Home Blog Page 517

Moderna Menolak Permintaan Beijing untuk Mengungkapkan Teknologi Inti Vaksin COVID-19

 oleh Lin Yan

Media Inggris “Financial Times” pada Sabtu 1 Oktober mengutip informasi dari sejumlah sumber yang mengetahui masalah memberitakan bahwa Beijing telah  menuntut perusahaan Moderna mentransfer kekayaan intelektual inti di balik teknologi vaksin COVID-19, jelas memperoleh penolakan dari perusahaan farmasi AS tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa Moderna sebelumnya telah menolak permintaan Beijing untuk mengungkapkan teknologi vaksin. Akibatnya negosiasi mengenai penjualan vaksinnya ke pasar Tiongkok jadi terhenti.

Dua orang yang terlibat dalam negosiasi pada tahun 2020 – 2021 memberitahu kepada Financial Times, bahwa perusahaan pembuat obat yang berbasis di Massachusetts sebelumnya telah menolak permintaan pemerintah Tiongkok untuk menyerahkan formulasi vaksin RNA-nya, dengan alasan masalah komersial dan keamanan. Namun pembuat vaksin itu kini mengatakan bahwa pihaknya masih “berharap” dapat menjual produk vaksin ke Tiongkok.

Teknologi vaksin mRNA yang digunakan oleh Moderna dan Pfizer (BioNTech/Pfizer) memberikan perlindungan yang lebih tahan lama dan lebih tinggi daripada teknologi vaksin tidak aktif yang digunakan oleh perusahaan farmasi Tiongkok. Beberapa perusahaan farmasi Tiongkok berlomba untuk mengembangkan produk vaksin pengganti mRNA buatan sendiri, tetapi menjadi macet karena varian yang lebih menular terus bermunculan.

Seorang yang dekat dengan tim Moderna Greater China mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah “menyerah” pada upaya untuk memasuki pasar Tiongkok karena pemerintah Tiongkok menuntut untuk menyerahkan teknologi sebagai prasyarat untuk penjualan vaksinnya di Tiongkok.

Sejauh ini, pemerintah Tiongkok telah menawarkan dua jalur bagi pembuat vaksin COVID-19 asing untuk menjual produknya di pasar Tiongkok, yakni pertama, mentransfer teknologi berskala penuh kepada perusahaan farmasi Tiongkok dalam negeri, atau kedua yaitu membangun pabrik di daratan Tiongkok dengan mitra lokal, sambil mempertahankan kontrol atas teknologi yang mendasarinya. Opsi mana pun yang disetujui pemerintah, perusahaan Moderna diminta untuk mengikuti opsi yang pertama.

Pimpinan Moderna tidak menghendaki formulasi vaksin diberikan kepada mitra Tiongkok karena dapat merusak reputasi jika mitra lokal salah dalam proses produksi, kata dua orang sumber yang akrab dengan masalah tersebut.

Grup BioNTech Jerman yang telah mendapatkan kemitraan dengan memilih alternatif kedua, telah mencapai kesepakatan dengan Shanghai Fosun Pharma untuk mempertahankan kendali atas kekayaan intelektual, melakukan uji klinis, dan mengkomersialkan vaksinnya pada tahun 2020. Menurut perjanjian kemitraan tersebut, Fosun telah setuju untuk menyediakan pabrik yang dapat memproduksi hingga 1 miliar dosis vaksin setiap tahunnya.

Evergrande Pharmaceuticals yang berbasis di Shanghai telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan biotek Kanada Providence Therapeutics untuk mendapatkan akses ke kandidat vaksin mRNA perusahaan Kanada yang melibatkan semua transfer teknologi.

Namun Beijing belum menyetujui izin untuk kedua vaksin tersebut.

Sejauh ini, Beijing belum menyetujui produk mRNA apa pun untuk tujuan terapeutik, dan produksi massal vaksin semacam itu lebih rumit daripada vaksin tidak aktif yang diproduksi China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) dan Huabei Pharmacy Group Co.,Ltd. 

Dalam beberapa pekan terakhir, Moderna telah menyatakan kesediaannya untuk memulai kembali pembicaraan dengan pihak Tiongkok, tetapi belum mengadakan pembicaraan pasokan. Kepala petugas medisnya Paul Burton mengatakan : “Kami tentu saja berharap dapat bekerja sama dengan Tiongkok jika mereka merasa membutuhkan vaksin”.

Namun menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, bahwa permintaan atas vaksin yang mulai melambat telah menjangkiti semua pembuat utama vaksin COVID-19, dan tekanan terhadap manajemen Moderna juga tidak ringan, karena vaksin COVID-19 adalah satu-satunya produk vaksin yang disetujui. (sin)

9 Negara Dukung Ukraina Bergabung dengan NATO, Tolak Pencaplokan  Rusia atas Wilayah Ukraina

Chen Beichen

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengumumkan pada 30 September bahwa ia akan mendaftarkan negaranya sebagai anggota NATO lewat jalur cepat sebagai tanggapan atas pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia. Pada Minggu 2 Oktober, sembilan anggota NATO di Eropa Tengah dan Timur mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung bergabungnya Ukraina ke NATO.

Kepala negara dari sembilan negara anggota NATO mengeluarkan pernyataan bersama pada hari Minggu 2 Oktober yang mengutuk pencaplokan ilegal Rusia atas empat wilayah Ukraina dan mendukung bergabungnya Ukraina ke NATO. Mereka meminta sebanyak 30 negara NATO untuk meningkatkan bantuan militer ke Ukraina.

Bergabung dengan NATO, bagaimanapun, membutuhkan ratifikasi dari  30 negara anggota, dan Ukraina tidak mungkin bergabung dalam waktu dekat. Sebagai negara yang sudah berperang, persyaratan keanggotaan akan lebih rumit.

Pernyataan itu dikeluarkan bersama oleh para pemimpin Republik Ceko, Estonia, Latvia, Lithuania, Montenegro, Makedonia Utara, Polandia, Rumania, dan Slovakia.

Pernyataan dukungan berbunyi : “Setelah pelanggaran terang-terangan Rusia terhadap hukum internasional, keheningan tidak dapat berlanjut. Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Kami tidak mengakui dan tidak akan mengakui upaya Rusia untuk mencaplok wilayah Ukraina mana pun di masa depan.” 

“Kami mendukung perlawanan Ukraina terhadap agresi Rusia, menuntut penarikan segera [Rusia] dari semua wilayah yang diduduki, dan mendorong semua sekutu untuk secara signifikan meningkatkan bantuan militer ke Ukraina, semua pelaku agresi harus dimintai pertanggungjawaban dan dibawa ke pengadilan,” kata pernyataan itu. 

Mereka menyatakan dukungan kuat mereka untuk keputusan NATO 14 tahun lalu untuk mendukung keanggotaan Ukraina di masa depan. Pada KTT 2008, anggota NATO menyambut baik tawaran Ukraina dan Georgia untuk bergabung dengan aliansi tersebut, tetapi menolak memberikan jadwal ratifikasi. Juga tidak ada tanggal spesifik untuk bergabung dengan aliansi dalam pernyataan pada Minggu.

Dari sembilan negara tersebut, Polandia, Estonia, Latvia, dan Lithuania berbatasan dengan Rusia sedangkan Rumania dan Slovakia berbatasan dengan Ukraina. Tujuh dari mereka adalah anggota Pakta Warsawa dan memiliki sistem Uni Soviet.

Pada 30 September, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan ditanya tentang permohonan Ukraina untuk keanggotaan NATO yang dipercepat, dengan mengatakan bahwa proses permohonan “harus dilakukan di lain waktu.” Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menolak berkomentar.

Di sisi lain, Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan tuntutan Zelensky sama dengan “memohon kepada NATO untuk mempercepat dimulainya perang dunia ketiga”.

Di tengah kekhawatiran agresi Rusia, Finlandia dan Swedia secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei lalu menggunakan proses yang dipercepat. Sebagian besar negara anggota telah menyetujui aplikasi mereka. Kedua negara Nordik itu akan bergabung dengan NATO dalam waktu singkat. (hui)

Menhan AS dan Filipina Bahas Aliansi Militer di Tengah Ketegangan Tiongkok-Taiwan

Aldgra Fredly

Pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat dan Filipina  berjanji  meningkatkan kerja sama militer untuk mengatasi tantangan regional di tengah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu dengan mitra Filipinanya Jose Faustino di Hawaii pada 30 September untuk membahas penguatan perjanjian pertahanan bersama AS-Filipina dan meningkatkan kerja sama maritim.

“Dengan memperdalam kerja sama kami dan memodernisasi aliansi, kami dapat membantu mengamankan masa depan Filipina, mengatasi tantangan regional dan mempromosikan perdamaian dan keamanan di Indo-Pasifik,” kata Austin pada konferensi pers bersama.

Keterlibatan pertahanan dan keamanan tetap menjadi “pilar utama hubungan bilateral Filipina–AS,” kata Faustino sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Washington atas kesediaannya bekerja dengan Filipina sebagai “mitra yang setara dan berdaulat.”

Faustino mengatakan Filipina prihatin dengan latihan militer Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang sedang berlangsung di dekat Taiwan, dikarenakan lebih dari 130.000 pekerja Filipina di Taiwan dapat berada dalam bahaya jika Taiwan diserang.

Ia menambahkan, walaupun Filipina menganut Kebijakan Satu Tiongkok, negaranya mendesak semua pihak yang berkepentingan untuk menahan diri, mengedepankan diplomasi dan dialog. 

Faustino mengatakan Filipina akan terus memperbarui dan meningkatkan rencana daruratnya untuk memastikan keselamatan warga Filipina yang tinggal di Taiwan.

Beijing meningkatkan latihan militernya di sekitar Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi (D-Calif.) ke Taiwan pada  Agustus. PKT mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan  bersumpah untuk menaklukkannya dengan kekerasan jika perlu.

Filipina sebelumnya mengatakan akan mengizinkan pasukan AS mengakses pangkalan militernya selama konflik Taiwan jika dianggap “penting” bagi keamanan Filipina.

Setiap serangan terhadap Taiwan dapat mengancam keamanan Filipina karena kedekatannya dengan Taiwan, yang terletak di sisi utara Selat Luzon.

Situasi ‘Bergejolak’ di Laut China Selatan

Faustino mengatakan bahwa pemerintahnya akan terus terlibat dalam diplomasi dengan Beijing untuk mengatasi “situasi bergejolak” di Laut China Selatan, dengan menyebut sengketa wilayah sebagai “masalah keamanan utama Filipina.”

“Kami terus terlibat dengan negara-negara yang berpikiran sama dan memastikan bahwa aturan hukum dan tatanan internasional berbasis aturan akan berlaku di Laut Filipina Barat dan Laut Cina Selatan,” tambahnya.

Beijing telah meningkatkan pengaruhnya di Laut Cina Selatan melalui pulau-pulau buatan dan pembangunan militernya. PKT mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan berada di wilayahnya yang disebut dengan “sembilan garis putus-putus” meskipun klaim tersebut bersaing dengan negara lain.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebelumnya berjanji untuk menegakkan keputusan Den Haag 2016 yang mendukung Filipina dalam sengketa Laut China Selatan, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Beijing melanggar “satu milimeter persegi dari pantai maritim kami.”

Selain Filipina dan Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei semuanya telah membuat klaim yang tumpang tindih di Laut China Selatan. (asr)

Pusat Layanan Tuidang Global Luncurkan Aplikasi Guna Memudahkan Rakyat Tiongkok Mundur dari PKT

oleh Ke Tingting

Baru-baru ini, situs web Pusat Layanan Tuidang Global  meluncurkan aplikasi guna memudahkan warga Tiongkok untuk menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan semua organisasi afiliasinya. Warga Tiongkok dapat langsung mengakses aplikasi setelah mengunduh aplikasi tersebut dan tanpa terkena sensor.

Sekarang, publik hanya perlu masuk ke situs web Pusat Layanan Global untuk keluar dari PKT, dan di sana akan terlihat “Aplikasi tanpa sensor PKT”. Setelah mengkliknya, aplikasi menyediakan “Versi Android” dan ” Versi PC”. Unduh file yang didekompresi.

Setelah satu unduhan, Anda dapat menerobos blokade PKT tanpa melewati tembok dan langsung mengunjungi situs web Tuidang.

Yi Rong, ketua Pusat Layanan Tuidang Global mengatakan : “Mereka dapat langsung mengunjungi situs web pengunduran diri dari keanggotaan PKT untuk mendapatkan informasi yang benar, termasuk mengurus sendiri untuk mendapatkan sertifikat pernyataan mundur dari keanggotaan PKT serta organisasi afiliasinya. Jadi cukup mudah”.

Hingga saat ini, jumlah warga negara Tiongkok yang telah mundur dari keanggotaan PKT dan organisasi afiliasinya telah melampaui 400 juta orang. Selain itu ada lebih dari 2,7 juta orang di luar negeri yang telah berpartisipasi dalam penandatanganan tuntutan “End CCP” (Akhiri PKT).

“Kita dapat melihat bahwa suara keluhan masyarakat sudah muncul di mana-mana di Tiongkok sekarang, terutama setelah diluncurkannya kebijakan pencegahan epidemi ekstrem dan penutupan kota, membuat rakyat sulit untuk bertahan hidup. Jika mereka dapat secepatnya mundur dari partai jahat itu, saya yakin masa depan mereka akan berubah lebih baik”, kata Yi Rong.

Di masa mendatang, aplikasi Tuidang ini juga akan meluncurkan lebih banyak versi platform untuk memfasilitasi lebih banyak rakyat daratan Tiongkok untuk mundur dari keanggotaan PKT dan organisasi afiliasinya. (sin)

Anies Baswedan Apresiasi Sumbangsih Kolaborator untuk Kemajuan Kota

0

ETIndonesia- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri acara Puncak Festival Kolaborasi Jakarta 2022 di Taman Fatahillah, Batavia Kota Tua, Minggu malam (2/10). Kegiatan tersebut dihadiri para kolaborator yang selama ini bekerja sama dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta.

“Pada seluruh warga Jakarta, yang berada di sini di Taman Fatahilah ini adalah pribadi-pribadi yang bekerja bersama Pemprov DKI Jakarta. Di balik capaian, terobosan, dan perubahan, di situ ada pribadi-pribadi yang membuat, menyusun ide, gagasan, sehingga itu bisa terwujud dan mereka berkumpul di sini,” ungkap Gubernur Anies dalam sambutannya dalam siaran PPID DKI Jakarta.

Gubernur Anies melanjutkan bahwa kontribusi para kolaborator begitu besar bagi kemajuan kota Jakarta, di mana bukan hanya pada pembangunan yang signifikan, tetapi juga saat penanganan pandemi COVID-19 berada pada titik terendahnya.

“Kepada Bapak/Ibu, atas nama pribadi, Gubernur dan warga DKI Jakarta, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya telah merasa memiliki tanggung jawab atas kota kita. Perasaan kebersamaan untuk membangun kota kita,” tuturnya.

“Terima kasih telah menjadi bagian dari perubahan di Jakarta, menjadi bagian penyelamatan selama masa sulit kemarin (pandemi). Begitu banyak terobosan dari teman-teman semua,” tambahnya.

Gubernur Anies menambahkan bahwa kota Jakarta memiliki sumber daya kolaborator yang amat besar, karena Jakarta memiliki  pakar, universitas, sektor privat, international think-tank, NGO yang amat banyak dan beragam. Sehingga, Pemerintah akan sangat disayangkan jika membangun tanpa melibatkan mereka.

“Maka dari itu, kita mengajak, mari bangun kota ini dengan kolaborasi. Dan Alhamdulillah, kolaborasi itu disambut oleh pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Mari kita teruskan kolaborasi ini karena perjalanan masih panjang masa depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Anies berharap agar kerja sama yang sudah terbangun diteruskan bahkan ditingkatkan, sehingga perubahan dan kemajuan kota Jakarta akan terjadi terus-menerus dan semakin baik. Terlebih, Pemprov DKI Jakarta memiliki jajaran yang siap bekerja sama dengan semua.

“Kami berharap kerja bersama ini kita jaga, meskipun saya secara resmi tuntas tugasnya di Jakarta dua minggu yang akan datang, tapi DKI Jakarta akan terus bekerja, berkarya dan bermitra dengan Bapak/Ibu sekalian,” terangnya.

“Dan untuk para jajaran, saya merasa beruntung bekerja dengan tim yang amat luar biasa punya akumulasi pengetahuan, praktik baik yang begitu banyak, mereka yang ada di balik perubahan dan kemajuan. Jajaran DKI Jakarta telah mampu menjadi kolaborator, bertemu dengan co-creator, bekerja sama membawa perubahan,” tandasnya.

Piagam Gubernur DKI Jakarta yang diberikan kepada Falun Dafa Indonesia sebuah latihan spiritual yang telah dilatih dan menjadi bagian dari kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Latihan ini terdiri dari dua unsur utama: peningkatan diri melalui belajar Fa, serta latihan gerakan lembut dan meditasi. Bisa dikunjungi di website id.falundafa.org (Istimewa)

Pada kesempatan itu dihadiri oleh ratusan kolaborator dan menerima penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Falun Dafa atau Falun Gong yang turut menerima piagam penghargaan.

Falun Dafa adalah latihan yang membimbing manusia memperoleh kesehatan jiwa dan raga dengan prinsip Sejati-Baik-Sabar. Ketika orang melatihnya, maka jiwanya akan semakin selaras dengan prinsip Sejati-Baik-Sabar seperti yang di ajarkan dalam buku Zhuan Falun yang ditulis oleh Guru besar Falun Dafa, Mr Li Hongzhi.

Latihan ini terdiri dari lima perangkat latihan termasuk meditasi, tentunya akan berefek terhadap ketenangan jiwa serta sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh.  

Latihan ini sudah tersebar di 114 negara, termasuk di  Indonesia.  Masyarakat Jakarta dan sekitarnya bisa ikut berlatih di taman-taman kota/Park seperti Tebet Eco Park, Jakarta Selatan dan Taman Suropati, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. (asr)

Eternal Spring, Kisah Tentang Perlunya Negara Menghargai Manusianya dan Kebebasan yang Tak Bisa Dikekang

0

ETIndonesia- Bercerita tentang kegigihan orang-orang yang membela kebebasan berkeyakinan, film dokumenter epic Eternal Spring mengisahkan tentang kegigihan melawan narasi-narasi propaganda kediktatoran partai Komunis Tiongkok (PKT). Sebenarnya, sebuah negara dalam prakeknya sudah semestinya menempatkan manusia sebagai manusia yang sebenarnya.

“Menurut saya dalam sebuah negara, negara itu perlu menghargai manusianya dengan membebaskan manusianya dari praktek-praktek kekerasan,” kata Syahar Banu dari Divisi Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) usai turut menyaksikannya di Erasmus Huis (Pusat Kebudayaan Belanda) Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Ia menuturkan dirinya tak menyangka adanya tindakan kekerasan skala luas tersebut. Apa yang dialami oleh praktisi Falun Gong, kata dia, justru mengukuhkan bahwa pemimpinnya mendeklarasikan diri dari bagian para pemimpin diktator yang pernah ada di dunia.

“Saya tidak menyangka seperti itu, tetapi ada sebuah garis putih, kekerasan itu identik dengan diktator-diktator yang ada di seluruh dunia,” ujarnya.

Sebuah negara, kata Banu, perlu memahami bahwa dia tak berhak memberikan kekerasan. Jika tindakan tersebut dilakukan dengan dalih penyimpangan yang dipahami oleh negara, seharusnya negara harus mampu melihat bahwa penyimpangan sebenarnya justru terjadi dari alam pikiran negara tersebut.

Sejatinya, jelas Banu, kebebasan manusia tak bisa dikekang. Jusru dalam hal ini, pemerintah sudah seharusnya memfasilitasi bagaimana warga negaranya lebih berbahagia dengan  mengekspresikan apapun yang mereka menyukai. Apalagi, jika bukan eskpresi kekerasan. Oleh karena itu,  ekspresi kekerasan yang seharusnya diperangi dalam diri sebuah negara.  

“Kalau seandainya sebuah ekspresi sebuah kelompok dari warganya bukan kekerasan, kenapa pemerintah harus khawatir dengan soal stabilitas,” tegas si Bunda tangguh itu.

Lebih jauh Banu sambil menggendong Sang putri  menerangkan sebuah negara yang mau beralih dari sistem diktator  ke sistem demokrasi seperti di masa order baru, maka ada tugas-tugas penting dari negara  melakukan pemulihan dan pengungkapan fakta kebenaran. Hal-hal ini seperti inilah, kata dia, yang belum didapatkan oleh para praktisi Falun Gong.

Bahkan bagi para praktisi Falun Gong, ujar Banu, sebenarnya perlu mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan pemulihan dari negara seperti dalam bentuk permintaan maaf, pembuatan monumen yang menandakan  terjadinya sebuah pelanggaran HAM Berat masa lalu.  Tak sebatas itu, pemerintah juga mengakui kesalahan mereka, kemudian pemerintah itu wajib merevisi sejarah-sejarah yang berkaitan dengan propaganda yang pernah diluncurkan.

Lebih luas lagi, kata dia,  kompensasi, restitusi serta rehabilitasi yaitu rehabiltiasi nama baik juga hal yang perlu didapatkan oleh praktisi Falun Gong. Pasalnya, ketika kelompok tersebut diserang oleh pemerintah dan kemudian dipropagandakan bahwa mereka itu sedang melakukan sesuatu “sesat” sehingga wajib dimusuhi dan diwaspadai. Tindakan seperti inilah yang mana mendatangkan pengrusakan secara serius.

Damagenya tak cuman kepada orang-orang tesebut tapi keluarganya, bahkan kepada orang-orang yang mereka kenal, rehabilitasi nama baik, rehabilitasi rumah yang dibakar, karena tadi ada pengrusakan, rehablitasi  di dalam buku Sejarah itu harus dilakukan karena selama belum dilakukan, itu menjadi utang dari pemerintah tersebut,” lanjutnya.

Terakhir, melihat kembali kondisi pemerintah di Indonesia tentang menyikapi Falun Gong, faktor menjalin hubungan baik antara negara semestinya tak serta merta menjegal pemuliaan Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun sudah umum menjadi praktek nyata yang sudah dilakukan oleh sejumlah negara, jika menyangkut penindasan maka sudah sepatutnya dibela oleh pemerintah.

“Biasanya dalam sebuah hubungan bilateral ekonomi, ada tawar menawar, bisa jadi kita investasi ke kalian sebanyak ini tapi kalian harus bla bla bla. Saya tak bisa bilang karena harus ada dokumen yang memperkuatnya. Kalau orang yang mendapatkan penganiayaan ataupun penyiksaan atau mendapat kriminalitas, itulah yang harus dibela,” tegasnya. (asr)

Ukraine Daftar Jadi Anggota NATO Lewat Jalur Cepat, Kesampingkan Pembicaraan dengan Putin

Caden Pearson

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada  Jumat 30 September mengumumkan bahwa ia telah mendaftarkan negaranya menjadi anggota  aliansi militer NATO lewat “prosedur yang dipercepat.”

Presiden Zelenskyy, Perdana Menteri Denys Shmyhal, dan Ketua DPR Ukraina Ruslan Stefanchuk  menandatangani dokumen dalam sebuah video online setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pencaplokan empat wilayah Ukraina yang  diduduki Rusia. 

Dalam video tersebut, Zelenskyy, yang mengenakan seragam tempur, mengatakan Ukraina mengambil “langkah tegas” dengan mengajukan aksesi cepat untuk mengubah aliansi saat ini dari “de facto” menjadi “de jure,” atau diakui secara hukum.

“Kami adalah sekutu de facto. Ini sudah tercapai. Secara de facto, kami telah menyelesaikan jalan kami menuju NATO. Secara de facto, kami telah membuktikan interoperabilitas dengan standar aliansi,” kata Zelenskyy dalam video di aplikasi Telegram.

Zelenskyy mengatakan Ukraina sudah menunjukkan standar NATO untuk keanggotaan “di medan perang dan dalam semua aspek” dari interaksi negara saat ini dengan negara-negara anggota.

“Kami saling percaya, kami saling membantu, dan kami saling melindungi. Inilah aliansi itu: de facto. Hari ini, Ukraina mengajukan permohonan untuk menjadikannya ‘de jure’ di bawah prosedur yang konsisten dengan signifikansi kami untuk perlindungan seluruh komunitas kami, di bawah prosedur yang dipercepat, ”tambahnya.

Tidak  jelas apa arti pendaftaran “dipercepat”, karena untuk menjadi anggota NATO membutuhkan dukungan bulat dari semua anggota.

Masuknya Ukraina ke aliansi NATO adalah sesuatu yang diminta Putin pada Februari agar tidak pernah terjadi. Putin memandang NATO sebagai musuh kepentingan Rusia.

Zelenskyy Mengesampingkan Pembicaraan dengan Putin

Zelenskyy mengesampingkan pembicaraan dengan Putin dengan mengatakan bahwa sementara Kyiv tetap berkomitmen untuk hidup berdampingan dengan Rusia “dengan kondisi yang setara, jujur, bermartabat, dan adil,” maka itu harus berada di bawah presiden Rusia yang berbeda.

“Jelas, dengan presiden Rusia ini [itu] tidak mungkin. Dia tidak tahu apa itu martabat dan kejujuran. Oleh karena itu, kami siap untuk berdialog dengan Rusia, tetapi dengan presiden Rusia lainnya,” kata Zelenskyy.

Dalam pidato videonya, Zelenskyy bersumpah untuk merebut kembali semua wilayah Ukraina dari  tangan Rusia. Ia mengatakan bahwa Putin bukan hanya musuh Ukraina tetapi  “kehidupan itu sendiri dan kemanusiaan.”

“Rusia mengetahui hal ini. Rusia merasakan kekuatan kami,” kata Zelenskyy, seraya menambahkan bahwa Putin “sedang terburu-buru” untuk mendeklarasikan kemenangan di empat wilayah Ukraina karena dia melihat bahwa Ukraina “membuktikan kekuatan nilai-nilai kami.”

“Ini adalah pementasan aneksasi lelucon. Ia mencoba mencuri apa yang bukan miliknya. Ia ingin membunuh, menyiksa, memeras, dan berbohong untuk menulis ulang sejarah dan menggambar ulang perbatasan. Ukraina tidak akan mengizinkan ini,” kata Zelenskyy.

Presiden Ukraina menyarankan NATO untuk mengadopsi Kyiv Security Compact yang diusulkannya, sementara negara itu menunggu kesepakatan  negara-negara anggota NATO mengenai masuknya Ukraina sebagai anggota baru. 

“Kami memahami ini memerlukan konsensus semua anggota aliansi … dan oleh karena itu, sementara ini terjadi, kami mengusulkan realisasi proposal kami mengenai jaminan keamanan untuk Ukraina dan seluruh Eropa sesuai dengan Perjanjian Keamanan Kyiv,” katanya. (asr)

Status Kode Kesehatan 70.000 Orang di Kunming, Tiongkok Menjadi Kuning, 13 Perguruan Tinggi dan Universitas Diblokir

0

Wu Yue, Li Shanshan dan Liu Fang

Baru-baru ini wabah meledak di Kunming, Provinsi Yunnan, Tiongkok. Lebih dari 70.000 orang terkait status kode kesehatan atas pengendalian COVID-19 telah diubah menjadi kode kuning. Akibatnya, sebanyak 13 perguruan tinggi dan universitas ditutup untuk pengendalian. Para dosen dan mahasiswa di banyak sekolah berbaris untuk melakukan tes PCR. Ruang pengendalian meningkat dari hari ke hari. Para operator pariwisata lokal mengatakan bahwa liburan ke-11 yang akan datang mungkin sia-sia.

Epidemi di Kunming, Yunnan berdampak terhadap sejumlah perguruan tinggi dan universitas.  Setidaknya 13 perguruan tinggi dan universitas telah ditutup. Video menunjukkan bahwa para dosen dan mahasiswa di banyak kampus berbaris untuk menjalani tes COVID-19.

Menurut statistik resmi, sejak kasus covid meletus epidemi pada  25 September, ada 128.000 perguruan tinggi dan universitas berada di bawah manajemen tertutup. Bahkan, lebih dari 70.000 orang yang kode kesehatannya telah diubah menjadi “kode kuning”.

Netizen bertanya-tanya, “Apakah kode kuning memiliki diagnosis ilmiah dan medis? Apakah Anda harus mengandalkan prosedur untuk menemui dokter?” 

Beberapa netizen mengatakan, “Sudah tiga tahun, kapan hari-hari ini akan berakhir?”

Seorang anggota staf hotel di Kunming berkata: “Kami memiliki kontak erat dengan yang datang ke pihak kami untuk rapat, tetapi dia tidak tinggal di sini. Kemudian dia dites positif COVID, jadi kami di sini di bawah pengendalian. Setiap tempat-tempat yang dia kunjungi juga di bawah pengendalian. Baru-baru ini, ada terlalu banyak zona yang berada di bawah pengendalian setiap harinya, bahkan di komunitas atau hotel mana pun. Ada beberapa kasus sekarang.”

Seorang anggota staf hotel di Kunming mengatakan bahwa zona pengontrolan terus meningkat setiap hari,  diperkirakan liburan November mendatang tidak  menerima kedatangan turis asing.

Seorang anggota staf hotel di Kunming menambahkan : “(Area kontrol) berubah setiap hari. Misalnya, ketika kami datang untuk bekerja sehari sebelumnya, kami baik-baik saja. Ketika kami datang untuk bekerja hari berikutnya, pada malam hari kami diberitahukan bahwa kami tidak boleh keluar, orang yang di dalam tidak boleh keluar, dan yang berada di luar tidak bisa masuk.”

Beberapa mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Kunming mengeluh di Internet. Apalagi menutup kampus setiap saat sudah menjadi manifestasi dari kemalasan. Penduduk setempat juga mengonfirmasi bahwa perguruan tinggi dan universitas telah ditutup.

Seorang pedagang anonim di dekat Stasiun Kereta Api Selatan Kunming mengatakan: “Kampus tidak akan membiarkan orang luar masuk. Ditutup, dan mungkin tidak bisa (masuk dan keluar) di daerah perkotaan. Ada epidemi di sana.”

Liang, seorang warga Kunming, mengatakan kepada NTD bahwa pihak berwenang harus memberikan informasi gratis sehingga orang-orang dapat menilai dengan lebih baik bagaimana menangani epidemi. Ia menambahkan : “Orang-orang dengan pikiran bebas seperti kita sebenarnya tidak mengambil hati epidemi ini sama sekali, mereka berpikir bahwa karena seluruh dunia telah terbuka, maka itu pasti tidak dibuka tanpa alasan. Benar ya? maka harus memiliki banyak bukti medis dan ilmiah sebelum bisa dibuka.” (hui)

Ukraina Merebut Kembali Kota Lyman di Donetsk, Pemimpin Chechnya Mendorong Rusia Menggunakan Senjata Nuklir

 oleh Yan Feng dan Chen Haiyue

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pada Minggu 2 Oktober, bahwa pasukan Ukraina telah berha “sepenuhnya membersihkan” tentara Rusia dari Lyman, kota strategis utama di wilayah timur Ukraina. Sementara itu, sekutu hawkish Rusia mendesak Rusia untuk menggunakan senjata nuklir.

Dalam sebuah video pendek yang diposting di saluran media sosial pada Minggu Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah menguasai kembali Kota Lyman, di Donetsk.

“Sejak pukul 12:30, Lyman telah sepenuhnya dibersihkan (dari tentara Rusia)”, katanya.

Pasukan Ukraina mengatakan mereka telah merebut kembali Lyman yang merupakan benteng pertama di Ukraina timur pada Sabtu (1 Oktober), sehari setelah Moskow memutuskan untuk menarik pasukannya dari wilayah utara Donetsk yang telah mereka duduki selama beberapa bulan.

Tetapi, hal yang cukup mengganggu adalah kekalahan Rusia itu justru membuat salah satu sekutu paling hawkish Putin, yakni Ramzan Kadyrov, pemimpin Republik Chechnya mengklaim untuk mendorong Moskow menggunakan senjata nuklir taktis hasil rendah (low yield tactical nuclear weapons).

“Langkah-langkah yang lebih drastis masih perlu diambil, bahkan menyatakan darurat militer di daerah perbatasan dan menggunakan senjata nuklir hasil rendah”, tulis Ramzan di akun Telegram.

Beberapa sekutu penting Putin, termasuk Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Federal Rusia saat ini, sebelumnya secara diam-diam juga menyarankan Putin untuk menggunakan senjata nuklir, tetapi klaim Ramzan Kadyrov ini adalah yang paling jelas sejauh ini.

Presiden AS Biden telah secara terbuka memperingatkan Putin di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 September bahwa perang nuklir (yang diluncurkan oleh Rusia) tidak mungkin menghasilkan kemenangan dan jangan sampai dikobarkan.

Biden mengatakan bahwa tidak ada pihak yang mengancam Rusia, kecuali Rusia yang mencari konflik. Dia berjanji bahwa Amerika Serikat akan berdiri dalam solidaritas dengan Ukraina. (sin)

Mengapa Xi Jinping Semakin Gencar Membasmi Korupsi Jelang Kongres Nasional ke-20 ?

0

Antonio Graceffo

Xi Jinping kembali menggencarkan pembasmian korupsi pada industri real estat dan perbankan Tiongkok akhir-akhir ini, mungkin merupakan upaya untuk memperbaiki reputasi dirinya yang menurun akibat kegagalan sejumlah kebijakannya.

Kampanye anti-korupsi yang digelar Xi Jinping telah menangkap hampir 5 juta orang, termasuk pejabat PKT, pengusaha, dan rakyat biasa. Sejak tahun 2012 berkuasa, Xi Jinping memperkuat kedudukannya melalui kampanye anti-korupsi.

Setelah berkuasa Xi Jinping menjanjikan rakyat bahwa ekonomi Tiongkok akan lebih makmur, tetapi mimpi itu telah pupus dalam 2 tahun terakhir. Inisiatif “Sabuk dan Jalan” (One Belt One Road. OBOR) yang dia klaim akan menghubungkan seluruh dunia. Sejauh ini, masih memperlihatkan rangkaian proyek yang belum sempurna, seperti pekerjaannya terbengkalai, biaya melebihi anggaran, kinerja buruk dan sebagainya.

Meskipun Xi Jinping telah bersumpah untuk membuat Republik Rakyat Tiongkok kembali berjaya dengan isyarat ambil alih Taiwan. Tetapi dalam 2 periode kepemimpinannya yang menghabiskan waktu 10 tahun, jalan Tiongkok menuju penyatuan Taiwan tidak juga semakin pendek.

Xi Jinping juga berjanji untuk membasmi COVID-19, tetapi justru mendapat serangan balik dari  virus tersebut sampai terpaksa memberlakukan penguncian ketat di mana-mana. Tidak hanya virus yang kebal terhadap perintah Xi Jinping, ternyata penguncian ketat untuk menghindari penyebaran virus malahan menghancurkan ekonomi Tiongkok.

Mungkin saja Xi Jinping akan memperoleh lagi masa jabatannya untuk periode ketiga lewat hasil Kongres Nasional ke-20 yang akan diselenggarakan mulai 16 Oktober mendatang. Dia sedang menggencarkan kampanye basmi korupsi untuk menunjukkan bahwa situasi benar-benar berada dalam pengendaliannya.

Beijing sedang mengadakan pemeriksaan terhadap para eksekutif di industri real estat, mengklaim bahwa itu adalah bagian dari kampanye anti-korupsi. Tetapi investigasi ini dapat menambah surutnya kepercayaan investor yang sebelumnya telah menurun. Cerminan yang dapat kita lihat adalah penurunan harga saham dari 33 perusahaan pengembang real estat yang jatuh 3,7% selama enam minggu terakhir.

Dua eksekutif yang ditargetkan dalam pemeriksaan adalah Shi Zhen, Ketua C&D City Services, dan Tang Yong, Ketua China Resources Land. Anak perusahaan dari kedua perusahaan tersebut sangat terpukul oleh kasus investigasi terhadap perusahaan mereka, sehingga nilai pasar saham hilang sebesar 30%.

Di seluruh industri real estate, default dan pembayaran terlambat semakin sering terjadi. Powerlong Real Estate Holdings Limited mengeluarkan peringatan tentang penurunan laba operasi pada 24 Agustus, menyebutkan bahwa laba semester pertama tahun ini mengalami penurunan sebesar 37%. Laba Logan Group turun 20% tahun lalu, dan penjualan sahamnya sempat ditangguhkan selama tiga bulan oleh bursa akibat grup tersebut gagal mengeluarkan laporan audit tepat waktu. Dan, sahamnya turun 58% setelah diperdagangkan kembali. Pada bulan Agustus, perusahaan menyewa seorang penasihat untuk merestrukturisasi utangnya setelah mengulur waktu melunasi bunga obligasi senilai USD. 6,6 miliar.

Sementara itu, industri perbankan juga diperiksa oleh otoritas berwenang. Penyelidik mengatakan bahwa bank-bank milik negara, termasuk ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), lemah dalam manajemen dan berisiko korupsi dalam pemberian pinjaman dan bidang-bidang utama lainnya. Setidaknya 40 orang pejabat bank milik negara dan regulator telah menjadi target pemeriksaan pihak berwenang, termasuk mantan eksekutif seperti Zhang Long, mantan kepala departemen investasi dan manajemen kekayaan China Construction Bank Corp.

Harga rumah terus menurun selama 12 bulan terakhir, dan nilai tukar renminbi terhadap dolar AS juga telah menembus ambang batas 7. Penyelidikan terhadap perbaikan, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dikombinasikan lagi dengan perlambatan ekonomi sangat mungkin mengancam sektor real estate yang menyumbang 29% terhadap PDB Tiongkok dan 26% dari total utang negara.

Model dasar pemutaran modal pengembangan real estate Tiongkok adalah pengembang sudah mengumpulkan uang cicilan dari para pembeli sebelum proyek selesai. Bahkan dalam beberapa kasus, pembeli rumah apartemen sudah mulai membayar cicilan sebelum proyek / gedung mulai dibangun. Dana yang dikumpulkan tersebut bersama dengan dana pinjaman dari perbankan digunakan oleh pengembang untuk memulai lagi proyek yang lain. Kemudian, proyek baru ini mulai dijual kepada peminat dan mengumpulkan uang cicilan mereka. Dana-dana ini bersama dengan dana pinjaman bank atas proyek di lokasi baru ini digabungkan lagi untuk memulai proyek konstruksi di lokasi yang berbeda. Demikian terus berlanjut.

Akibat ekonomi merosot pengembang sulit menemukan pembeli baru. Dan tindakan keras Xi Jinping terhadap debitur juga mempersulit perusahaan real estat mendapatkan dana pinjaman dari perbankan guna menunjang operasi perusahaan. Akibatnya, perusahaan real estat tidak hanya jatuh ke dalam default, tetapi juga membuat sejumlah besar proyeknya mangkrak. Pembeli rumah di lebih dari 100 kota mengancam untuk menghentikan pembayaran angsuran KPR. Pada 16 September, pembeli rumah dari 342 proyek apartemen telah bergabung untuk memboikot pembayaran KPR. Hal ini menciptakan lingkaran setan, di mana menghentikan pembayaran KPR kian meningkatkan pengembang gagal bayar utang.

Tindakan keras secara simultan terhadap pengembang real estat dan perbankan adalah masuk akal, karena korupsi dapat memungkinkan bankir dan regulator untuk terus memberikan pinjaman kepada pengembang. Di sisi lain, mungkin saja Xi Jinping sedang mencari kambing hitam. Karena jatuhnya industri real estat berdampak besar terhadap perekonomian. Sebagai hasil dari upaya antikorupsi ini, Xi Jinping dapat meminta pertanggungjawaban dari sejumlah orang ini. Dia mungkin juga merasa perlu untuk meningkatkan legitimasi pemilihan dirinya menjelang kongres.

Xi mungkin menyadari bahwa dirinya gagal memenuhi janjinya untuk membawa kemakmuran besar bagi rakyatnya, menyatukan Taiwan dan memberantas COVID-19. Bisa jadi Xi Jinping menggencarkan pemberantasan korupsi adalah untuk membuktikan bahwa dirinya masih seorang pemimpin yang efektif.

Dr Antonio Graceffo telah seorang lulusan Shanghai Sport University dan MBA dari Shanghai Jiaotong University. Profesor ekonomi dan analis ekonomi Tiongkok. Telah bekerja di Asia selama lebih dari 20 tahun. Ia sering menulis untuk beberapa media internasional. Buku-buku tentang Tiongkok termasuk di antaranya “Beyond the Belt and Road : China’s Global Economic Expansion”, dan “A Short Course on the Chinese Economy” .

Sedikitnya 5 Warga Lhasa Tibet Tewas Bunuh Diri Akibat Lockdown Ekstrem Selama Lebih 50 Hari

0

oleh Lin Yan

Lhasa, Daerah Otonomi Tibet sudah mendekati rekor penutupan kota terpanjang (2 bulan) yang dipegang oleh Shanghai pada tahun ini. Laporan dari kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa setidaknya ada 5 orang warga bunuh diri dengan melompat dari gedung.

Sebagian besar Lhasa telah ditutup selama 50 hari, bahkan ketika kasus positif COVID-19 yang dikonfirmasi sudah menurun tajam di wilayah Tibet pada Jumat 30 September, dari puncaknya yang 900 kasus pada bulan Agustus menjadi hanya 72 kasus, lockdown ketat masih terus dilaksanakan.

International Campaign for Tibet (ICT), sebuah organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Washington pada 29 September menerbitkan sebuah laporan yang menyebutkan bahwa kebijakan Nol Kasus pemerintah pusat yang tidak manusiawi adalah alasan di balik serentetan kasus bunuh diri di Lhasa baru-baru ini. Dan, ini juga menjadi bukti mahalnya biaya sosial yang ditimbulkan oleh kebijakan yang diusung Xi Jinping.

Mengutip dari sumber-sumber lokal, laporan itu menyebutkan bahwa di Lhasa dan daerah sekitarnya, setidaknya 5 orang warga telah melakukan bunuh diri dengan melompat dari gedung tempat isolasi terpusat atau gedung apartemen yang diblokir.

[Pihak berwenang] belum menerapkan solusi yang berguna untuk memperbaiki kondisi penguncian dan karantina yang keras”. Warga Tibet telah mengalami “kesulitan yang amat sangat” akibat kebijakan pencegahan epidemi yang ekstrem. Tulis laporan itu.

“Kekeliruan yang dibuat Beijing dalam manajemen pencegahan epidemi di Tibet mengungkapkan bahwa manusia harus membayar harga yang super mahal ketika polisi yang otoriter menempatkan sensor dan kontrol sosial di atas kesejahteraan rakyatnya”. Demikian menurut ICT.

Terlepas dari meningkatnya biaya sosial dan ekonomi dari kebijakan Nol Kasus, pihak berwenang Tiongkok telah menjadikan kebijakan ini sebagai pedoman utama dalam menanggapi epidemi, dan menerapkannya sebagai kebijakan yang harus diikuti oleh semua jajaran pemerintahan.

Selain itu, tahun ini adalah tahun transisi di lingkaran kekuasaan tingkat tinggi PKT. Kongres Nasional ke-20 akan diadakan pada bulan Oktober. Sampai saat ini, jumlah kota atau daerah yang terkena penguncian jauh lebih banyak daripada kapan pun selama wabah mulai berkecamuk.

Bahkan negara-negara lain di dunia telah memilih untuk hidup berdampingan dengan virus dan memulai produksi dan kehidupan normal, Tiongkok menjadikan dirinya  semakin terisolasi.

Laporan ICT mengatakan bunuh diri terjadi antara 23-24 September. Salah satunya berada di lapangan olahraga yang sementara ini berdiri rumah sakit darurat untuk menampung pasien yang dikonfirmasi. Seorang pria melompat dari atap bangunan yang digunakan untuk karantina. Beberapa adegan yang direkam video dari sudut yang berbeda mengkonfirmasi kejadian tersebut, termasuk satu rekaman menunjukkan ada sekelompok orang yang mengelilingi jenazah, menjaga jarak dengan petugas yang mengenakan pakaian pelindung.

Yang lain melompat dari atap universitas yang mempelajari pengobatan Tibet, yang digunakan sebagai tempat karantina massal. Sekitar 50 orang mengelilingi jenazah tersebut setelah kejadian.

Kementerian luar negeri Tiongkok menyebutkan pada Jumat bahwa pihaknya tidak tahu menahu soal kasus bunuh diri di Lhasa. Mereka berusaha menutupi kejadian demi membela kebijakan pencegahan epidemi ekstrem.

Pada 17 September, wakil walikota Lhasa meminta maaf atas kekurangan makanan dan minimnya fasilitas di tempat-tempat isolasi, dan berjanji akan memperbaikinya. Tapi masalah tidak juga membaik walau janji sudah tersebar, keluhan dan tuntutan permintaan bantuan warga tidak bersurut. Antara 7 Agustus hingga 26 September, hotline layanan publik Lhasa menerima 92.000 panggilan telepon yang minta kiriman makanan, obat-obatan dan lainnya. Jumlah panggilan telepon ini lebih banyak dari jumlah yang diterima sepanjang tahun lalu. Para pejabat Lhasa mengatakan dalam briefing hari Selasa bahwa lebih dari 90% dari hotline tersebut terkait dengan kebijakan penguncian yang ekstrem.

Para pejabat mengatakan bahwa mereka mulai melonggarkan pembatasan wabah sejak pekan lalu. Tetapi seorang wanita warga Lhasa yang namanya tidak ingin disebutkan mengatakan kepada reporter Bloomberg bahwa pihak berwenang hanya omong kosong. Banyak daerah, termasuk daerah tempat dirinya tinggal, tetap terkunci sehingga hingga saat ini dia tidak bisa meninggalkan rumahnya.

Dia juga mengatakan bahwa dirinya telah melihat video rekaman di media sosial tentang kasus bunuh diri di Lhasa. Meskipun dia tidak mengenal para korban, orang-orang Lhasa sekarang menghadapi tekanan keuangan yang serius karena penguncian telah berlangsung lama dan semua orang tidak dapat bekerja.

Dia mengatakan, tekanan keuangan dan trauma dikurung dalam rumah atau dipaksa tinggal di pusat isolasi mungkin berkontribusi pada keputusasaan.

Sebelum wabah ini, Tibet hanya melaporkan satu kasus yang dikonfirmasi tertular COVID-19  pada awal tahun 2020. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok telah menyatakan keprihatinan tentang kemampuan Tibet untuk menangani patogen dan telah mengirim para ahli kesehatan dari Beijing.

Selain itu, di daerah etnis minoritas seperti Tibet dan Xinjiang, pihak berwenang mengaitkan langsung penanganan wabah dengan penanganan untuk meredakan perbedaan pendapat etnis yang pernah dilakukan di waktu lalu. Itulah sebabnya, di Xinjiang, beberapa warga Uighur mengatakan bahwa mereka enggan untuk mengeluh secara terbuka tentang pembatasan kebijakan Nol Kasus, karena mereka takut bisa ditangkap oleh pihak berwenang.

Laporan ICT menyebutkan bahwa mereka “sangat prihatin” apakah Tibet juga mengalami situasi yang sama. Untuk itu ICT meminta pemerintah Tiongkok untuk tidak mengambil tindakan represif terhadap warga Tibet dan memberikan ruang bagi warga Tibet untuk mengekspresikan keluhan mereka secara sah.

“Beijing harus mengakui bahwa penindasan yang sudah berlangsung selama beberapa dekade dan pengenalan pembatasan COVID-19 yang ekstrem, tidak manusiawi dapat menyebabkan penderitaan dan bunuh diri di antara warga Tibet”. Demikian laporan menyebutkan. (sin)

Seberapa Jauh Jarak Dunia Dari Perang Nuklir?

Shi Shan

 Pada 21 September sore, Presiden Rusia Putin mengumumkan, Rusia segera akan melakukan mobilisasi perang. Walaupun dia menyebutnya sebagai “mobilisasi perang parsial”, tapi aksi ini menandakan perang Rusia di Ukraina telah berubah dari “operasi militer khusus” meningkat menjadi suatu ajang perang terhadap sebuah negara, bahkan merupakan perang sekelompok negara terhadap kelompok negara lainnya.

 Tidak salah lagi, kita sedang menghadapi suatu ajang perang dunia, yakni bahaya perang dunia ketiga.

Penulis lantas teringat ada yang pernah bertanya pada Einstein tentang perang dunia ketiga, Einstein menjawab, saya tidak tahu bagaimana perang dunia ketiga akan dikobarkan, tetapi saya tahu, umat manusia akan menggunakan kayu dan batu dalam perang dunia keempat.

 Maksudnya sudah sangat jelas, yakni jika perang dunia ketiga meletus, maka perang nuklir tidak akan terhindarkan, peradaban umat manusia yang sekarang ini akan hancur, dan manusia yang bertahan hidup (dari perang nuklir itu) jika berperang lagi, hanya akan bisa menggunakan benda-benda yang paling primitif untuk dijadikan sebagai senjata.

 Pada saat anak-anak penulis duduk di bangku sekolah menengah, penulis sering menyampaikan sebuah pertanyaan pada mereka, yakni bagaimana hidup di tengah dunia yang liar dan primitif,dengan maksud mengajarkan pada mereka cara untuk mengenali arah (agar tidak tersesat), mengajarkan pada mereka pengetahuan untuk bertahan hidup di alam liar. Kemudian hal itu telah menjadi bahan candaan mereka yang menertawakan daya imajinasi ayah mereka yang terlalu kaya.

 Orang yang hidup di era damai, sangat sulit membayangkan jika terjadi perang nuklir, akan menjadi apakah dunia ini. Masyarakat di zaman pasca industri sekarang ini, telah membentuk suatu struktur sosial yang teramat kompleks dan saling bergantung satu sama lain. Bahkan mendadak mati listrik pun akan menimbulkan perubahan yang dapat mengacaukan kehidupan umat manusia modern ini. Jika kekurangan energi, bahan bakar, bahkan bahan pangan, maka struktur peradaban modern yang menampung 7 milyar orang ini dikhawatirkan akan runtuh. Segala sesuatu yang kita kenal, mulai dari sandang, pangan hingga papan, sampai model berjalannya sistem tatanan masyarakat ini, dikhawatirkan akan berubah total.

 Justru karena kita tidak menginginkan perang, maka kita cenderung akan berpikir tidak akan ada perang.

 Ratu Inggris Elizabeth II meninggal dunia pada 8 September lalu, dia menduduki tahta selama 70 tahun, dan menjadi saksi sebuah era yang pada dasarnya berlangsung damai, hal ini sangat menyerupai yang dialami nenek buyutnya yakni Ratu Victoria.

 Ratu Victoria dinobatkan sebagai Ratu Inggris pada 1836, setelah 65 tahun menduduki tahta, mangkat pada tahun 1901. Selama berkuasa, tidak hanya negara Britania Raya sedang menuju masa keemasan, apalagi di bawah hegemoni Inggris, Eropa telah mengalami periode yang cukup damai. Periode tersebut kemudian disebut era Victoria, atau disebut juga era damai Victoria. Ratu Victoria memiliki 9 orang anak, generasi cucunya lebih banyak lagi, lewat perkawinan antar keluarga kerajaan, negara-negara monarki di Eropa hampir semua adalah keturunannya, maka Ratu Victoria juga dijuluki sebagai “nenek bangsa Eropa”.

 Perdamaian yang dijaga oleh nenek tua ini dihancurkan setelah 13 tahun dirinya mangkat. Perang Dunia I menewaskan belasan juta jiwa di Eropa, dan lebih dari dua puluh juta orang luka-luka. Banyak negara utama yang ikut berperang seperti Inggris, Jerman, Austria-Hungaria, Belgia, dan Tsar Rusia, para penguasanya pada dasarnya adalah sanak keluarga dari Ratu Victoria. Seperti tiga orang raja yakni Raja George V Inggris, Raja Wilhelm II Jerman, dan Tsar Nicholas II dari Rusia, pada dasarnya adalah saudara sepupu, ibu mereka adalah cucu perempuan Ratu Victoria. Itu sebabnya ada sejarawan yang mengatakan, PD-I sebenarnya adalah suatu ajang “pertikaian internal keluarga”.

 Membuka kembali halaman sejarah, hubungan antar kerabat ini termasuk sangat baik, tapi tetap saja tidak luput dari konflik kepentingan dan kekuasaan. Hal ini sama sekali tidak asing bagi orang Tiongkok, dalam sejarah Tiongkok, terdapat banyak sekali cerita tentang ayah dan anak yang saling membunuh demi memperebutkan kekuasaan, ibu dan anak saling mencelakakan dan lain sebagainya. Tentu saja kondisi di Eropa tidak semuanya sama dengan apa yang terjadi di Tiongkok, seperti Raja Inggris tidak bisa menentukan perang negaranya, penguasa Inggris menyusun konstitusi, dan menetapkan hanya Majelis Rendah yang memiliki kekuasaan ini.

 Namun bagaimanapun, perang ini telah menghancurkan Eropa, dan telah menanamkan benih kebencian antara suku bangsa dan negara. Benih ini terus bertumbuh subur, hingga akhirnya telah menyulut meletusnya PD-II.

 Menjelang ajalnya, Ratu Victoria melihat cucu-cucunya mengelilinginya, dia pasti merasa sangat terhibur dan menenangkan, tidak pernah terbayangkan olehnya sepuluh tahun kemudian mereka akan saling bertikai, dan saling membantai, sehingga menimbulkan lebih dari 30 juta orang korban tewas dan luka-luka.

 Ratu Elizabeth II yang baru saja mangkat, sangat menyerupai kondisi nenek buyutnya. Pada 1952, seusai PD-II dirinya dinobatkan sebagai Ratu Inggris, walaupun setelah itu ada Perang Dingin, tapi Eropa pada dasarnya cukup damai, total 70 tahun berkuasa, dia telah melalui masa Perang Dingin, dan telah melalui runtuhnya komunis Soviet. Tapi baru saja dia wafat, dunia ini segera menghadapi ancaman perang dunia. Apakah ini semacam takdir yang dialami oleh Kerajaan Inggris?

 Sebaiknya kita kembali ke topik yang lebih nyata.

Rusia menginvasi Ukraina, bagi penulis terutama ada tiga penyebab: Pertama, hendak merebut Donbas dan Semenanjung Krimea milik Ukraina, karena pelabuhan Krimea pada dasarnya sangat penting bagi Rusia sebagai negara kekuasaan darat, sementara Donbas dapat memberikan suatu ruang aman yang lebih luas lagi bagi ibukota Moskow.

 Kedua, sama halnya dengan PKT (Partai Komunis Tiongkok), Rusia mengandalkan sukuisme bahkan nasionalisme dalam menyikapi bekas ideologi komunis peninggalan bekas Uni Soviet, oleh sebab itu wilayah Donbas yang mayoritas didiami warga etnis Rusia (Donbas mencakup dua negara bagian yakni Donetsk dan Donbask, artinya dua negara republik yang diakui oleh Rusia, yang telah ‘memerdekakan diri’ dari Ukraina) dan Krimea, menjadi penanda bagi sukuisme. Etnis Rusia setempat merasa didiskriminasi oleh etnis Ukraina.

 Ketiga, adalah dikarenakan sikap lembek AS di Afghanistan, telah membuat Putin menilai ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk membangun kembali hegemoni global Uni Soviet zaman dahulu.

 Namun Rusia telah terjebak perang di Ukraina dan dirundung kesulitan, bukan hanya tidak mencapai sasaran, sebaliknya justru mengalami kegagalan militer yang memalukan. Terutama bagi Putin, pondasi kekuasaan otoriter pada dasarnya adalah mengendalikan kekuasaan mutlak di tangan individu, begitu supremasinya rusak, tidak hanya akan kehilangan kekuasaan, keselamatan jiwanya pun bisa terancam, bahkan dapat menyebabkan runtuhnya sistem pemerintahannya. Akibat seperti ini sangat besar kemungkinannya akan terjadi, apabila Ukraina terus melanjutkan dengan membalas menyerang serta merebut kembali Donbas dan Krimea.

 Di sisi lain, saya menilai dalam KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO), sikap Tiongkok sepertinya menimbulkan dampak yang sangat besar. Dalam KTT tersebut permintaan Putin pada Xi Jinping telah ditolak secara halus, Xi Jinping tak lagi memperlihatkan wibawa dan karakter sebagai seorang “pria tulen”, melainkan mengambil sikap semu dan berkelit, yang tadinya bekerjasama tanpa batas, kini telah berubah menjadi hanya manis di mulut tanpa tindakan nyata. Yang paling dibutuhkan Rusia saat ini adalah dukungan penuh Beijing di bidang ekonomi dan militer, tetapi RRT jelas tidak melakukan tindakan nyata apapun.

 Sengitnya pertempuran modern, cukup untuk menguras sejumlah besar sumber daya dan perlengkapan militer suatu negara dalam waktu singkat. Seperti prediksi yang dilakukan badan intelijen Inggris, sejak menginvasi Ukraina, Rusia telah menembakkan lebih dari 2.000 unit rudal taktis, pada dasarnya telah menghabiskan persediaannya. Tank dan kendaraan lapis baja Rusia banyak yang hancur, bahkan telah mulai dikerahkan T-72 yang sudah bertahun-tahun dipensiunkan dengan memodifikasinya. Lainnya seperti roket, meriam dan lain sebagainya, karena Rusia menggunakan taktik cakupan pengeboman massiv ala PD-II, oleh sebab itu banyak amunisi telah terkuras nyaris habis, maka beredar kabar harus mendatangkan amunisi dari Korea Utara.

 Di saat seperti sekarang ini, yang paling mampu membantu Rusia seharusnya adalah RRT yang telah menyanggupi “bekerjasama tanpa batas”. Akan tetapi bantuan yang diberikan oleh RRT, hanya dukungan moril yang memahami secara verbal, serta “penanggulangan” dalam banyak aspek seperti yang dikatakan Li Zhanshu (Ketua Kongres Nasional RRT, red.), dengan kata lain menjaga sikap “netral” dalam urusan diplomatik, tidak mengutuk juga tidak ikut serta dalam “sanksi”. Tetapi PKT juga tidak akan mengambil risiko dikenakan sanksi oleh AS dan dunia Barat, benar-benar secara “tanpa batas” membantu Rusia.

Coba bayangkan, Rusia milik Putin, seperti seorang ketua mafia yang menantang dunia persilatan seorang diri, yang dalam menghadapi sekelompok jagoan, terus menerus menelan kekalahan, sementara seorang boss mafia lainnya yang sempat berjanji akan datang dan berjuang bersamanya, sekarang hanya berdiri di kejauhan sambil berseru memberi semangat, seakan-akan malah sedang bersiap melarikan diri.

 Bagi Putin, ini adalah suatu kondisi yang membuatnya sangat putus asa. Pertanyaannya adalah, hutang darah sebelumnya terlalu banyak, mundur selangkah saja, dirinya tidak akan selamat. Ia tidak memiliki Nenek Bangsa Eropa sebagai backing, tak bisa pula seperti William II yang hidup menyepi di Belanda, maka itu ia harus mengeluarkan jurus pamungkasnya.

 Jurus pamungkas itu adalah senjata nuklir!

Sebelum memobilisasi perang, dua negara republik yang “memerdekakan diri” dari kawasan Donbas, yakni Donetsk dan Luhansk hingga Kherson, minggu ini (23 – 27 September) akan menggelar referendum, untuk menentukan apakah akan bergabung dengan federal Rusia atau tidak. Referendum di bawah todongan senjata seperti ini, diperkirakan tidak akan ada hasil- nya, sementara Rusia akan segera mengumumkan penerimaan anggota baru.

Dalam pidato mobilisasi perangnya, selain mengumumkan akan segera merekrut 300.000 tentara cadangan, dan meminta agar industri militer memaksimalkan produksi mereka, Putin juga membicarakan senjata nuklir. Dia menyatakan, beberapa presiden federal Rusia pernah mengumumkan kebijakan nuklir Rusia, yakni begitu wilayah federal Rusia diserang oleh negara lain, maka Rusia akan mengambil posisi melakukan serangan nuklir sebagai “aksi pre-emptif”.

Kedua hal ini jika ditempatkan bersamaan, itu berarti Krimea, Donetsk, dan Luhansk, begitu diserang oleh pasukan negara asing, maka Rusia berhak menggunakan senjata nuklir untuk membela diri. Inilah makna sebenarnya dari perkataan dalam pidato Putin “Barat sedang menghancurkan Rusia”. Di mata Rusia, Ukraina hanyalah adik kecil, tidak perlu ditakuti, tapi di baliknya ada Amerika dan negara Barat lain- nya, inilah penyebab sebenarnya kekalahan Rusia dalam perang di Ukraina.

Masalahnya adalah, begitu Rusia menerapkan undang- undang perangnya, dan meng- umumkan kondisi perang, maka serangan Ukraina terhadap Do- netsk dan Luhansk berarti “telah menginvasi wilayah Rusia”, juga merupakan  kemungkinan   sasaran “aksi pre-emptif” senjata nuklir Rusia.

Senjata nuklir milik Rusia yang aktif sebanyak 2.100 unit, sistem serangan terpadu 3 in 1 Rusia masih utuh, juga merupakan satu-satunya alasan negara itu disebut sebagai kekuatan militer kedua terbesar dunia. Maka apabila negara NATO mengalami serangan nuklir, maka menurut Ketentuan No. 5 NATO, AS harus mengintervensi.

Satu peran terbesar AS di NATO adalah memberikan perlindungan nuklir. Payung perlindungan nuklir semacam ini bukan berarti menjamin suatu negara tidak akan diserang nuklir, melainkan menjamin apabila suatu negara diserang nuklir, maka AS akan melakukan serangan nuklir balasan. Oleh sebab itu jika Rusia menggunakan senjata nuklir, khususnya terhadap negara anggota NATO, itu berarti perang nuklir secara resmi meletus.

Senjata nuklir digunakan dalam jumlah besar, tanpa mempertimbangkan ledakan nuklir berikut kerusakan akibat efek radiasinya, hanya musim dingin nuklir saja, hanya dua tahun gagal panen global, hanya rantai pasokan global yang lumpuh, hanya semua produksi industri terhenti, hanya kehancuran struktur sosial dan pemerintahan negara, akibatnya sudah cukup mengakibatkan serangkaian kekacauan besar, dan mega bencana bagi umat manusia.

Jadi, 3.000 unit rudal nuklir milik AS, ditambah 2.000 unit rudal nuklir milik Rusia, begitu semuanya diluncurkan, peradaban umat manusia sekarang ini, boleh diumumkan secara resmi bahwa ia telah berakhir. (sud)

Internasional Kecam Putin yang Mencaplok Wilayah Ukraina, AS Terapkan Sanksi Lebih Lanjut

 oleh Zhao Fenghua dan Chen Li 

Pada 30 September, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa empat wilayah yang diduduki di Ukraina timur akan dimasukkan ke dalam wilayah Rusia. Langkah itu dikutuk secara serempak oleh Amerika Serikat dan Eropa. Pada hari yang sama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa Ukraina sedang mempercepat permohonannya untuk bergabung dengan NATO dan akan merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki pasukan Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan : “Kami telah mengambil langkah tegas untuk menandatangani aplikasi untuk aksesi jalur cepat ke NATO”.

Menurut “Perjanjian Atlantik Utara”, setelah bergabung dengan NATO, Ukraina akan menerima perlindungan militer dari sekutunya, tetapi apakah Ukraina dapat diterima atau tidak oleh NATO harus diputuskan bersama oleh negara anggota.

Sekretaris Jenderal NATO Stoltenberg mengatakan : “Kami mendukung hak Ukraina untuk memilih jalannya sendiri, untuk memutuskan organisasi keamanan apa yang mereka inginkan. Tetapi keputusan untuk menjadi anggota harus dibuat oleh 30 negara sekutu”.

Sebelum Rusia menginvasi Ukraina, Putin menjelaskan bahwa untuk mencegah NATO memperluas lingkup pengaruhnya dan mengancam keamanan Rusia, maka Ukraina tidak akan pernah diizinkan untuk bergabung dengan NATO. Namun, Zelensky tetap menegaskan bahwa  dirinya siap untuk bernegosiasi dengan Rusia, tetapi tidak dengan Putin.

Zelensky menanggapi dengan marah aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina dan mengklaim akan merebut kembali semua tanah yang diduduki oleh musuh.

“Seluruh wilayah negara kita akan dibebaskan dari musuh”, kata Zelensky.

Pada hari yang sama ketika Rusia mengumumkan pencaplokannya atas Ukraina timur, pemerintah AS mengumumkan serangkaian sanksi babak baru terhadap Rusia.

Presiden AS Joe Biden mengatakan : “Kami juga mengumumkan serangkaian sanksi baru hari ini, termasuk sanksi terhadap siapa saja yang memberikan dukungan politik atau ekonomi untuk aneksasi Rusia atas wilayah Ukraina”.

Pada 30 September, pemerintahan Biden mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia. Sanksi AS terhadap entitas dan individu Rusia telah diperluas secara signifikan.

Di antaranya, 57 entitas Rusia lainnya yang mendukung militer Rusia telah dimasukkan ke dalam daftar kontrol ekspor oleh Kementerian Perdagangan AS. Di antara sanksi terhadap individu, 14 orang anggota yang berkecimpung pada kompleks industri militer Rusia, serta 278 orang anggota legislatif Rusia juga dimasukkan ke dalam daftar sanksi oleh Kementerian Keuangan AS. Daftar sanksi baru juga berlaku untuk kerabat pejabat Kremlin, termasuk pasangan dan anak-anak mereka.

Selain itu, Inggris dan Uni Eropa juga telah mengeluarkan pernyataan publik yang mengecam keras tindakan Rusia yang memasukkan secara ilegal keempat wilayah Ukraina sebagai wilayahnya. (sin)

Rekrut 300.000 Serdadu Untuk Balikkan Situasi Perang di Ukraina?

0

The Epoch Times

Presiden Putin pada Rabu (21/9) lalu menandatangani “Perintah Mobilisasi Militer Parsial”, untuk merekrut 300.000 orang serdadu. Namun menurut analisa pakar, penempatan ratusan ribu prajurit sepertinya dapat menyelesaikan masalah kurangnya personel militer Rusia, tapi tidak akan mampu menyelesaikan isu-isu strategis dalam meningkatkan sistem pertempuran Rusia untuk membalikkan situasi pertempuran di Ukraina.

Rekrut 300.000 Serdadu, Namun Masalah Krusial Yang Rugikan Pasukan Rusia Tak Dapat Diselesaikan

Pada Rabu lalu Putin menyampaikan pidato lewat siaran televisi, mengumumkan “Perintah Mobilisasi Militer Parsial” merekrut pasukan cadangan, untuk melindungi warga Rusia dari “ancaman kolektif Barat”. Menhan Rusia kemudian menambahkan, dalam mobilisasi ini hanya akan merekrut 300.000 orang, serta diumumkan serdadu Rusia yang telah gugur di medan perang Ukraina hingga hari ini sebanyak 5.937 orang.

 Pada akhir Februari 2022 lalu, pasukan Rusia menginvasi Ukraina dan mendapat perlawanan dari tentara dan warga setempat, belakangan ini mereka terus menerus mengalami kekalahan dan terdesak mundur. 

Sejak awal September lalu, pasukan Ukraina berhasil merebut kembali mayoritas wilayah negara bagian Kharkiv di timur laut Ukraina yang sempat dikuasai Rusia pada masa awal perang, menyatakan telah merebut kembali 8.000 km persegi wilayah kedaulatannya.

Kemenhan AS pada awal Agustus lalu memperkirakan, jumlah korban di pihak Rusia yang tewas di medan perang Ukraina adalah sekitar 70.000 hingga 80.000 orang. Di awal perang, Rusia telah mengerahkan sekitar 160.000 sampai 190.000 orang serdadu di perbatasan Ukraina.

 Terhadap aksi perekrutan serdadu oleh Rusia, berbagai pengamat berpendapat, menempatkan ratusan ribu serdadu di ajang perang Ukraina tampaknya dapat mengatasi masalah kurangnya kekuatan pasukan Rusia, namun tidak dapat mengatasi masalah jaminan logistik dan lain sebagainya yang mengakibatkan kekalahan pasukan Rusia di Ukraina.

 VoA pada Sabtu (24/9) lalu memberitakan, sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam, pasukan Rusia telah mengungkap sejumlah masalah di pihaknya sendiri, termasuk rendahnya semangat juang serdadunya, isu komando dan kendali, serta jaminan pasokan logistik. Pasukan Rusia tidak mampu merebut ibukota Kiev pada Maret lalu, kemudian pada April juga sulit meraih perkembangan yang berarti di Donbas, dalam banyak hal karena terkendala isu-isu di atas.

 Isu Strategis Sistemik yang Meningkatkan Kemampuan Tempur

Juru bicara Pentagon Brigjend AU Patrick Ryder Kamis (22/9) lalu dalam konferensi pers di Kemenhan mengatakan, “Yang perlu dijelaskan adalah, walaupun perintah (mobilisasi) ini dalam banyak hal mungkin dapat menyelesaikan isu kurangnya serdadu di pihak Rusia, namun saat ini belum bisa dipastikan apakah tindakan ini mampu mengatasi masalah kendali dan komando (pasukan Rusia) serta jaminan logistiknya.”

 Ia berkata, jika tidak mampu mengatasi isu strategis sistemik, dan menambah pasukan tidak akan membuat masalah menjadi lebih mudah.

 Ryder mengatakan, walaupun Rusia dengan cepat merekrut banyak personil, Rusia tetap butuh waktu untuk melatih tentara cadangan tersebut, mempersiapkan dan melengkapinya agar siap untuk diterjunkan di medan perang. Ada analisa mengatakan, Rusia mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu, bahkan beberapa bulan untuk dapat melatih anggota baru agar siap ditempatkan di medan perang.

Minggu lalu, National Defense University AS merilis sebuah laporan investigasi, pasukan Rusia sangat minim akan kemampuan dan pengalaman tempur, termasuk pasokan logistik dan perawatan dan pemeliharaan yang stabil, pasukan darat juga tidak bisa mendapatkan perlindungan udara, apalagi di dalam pasukannya sebanyak 80% hingga 85% di antaranya adalah anggota wajib militer 7 bulan.

Sedangkan di pihak Ukraina jelas sangat berbeda. Sejak awal perang ini Ukraina telah melakukan mobilisasi militer penuh, dan sekarang telah menampakkan hasilnya.

Menurut data dari International Institute for Strategic Studies (IISS) Inggris, di awal perang Ukraina memiliki 200.000 orang tentara aktif, kemudian lewat perekrutan dan sistem prajurit sukarela, anggota baru itu lalu mendapat pelatihan di Ukraina atau di Polandia dan Inggris. Setiap bulan sebanyak 5.000 orang prajurit baru ukraina menerima pelatihan militer dan pelatihan lainnya di Inggris.

 Teknik Militer Yang Buruk

Selain itu, VoA mengatakan, dalam hal teknik militer Rusia juga sangat buruk. AS dan negara Barat lainnya telah memberikan bantuan militer yang besar bagi Ukraina, termasuk senjata, latihan prajurit, dan intelijen.

Menurut berita, AS baru-baru ini telah memasok HARM (High-speed Anti-Radiation Missiles) bagi Ukraina. HARM adalah rudal udara ke darat yang dapat ditembakkan dari pesawat ke darat. Jarak jelajah terjauh dapat menjangkau stasiun peluncuran radar yang berjarak 145 km jauhnya, dan menembak dengan akurat.

 Semangat Tempur Prajurit Rusia Yang Semakin Menurun

Ryder berkata, “Yang lebih penting lagi adalah, mampukah pasukan Rusia mengatasi masalah semangat tempurnya di medan perang Ukraina.”

Seiring dengan bertambahnya korban tewas di pihak Rusia, sikap warga Rusia terhadap perang ini telah berubah. Dari hari ke hari semangat tempur pasukan Rusia semakin menurun. Foto yang memperlihatkan pasukan Rusia yang kalah dan lari tunggang langgang menyelamatkan diri telah beredar luas di media massa Barat.

 Selain itu, Rusia yang telah menempatkan pasukan wajib militer sejak awal perang, setelah jumlah korban terus meningkat, khawatir rakyat akan bergejolak, serdadu bayaran atau bekas narapidana pun dikerahkan ke medan perang. Orang-orang seperti ini tidak memiliki kesiapan mental untuk berkorban demi membela negara dan hal ini tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Ukraina.

Kali ini begitu perintah mobilisasi Rusia dikeluarkan, puluhan kota di Rusia telah meletus aksi unjuk rasa anti perang, puluhan ribu pemuda Rusia pun telah berebutan menyerbu bandara dan perbatasan karena hendak meninggalkan Rusia. (sud)