda, Denmark, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat. Dalam banyak kasus, PKT telah berusaha menekan teater-teater untuk tidak menyewakan ruang mereka kepada perusahaan seni pertunjukan tersebut atau menekan mereka untuk membatalkan pertunjukan-pertunjukannya. Rezim komunis bahkan telah berusaha memaksa pejabat pemerintah untuk tidak menghadiri pertunjukan atau menyuarakan dukungan publik untuk perusahaan tersebut.

Perusahaan yang bermarkas di New York ini didirikan oleh para praktisi latihan spiritual Falun Gong, yang telah dianiaya dengan kejam di daratan Tiongkok. Pemimpin saat itu, Jiang Zemin, meyakini bahwa popularitas besar Falun Gong, yang mencapai 100 juta praktisi, menurut perkiraan yang dikutip di outlet media Barat, akan mengancam otoritas Partai. Dia kemudian memprakarsai kampanye nasional untuk menindas, menangkap, menahan, dan memfitnah praktisi-praktisi Falun Gong.

PKT juga telah secara strategis menyebarkan propaganda anti-Falun Gong di dalam negeri dan di luar negeri, melalui media Tiongkok yang pro-Beijing atau berafiliasi dengan Partai, dan kelompok-kelompok garis depan yang manjadi bagian penting dalam komunitas-komunitas Tionghoa di luar negeri.

Beberapa kelompok garis depan ini akan berkumpul di luar teater di seluruh dunia di mana Shen Yun akan tampil untuk memegang spanduk-spanduk dengan slogan-slogan propaganda dan ujaran-ujaran kebencian dengan tujuan untuk mengganggu orang-orang yang pergi ke teater. Contoh terbaru dari ini adalah di Lincoln Center di New York.

Shen Yun telah tampil di lebih dari 100 kota di seluruh dunia, menjual pertunjukan-pertunjukan di New York, Barcelona, dan kota-kota besar lainnya.

Herman berkata bahwa penting untuk mendukung kelompok-kelompok yang dianiaya seperti Falun Gong, Kristen, dan Tibet.

“Kita harus mendukung orang-orang yang dianiaya ini dan kita harus membuka diskusi dengan mitra Tiongkok bahkan tentang pentas ini. Kita harus memberi tahu mereka bahwa Anda tidak dapat melakukan hal kejam dan buruk seperti itu kepada kita,” katanya. (ran)

Ikuti Janita di Twitter: @EMG_Janita

Video pilihan:

Tiongkok Memoles Kamp Penahanan Uighur, untuk Hindari Inspeksi Internasional

https://www.youtube.com/watch?v=Uv1RJYlnXnE

Kandungan Helium Bumi Hampir Habis

0

oleh Zhang Ni

Para ahli memperingatkan bahwa jika kita masih terus memboroskan penggunaan helium cadangan helium di dunia akan habis dalam waktu 10 tahun ke depan.

Pencitraan Resonansi Magnetik Nuklir (Nuclear Magnetic Resonance Imaging. MRI) akan terpengaruh, Selain itu, Indium, bahan yang digunakan untuk layar ponsel dan monitor juga akan habis dalam 20 tahun.

David Cole-Hamilton, seorang pensiunan profesor kimia dari University of St Andrews di Inggris, mengimbau masyarakat luas untuk tidak lagi membeli balon helium ketika berpesta, agar kandungan helium yang sudah terbatas dapat digunakan untuk resonansi magnetik nuklir (MRI) dan penyelaman di laut dalam.

Helium yang digunakan dalam resonansi magnetik nuklir dan penyelaman di laut dalam dapat didaur ulang untuk digunakan kembali. Sedangkan balon dekoratif setelah digunakan, helium akan hilang di udara.

Helium adalah salah satu gas inert yang paling banyak manfaatnya, tetapi tidak dapat diproduksi.

Helium di bumi terutama berasal dari sumber daya yang dihasilkan mineral setelah periode peluruhan alfa yang lama dan yang tersimpan di bawah tanah.

Dalam 15 tahun terakhir, harga helium telah melonjak lima kali lipat.

Cole-Hamilton mengatakan bahwa cadangan helium di Tanzania tinggal enam tahun pemakaian, dan sisanya berada di Amerika Serikat.

Cadangan Indium, logam lain yang merupakan bahan untuk pembuatan layar ponsel dan monitor juga akan habis dalam 20 tahun. “Kita masih bisa memproduksi ponsel, tetapi harganya jauh lebih mahal,” kata Cole-Hamilton.

Cole-Hamilton memperingatkan bahwa jika para ilmuwan menyadari masalah ini, mereka dapat menghindarinya. Dia menyarankan agar orang tidak terlalu sering mengganti ponsel mereka. Di Inggris, ada 1 juta ponsel yang diganti setiap bulannya.

Kedua, ia menyarankan agar orang dapat mengganti baterai ponsel dan membangun mekanisme daur ulang baterai.

Ketika ditanya siapa yang harus bertanggung jawab atas pertanyaan ini, Cole-Hamilton mengatakan : “Tentu saja adalah konsumen, karena produsen ingin menjual lebih banyak ponsel, mereka tentu berharap konsumen sering mengganti ponselnya.” (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=fzwgPQM-9Co

Amerika Berusaha Potong Aliran Uang untuk Rezim Sosialis Venezuela

0

EpochTimesId — Amerika Serikat berupaya memastikan bahwa pendapatan minyak Venezuela jatuh kepada pemimpin oposisi dan presiden sementara yang mendeklarasikan diri, Juan Guaido. Upaya itu untuk memotong aliran uang kepada Presiden Nicolas Maduro yang semakin terisolasi, kata seorang pejabat tinggi AS pada 24 Januari 2019 waktu setempat.

Meskipun kurang detail, pengumuman itu mengisyaratkan bahwa Washington bersedia melangkah lebih jauh dari langkah-langkah diplomatik tradisional. Amerika akan berusaha untuk menguras uang dari pemerintah diktator Maduro, yang sudah bertahun-tahun berjuang di bawah kehancuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Langkah seperti itu secara signifikan akan memperkuat kekuasaan Presiden interim Guaido. Setelah dia bersumpah secara simbolis sebagai kepala negara sementara pada 23 Januari 2019, di hadapan massa partai oposisi. Dia segera mendapat dukungan Washington dan negara-negara di sekitar kawasan itu.

“Apa yang kami fokuskan hari ini adalah memutuskan rezim Maduro yang tidak sah dari sumber pendapatannya,” penasihat keamanan nasional John Bolton mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih.

“Kami berpikir konsisten dengan pengakuan kami terhadap Juan Guaido sebagai presiden sementara konstitusional Venezuela bahwa pendapatan itu harusnya diserahkan kepada pemerintah yang sah.”

Bolton menambahkan bahwa prosesnya sangat rumit dan bahwa para pejabat masih mempelajari bagaimana upaya ini akan berfungsi.

Kementerian Informasi Venezuela belum menjawab permintaan komentar. Guaido juga belum menanggapi informasi ini.

Tantangan Berat
Dukungan Washington untuk Guaido mendorong Maduro, pemimpin Venezuela sejak 2013, untuk memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Pada 24 Januari, dia mengatakan akan menutup kedutaan besar Venezuela di Washington dan semua konsulat negara itu di Amerika Serikat.

Sumpah jabatan simbolis Guaido adalah tantangan paling berani dari oposisi terhadap Partai Sosialis yang berkuasa sejak lama. Ini telah memberi musuh Maduro platform diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk mendesak perubahan di negara yang dilanda hiperinflasi, meningkatnya kekurangan gizi, dan konflik politik.

Tetapi Guaido sekarang memimpin sejumlah besar pemerintahan bayangan yang ditolak oleh angkatan bersenjata. Dia juga tidak memiliki pengaruh terhadap administrasi sehari-hari seperti mengimpor dan mendistribusikan makanan dan obat-obatan.

Insinyur industri berusia 35 tahun itu mengatakan ketika berbicara pada 24 Januari melalui telepon dengan kepala negara yang mendukung dari seluruh dunia.

“Saya baru saja menerima telepon dari Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dan mampu menggambarkan perjuangan yang kita pimpin bersama dengan seluruh rakyat Venezuela, untuk mencapai pemerintahan transisi dan mengadakan pemilihan bebas,” tulis Guaido melalui Twitter.

Klaimnya sebagai Presiden Interim disambut dengan kegembiraan oleh investor yang memegang obligasi Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA, yang mencapai level tertinggi sejak 2017 meskipun hampir seluruhnya default.

Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden dalam rapat umum oposisi di Caracas pada 23 Januari 2019, melawan pemimpin Nicolas Maduro pada peringatan pemberontakan 1958 yang menggulingkan kediktatoran militer negara itu. (Federico Parra/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Siapa Presiden yang Sah?
Guaido mengambil kemudi Majelis Nasional pada 5 Januari dengan seruan agar angkatan bersenjata mengakui Maduro sebagai ‘perampas kekuasaan’, setelah pemilihannya kembali pada bulan Mei 2018, yang secara luas dipandang sebagai penipuan dan pemilu penuh kecurangan.

Dukungan baginya terutama berasal dari belahan bumi Barat. Sekutu Venezuela termasuk Rusia dan Turki, keduanya mitra komersial penting, mengkritik klaim Presiden Guaido sebagai tanda campur tangan Amerika Serikat.

Uni Eropa, yang telah menjatuhkan sanksi pada pemerintah Maduro, mencatat bahwa rakyat Venezuela secara besar-besaran menyerukan demokrasi dan kemungkinan untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Maduro, dalam pidatonya yang bertele-tele, menolak pelantikan Guaido dan mengatakan bahwa dia sendiri tetap menjadi pemimpin sah negara itu. Dia sangat bergantung pada militer untuk mempertahankan kekuasaan di tengah inflasi tahunan hampir 2 juta persen dan eksodus pengungsi Venezuela ke negara-negara tetangga.

Guaido mengatakan pelantikan Maduro 10 Januari 2019 untuk masa jabatan enam tahun kedua, merupakan perampasan kekuasaan dari rakyat. Pemungutan suara diboikot oleh partai-partai oposisi utama Venezuela, dengan dua saingan Maduro yang paling populer dilarang mencalonkan diri dan lawan kampanye Partai Sosialis yang agresif disebut sebagai pembelian suara.

Guaido dan sekutu berpendapat bahwa kepresidenan sedang kosong. Sehingga sebagai akibatnya, bahwa konstitusi menyerukan kepada kepala kongres untuk memangku kepresidenan sementara dalam situasi seperti itu.

Namun, Guaido kini masih harus berjuang melawan negara yang tidak mau mengakuinya. Demikian juga dengan pasukan keamanan yang bisa saja memenjarakannya, seperti yang mereka lakukan terhadap mentornya, Leopoldo Lopez, yang berada di bawah tahanan rumah karena memimpin protes anti-Maduro pada tahun 2014.

“Bisakah dia menunjuk menteri? Menteri udara? Menteri hantu?” Tanya Maduro saat berpidato di hadapan Mahkamah Agung. “Apakah dia akan menunjuk komandan unit militer? Akankah angkatan bersenjata mematuhi perintahnya? Tak akan pernah.”

Para pemrotes bentrok dengan pasukan keamanan pada 23 Januari di seluruh negeri dan di wilayah kelas pekerja dan kaya di Caracas, dengan sejumlah demonstrasi meluas hingga menjarah. Sebanyak 14 orang telah tewas dalam kekerasan yang terkait dengan protes, menurut kelompok hak asasi setempat. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Amerika Perintahkan Sebagian Diplomat Tinggalkan Venezuela

0

EpochTimesId – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan para diplomat dan staf yang tidak penting di Kedutaan Besar AS di Venezuela untuk meninggalkan negara itu. Sejumlah diplomat AS di Venezuela menuju bandara Caracas pada 25 Januari 2019 waktu setempat.

Sebuah surat oleh petugas keamanan Kedubes AS yang meminta pengawalan polisi untuk karavan berisi 10 kendaraan bocor pada hari sebelumnya. Surat itu diterbitkan di media sosial oleh seorang jurnalis untuk jaringan TV milik negara, Telesur. Keasliannya dikonfirmasi oleh pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas pengaturan keamanan yang sensitif.

Para diplomat kemungkinan akan meninggalkan Caracas sekitar tengah hari dengan satu dari dua penerbangan harian ke Miami oleh American Airlines. Maskapai itu menjadi perusahaan penerbangan AS terakhir yang tersisa untuk melayani rute Venezuela setelah Delta dan United Airlines mundur pada tahun 2017, di tengah krisis politik yang telah memaksa jutaan orang melarikan diri dari Venezuela.

Pendukung oposisi Venezuela ikut serta dalam pawai pada peringatan 1958 pemberontakan yang menggulingkan kediktatoran militer di Caracas, pada 23 Januari 2019. (Luis Robayo/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Departemen luar negeri AS mengatakan mereka mengambil langkah demi alasan keamanan. Namun, mereka memastikan bahwa kedutaan besar di Caracas akan tetap buka.

Langkah ini mengikuti penolakan pemerintahan Trump terhadap perintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Trump juga mengabaikan perintah agar para diplomat Amerika meninggalkan negara itu pada akhir pekan ini. Pemerintah AS mengatakan perintah Maduro tidak sah karena Amerika Serikat tidak lagi mengakui dia sebagai pemimpin sah Venezuela.

Pada 23 Januari 2019, Presiden Donald Trump mengakui pemimpin oposisi dan ketua parlemen Venezuela sebagai presiden sementara. Pengakuan itu mendorong Maduro memutuskan hubungan dengan Washington.

Kedua negara belum pernah bertukar duta besar dalam hampir satu dekade. Akan tetapi mereka telah mempertahankan staf diplomatik di masing-masing negara.

Berbicara dari lokasi yang dirahasiakan, Guaido mengatakan kepada Univision bahwa dia akan mempertimbangkan untuk memberikan amnesti kepada Maduro dan sekutunya jika mereka membantu mengembalikan Venezuela kepada demokrasi.

“Amnesti ada di atas meja,” kata Guaido, yang hanya beberapa minggu sebelumnya diangkat sebagai kepala kongres yang dikendalikan oposisi. “Jaminan itu untuk semua orang yang bersedia memihak konstitusi untuk memulihkan tatanan konstitusional.”

Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden dalam rapat umum oposisi di Caracas pada 23 Januari 2019, melawan pemimpin Nicolas Maduro pada peringatan pemberontakan 1958 yang menggulingkan kediktatoran militer negara itu. (Federico Parra/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Selain Amerika Serikat, Kanada, sebagian besar Amerika Latin dan banyak negara di Eropa memberikan dukungan mereka kepada Presiden Guaido. Trump berjanji untuk menggunakan kekuatan penuh, baik kekuatan ekonomi dan diplomatik AS untuk mendorong pemulihan demokrasi di Venezuela.

Amerika Serikat secara resmi telah meminta pertemuan terbuka Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu, untuk membahas krisis yang sedang berlangsung di Venezuela.

Duta Besar AS di Afrika Selatan, Jerry Matjila mengatakan sebelumnya bahwa Menlu AS Mike Pompeo telah meminta untuk membahas situasi politik dengan badan paling kuat PBB itu. Dia mengatakan rapat konsultasi akan digelar tertutup. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kebijakan Moneter Tiongkok Dimasukkan dalam Pembahasan Negosiasi Perdagangan

0

oleh Xu Zhenqi

Minggu depan, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He akan memimpin delegasi perundingan yang beranggotakan 30 orang mengunjungi Washington untuk menemui Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada putaran keenam negosiasi perdagangan. Mnuchin mengatakan bahwa kebijakan moneter Tiongkok akan dimasukkan dalam pembahasan.

Pada 30 dan 31 Januari 2019, perundingan perdagangan tingkat menteri akan diadakan di Washington, melanjutkan pembicaraan perdagangan tingkat wakil menteri yang diadakan di Beijing pada awal Januari.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross pada Kamis (24/1/2019) mengatakan dalam sebuah wawancara dengan situs web keuangan CNBC, delegasi Tiongkok yang terdiri dari sekitar 30 orang minggu depan akan mengunjungi Amerika Serikat.

“Banyak pekerjaan persiapan yang sudah dilakukan. Tetapi kita masih ‘beberapa mil jauhnya’ dalam memperoleh kesepakatan bersama. Terus terang saja, hal ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena perdagangan memang kompleks dan banyak permasalahan di dalamnya,” katanya.

Pada Kamis lalu, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa dia cukup optimis terhadap perundingan yang akan datang. Dia mengatakan bahwa negosiasi telah mencapai banyak kemajuan, tetapi dia tidak menguraikan rincian kemajuan tersebut.

Mnuchin juga mengatakan, kebijakan moneter komunis Tiongkok juga akan dibahas dalam  perundingan minggu depan.

Pada Oktober 2018, Mnuchin dalam sebuah wawancara dengan Financial Times mengatakan bahwa Kementerian Keuangan sangat hati-hati dalam mengawasi masalah mata uang, mencatat bahwa nilai tukar RMB telah turun secara signifikan pada tahun lalu dan berharap untuk membawanya dalam negosiasi perdagangan AS – Tiongkok.

“Ketika kita meninjau masalah perdagangan antara AS dengan Tiongkok, tidak ada keraguan bahwa kami ingin memastikan bahwa komunis Tiongkok tidak akan melakukan devaluasi mata uangnya  demi persaingan,” ujarnya.

Rose : Negosiasi minggu depan tidak akan menyelesaikan seluruh perselisihan

Wilbur Rose mengatakan bahwa masalah perdagangan bukan hanya berapa banyak kedelai dan berapa banyak LNG yang dibeli, tetapi yang lebih penting, AS berpendapat bahwa ekonomi Tiongkok membutuhkan reformasi struktural, dan jika Tiongkok gagal mematuhi perjanjian yang disepakati, itu membutuhkan mekanisme penegakan hukum dan sanksi.

Sulit untuk menentukan sejauh mana hasil negosiasi yang bakal dicapai minggu depan, dan kedua belah pihak tidak mungkin menyelesaikan semua perselisihan dalam pembicaraan minggu depan, tetapi Rose menambahkan : “Saya percaya pihak Tiongkok bersedia untuk mencapai kesepakatan. Saya percaya kami ingin mencapai kesepakatan. Tapi itu harus perjanjian yang dapat diterapkan untuk kedua belah pihak.”

“Dengan mendekatnya waktu perundingan, presiden dan kami-kami yang membantu menyelesaikan masalah perdagangan akan berkumpul bersama. Kami akan melakukan diskusi yang sangat mendalam pada topik ini. Setelah keputusan dibuat, pengumuman akan dikeluarkan,” ujarnya.

“Sekarang Terlalu sulit untuk menilai apa yang mungkin terjadi dalam lima atau enam minggu ke depan. Maksud saya adalah bahwa orang tidak boleh berpikir bahwa minggu depan akan menyelesaikan semua masalah di dunia. Saya berharap kita dapat memiliki awal yang baik agar lebih mudah ditindak-lanjuti nanti,” kata Rose.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada Fox News bahwa pembicaraan perdagangan minggu depan akan bersifat menentukan.

Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Kamis mengatakan : “Dalam negosiasi tingkat tinggi yang akan datang, kedua belah pihak akan terus mengadakan pembicaraan mendalam tentang berbagai masalah ekonomi dan perdagangan yang menjadi perhatian bersama.”

Perang dagang mempercepat perusahaan rantai pasokan hengkang dari Tiongkok

Sejak perang dagang dimulai pada 6 Juli tahun lalu , AS dan Tiongkok telah saling mengenakan tarif ratusan miliar dolar komoditas impor mereka. Usai pertemuan Trump – Xi Jinping pada 1 Desember tahun lalu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan ‘gencatan senjata’ selama 90 hari untuk berunding.

Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sebelum pagi hari tanggal 2 Maret tahun ini, Tiongkok dianggap gagal memenuhi persyaratan AS yang berkaitan dengan mengatasi pencurian kekayaan intelektual dan reformasi struktural. maka AS akan menaikkan tarif dari 10 % menjadi 25 % terhadap komoditas impor dari Tiongkok senilai USD. 200 miliar.

Pada Senin, data ekonomi yang dikeluarkan oleh otoritas Tiongkok menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB tahun 2018 adalah 6,6 %, terendah dalam 28 tahun terakhir, dan diperkirakan bahwa PDB masih akan menurun di tahun ini.

Menanggapi dampak dari konflik perdagangan terhadap ekonomi AS, Tiongkok dan dunia, Ross berpendapat bahwa ekonomi global sedang mengalami beberapa cross-flow. Ia mengatakan : “Pertama-tama, ada sejumlah perusahaan yang memindah-keluarkan jalur produksi mereka dari Daratan Tiongkok. Dalam beberapa kasus, mereka memilih berproduksi di Amerika Serikat dan dalam kondisi tertentu mereka pindah ke Vietnam atau daerah berpenghasilan rendah lainnya.”

Dia mengatakan bahwa bahkan sebelum masalah perdagangan, rantai pasokan sudah mulai bergeser, karena Tiongkok sudah bukan lagi tempat termurah untuk berproduksi. Hanya saja konflik perdagangan telah mempercepat mereka hengkang, karena jika tidak akan menambahkan faktor ketidakpastian kepada perusahaan dalam mengambil keputusan.

Rose juga mengatakan bahwa Eropa adalah masalah lain, dan banyak negara telah mengalami banyak masalah.

Ahli urusan Tiongkok tidak yakin komunis Tiongkok akan mematuhi kesepakatan

Kamar Dagang Amerika (USCC) dan Kamar Dagang Amerika di Tiongkok (AmCham China)mengatakan dalam sebuah laporan baru minggu ini : “Meskipun mengurangi defisit perdagangan dan membeli komoditas ekspor AS mungkin merupakan aspek negosiasi, namun kami mendesak pemerintah AS untuk memberikan prioritas untuk menyelesaikan masalah reformasi struktural komunis Tiongkok.”

‘Business Insider’ melaporkan bahwa Derek Scissors, seorang ahli urusan Tiongkok pada American Enterprise Institute di AS mengatakan bahwa kemungkinan perundingan menemui jalan buntu adalah 25%. Namun menurut dia bahwa setiap kesepakatan yang dicapai hanya akan bersifat sementara.

Ia mengatakan : “Perjanjian yang bersifat substantif dan jangka panjang hampir tidak ada, karena komunis Tiongkok tidak akan menghentikan pencurian hak kekayaan intelektual dan akan terus melindungi perusahaan milik negara mereka dari persaingan dengan cara apa pun”.

“Jadi dari sekarang sampai masa mendatang masih ada waktu yang cukup panjang untuk menentukan sikap kita, apakah ini layak dilanjutkan, atau menemui jalan buntu ?” kata Rose. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=bFXyl2pNQXg

Bendungan Tambang Brasil Jebol Ratusan Warga Hilang

0

EpochTimesId — Sebuah bendungan jebol di Brazil tenggara pada 25 Januari 2019 waktu setempat. Limbah cair berwarna cokelat kemerahan kemudian membanjiri pemukiman terdekat. Insiden itu menyebabkan sekitar 200 warga hilang, menurut petugas pemadam kebakaran negara bagian Minas Gerais.

Perusahaan pertambangan Brasil, Vale SA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aliran itu mencapai kawasan pemukiman Vila Ferteco dan sebuah kantor pemerintahan lokal, pada jam kerja. Para pegawai pemerintah diduga kuat turut serta menjadi korban banjir bandang tersebut.

Pemandangan dari udara menunjukkan banjir yang dipicu oleh bendungan yang runtuh di dekat Brumadinho, Brasil, pada 25 Januari 2019. (Bruno Correia/Nitro via AP/The Epoch Times)

Perusahaan mengatakan tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang data jumlah korban jiwa atau cedera di bendungan, yang terletak di kota Brumadinho. Beberapa bagian kota dievakuasi dan petugas pemadam kebakaran setempat menyelamatkan orang-orang sebisa mereka, dengan helikopter dan kendaraan darat.

Belum ada laporan resmi tentang kematian, tetapi departemen publikasi pemadam kebakaran negara bagian mengatakan kepada The Associated Press bahwa sekitar 200 orang diperkirakan hilang.

Sebuah gedung rumah hanyut tersapu banjir bandang limbah tambang setelah sebuah bendungan jebol di dekat Brumadinho, Brazil, pada 25 Januari 2019. (Leo Drumond/Nitro via AP/The EPoch Times)

Saluran televisi lokal, TV Record, menunjukkan helikopter petugas pemadam kebakaran melayang hanya beberapa centimeter dari tanah saat menarik orang-orang keluar dari kubangan lumpur.

Foto-foto menunjukkan atap-atap bangunan yang menyembul di atas tanah lumpur yang luas. Air berlumpur juga memutus jalan raya.

Presiden Jair Bolsonaro mengirim tweet dengan mengatakan menyesali insiden itu. Dia mengaku mengirim tiga menteri kabinet ke daerah itu.

Bendungan lain yang dikelola oleh Vale dan perusahaan pertambangan Australia, BHP Billiton, juga runtuh di Mariana, Minas Gerais, pada 2015. Insiden itu mengakibatkan 19 orang tewas dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Ini dianggap sebagai bencana lingkungan terburuk dalam sejarah Brasil, dengan 60 juta meter kubik air sungai banjir dan akhirnya mencapai Samudra Atlantik.

Sungai limbah penambangan menimbulkan kekhawatiran akan kontaminasi yang meluas. Menurut situs web Vale, tailing sebagian besar terbuat dari pasir dan tidak beracun.

Namun, sebuah laporan PBB menemukan bahwa limbah dari bencana tahun 2015 mengandung logam berat beracun tingkat tinggi. Runtuhnya bendungan tahun 2015 menyebabkan 250.000 orang mengalami krisis air minum. Limbah juga membunuh ribuan ikan.

Vale adalah perusahaan pertambangan terbesar di Brasil. Dua jam setelah kecelakaan itu, saham Vale turun 10 persen di New York Stock Exchange. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Ketika Pakar Mengurai Soal Pejabat Komunis Tiongkok Terjebak ‘Kepanikan Politik’

0

Oleh Luo Ya, Zhou Huixin

Seminar dengan peserta khusus yang melibatkan pejabat senior tingkat provinsi dan menteri telah diselenggarakan di Pusat Pendidikan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan berakhir pada, Kamis (24/1/2019) sore hari.

Pejabat PKT Wang Huning dalam pidato penutupan seminar yang bertemakan : Kader pemimpin tingkat provinsi dan menteri perlu berpegang teguh pada pemikiran garis bawah dan fokus pada pencegahan risiko besar, mengatakan : “Para pejabat perlu meletakkan dasar yang tegas untuk mencegah dan mengatasi serangkaian risiko besar …”

Media resmi mengungkapkan bahwa berbeda dengan seminar yang lalu, seminar ketika itu menampakkan urgensinya waktu dan topik yang sangat menonjol.

Menurut berita di media resmi ‘Xiake Dao’ bahwa seminar tingkat propinsi dan menteri yang diadakan pada setiap awal tahun baru ini biasanya tidak mengganggu jadwal dua konferensi lokal yang juga diselenggarakan pada awal tahun. Tetapi kali ini seminar yang bertemakan untuk mencegah dan mengatasi serangkaian risiko besar sampai menggeser jadwal waktu dua konferensi lokal. Hal ini menunjukkan urgensinya waktu dan topik.

Dilihat dari temanya, apa risiko utama yang membuat komunis Tiongkok begitu panik ?

Ketidakstabilan Sosial Menyebabkan Krisis Politik

Hua Po, seorang pengamat dari ‘Beijing Times’ mengatakan bahwa rezim komunis telah merasakan keseriusan daripada situasi politik dan khawatir dengan meletusnya Revolusi Warna.

Kepada reporter ‘Epoch Times’ ia mengatakan : “Situasi saat ini sangat serius. Dua hari lalu Menteri Keamanan Publik Zhao Kezhi berbicara pada pertemuan Biro Keamanan Publik Nasional. Salah satu masalah utama adalah untuk mencegah Revolusi Warna. Bentuk ketidakstabilan saat ini telah memicu reaksi berantai.”

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada berita negatif yang terus-menerus beredar di masyarakat. Sering ada pembunuhan yang sangat mengerikan atau insiden melukai orang-orang tertentu, termasuk polisi pun jadi sasaran pembunuhan.

“Jika kasus tunggal ini terlalu sering terjadi, dikhawatirkan mereka akan menjadi berkelompok dan membuat kericuhan besar. Pada saat itu situasi lebih sulit dikendalikan, sehingga mungkin hal ini yang membuat para pejabat panik,” ujarnya.

Baru-baru ini, PKT mengeluarkan edaran tentang ‘Standar Operasional Pejabat di Bidang Politik dan Hukum’ dengan penekanan khusus pada kepemimpinan absolut dari partai (PKT). SOP ini tentang pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan politik dan hukum, dan menekankan pentingnya keamanan politik dan keamanan kelembagaan.  Aturan ini perlu diimplementasikan sampai ke seluruh pelosok wilayahnya.

Huapo mengatakan bahwa tujuan dari perpanjangan tangan komite politik dan hukum ke pelosok tak lain adalah untuk memperkuat kontrol. Dia menyebutkan bahwa PKT telah mengintegrasikan berbagai kekuatan dan membentuk sistem “peluit”. Yakni jika terjadi masalah di satu tempat. Begitu peluit dibunyikan, setiap orang yang berada dalam sistem harus melapor.

“Ini menunjukkan bahwa rezim sekarang sangat tidak stabil, sehingga PKT harus mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk memperkuat kontrol terhadap  masyarakat yang berada di tingkat paling bawah,” katanya.

Ia mengatakan : “Ditambah lagi dengan memperkuat disiplin partai, seperti peraturan politik dan hukum. Sekarang anggota partai tidak hanya dipantau selama waktu 8 jam, tetapi juga dimonitor di luar yang 8 jam itu, termasuk juga obrolan pribadi, jika sampai membicarakan hal-hal yang dianggap tabu, mereka akan dikenakan hukuman.”

“Dari segi ini saja sudah dapat menjelaskan bahwa situasinya sangat serius sekarang. Jika tidak ditangani dengan baik, mungkin akan menjadi peristiwa besar di tahun 2019.”

Penurunan pertumbuhan ekonomi memicu krisis politik

Perang dagang dengan AS telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun. Meskipun pejabat mengatakan bahwa PDB Tiongkok melebihi rmb. 90 triliun untuk menenangkan masyarakat. Tetapi bank sentral terus menerus melonggarkan likuiditas, Renminbi mengalami depresiasi, ditambah dengan penekanan Xi Jinping perlunya menjaga agar lapangan tenaga kerja tetap stabil, dan sebagainya. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok sedang bermasalah. Masalah dengan ekonomi tentu akan menimbulkan masalah lain, seperti ideologi.

“Akhir-akhir ini sejumlah pemilik real estate, pakar, cendekiawan dan kaum liberal menyampaikan keluhan. Universitas Peking telah membentuk kelompok Marxisme-Leninisme untuk mengadvokasi fundamentalisme Marxis, ini yang secara langsung menantang kekuasaan rezim Xi Jinping, juga mendirikan serikat buruh independen dan sebagainya. Berbagai kontradiksi yang terjadi di dalam dan luar negeri, termasuk di dalam dan Penyulutnya tak lain adalah penurunan ekonomi.”

“Rezim ini seperti sebuah mesin. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi akan kacau balau. Ketidakstabilan ekonomi telah menyebabkan ketidakstabilan sosial, dan ketidakstabilan sosial secara langsung mengancam status penguasa komunis Tiongkok,” tambahnya.

“Hal dikhawatirkan dari insiden yang terjadi secara berkelompok adalah awalnya terpicu oleh masalah ekonomi, setelah itu bisa berkembang ke masalah politik, sampai terakhir menuntut pemerintah menyerahkan kekuasaannya.”

“Saat ini, stabilitas sosial sedang terancam, dan insiden kelompok sering terjadi : gara-gara pembongkaran paksa bangunan warga, tuntutan para veteran, isu-isu pada perawatan medis, pendidikan dan lainnya saling terkait.”

Masalahnya adalah masyarakat sudah kehilangan rasa aman sehingga pikiran mudah berubah. “Xi Jinping sudah menyadari bahwa para penantang dari dalam dan luar sistem, di dalam dan luar negeri sudah bermunculan, sehingga tahun 2019 diperkirakan akan menjadi tahun yang tidak mudah dilewati,” katanya.

Zheng Yushuo, seorang profesor ilmu politik di City University of Hong Kong mengatakan bahwa seminar itu memiliki tujuan untuk menyatukan konsensus dalam partai demi menghadapi acaman yang datang dari luar dan dalam negeri, sebagaimana yang dikehendaki Xi Jinping.

“Sidang Pleno Keempat yang telah dijadwalkan pada akhir tahun lalu gagal diadakan. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Karena ada desakan berupa negosiasi perdagangan dengan AS, bisa jadi komunis Tiongkok akan mengambil langkah mengalah yang cukup besar agar masalah yang sedang dihadapi sekarang bisa teratasi.”

Kepada reporter Epoch Times Hua Po mengatakan : “Jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan, perang dagang mungkin berubah menjadi komprehensif. Dalam situasi demikian, Xi Jinping tentu ingin mendapatkan dukungan penuh dari dalam partai, sehingga ia menonjolkan perlunya ‘pemikiran garis bawah’. Pemikiran yang sinonim dengan Tiongkok terpaksa mengambil langkah mengalah.”

“Bagaimana langkah mengalahnya ? Jika benar-benar negosiasi gagal mencapai kesepakatan dengan AS, jika perang dagang sampai berkobar secara komperhensif, bagaimana Tiongkok harus mempersiapkan cara untuk menahan dampaknya ?”

Ia menyebutkan bahwa situasi ekonomi Tiongkok untuk kuartal pertama tahun ini bakal sangat buruk.

“Faktanya, PDB kuartal keempat tahun lalu sudah turun menjadi 6,4 %. Entahlah, apakah PDB kwartal pertama tahun ini akan berada di angka 6 atau bahkan di bawah 6 % ? Dan bagaimana meningkatkan konsumsi di situasi seperti ini ? Bagaimana dengan lapangan kerja ? Ini adalah masalah yang sangat penting.”

Zheng Yushuo percaya bahwa seminar ini juga berkepentingan untuk memberikan gambaran kepada semua orang bahwa : Risiko kemerosotan ekonomi Tiongkok pada tahun 2019 sangat tinggi. Artinya, setiap orang harus memahami bahwa kesulitan tahun ini bertambah. Setiap orang harus memiliki persiapan mental.”

Belum Menemui Solusi untuk Mengatasi Krisis

Meskipun komunis Tiongkok telah menyadari adanya krisis ini, namun Hua Pan percaya bahwa mereka tidak memiliki solusi lain kecuali terus memperkuat kontrol.

“Pidato Xi Jinping pada saat peringatan 40 tahun reformasi dan keterbukaan Tiongkok mengatakan : terhadap hal yang memang dibutuhkan reformasi tentu akan kita reformasi, tetapi tidak akan melakukan reformasi jika hal itu memang tidak dibutuhkan reformasi.”

“Pada dasarnya semua yang dipandang perlu oleh PKT untuk direformasi, sudah dilakukannya, Namun terhadap hal yang tidak boleh berubah pasti tidak akan kita ubah. Dilihat dari penyampaian Xi Jinping ini dapat kita nilai bahwa reformasi dan keterbukaan Tiongkok sudah mencapai batas terakhir, sudah tidak mungkin dilakukan reformasi lagi bukan?,” kata Hua Po.

Ia mengatakan : “Pada akhirnya, masalah-masalah ini benar-benar mustahil untuk dipecahkan. Mereka hanya bisa mengobati kepala saat sakit kepala dan mengobati kaki ketika sakit pada kaki. Karena jalan menuju demokrasi dan konstitusionalisme sudah pasti tidak akan ditempuh oleh PKT.”

“PKT tidak mungkin mau menyerahkan kekuasaannya. Sebenarnya, rezim penguasa sendiri sudah sangat jelas, hanya saja mereka tidak tahu bagaimana mengatasi krisis ini, karena memang tidak ada solusi yang cocok,” simpulnya. (Sin/asr)

Tiongkok Katakan Penulis Australia Ditahan Karena Membahayakan Keamanan Negara

0

BEIJING / SYDNEY — Otoritas Tiongkok sedang menahan seorang penulis Australia, yang dulunya warga negara Tiongkok, atas tuduhan membahayakan keamanan negara, Tiongkok mengatakan pada 24 Januari, dan pengacaranya mengatakan ia dicurigai sebagai spionase.

Para pejabat Australia mengatakan Yang Hengjun ditahan tak lama setelah dia terbang ke kota Guangzhou selatan dari New York pekan lalu, tetapi tidak yakin kalau penahanannya adalah hasil dari meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dengan Barat.

Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan bahwa Australia secara resmi telah diberitahu setelah Yang ditempatkan di bawah “tindakan-tindakan pemaksaan”, sebuah eufemisme untuk penahanan, di Beijing.

“Warga negara Australia Yang Jun, karena dicurigai terlibat dalam tindakan kriminal yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok, baru-baru ini ditempatkan di bawah tindakan pemaksaan (coercive measures) dan sedang diselidiki oleh Biro Keamanan Negara kota Beijing,” kata Hua kepada wartawan.

Hak dan kepentingan Yang dilindungi sesuai dengan hukum, ia mengatakan saat pengarahan berita reguler di Beijing, menggunakan nama yang sedikit berbeda untuknya.

Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne, yang tiba di Beijing pada hari Kamis untuk pembicaraan yang telah dijadwalkan, mengatakan Australia biasanya berharap diberitahu tentang kasus seperti itu dalam waktu tiga hari di bawah konvensi diplomatik yang ada.

Yang telah hilang pada hari Jumat dan Australia tidak diberi tahu sampai empat hari kemudian. Pyne mengatakan pemberitahuan yang terlambat itu mengecewakan dan dia akan mengajukannya dalam pembicaraannya dengan para pejabat Tiongkok.

“Dia ditahan di pengawasan perumahan,” kata Pyne kepada wartawan.

Pemerintah Australia pertama kali diberitahu bahwa Yang telah hilang setelah teman-temannya mengatakan bahwa dia telah kehilangan kontak selama beberapa hari.

Pengacara Yang, Mo Shaoping, mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai sebagai “spionase,” dan ditahan di bawah “pengawasan perumahan di lokasi yang ditentukan” (residential surveillance at a designated location).

Tindakan penahanan secara khusus tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa harus memberikan akses pada perwakilan hukum. Kelompok-kelompok HAM mengatakan bahwa kurangnya pengawasan menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan kejam oleh para penyidik.

Mo mengatakan bahwa dia telah disewa oleh istri Yang tetapi karena kasus tersebut melibatkan keamanan negara, dia akan memerlukan persetujuan dari pihak berwenang sebelum dia dapat bertemu dengan Yang.

PERINGATAN

Ketegangan-ketegangan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir antara Tiongkok dengan beberapa negara Barat setelah dua warga Kanada, seorang diplomat yang sedang cuti berlibur dan seorang konsultan, ditangkap di Tiongkok dengan tuduhan membahayakan keamanan negara.

Penangkapan itu secara luas terlihat di Barat sebagai pembalasan oleh Tiongkok atas penangkapan Kanada terhadap Meng Wanzhou, kepala keuangan Huawei Technologies, pada 1 Desember atas permintaan Amerika Serikat atas tuduhan melanggar sanksi-sanksi AS terhadap Iran.

Australia telah bergabung dengan kecaman internasional atas penangkapan dua orang Kanada tersebut, akan tetapi Yang telah lama menjadi perhatian pihak-pihak berwenang Tiongkok.

Dia mengkritik apa yang dia gambarkan sebagai campur tangan Tiongkok di Australia.

Feng Chongyi, seorang akademisi di University of Technology di Sydney, mengatakan dia telah meminta Yang untuk tidak pergi ke Tiongkok karena ketegangan tersebut.

“Saya pikir itu akan tidak aman baginya karena situasi dengan Huawei tetapi dia percaya bahwa dia akan baik-baik saja karena dia telah ke sana berkali-kali,” kata Feng.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan staf dari kedutaan Australia telah bertemu dengan pejabat Tiongkok pada hari Kamis dan, sementara rincian-rinciannya sedikit, dia mengatakan tidak ada bukti kasus Yang terkait dengan kritik Australia terhadap penahanan orang-orang Kanada.

“Saya akan prihatin jika ada indikasi itu,” Payne mengatakan kepada wartawan di Sydney.

“Kita telah menyerukan kepada pihak berwenang Tiongkok untuk memastikan masalah ini ditangani secara transparan dan adil.”

‘TIDAK DAPAT SEMBUNYI’

Yang juga telah dilaporkan hilang selama beberapa hari saat berada di Tiongkok pada tahun 2011. Dua sumber yang mengetahui secara rinci mengatakan dia telah ditahan tetapi setuju untuk mengatakan bahwa dia tidak sehat.

Namun, Yang tidak dilihat sebagai pembangkang yang radikal.

Dia menjadi terkenal di tahun 2000-an karena esai-esai politiknya, yang membuatnya mendapat julukan “penjaja demokrasi.” Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menerbitkan sedikit komentar, sebagai gantinya menulis lebih banyak fiksi, termasuk trilogi novel mata-mata.

Deng Yuwen, seorang analis politik yang berbasis di Beijing yang mengenal Yang, mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak tahu alasan tentang penahanan Yang hanya tentang akun-akun WeChat-nya telah dihapus.

“Dia pada dasarnya belum merilis esai-esai politik apa pun dalam beberapa tahun terakhir,” kata Deng.

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memimpin penumpasan perbedaan pendapat sejak berkuasa pada 2012, dimana ratusan pengacara dan aktivis hak asasi manusia telah ditahan. Puluhan telah dipenjara.

Hubungan antara Australia dengan mitra dagang terbesarnya tersebut telah tegang dalam beberapa tahun terakhir dan perjalanan Pyne diatur dalam upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak oleh tuduhan Australia pada tahun 2017 bahwa Tiongkok ikut campur tangan dalam urusannya.

Para analis mengatakan penangkapan Yang akan menambah tekanan pada Australia untuk mengambil sikap, dan itu akan memperpanjang ketegangan.

“Australia tidak bisa bersembunyi dari ini. Ia perlu melindungi warga negaranya secara bermartabat,” kata Rory Medcalf, kepala National Security College di Australian National University.

“Penahanan ini menandai ketegangan normal yang baru secara bilateral, yang akan menjadi ketegangan tingkat rendah yang konstan.” (ran)

Video pilihan:

Alat Huawei Dikembangkan untuk Menindas Falun Gong yang Mencekam di Seluruh Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=l4yQjS1MqNA&t=347s

Obat Antihipertensi Terbuat dengan Bahan Baku dari Tiongkok Ini Ditarik dari Pasaran

0

Epochtimes.id-  BPOM mengeluarkan pernyataan resminya sehubungan dengan adanya informasi terbaru tentang penarikan obat antihipertensi Irbesartan di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh United State – Food and Drug Administration (US FDA) pada 18 Januari 2019.

BPOM menyebutkan, irbesartan adalah obat keras (dikonsumsi dengan resep dokter) untuk mengobati pasien dengan tekanan darah tinggi, baik dalam bentuk tunggal maupun kombinasi dengan antihipertensi lain.

Rincian BPOM menyebutkan, pada 18 Januari 2019, US FDA memberikan pernyataan lanjutan mengenai penarikan obat antihipertensi golongan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) sehubungan dengan ditemukannya pengotor N-Nitrosodiethylamine (NDEA) pada bahan baku Irbesartan produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, Tiongkok.

“Berdasarkan penelusuran BPOM RI, terdapat obat antihipertensi yang mengandung Irbesartan yang beredar di Indonesia menggunakan bahan baku berasal dari Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, China,” demikian keterangan BPOM, Rabu (23/01/2019).

Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, BPOM RI telah meminta kepada industri farmasi terkait untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat serta melakukan penarikan obat yang mengandung Irbesartan dengan sumber bahan baku Zhejiang Huahai, Tiongkok dan melaporkan kepada BPOM RI.

Sedangkan, bagi pasien yang sudah mengonsumsi obat Irbesartan yang ditarik sebagaimana dalam penjelasan BPOM, dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter/apoteker pada fasilitas kesehatan/fasilitas pelayanan kefarmasian untuk kelanjutan pengobatan.

BPOM mengingatkan sesuai dengan prinsip utama dalam pemberian obat, BPOM RI mengimbau kepada sejawat kesehatan professional dan semua pihak terkait untuk mengedepankan kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan pasien dalam pemilihan obat.

Obat antihipertensi yang ditarik secara sukarela oleh produsen karena mengandung irbesartan yang berdampak pengotor/impurities NDEA adalah :

1.Cardiocom (Kaptab Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Combiphar

2. Irbesartan (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Otto Pharmaceuticals Industrie

3. Irbesartan (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Pertiwi Agung

4. Tensira (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Pertiwi Agung

5. Opisar (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Abbot Indonesia

Bahkan tahun lalu, BPOM menyatakan terjadi penarikan obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsartan di Eropa dan Amerika Serikat, serta menindaklanjuti penjelasan BPOM RI sebelumnya tanggal 12 Juli 2018 mengenai Penarikan Obat Antihipertensi yang Mengandung Zat Aktif Valsartan.

Beberapa waktu lalu, BPOM merilis bahwa beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, telah dilakukan penarikan obat antihipertensi golongan ARB yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsartan dalam bentuk tunggal dan kombinasi secara sukarela, karena ditemukan adanya pengotor / impurities N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Saat ini baik EMA (European Medicines Agency), US FDA (Food and Drug Administration), MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) maupun BPOM RI terus menerus melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap bahan baku tersebut.

Berdasarkan penelusuran BPOM RI, obat antihipertensi golongan ARB yang beredar di Indonesia dan terdampak impurities NDMA dan NDEA adalah Losartan dan Valsartan dengan bahan baku produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, Tiongkok.

Pada saat itu, BPOM RI telah meminta industri farmasi terkait untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat yang mengandung bahan baku yang  terdampak impurities NDMA dan NDEA. Industri farmasi telah menyatakan bersedia menarik seluruh obat yang mengandung bahan baku Losartan tersebut secara sukarela/voluntary recall.

Ketika itu, Obat anti hipertensi yang ditarik adalah :

  1. Acetensa Tablet Salut Selaput 50 mg dengan pendaftar PT Pratapa Nirmala
  2. Insaar tablet 50 mg dengan pendaftar PT Interbat.

(asr)

BPOM Gerebek Empat Pabrik Kosmetik Ilegal dengan Barang Bukti Sekitar Rp 30 Miliar

0

Epochtimes.id-  Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menggerebek empat lokasi yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar/ilegal di wilayah Jakarta Barat, Rabu  (23/01/2019) malam.

Lokasi penggerebekan terletak di Perumahan Taman Surya, Ruko Daan Mogot Baru, Komplek Citra Business Park, dan Taman Surya Molek.

Dari empat lokasi tersebut ditemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, kendaraan, dan dokumen.

Tim PPNS BPOM yang didampingi Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI menyita dan mengamankan semua barang bukti tersebut dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai Rp 30 miliar .

“Berdasarkan keterangan tersangka, bisnis kosmetik ilegal di lokasi tersebut telah berjalan satu tahun sejak awal 2018. Produk kosmetik ilegal tersebut didistribusikan ke Makassar, Banjarmasin, Tangerang, Solo, dan Surabaya,” kata Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito di tempat kejadian perkara, Jumat (24/01/2019) dalam rilis BPOM.

Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah mengemas kembali sabun lokal yang memiliki izin edar BPOM menjadi seolah-olah produk impor dengan merek kosmetik terkenal dan memproduksi kosmetik palsu. Dari hasil penjualan kosmetik ilegal tersebut, tersangka berinisial DJ mengaku mendapatkan omzet Rp 200 juta per bulan.

Selama tahun 2018 lalu, BPOM RI setidaknya telah menyita kosmetika ilegal senilai 128 miliar rupiah.

Tingginya angka temuan kosmetik ilegal yang terjadi secara masif di seluruh Indonesia menunjukkan adanya demand yang tinggi dari masyarakat terhadap produk kosmetik.

“BPOM RI tak henti melakukan berbagai operasi untuk menekan peredaran kosmetik ilegal tanpa melupakan hal penting yaitu edukasi kepada masyarakat khususnya generasi milenial,” ujar Kepala BPOM RI.

“Berbagai operasi yang dilakukan untuk menekan peredaran kosmetik ilegal, kami barengi dengan edukasi dalam bentuk kampanye cerdas menggunakan kosmetik, terutama untuk generasi milenial,” lanjutnya.

Kepala BPOM RI menegaskan kepada pelaku usaha untuk selalu mematuhi peraturan terkait produksi dan peredaran kosmetik di wilayah Indonesia. Lukito menambahkan, pihaknya tak segan untuk menindak siapapun yang tidak mengikuti aturan. Kesehatan masyarakat terancam jika pelaku usaha tidak patuh.

Kepala BPOM RI juga berharap masyarakat lebih berhati-hati membeli kosmetik yang akan digunakan dan jangan mudah tergiur dengan janji-janji dalam iklan dan promosi produk.

“Masyarakat khususnya para wanita harus berhati-hati memilih kosmetik, jangan mudah tergiur dengan promosi yang berlebihan seperti memutihkan, meremajakan, dan-lain-lain,” pungkasnya. (asr)