Home Blog Page 561

Gelombang Sangat Tinggi Berpotensi Terjadi, Masyarakat di Wilayah Pesisir Selatan Jawa Diminta Waspada

ETIndonesia- Menerima pesan informasi peringatan dini dari BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap telah menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan rutin di sepanjang pesisir pantai.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Cilacap Wijonardi mengatakan bahwa pihaknya fokus pada pemantauan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di kawasan wisata pantai Cilacap seperti Pantai Teluk Penyu, Pantai Tegalkamulyan, Pantai Sodong, Pantai Jetis, Pantai Congot, Pantai Widarapayung, Pantai Srandil, Pantai Menganti dan sebagainya.

Hal itu dilakukan mengingat beberapa lokasi tersebut menjadi lokasi favorit kunjungan wisatawan di Cilacap.

“Kami telah menerjunkan tim dari BPBD Kabupaten Cilacap dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada untuk memantau dan memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat, khususnya di kawasan wisata pantai yang ada di Kabupaten Cilacap,” jelas Wijonardi, Selasa (26/7) yang diteruskan Abdul Muhari,  Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Di samping itu, Wijonardi juga telah berkoordinasi dan meminta anggota BPBD Kabupaten Cilacap untuk siaga di Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung, BMKG Cilacap yang berada di Sidanegara, Cilacap Tengah guna memastikan alat sirine peringatan dini dapat beroperasi dengan baik dalam keadaan darurat.

Masyarakat Agar Waspada

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir selatan Jawa agar selalu waspada, menyiapkan upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Sebagaimana yang telah dilakukan BPBD Kabupaten Cilacap, BNPB juga meminta agar pemangku kebijakan di tiap-tiap daerah yang lain agar rutin memberikan pendampingan dan sosialisasi peringatan dini kepada masyarakat. Upaya lain yang dianggap perlu untuk antisipasi dari adanya potensi risiko bahaya gelombang sangat tinggi air laut agar dilakukan secara berkala.

Aktivitas wisata pesisir dan mandi di pantai agar dihentikan sementara waktu. Segala kegiatan seperti mencari ikan, memancing muara sungai maupun pesisir agar dihentikan sementara. Selain itu aktivitas bongkar muat pelabuhan dan pelayaran juga diimbau agar dihentikan sementara waktu.

Pastikan update informasi secara berkala hanya dari otoritas BMKG, BNPB, BPBD, TNI dan Polri serta instansi terkait. (asr)

Gelombang Setinggi 4-6 Meter Berpotensi Terjadi di Pesisir Jawa

ETIndonesia- Gelombang sangat tinggi air laut yang berkisar antara 4-6 meter berpotensi terjadi di pesisir selatan Pulau Jawa bagian tengah, barat dan timur terhitung sejak Selasa (26/7) hingga Rabu (27/7), sebagaimana menurut informasi peringatan dini oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Wilayah perairan yang berpotensi terjadi gelombang tinggi itu meliputi perairan pesisir selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta.

Adapun kondisi yang sama juga berlaku di Samudera Hindia Selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasilmalaya, Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta.

Gelombang sangat tinggi air laut itu memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran yang meliputi perahu nelayan, kapal tongkang, kapal ferry dan kapal ukuran besar seperti kargo atau pesiar.

Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyoo mengatakan bahwa gelombang sangat tinggi itu dipicu oleh adanya fenomena fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin yang konsisten hingga 46 kilometer per jam di pesisir selatan Jawa.

“Fenomena fase bulan baru dan peningkatan kecepatan angin yang konsisten hingga 46 km/jam di pesisir selatan Jawa mengakibatkan gelombang tinggi mencapai 4-67 meter,” ungkap Eko melalui keterangan tertulis.

Menurut Eko, ketinggian banjir pesisir berbeda di tiap wilayah. Namun, kondisi tersebut secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di permukiman pesisir dan aktivitas tambak garam serta perikanan darat.

“Ketinggian banjir pesisir berbeda di tiap wilayah. Namun demikian, kondisi ini secara umum dapat mengganggu aktivitas keseharian masyarakat di sekitar pelabuhan dan pesisir,” jelas Eko. (BNPB/asr)

Banyak Orang-orang di Shanghai Dirawat, Orang-orang di Shenzhen Melarikan Diri Hingga Buruknya Lingkungan Isolasi di Beihai

0

Ruili dan koresponden khusus Gu Xiaohua mewawancarai dan melaporkan di New York – NTD

Babak baru epidemi di daratan Tiongkok berdampak lebih dari 20 provinsi dan kotamadya di bawah pemerintah Pusat. Beberapa orang  mengekspos ke media situasi “kontrol ekstrim” pihak berwenang, yang mengejutkan dan tidak manusiawi.

Otoritas Shanghai mewajibkan setiap warga mengikuti pengetesan asam nukleat setidaknya seminggu sekali hingga akhir Agustus. Bagi mereka yang tidak menjalani tes, maka kode kesehatan mereka akan berubah menjadi kuning dan perjalanan mereka dibatasi.

Warga Shanghai berkata: “Lihat begitu banyak orang. Ini hampir jam 11 malam dan mereka masih mengantre di sini. Agar bisa bekerja besok, Ia ingin bertanya kepada semua pemimpin di Shanghai apakah Anda akan berada di Jam 11 malam dan jam 12 malam. Keluar dan berbaris untuk melakukan tes asam nukleat, pemimpin Anda benar-benar termasuk jenis orang yang tidak dapat melakukan hal-hal dengan baik, mempermainkan rakyat adalah prioritas pertama kalian.”

Di sebuah pabrik Shanghai, para karyawan secara kolektif diisolasi di sebuah gedung pabrik, dengan puluhan ribu orang berbaring telentang. Mereka tidak dapat bergerak satu langkah pun.

Pada 22 Juli, Shenzhen Futian Vanke ditutup. Orang-orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi mereka masih dikelilingi oleh pagar merah.

Setelah dilaporkan bahwa kawasan Baishizhou di Shenzhen akan ditutup kembali, banyak penduduk yang  pergi semalaman.  Suasana sekitar menjadi kacau untuk sementara waktu. Saat ini, banyak daerah di Shenzhen sedang menyelidiki limpahan dari Desa Baishizhou.

Mr Cheng, seorang warga Shenzhen berkata : ‘Saya mendengar bahwa banyak (orang) telah tertangkap pulang. Jika mereka tidak kembali, mereka semua akan diberi kode merah! Jadi beberapa orang takut! Sekarang pemerintah  menggunakan kode merah dan kode kuning sebagai senjata, maka itu lebih efektif daripada borgol!”

Pada 22 Juli, pihak otoritas secara resmi melaporkan 1.011 kasus baru, dan pihak berwenang telah mengadopsi kebijakan ketat  “nol kasus” epidemi, karena para ahli mengatakan bahwa varian virus akan tetap ada untuk waktu yang lama.

Baru-baru ini, beberapa penduduk Kota Beihai telah melaporkan ke media ini bahwa dalam tes asam nukleat campuran di Kota Beihai, selama satu orang positif, semua orang lain dalam daftar pemeriksaan random dan akan dibawa pergi untuk dikarantina.

Huang Hua, seorang warga Kota Yintan, Distrik Yinhai, Kota Beihai mengatakan laporan asam nukleatnya belum keluar. Beberapa orang sama sekali bukan kontak erat, dia hanya menonton!”

Lin Bo, seorang warga di sebuah komunitas di Distrik Yinhai, Kota Beihai menuturkan, hal paling penting adalah ada tes positif di dalam mobil, dan kemudian ia tidak membaca kode kesehatan sebelum masuk ke mobil, ia juga tidak membaca hasil tes asam nukleat, juga tidak didesinfeksi.”

Dalam kekacauan inspeksi, beberapa orang terpaksa diisolasi di pusat kota Qinzhou, banyak dari mereka mengeluh buruknya  sikap petugas pencegahan epidemi  dan kondisinya sangat buruk.

Liu Yaguang, seorang warga Jalan Dijiao, Distrik Haicheng, Kota Beihai, berkata, “Mobil itu penuh, dan tidak ada satu pun kursi yang tersisa.  Ia tinggal di dalam mobil selama lima atau enam jam. Ketika Ia sampai di Lingshan, ia meminta untuk turun dari mobil dan pergi ke toilet. Dia mengatakan bahwa para pemimpin di atas tidak akan mengizinkan turun mobil. Hanya setelah sampai ditempat isolasi baru boleh pergi ke toilet . “

Di Kota Yandun, Kabupaten Lingshan, Huang Hua, yang terisolasi dari Sekolah Menengah Yandun, mengatakan bahwa toilet di san semuanya berwarna kuning, bahkan air kerannya berwarna kuning, dan dindingnya berjamur dan ditutupi lumut.

Meski hasil tesnya sudah negatif, tetapi mereka hanya bisa pulang sampai masa karantinanya berakhir. (hui)

2.500 Pekerja Boeing yang Menolak Kontrak Kesepakatan Berencana Mogok Agustus Mendatang

The Epoch Times

Sekitar 2.500 karyawan di tiga pabrik Boeing di wilayah St. Louis akan melakukan mogok kerja bulan depan setelah serikat pekerja memilih untuk menolak tawaran kontrak perusahaan Boeing pada Minggu 24 Juli.

Menurut laporan St Louise Post-Dispatch bahwa Serikat Pekerja Distrik 837 International Association of Machinists and Aerospace Workers’ pada hari Minggu memberikan suara menolak proposal kontrak dari perusahaan Boeing. Para pekerja di St. Charles County, St. Louis County dan Pabrik Boeing di Mascoutah, Illinois dijadwalkan akan mogok kerja pada 1 Agustus mendatang.

Kabarnya, ketiga pabrik tersebut memproduksi berbagai pesawat militer, termasuk F-15, F-18, pesawat latih T-7A dan kendaraan udara tak berawak MQ-25 Stingray.

Serikat pekerja dalam sebuah pernyataannya menyebutkan : Perusahaan Boeing sebelumnya telah menghapus pensiun anggota kami, dan sekarang perusahaan tidak mau memberikan kompensasi yang memadai untuk rencana 401 (k) kepada anggota kami. Selain itu juga disebutkan bahwa pekerja yang berserikat tidak akan menerima kontrak yang tidak adil dan tidak pantas.

Sebagaimana yang diketahui bahwa rencana 401 (k) di Amerika Serikat dimulai pada awal 1980-an dan merupakan sistem asuransi pensiun yang dibentuk oleh pihak karyawan bersama pemberi kerja yang secara bersama-sama membayar iuran premi nya.

Perusahaan Boeing yang berbasis di Arlington, Virginia dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa pihaknya kecewa dengan pemungutan suara tersebut, tetapi sekarang perusahaan akan mengaktifkan rencana darurat untuk melanjutkan operasi jika terjadi pemogokan.

Seorang juru bicara Boeing mengatakan bahwa tawaran kontrak perusahaan termasuk kenaikan gaji yang kompetitif dan rencana pensiun yang cukup menawan, yang mencakup kontribusi pencocokan Boeing hingga 10 persen dari gaji karyawan untuk rencana pensiun.

Pemogokan dapat menandai waktu yang lebih sulit bagi Boeing dalam putaran pembicaraan kontrak berikutnya karena serikat pekerja yang menangani pesawat komersial di Seattle skupnya jauh lebih besar.

Boeing akan merilis laporan keuangan kuartal kedua pada 27 Juli, dan pasar menduga pendapatan Q2 Boeing menjadi USD. 17,52 miliar, kerugian per sahamnya adalah USD. 0,11. Sedangkan pada kuartal pertama tahun ini, perusahaan mengalami kerugian sebesar USD. 1,2 miliar. (sin)

Tantangan Besar Zero COVID-19 Tiongkok, Banyak Relokasi Rantai Industri Bergerak Keluar Gara-gara Blokade dan Pengendalian Hingga Warga Melarikan Diri

Yu Ting – NTD

 Babak baru ini kasus COVID-19 masih menyebar luas di seluruh daratan Tiongkok. Menurut pihak berwenang, lebih dari 10 varian Omicron telah muncul. Situasinya rumit dan penyebarannya cepat. Meskipun sebagian besar orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala yang jelas, upaya pihak berwenang untuk membersihkan penyakit ini tidak melemah. Penutupan dan kontrol berulang juga memperburuk relokasi rantai industri, serta pelarian talenta dan teknologi.

Pada Jumat 22 Juli, Otoritas di Tiongkok melaporkan lebih dari 1.000 kasus baru dalam sehari yakni 1.011 kasus, dan kebanyakan dari mereka adalah infeksi tanpa gejala yakni 836 kasus. Putaran epidemi ini telah menyebar ke 78 tempat di 21 provinsi di seluruh negeri. Pihak berwenang mengatakan bahwa lebih dari selusin varian Omicron dari urutan yang berbeda telah muncul di banyak wilayah, yang berarti lebih sulit untuk “membersihkan”.

Seorang Penduduk Shenzhen menyebutkan : “Dikatakan juga bahwa itu akan dikendalikan sementara selama tiga hari, tetapi pada kenyataannya telah ditutup selama 7 hari, Setelah tujuh hari masih tidak tahu apakah itu akan dibuka, dan apakah  blokade itu akan dicabut.”

Di Shenzhen, jumlah kasus lokal yang dilaporkan oleh pihak berwenang meningkat rata-rata 20 kasus dalam sehari selama tiga hari yakni 19 kasus pada tanggal 19 Juli; 22 kasus pada tanggal 20 Juli; 20 kasus pada tanggal 21 Juli. 

Komite Partai Kota Shenzhen, telah berbicara, dan dia ingin “memobilisasi semua sumber daya dan mengambil semua tindakan” untuk membersihkannya.

Seorang Penduduk Shenzhen berkata: “Lihat ke bawah, ini seperti medan perang, dapatkah Anda melihat begitu banyak bus yang diparkir, siap untuk membawa orang.”

Dong Guangping, mantan filantropis daratan mengatakan: “Shenzhen dapat menunjukkan kesetiaannya kepada Xi Jinping. Satu lagi, seluruh sistem pencegahan epidemi mungkin tidak dapat menahan wabah ini. Ini akan mulai memblokir dan menekan beberapa kasus, jadi jumlah yang dilaporkan adalah palsu. Ada dua kemungkinan .”

Analis di bank Jepang Nomura Securities mengeluarkan laporan pada hari Senin 18 Juli yang menunjukkan bahwa sekitar 264 juta orang di 41 kota, berada dalam penguncian total atau parsial, yang telah berkembang lagi dari minggu lalu.

Sementara itu, seorang Penghuni kawasan industri menyebutkan kini  jam pulang kantor, menurut logika, dulu kawasan industri itu adalah waktu tersibuk, penuh dengan motor listrik dan mobil. Tetapi sekarang, pada dasarnya, tidak ada mobil dan sangat sedikit orang yang lewat.”

Lai Jianping, master hukum internasional dari China University of Political Science and Law menjelaskan, para Investor asing juga mengalihkan rantai industri mereka ke Asia Tenggara dan negara-negara lain. Ini adalah gelombang terbesar, gelombang pelarian dari Tiongkok.”

Di bawah blokade berulang-ulang oleh otoritas Tiongkok, fenomena relokasi rantai industri telah muncul. Banyak penduduk lokal mempelajari cara melarikan diri dari komunitas atau kota. Dilaporkan sebelumnya bahwa ada puluhan ribu orang kaya Tiongkok yang berencana untuk membawa barang-barang dan aset mereka untuk melarikan diri.

Seorang Penduduk Chengdu mengatakan ia mendengar bahwa pekerja pengetesan asam nukleat telah pergi, Anda dapat melihat bahwa semua warga panik.”

Li Yuanhua, mantan profesor di Beijing Normal University, mengatakan: “Kebijakan  nol kasus  telah mengganggu tatanan ekonomi Tiongkok. Artinya sekarang sudah tidak dapat menghasilkan uang, atau jika  bisa menghasilkan uang, jika mereka berpikir bahwa tidak ada yang benar-benar aman di Tiongkok, maka mereka akan pergi.” (hui)

Xi Jinping Mengundang Jokowi Berkunjung ke Beijing, Apa Keinginan Kedua Belah Pihak ?

0

 oleh Xu Jian

Pada Senin (25/7), Presiden Indonesia Joko Widodo mendapat undangan dari Xi Jinping untuk mengunjungi Beijing. Jarang terjadi, Xi Jinping mengundang pemimpin negara lain untuk berkunjung ke Beijing di mana epidemi merajalela dan otoritas lagi sibuk dengan penerapan kebijakan Nol Kasus Infeksi. Menurut analisis eksternal, mungkin kedua belah pihak masing-masing memiliki keinginan.

Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang pada Selasa (26/7) sebelum mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada Rabu (27/7), dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Seoul pada Kamis (28/7).

Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 yang diadakan pada pertengahan November tahun ini. Selain itu, Indonesia juga akan menjabat sebagai ketua bergilir Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun depan.

Menlu RI : Pembicaraan fokus pada perdagangan dan investasi

Hari Kamis pekan lalu 21 Juli, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan kepada media menjelang kunjungan presiden bahwa pembicaraan Jokowi dengan Xi akan berfokus pada isu perdagangan dan investasi.

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Tahun lalu, perdagangan dua arah kedua negara mencapai USD. 110 miliar. Investasi Tiongkok di Indonesia mencapai USD. 3,2 miliar. Tiongkok juga telah mempertahankan status sebagai negara pengekspor komoditas terbesar ke Indonesia selama beberapa tahun berturut-turut.

Al Jazeera melaporkan bahwa Trissia Wijaya, seorang peneliti di  Center for Indonesian Policy Studies -CIPS- mengatakan kunjungan Jokowi akan menjadi manfaat ekonomi bagi Indonesia.

Trissia Wijaya mengatakan bahwa topik pembicaraan kedua belah pihak mungkin termasuk proyek kereta cepat perusahaan Tiongkok yang telah lama tertunda, Jokowi berharap sebelum 2024 kereta cepat ini bisa mulai beroperasi”.

Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung didanai oleh China Development Bank di bawah inisiatif “One Belt, One Road” dari pemerintah Tiongkok, dan perusahaan PT. Kereta Cepat Indonesia – Tiongkok yang didirikan oleh konsorsium perusahaan Tiongkok dan Indonesia. PT tersebut bertanggung jawab atas konstruksi proyek. Di perusahaan kereta api berkecepatan tinggi India – Tiongkok ini, perusahaan Indonesia menguasai 60% saham, dan perusahaan Tiongkok menguasai 40% saham.

Proyek kereta api berkecepatan tinggi ini memiliki panjang sekitar 142 kilometer. Setelah konstruksi dimulai pada tahun 2018, terjadi sengketa kepemilikan tanah, dan proyek tersebut dikritik karena biaya ekonominya yang tinggi dan berdampak buruk terhadap lingkungan.

VOA melaporkan pada bulan Februari tahun ini bahwa Dwiyana Slamet Riyadi, presiden PT Kereta Cepat Indonesia – Tiongkok (PT KCIC), mengungkapkan pada 7 Februari bahwa proyek kereta api berkecepatan tinggi dari Jakarta ke Bandung, didanai oleh Pemerintah Tiongkok, biaya pembangunannya bisa melebihi anggaran sampai sekitar USD. 2 miliar. Selain itu, pemerintah Indonesia berencana untuk memindahkan ibu kota, yang pasti akan menyebabkan pengurangan arus penumpang setelah selesai pembangunannya. Diperkirakan BEP nya akan memakan waktu 40 tahun.

Apa upaya yang dilakukan Beijing ?

Ketika pemerintah Tiongkok masih belum mau meninggalkan penerapan Nol Kasus Infeksi dalam mencegah penyebaran epidemi, apa pertimbangan Xi Jinping untuk mengundang kedatangan Presiden Indonesia ke Tiongkok ?

Beberapa analis menyimpulkan bahwa pertemuan Xi Jinping dengan Jokowi kali ini mungkin menunjukkan bahwa Tiongkok sedang berusaha keluar dari pembatasan epidemi yang diberlakukan sendiri dari sisi diplomasi. Selain mengirim personel tingkat tinggi untuk berkunjung ke luar negeri, juga telah kembali menerima pejabat tinggi asing. “Menyediakan trap tangga untuk turun”, katanya.

Sebelumnya, South China Morning Post secara eksklusif mengungkapkan bahwa pihak berwenang Beijing berusaha mengundang para pemimpin dari empat negara besar Eropa, Italia, Prancis, Jerman dan Spanyol, untuk mengunjungi Beijing pada bulan November, yang dianggap sebagai “berita palsu” oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok. Namun, laporan dari South China Morning Post kemudian menyebutkan bahwa Beijing memang membuat langkah seperti itu, untuk menciptakan suasana dan merayakan terpilihnya kembali Xi Jinping sebagai kepala negara lewat putusan Kongres Nasional ke-20.

The Washington Post mengutip ucapan analis di dalam dan di luar Tiongkok memberitakan bahwa Xi Jinping, yang menghadiri konferensi internasional melalui video selama epidemi, Mungkin akan hadir langsung di KTT G20 pada bulan November mendatang.

“Saya pikir Xi Jinping akan pergi ke G20 setelah ada kepastian untuk masa jabatan ketiganya”, kata Bonnie S. Glaser, direktur program Asia Marshall Fund.

Siwage Dharma Negara, peneliti senior di Institut Iseas Yusof Ishak, mengatakan bahwa meskipun Tiongkok dan Indonesia tidak memiliki sengketa di Laut Tiongkok Selatan, “Namun, bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah ditarik masuk oleh Beijing ke dalam sembilan garis putus-putus Tiongkok, yang selalu menjadi sumber utama, menjadi akar dari  ketegangan diplomatik antara kedua negara”.

Selama satu dekade terakhir, kapal penjaga pantai Tiongkok telah berulang kali memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia dan masuk sampai jarak 12 mil laut yang merupakan wilayah perairan Indonesia. Sejak tahun 2019, pihak berwenang Indonesia juga telah menemukan drone yang diduga milik Tiongkok di perairan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur.

Menurut jajak pendapat tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lowy Institute, sebuah think tank Australia, menemukan bahwa kepercayaan orang Indonesia terhadap pemerintah Tiongkok telah menurun.

Ketika responden ditanya soal negara mana yang paling penting bagi perekonomian Indonesia, 18% responden memilih Amerika Serikat, 12% responden memilih Tiongkok, 30% responden mendukung investasi Tiongkok, dan 42% responden mendukung investasi AS.

Sebuah jajak pendapat tahun 2011 oleh lembaga tersebut menemukan bahwa mayoritas penduduk Indonesia percaya bahwa Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi terkemuka di Asia, tetapi sekarang yang berpikir demikian hanya tinggal 31%. (sin)

Otoritas Berusaha Menjamin agar Pengembang Tiongkok Tidak Pailit, Atasi Gelembung Real Estat Diperkirakan Lama

oleh Lin Cenxin, Chang Chun, dan Yi Ru 

Baru-baru ini, beberapa pakar telah memperingatkan bahwa krisis berikutnya yang lebih besar adalah gelembung real estat Tiongkok. Beberapa perusahaan pengembang real estat besar termasuk Evergrande yang sahamnya ditangguhkan penjualannya seharusnya sudah menyatakan pailit sejak lama, tetapi pemerintah Tiongkok karena khawatir terhadap krisis keuangan yang pasti akan berdampak pada kepercayaan pasar real estat, sehingga mencegah kebangkrutan diumumkan. Tetapi hal ini akan membuat upaya dalam mengatasi seluruh gelembung pasar perumahan menjadi panjang waktunya.

Perusahaan pengembang real estat Tiongkok tak mampu bayar utang seharusnya sudah pailit

Hsieh Chin-ho, ketua Caixin Media, dengan blak-blakan menyatakan di Facebook pada 22 Juli malam bahwa “waktu untuk perhitungan akhir telah tiba”. Sejak awal tahun ini, perang Rusia – Ukraina menyebabkan melonjaknya harga energi dan pangan, serta memperbesar tekanan inflasi, memaksa bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga, menyebabkan saham dan utang anjlok dan melonjaknya nilai dolar AS. Dia menggambarkan pasar keuangan sebagai perubahan cuaca yang ekstrim. Jika kurang berhati-hati, maka perusahaan akan bangkrut dan negara mungkin menjadi terbengkalai.

Hsieh Chin-ho mengatakan bahwa perusahaan asuransi Taiwan menghasilkan banyak keuntungan di masa indah tahun-tahun sebelumnya. Namun, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari tahun ini, semua orang terkejut karena jumlah nilai penutupan asuransi jiwa di Rusia oleh 8 perusahaan asuransi jiwa mencapai lebih dari TWD. 100 miliar. Jika suatu saat nanti “negara ranjau” ini, termasuk Pakistan, Lebanon, Laos, dan lain-lain. satu per satu meledak, “krisis berikutnya yang lebih besar kemungkinan adalah gelembung real estat Tiongkok” !

Pada 16 Juli, ketika berbicara tentang gelembung real estat Tiongkok Hsieh Chin-ho mengatakan bahwa setidaknya 15 dari 60 perusahaan pengembang real estat teratas Tiongkok telah gagal menyerahkan laporan keuangan sejak saham mereka didelisting. Selain Evergrande Grup, perusahaan pengembang itu termasuk Shimao Grup, Sunac China Holdings Ltd., Kaisa Grup, China Aoyuan Co., dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan ini terbeban utang dalam jumlah besar.

Di antara mereka, nilai pasar gabungan dari tiga perusahaan di bawah Evergrande sebelum delisting sudah di bawah HKD. 100 miliar. “Ini jelas-jelas adalah perusahaan zombie”, kata Hsieh Chin-ho. “Evergrande seharusnya sudah dilikuidasi dan dinyatakan pailit jauh hari sebelumnya, tetapi di bawah sistem sosial khusus Tiongkok ini, perusahaan-perusahaan zombie dan perusahaan yang tinggal namanya ini masih dipertahankan untuk hidup, kecuali sahamnya yang dihentikan dalam perdagangan di bursa. Tetapi mereka tidak boleh mati, karena hutangnya yang besar itu hanya dibekukan, dan bank untuk sementara tidak memaksa pelunasannya”.

Gerbang masuk proyek pembangunan apartemen Evergrande di Yuhu Tianxia, Kota Zhengzhou cukup megah tetapi pembangunannya terbengkalai. (foto Internet)

Real estat terbengkalai  tersebar di seluruh negeri

Dengan terputusnya rantai modal pengembang real estat, proyek-proyek terbengkalai satu per satu muncul di seluruh negeri Tiongkok. Barisan warga pembeli rumah apartemen yang protes dan menghentikan pembayaran angsuran KPR juga menjadi semakin besar. Menurut data yang tercatat hingga 24 Juli di situs web komunitas Github, bahwa jumlah warga yang menolak terus membayar angsuran KPR mangkrak di 25 provinsi Tiongkok telah mencapai 321 proyek. dan 81 dari 321 proyek terbengkalai itu (25%) merupakan proyek apartemen yang dikembangkan oleh Evergrande Grup.

Davy Jun Huang, seorang ekonom yang tinggal di Amerika Serikat mengatakan kepada Epoch Times pada 22 Juli, bahwa ketika krisis utang Evergrande terjadi tahun lalu, Beijing sudah mengambil keputusan, yaitu berusaha agar perusahaan pengembang tidak sampai bangkrut. 

Dikatakannya, Karena terbengkalai dan pailit dapat memicu munculnya krisis keuangan sistemik yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, dll. Jadi rezim di Beijing mencoba berusaha agar pengembang tidak bangkrut, proyek jangan terbengkalai, pokoknya berusaha sekuatnya. 

Ia juga mengatakan bahwa perusahaan pengembang yang skupnya tergolong lebih kecil atau menengah, mereka tidak menghendaki pailit, mereka bukan tergolong bangkrut dalam arti sebenarnya, yaitu jumlah modal berada di bawah utang. Tetapi mereka lebih disebabkan oleh melemahnya pasar real estat, rumah yang sudah selesai dibangun belum terjual, likuiditas terganggu. Jadi mereka berharap untuk menunda pembayaran dan menunggu dana terkumpul dari penjualan rumah, mereka memilih bertahan.

Pada 23 Juli, Evergrande Grup mengumumkan pengunduran diri direktur eksekutifnya Xia Haijun dan lainnya. Alasannya adalah Evergrande Property mengatur jaminan untuk membantu perusahaan pihak ketiga mendapatkan pinjaman. Namun, Evergrande Property menghadapi penegakan hukum karena ketidakmampuan untuk membayar utang yang berjumlah RMB. 13,4 miliar.

Menurut daftar eksekutif yang dirilis oleh Evergrande, gaji tahunan Xia Haijun melebihi gaji semua eksekutif lainnya, dengan total gaji tahunan sekitar RMB. 205 juta. Komentar netizen Tiongkok menyebutkan bahwa Xia Haijun berhasil menggaet dana Evergrande sebesar RMB. 1,56 miliar dalam 10 tahun terakhir, dan meninggalkan bencana pailitnya Evergrande kepada para pembeli rumah di proyek mangkraknya.

Pada 24 Juli 2022, pembeli rumah apartemen di Kota Weifang, Shandong yang pembangunannya terhenti mendatangi Pemerintah Kota Weifang untuk membela hak-hak mereka, dan polisi didatangkan untuk berjaga-jaga. (foto Internet)

Pailitnya pengembang dapat menghancurkan kepercayaan pasar real estat Tiongkok 

Zheng Yi, mantan bankir investasi di Tiongkok mengatakan pada 21 Juli bahwa pemerintah dan lembaga keuangan Tiongkok telah mengetahui kemampuan pengembang dalam membayar utangnya. 

Begitu pengembang menghadapi risiko pailit, kata Zheng Yi, pengadilan sudah membekukan semua rekening bank, dan uang itu tidak dapat dipindahkan. Selama rekening (pengembang) kemasukan dana, itu akan langsung dibekukan. Sesungguhnya perusahaan pengembang sekarang hanya tersisa cangkangannya saja. 

Adapun mengenai mengapa pengembang tidak dipailitkan ? Zheng Yi berpendapat bahwa di satu sisi, kreditur tidak ingin mempailitkan karena begitu mempailitkan maka risikonya adalah habislah semuanya. “Jika seluruh perusahaan real estat besar Tiongkok pailit, itu dapat menghancurkan kepercayaan terhadap pasar real estat dan ekonomi Tiongkok, dan dampaknya lebih mengerikan. Jadi mungkin saja pemerintah Tiongkok juga tidak menghendaki mereka pailit”.

Zheng Xuguang, seorang ekonom di Amerika Serikat mengatakan kepada Epoch Times pada 22 Juli bahwa rezim di Beijing tidak mau mempailitkan pengembang adalah demi melindungi kepentingan bank-bank milik negara. 

“Secara hukum tentu ada beberapa perusahaan yang kegiatannya sudah terhenti tetapi tetap dibiarkan, tidak mau dipailitkan, meskipun tidak ada harapan untuk dilakukan reorganisasi. Salah satu keuntungan bagi bank adalah hak kreditur, yakni bank tetap memiliki hak untuk menagih pembayaran dari para pembeli yang belum lunas. Hak kreditur tersebut akan eksis terus sehingga lembaga keuangan dapat mengejar pembelinya tanpa batas waktu”.

Baru-baru ini, karena pengembang kehabisan modal untuk menyelesaikan proyeknya, sehingga kontrak penjualan perumahan komersial menjadi terputus, apakah kontrak ini dapat dibatalkan, dan siapa yang harus membayar sisa angsuran KPR, dan masalah hukum terkait lainnya termasuk meminta kembali angsuran yang sudah dibayarkan sebelumnya telah menarik perhatian publik.

Mengatasi masalah gelembung real estat Tiongkok mungkin memakan waktu lama

Zheng Xuguang percaya bahwa harga perumahan Tiongkok telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir, menyebabkan banyak orang berpikir bahwa real estat adalah produk investasi yang aman. Beberapa tahun yang lalu, sejumlah warga sampai mengurus belasan KTP hanya untuk membeli rumah. Memang beberapa orang sempat menggaet keuntungan dari selisih harga jual dan belinya. Tetapi itu mungkin sudah masuk gelombang terakhir. Sebab beberapa orang sampai merusak kantor penjualan perusahaan pengembang karena terjebak rugi membeli rumah. Bagaimana tidak, harga rumah baru dijual lebih murah dari sebelumnya akibat lesunya pasar.

Zheng Yi mengatakan bahwa alasan untuk masalah pasar perumahan yang sulit terpecahkan ini adalah karena sulitnya lapangan kerja dan penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, pemisahan rantai industri dari dunia, ditambah lagi dengan kebijakan Nol Kasus, dan akibat dari membesarnya gelembung real estat Tiongkok. 

Zheng Li mengatakan : “Sama halnya dengan seseorang yang sedang terganggu oleh penyakitnya, bersamaan waktu juga terserang flu berat, kemudian terluka karena jatuh, semua gangguan datang bersamaan dan tumpang tindih, entah yang mana yang perlu diobati lebih dulu ?”

Hsieh Chin-ho percaya bahwa perusahaan pengembang besar seperti Evergrande yang memiliki utang jauh lebih besar dari nilai pasar, sesuai teori ekonomi perlu dipailitkan. Tetapi di Tiongkok yang pemerintahnya tidak menghendaki “ranjau” ini meledak, maka hari-hari untuk mengatasi gelembung real estat ini akan memakan waktu sangat panjang ! (sin)

Kasus Cacar Monyet Melonjak di 74 Negara, WHO Menyatakan Sebagai Darurat Kesehatan Global

NTD

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)  Tedros Adhanom Ghebreyesus mengumumkan pada Sabtu 23 Juli  bahwa wabah cacar monyet telah dinyatakan sebagai “darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global”, tingkat tertinggi peringatan kesehatan masyarakat WHO.

Organisasi Kesehatan Dunia itu mengadakan pertemuan darurat kedua pada Kamis 21 Juli, untuk meninjau kembali apakah akan menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global.

Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan “Untuk semua alasan ini, ia  memutuskan untuk menyatakan wabah cacar monyet global sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global.”

Menurut Reuters, ada perbedaan pendapat di antara anggota komite ahli WHO. Meski tidak mendapat dukungan mayoritas anggota, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, prihatin dengan meningkatnya kasus dan kekurangan vaksin dan perawatan, akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan peringatan tertinggi.

Monkeypox telah beredar di Afrika Barat dan Tengah selama bertahun-tahun, dan sejak awal Mei, kasus monkeypox telah melonjak di luar kedua wilayah tersebut.

Sejauh tahun ini, lebih dari 16.000 kasus cacar monyet telah dilaporkan di lebih dari 74 negara, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS.

Ada 2.891 kasus di Amerika Serikat, tersebar di 46 negara bagian.

Lima orang telah meninggal di Afrika, kata WHO.

Virus cacar monyet dan cacar termasuk dalam gen virus yang sama, dan ruam muncul di wajah, telapak tangan, telapak kaki. Pasien sering mengalami gejala seperti flu seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Hal ini terutama menyebar melalui air liur dan nanah dari orang yang terinfeksi.

Para ahli WHO mengatakan cara terbaik untuk mencegah cacar monyet adalah dengan menghindari paparan.

“Cara terbaik untuk menghindari infeksi adalah menghindari kontak dengannya, dan bahkan jika Anda terinfeksi, jangan menyebarkannya lebih jauh ke orang lain,” kata Mike Ryan, direktur program medis darurat WHO.

Wabah baru-baru ini di luar Afrika telah dilaporkan terutama di kalangan pria gay. (hui)

PM Italia Mengundurkan Diri, Presiden Mengumumkan Pembubaran Parlemen

Li Yan

Perdana Menteri Italia Mario Draghi mengundurkan diri pada Kamis 21 Juli setelah pemerintah persatuan nasionalnya runtuh. Presiden Italia Sergio Mattarella kemudian membubarkan parlemen, membuka jalan bagi pemilihan awal.

Mattarella mengatakan pemilihan harus diadakan dalam waktu 70 hari, membiarkan pemerintah untuk menentukan tanggal yang tepat, yang mungkin pada akhir September.

 Presiden dalam pidato singkat 21 Juli di Quirinale Roma menjelaskan, pemerintahannya sedang melalui periode yang tidak memungkinkan adanya jeda dalam tindakan, yang diperlukan untuk menangani krisis ekonomi dan sosial serta meningkatnya inflasi. 

Sebelumnya pada hari itu, Perdana Menteri Draghi menawarkan pengunduran dirinya kepada Presiden Sergio Mattarella pada pertemuan pagi di Istana Quirinale. Mattarella pekan lalu menolak tawaran serupa dari perdana menteri untuk mengundurkan diri. Kantor presiden mengatakan dia telah “mencatat” proposal pengunduran diri yang baru dan meminta pemerintah Draghi untuk terus bekerja secara sementara.

Reuters melaporkan bahwa Mattarella berencana untuk bertemu dengan pembicara dari kedua majelis parlemen pada 21 Juli Kamis sore. Sumber-sumber politik mengatakan awal pekan ini bahwa ia dapat membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan umum awal pada Oktober.

Sebuah jajak pendapat minggu ini menunjukkan blok partai konservatif yang dipimpin oleh sayap kanan Brothers of Italy, tampaknya akan memenangkan mayoritas yang jelas dalam pemilihan berikutnya.

Draghi gagal meyakinkan pemerintah koalisi untuk bersatu lagi

Pada Rabu 20 Juli, tiga mitra koalisi utama Draghi menolak mosi percaya yang dia serukan untuk bersatu  menyelesaikan masa jabatan alami parlemen Italia dan memastikan pelaksanaan rencana pemulihan pandemi yang didanai Uni Eropa.

Draghi telah menawarkan untuk mengundurkan diri minggu lalu setelah salah satu mitranya, Gerakan Bintang 5 yang populis, tidak mendukungnya dalam mosi tidak percaya tentang langkah-langkah untuk mengatasi biaya hidup yang tinggi.

Mattarella menolak pengunduran dirinya dan menyuruhnya pergi ke parlemen untuk melihat apakah dia dapat mempertahankan koalisi luas sayap kanan, kiri, dan populis hingga akhir yang direncanakan legislatif pada awal 2023.

Draghi melakukannya, dan dalam pidatonya di Senat pada Rabu 20 Juli, Draghi menyerukan persatuan dan memaparkan berbagai masalah yang dihadapi Italia, dari perang di Ukraina hingga ketidaksetaraan sosial dan kenaikan harga.

Dia mengatakan kepada anggota parlemen, “Anda tidak perlu memberi saya jawaban Anda harus memberikan jawaban kepada semua orang Italia..” Petisi ditandatangani di seluruh Italia menyerukan Draghi untuk tetap di kantor.

Tetapi, Partai Bintang Lima sekali lagi tidak setuju, dengan mengatakan bahwa dia tidak membahas masalah inti mereka. Selain itu, sayap kanan Forza Italia dan Liga Utara memutuskan  abstain dari pemungutan suara, mendorong pemerintah tanpa Gerakan Bintang Lima.

Krisis politik mengakhiri stabilitas selama berbulan-bulan di Italia. Selama 18 bulan menjabat, Draghi membantu membentuk tanggapan keras Eropa terhadap invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatkan posisi negara itu di pasar keuangan.

“Terima kasih atas semua pekerjaan yang telah Anda lakukan bersama selama ini,” kata Draghi kepada House of Commons pada Kamis pagi sebelum pergi menemui Mattarella. Dan tergerak oleh tepuk tangan di sana, dia bercanda, “Bahkan para gubernur bank sentral Ada saat-saat tergerak hatinya.”

Runtuhnya pemerintah, kemarahan media Italia, gejolak pasar keuangan

Surat kabar Italia hari itu dengan suara bulat marah pada hasil yang tidak nyata, karena negara itu bergulat dengan melonjaknya inflasi dan biaya energi, perang Rusia terhadap Ukraina, dan reformasi tertunda yang diperlukan untuk mengamankan sisa 200 miliar euro UE dalam dana pemulihan.

Mattarella menominasikan Draghi sebagai perdana menteri Italia tahun lalu. Dia dan pemerintah persatuannya ditugasi menarik negara itu keluar dari kerusakan akibat pandemi dan meletakkan dasar untuk memanfaatkan dana pemulihan UE. Draghi mendapat julukan “Super Mario” selama masa jabatannya di Bank Sentral Eropa untuk “apa pun yang diperlukan”  menyelamatkan euro.

Tetapi Partai Gerakan Bintang 5, peraih suara terbesar dalam pemilihan nasional 2018, telah mengeluh selama berbulan-bulan bahwa agenda prioritas mereka seperti pendapatan dasar dan upah minimum telah diabaikan. Partai tersebut juga menentang bantuan militer Italia ke Ukraina dan menolak mendukung pemerintah dalam mosi tidak percaya pekan lalu, yang mendorong pengunduran diri pertama Draghi.

Obligasi dan saham Italia dijual turun tajam karena pasar bersiap untuk kenaikan suku bunga pertama ECB sejak 2011.

Imbal hasil 10-tahun Italia secara singkat melonjak lebih dari 20 basis poin menjadi 3,7%. Hasil mencapai 4% pada satu titik di bulan Juni.

Lorenzo Codogno, kepala Penasihat Makro LC dan mantan pejabat senior kementerian keuangan Italia mengatakan hal itu merupakan pukulan besar bagi kemampuan Italia untuk menerapkan kebijakan dan reformasi dalam jangka pendek. Akan ada penundaan dalam pemilihan awal.  Mungkin tidak ada anggaran pada akhir tahun.”

Italia tidak mengadakan pemilu di musim gugur sejak Perang Dunia II, karena waktu itu biasanya digunakan untuk mengatur anggaran.

Italia mungkin memiliki perdana menteri wanita pertama

Jajak pendapat menempatkan Partai Demokrat kiri-tengah setara dengan Partai Persaudaraan Italia sayap kanan, yang tetap menjadi oposisi terhadap koalisi Draghi.

Pemimpin “Demokrat” Enrico Letta mengatakan parlemen telah mengkhianati Italia dan mendesak Italia untuk menanggapi dalam pemungutan suara. “Biarkan orang Italia memilih untuk menunjukkan bahwa mereka lebih pintar dari perwakilan mereka,” cuitannyanya.

The Associated Press melaporkan bahwa “Brothers of Italy” telah lama dikaitkan dengan partai Forza Italia kanan-tengah mantan perdana menteri Silvio Berlusconi dan partai Matteo Salvini. 

Aliansi “Liga Utara” menunjukkan koalisi kanan-tengah dapat memenangkan pemilihan dan mendorong pemimpin Partai persaudaraan Giorgia Meloni menjadi perdana menteri wanita pertama Italia.

Meloni, yang telah berjuang untuk pemilihan cepat sejak sebelum krisis, telah menang.

Ia juga mengatakan, Kehendak rakyat diekspresikan dalam satu cara: untuk memilih. Mari kita kembalikan harapan dan kekuatan ke Italia. 

Setelah pemerintahan Draghi berakhir, dua menteri Forza Italia mengatakan mereka akan meninggalkan partai kanan-tengah.

Menteri Administrasi Publik, Renato Brunetta, dan Menteri Daerah, Mariastella Gelmini, keduanya mengundurkan diri dari partai terkemuka yang dipimpin oleh Silvio Berlusconi. (hui)

Rusia dan Ukraina Tandatangani Perjanjian di Turki Demi Meredakan Krisis Pangan Internasional

oleh Lin Yi

Pada Jumat 22 Juli, Perwakilan dari Ukraina dan Rusia menandatangani perjanjian ekspor biji-bijian di Istanbul, Turki. Kesepakatan diharapkan dapat menyelesaikan total lebih dari 20 juta ton biji-bijian yang terblokir di pelabuhan Laut Hitam untuk membantu meredakan krisis pangan global.

Pada Jumat, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu tiba di Istanbul untuk mengikuti acara penandatanganan perjanjian.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar bertemu dengan Sergei Shoigu.

Delegasi dari kedua negara mengadakan pembicaraan sebelum penandatanganan perjanjian. Pada Kamis, 21 Juli Moskow mengkonfirmasi bahwa Ukraina dan Rusia akan menandatangani perjanjian pangan.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Pihaknya dapat mengonfirmasi bahwa kesepakatan (tentang pangan) sedang disiapkan hari ini”.

Pada Kamis, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pembicaraannya juga mengisyaratkan bahwa blokade pelabuhan Laut Hitam dapat segera dicabut.

Zelensky mengatakan : pihaknya juga mengharapkan berita baik dari perwakilan negaranya di Turki — tentang pencabutan blokade pelabuhan negaranya”.

Baik Ukraina maupun Rusia adalah pengekspor makanan penting bagi dunia. Seperti dilaporkan oleh JP Morgan Chase & Co. bahwa ekspor gandum dan jagung dari kedua negara masing-masing menyumbang 29% dan 19% dari pasar global.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari tahun ini, pelabuhan laut telah diblokir oleh Armada Laut Hitam Rusia, sehingga tidak memungkinkan untuk mengekspor bahan pangan keluar dari Ukraina. Dengan demikian, rantai pasokan global terganggu dan memicu krisis pangan dunia.

Saat ini, masih terdapat total lebih dari 20 juta ton biji-bijian yang terperangkap di Ukraina selatan.

Kementerian Luar Negeri AS menyambut baik tentang pencabutan blokade pelabuhan Laut Hitam Ukraina untuk meredakan krisis pangan global.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Price mengatakan  menyambut baik pengumuman tentang kesepakatan pencabutan blokade pelabuhan. AS sekarang menghendaki Rusia yang mengimplementasikan kesepakatan agar gandum Ukraina dapat akses ke pasar dunia”.

Hampir semua ekspor biji-bijian Ukraina dikirim dari pelabuhan Laut Hitam, dan jika blokade dicabut, itu akan mengurangi lonjakan harga gandum di pasar internasional. Selain itu, dapat mengatasi kelaparan yang dihadapi beberapa negara miskin.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Çavuşoğlu dalam pesan tweetnya pada hari Kamis menyebutkan bahwa pertemuan Jumat di Istanbul menandai langkah pertama menuju mengatasi krisis pangan saat ini.

Kabarnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga menghadiri acara penandatanganan tersebut. (sin)

Jika Jepang Membuka Kekuatan Militernya, AS-Jepang-Taiwan Akan Membangun Perisai Besi Melawan Diktator

Forum Elite – NTD dan Epoch Times

Pada 8 Juli,  Shinzo Abe, yang menjabat sebagai perdana menteri dua kali Jepang, ditembak dan dibunuh. Tak hanya menjadi sebuah insiden yang mengejutkan Jepang, tetapi juga memiliki efek lanjutan politik global. Situasinya berdampak besar. Pada 12 Juli, Wakil Presiden Republik Tiongkok (Taiwan) William Lai secara pribadi, tiba di Jepang  menghadiri pemakaman Shinzo Abe. Hal demikian membawa banyak ketidakpastian pada hubungan tripartit antara Tiongkok, Jepang, dan Taiwan.

Setelah kematian Abe, bagaimana kelanjutan gerakan untuk mengamandemen konstitusi Jepang yang diusungnya? Jika Jepang lepas dari bayang-bayang perang pascaperang dan menjadi negara normal dengan mengamandemen konstitusi, apa dampaknya terhadap struktur politik dan militer Asia Timur? Di antaranya, bagaimana hubungan yang rapuh antara Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Taiwan akan mendominasi perkembangan masa depan kawasan ini?

Amandemen Konstitusi Jepang

Pada 10 Juli, dua hari setelah pembunuhan Shinzo Abe, Jepang menggelar pemilihan untuk majelis tinggi, dan Partai Demokrat Liberal Abe meraih kemenangan besar. Partai tersebut tidak hanya meraih lebih dari setengah kursi di Senat, tetapi juga empat partai utama pendukung revisi konstitusi, yaitu Partai Demokrat Liberal, Komeito, Masyarakat Restorasi, dan Partai Nasional Demokrat, juga meraih lebih banyak lagi dari dua pertiga kursi di Senat, melampaui ambang batas konstitusional.

Menurut peraturan di Jepang, amandemen konstitusi tak hanya membutuhkan lebih dari dua pertiga kursi di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga membutuhkan lebih dari setengah dari referendum untuk disahkan. 

Baru-baru ini, reporter NTD Jepang Zhang Hui   pada program “Forum Elite” NTD mengatakan bahwa situasi masyarakat Jepang saat ini dipengaruhi oleh perang Rusia-Ukraina, serta hubungan Selat Taiwan yang tegang, dan Korea Utara juga terus-menerus menembakkan rudal ke Laut. Rakyat Jepang merasakan ancaman ini dari dunia internasional, sehingga bisa dikatakan mayoritas yang mendukung revisi konstitusi kini menjadi mayoritas.

Zhang Hui menuturkan bahwa tingkat dukungan pemerintah Kishida saat ini di Jepang telah meningkat menjadi 63,2%, sebuah angka tertinggi dalam sejarah, dan tidak akan ada pemilihan besar di Jepang selama tiga tahun ke depan. Landasan politik sangat stabil, jadi di Jepang. Di kalangan politik, ini dikenal sebagai tiga tahun emas. Zhang Hui percaya bahwa Perdana Menteri Kishida akan memanfaatkan situasi seperti itu secara efektif dan membuat serangkaian langkah-langkah reformasi.

Shi Shan, editor senior dan pemimpin redaksi The Epoch Times, berkomentar dalam edisi “Elite Forum” ini bahwa karena militer AS menderita kerugian besar dalam Perang Pasifik, ketika Amerika Serikat menduduki Jepang, pikiran pertama mereka adalah bahwa mereka tidak boleh membiarkan militer Jepang berkembang lagi. Oleh karena itu, konstitusi Jepang saat ini, yang kita sebut konstitusi pasca-perang, atau konstitusi pasifis, ditulis oleh MacArthur pada tahun 1946, Itu ditulis di bawah naungan Amerika, yang berarti bahwa Jepang tidak dapat memiliki tentara di masa depan, dan tidak dapat menyatakan perang di masa depan. Pasal 9 konstitusinya mengatur semua ini.

Kemudian setelah Perang Korea, Amerika menemukan bahwa itu tidak mungkin. Kawasan itu kini terlalu berbahaya. Ada Tiongkok dan Rusia di sana. Amerika Serikat meminta Jepang untuk mengatakan, Anda harus mengubah konstitusi, Anda harus mengatur tentara, Anda harus pergi berperang dengan kami; tetapi situasinya terbalik saat ini. Sebagian besar kekuatan di lingkaran politik Jepang berpikir, hei, sekarang ada orang Amerika sebagai pengawal untuk kami, dan kami tidak perlu membayar untuk itu. Jadi mengapa kita harus menghabiskan pengeluaran militer ini? Oleh karena itu, perlawanan terhadap amandemen konstitusi di Jepang  sangat kuat, dan mereka merasa sangat baik saat ini.

Shi Shan menjelaskan,  Amerika sudah sangat cemas . Faktanya, dari tahun 1950-an hingga dekade terakhir ini, Amerika Serikat telah mendorongnya setiap saat, berharap Jepang dapat merevisi konstitusinya, yaitu, Anda dapat mengirim pasukan untuk Pergi ke luar negeri, misalnya, jika saya melawan Afghanistan, saya melawan Irak, Anda semua dapat pergi dengan saya, semua orang berjuang bersama, dan Amerika Serikat berharap seperti ini. Akan tetapi, orang-orang Jepang mengatakan saya dapat membayar, tetapi saya tidak’ tidak ingin mengubah konstitusi, Setelah konstitusi diubah, saya benar-benar ingin melakukan ini, dan saya harus menjadi pion orang Amerika ini, jadi dia tidak mau melakukan ini. Banyak politikus di Jepang menolak mengubah konstitusi dari sudut pandang kepentingan Jepang.

Shi Shan menambahkan, bagaimanapun, situasi telah mengalami perubahan mendasar dalam beberapa tahun terakhir, dan perubahan semakin nyata dengan kebangkitan Partai Komunis Tiongkok. Selain kebangkitan ekonominya, juga semakin menekan Jepang secara militer dan politik. Apalagi jalur emas seluruh perekonomian Jepang harus melewati Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan.  Apalagi Jepang dengan jelas melihat bahwa jika Tiongkok ingin menyerang Taiwan, kemungkinan besar akan menyerang Jepang terlebih dahulu, Kepulauan Ryukyu dan Okinawa terlebih dahulu, karena terlalu banyak pangkalan militer AS di sana. Selat Taiwan, Ini mungkin menghantam Jepang terlebih dahulu, yang merupakan masalah yang sangat, sangat serius bagi Jepang.

Wang Juntao, seorang doktor ilmu politik dari Universitas Columbia, mengatakan kepada Forum Elite bahwa setelah Perang Dunia II, Roosevelt membawa Tiongkok, yang tidak cukup kuat pada waktu itu, ke dalam lima anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya untuk membuat Tiongkok menjaga Jepang. Tetapi PKT kemudian memerintah Tiongkok dan setelah meletusnya Perang Korea, Jepang menjadi landasan keamanan seluruh dunia demokrasi liberal di Asia karena kebutuhan untuk mencegah komunisme. Tanggung jawab yang semula ingin dipikul Tiongkok telah menjadi tanggung jawab Jepang, tetapi untuk melakukannya masih dibatasi oleh konstitusi Jepang pasca perang.

Bagi Wang Juntao, bahwa sebenarnya sejak 1955 Partai Demokrat Liberal Jepang akan mendorong revisi konstitusi, terutama setelah beberapa kebijakan AS goyah, yang membuat Jepang merasa perlu lebih memperhatikan keamanannya sendiri, terutama lingkungan sekitarnya. Dibutuhkan lebih banyak tanggung jawab untuk keamanan negara, sehingga amandemen konstitusi sekarang didukung oleh semakin banyak orang Jepang.

Ia menunjukkan bahwa dalam hal ambang batas revisi konstitusi, elit Jepang harus mengatakan bahwa mayoritas memiliki konsensus, yang dapat dilihat dalam pemilihan ini. Tapi, bagi orang Jepang, ada masalah besar sekarang, yaitu orang Jepang sudah lama hidup di lingkungan yang damai, bahkan mereka sangat tidak siap secara ideologis untuk hal-hal seperti perang. Misalnya,  Wang Juntao mengatakan bahwa ketika dia berada di Universitas Columbia, dia memiliki kontak dengan seorang perwira menengah dan senior dari Pasukan Bela Diri Jepang, Perwira itu mengatakan bahwa sulit bagi Pasukan Bela Diri Jepang untuk merekrut pasukan untuk saat ini, dan bahkan lebih sulit untuk merekrut anggota penuh. Namun,  Wang Juntao juga mengatakan bahwa perang Rusia-Ukraina telah memberikan pelajaran besar kepada Jepang. Selain itu, Korea Utara dan Tiongkok  telah mengambil sikap tidak bersahabat terhadap Jepang dan menggunakan ancaman kekerasan untuk menyelesaikan beberapa perselisihan sejarah. Rakyat Jepang juga mulai bangkit.

Teknologi  Jepang akan menjadi kekuatan militer

Pada 22 Juli, rapat kabinet Jepang menyetujui “Buku Putih Pertahanan” versi 2022, yang mengidentifikasi Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara sebagai ancaman keamanan utama. Isinya tak hanya merinci kerja sama antara Tiongkok dan Rusia dalam semua aspek, tetapi juga menambahkan bab baru untuk menganalisis Rusia Setelah invasi ke Ukraina. Buku putih tersebut menggambarkan situasi di Taiwan sebanyak 10 halaman, dua kali lebih banyak dari edisi tahun lalu, dan Taiwan disebutkan dalam kata pengantar buku putih. 

Menurut analisis buku putih, kekuatan militer Beijing terus berkembang, Tiongkok telah menempatkan sikap terhadap Taiwan bahwa mereka tidak akan ragu  menggunakan kekuatan untuk mencapai reunifikasi, dan ketegangan di kawasan ini meningkat dari hari ke hari.

Buku putih tersebut menekankan bahwa Jepang perlu meningkatkan kemampuan militernya untuk mengatasi masalah keamanan, sambil mencari dukungan rakyat untuk memperkuat militernya dan meningkatkan anggaran pertahanannya. 

Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang telah menyerukan  menaikkan anggaran pertahanan Jepang dari 1% saat ini dari PDB menjadi 2%, membawanya ke standar NATO dan mencapai 10 triliun yen (sekitar USD.72,6 miliar ) dalam lima tahun ke depan. 

Kantor berita The Associated Press, mengutip jajak pendapat media Jepang, melaporkan bahwa mayoritas publik Jepang mendukung peningkatan anggaran pertahanan dan kemampuan pencegahan, termasuk kemampuan serangan pre-emptive.

Shi Shan menunjukkan dalam “Forum Elite” bahwa Jepang kuat dalam teknologi dan akan menjadi kekuatan militer setelah revisi konstitusi. Menurut konstitusi Jepang saat ini, senjata yang dikembangkan oleh Jepang pada dasarnya adalah senjata pertahanan, seperti rudal. Jepang tidak memiliki rudal permukaan-ke-permukaan jarak menengah. Rudal darat-ke-permukaan dapat mencakup daratan Tiongkok. Ada juga pesawat yang dapat mengembangkan pesawat tempur jarak jauh setelah revisi konstitusi, dan dapat terbang ke Beijing untuk berperang. Ada juga masalah senjata nuklir, Jepang memiliki kemampuan teknis untuk mengembangkan senjata nuklir, dan setelah Jepang merevisi konstitusi. Jika Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklir, dan tidak dibatasi oleh negara lain, akankah Jepang mempertahankan hak untuk mendahului atau bahkan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri?

Bagi Shi Shan, bahwa setelah Perang Dunia II, beberapa perusahaan besar yang mendanai Jepang untuk menjadi kekuatan militer, seperti Mitsui, Mitsubishi, dan Sumitomo, tidak dihancurkan oleh MacArthur, dan pada dasarnya tetap. Sekarang kemampuan pembuatan kapal Jepang, kemampuan roket, dan teknologi tinggi sangat berkembang, sebagian besar panduan elektronik dan komponen elektronik pesawat seperti F-35 Amerika dibuat di Jepang. Dengan kata lain, jika kemampuan teknologi tinggi dan kemampuan teknologi senjata canggih militer AS digabungkan, dunia militer akan mengalami perubahan yang sangat besar. Shi Shan mengatakan bahwa jika Jepang mengubah konstitusi dan Jepang sepenuhnya terintegrasi dengan Amerika Serikat karena ancaman Tiongkok, maka untuk Tiongkok, setidaknya akan ingin menyelesaikan masalah Taiwan dengan kekerasan, atau angkatan laut Tiongkok akan melangkah keluar dari pulau pertama. Menghubungkan ke Samudra Pasifik, menjadi angkatan laut air biru dan akan ditunda setidaknya selama 20 tahun.

Dalam hal ini,  Wang Juntao mengatakan bahwa Amerika Serikat sekarang mengunci kediktatoran otokratis Partai Komunis Tiongkok sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian manusia. Setelah Jepang mencabut pembatasan konstitusi pasifik pasca-perang, Jepang akan bergabung dengan barisan Amerika Serikat dalam banyak bidang penelitian pertahanan nasional, Amerika Serikat dan Jepang dapat memimpin dengan menggabungkan kekuatan dan akan memperoleh keunggulan mutlak atas daratan Tiongkok. Di bawah keunggulan absolut ini, bahkan jika Tiongkok memiliki keunggulan dalam pembuatan kapal dan jumlah perangkat keras, tetapi jika ada satu atau dua generasi yang datang dalam hal teknologi dan senjata, maka akan seperti tim kuda Senggelinqin dari Dinasti Manchu. Terhadap artileri dan senapan koalisi Inggris-Perancis ini, maka itu akan menjadi rentan.

Program TV baru “Forum Elite” yang diluncurkan oleh NTD dan The Epoch Times adalah forum TV kelas atas yang berbasis di dunia Tiongkok. Program ini akan mempertemukan para elit dari semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, fokus pada topik hangat, menganalisis tren umum dunia, dan memberikan audiensi dengan urusan dan sejarah sosial terkini yang relevan. Pandangan mendalam tentang kebenaran.

Edisi “Forum Elite” ini berfokus pada arah kebijakan Jepang setelah pembunuhan Abe, menganalisis potensi militer Jepang dan hubungan geopolitik yang kompleks antara Jepang dan Amerika Serikat, Taiwan, dan daratan Tiongkok. (hui)

Apakah Ekonomi Negara-Negara yang Memutus Hubungan dengan Taiwan demi Beralih ke Tiongkok Lebih Membaik ?

Epoch Times

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah memperluas pengaruh ekonomi dan militernya ke Afrika, Eropa Tengah dan Timur, Amerika Latin dan Pasifik. Beberapa negara demi pertumbuhan ekonominya sampai memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan beralih ke Tiongkok. Analisis percaya bahwa pemerintah Tiongkok menggunakan kepentingan ekonomi sebagai sarana untuk memaksa negara-negara ini memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa pengalihan diplomatik ke Tiongkok tidak membantu pengembangan ekonomi negara-negara bersangkutan.

“Timur sedang bangkit, Barat sedang tenggelam” adalah penilaian situasi yang keliru

Pada saat “Forum Kepulauan Pasifik” diadakan di Suva minggu lalu, Tiongkok dan negara-negara kepulauan Pasifik juga mengadakan dialog politik terpisah dengan thema “Dialog Partai Politik Negara-negara Kepulauan Tiongkok – Pasifik”, tetapi negara-negara ini menolak perluasan pengaruh Partai Komunis Tiongkok. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Sogavare mengatakan secara terbuka bahwa negara itu tidak akan mengizinkan pemerintah Tiongkok membangun pangkalan militer.

Dalam sebuah wawancara dengan VOA, Miles Yu, mantan kepala penasihat kebijakan Tiongkok untuk Kantor Perencanaan Kebijakan dari Kementerian Luar Negeri di era pemerintahan Trump mengatakan, bahwa sesungguhnya banyak negara yang tidak mengetahui tujuan dari strategis pemerintah Tiongkok.

Miles Yu mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok memberikan manfaat ekonomi dengan sikapnya yang agresif, membuat orang tidak sadar apakah ada tujuan militer atau keamanan di balik tujuan ekonominya. Meskipun secara ekonomi maju, tapi Tiongkok adalah negara komunis yang sulit untuk menyelaraskan kedua aspek tersebut.

Miles Yu yang saat ini menjadi peneliti senior di Institut Hudson di Amerika Serikat, mengatakan bahwa PKT bangga akan kekuatan ekonomi dan militernya dan percaya bahwa “Timur sedang bangkit dan Barat sedang tenggelam”, dan bahwa pamor Amerika Serikat sedang menurun, yang juga telah menyebabkan kesalahan penilaian yang serius terhadap situasi internasional. Miles Yu percaya bahwa salah satu dari praktik ini adalah sangat tidak realistis, dan yang lainnya adalah tidak akan terwujud.

Apakah ekonomi negara-negara yang beralih dari Taiwan ke Tiongkok kini membaik ?

Pada bulan Mei tahun ini, European and American Institute of the Academia Sinica merilis sebuah laporan komparatif yang diberitakan oleh Suara Amerika. Laporan tersebut berisikan perbandingan sejauh mana ekonomi negara-negara di keempat wilayah yakni Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Tengah dan Timur, serta Oseania terpengaruh saat masih menjalin diplomatik dengan Taiwan dan ketika beralih ke Tiongkok.

Penyaji laporan, Chien-Huei Wu, seorang peneliti asosiasi di Taiwan Academia Sinica, dan Derek Sheridan, seorang anggota tim, masing-masing dalam Pertemuan Tahunan Asosiasi Amerika Utara untuk Studi Taiwan yang diadakan secara online pada 9 Juli, dan diskusi online di Wilson Center, AS pada bulan Mei tahun ini telah mempresentasikan hasil penelitian tersebut.

Chien-Huei Wu mengatakan bahwa cara paling efektif untuk membujuk negara-negara ini agar beralih ke pengakuan Beijing adalah dengan iming-iming ekonomi, terutama menggunakan 3 cara ini, paksaan ekonomi, bantuan diplomatik dan kegiatan perdagangan dan investasi.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa negara-negara yang telah beralih secara diplomatis dari Taipei ke Beijing, atau berpartisipasi dalam proyek Sabuk dan Jalan yang ditawarkan oleh Beijing, mereka jarang memperoleh pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang diharapkan oleh masyarakat setempat, dan bahwa “kepentingan jangka pendek terkadang diperhatikan. Namun, manfaat ini mungkin terkikis oleh utang yang tinggi atau ketidakseimbangan dalam transaksi perdagangan”.

Negara Afrika Malawi : Masih tetap miskin

Derek Sheridan mengambil negara Afrika, Malawi sebagai contoh : Sejak tahun 2008 Malawi memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan mengakui Beijing, tetapi ekonominya tidak juga meningkat sampai saat ini.

Meskipun investasi langsung pemerintah Tiongkok di Malawi yang berfokus pada manufaktur, menciptakan 13.796 kesempatan kerja dari tahun 2005 hingga 2012 sebelum dan setelah Malawi menjalin diplomatik dengan Beijing. Tetapi angka ini jauh di bawah 300.000 kesempatan kerja yang semula dijanjikan Beijing. Sementara Industri Malawi yang menyumbang 15% dari PDB, tidak juga beranjak dari angka itu meski sudah menjalin diplomatik dengan Tiongkok.

Dia mengatakan bahwa ketika Malawi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing, presiden Malawi saat itu mengatakan bahwa langkah itu akan membantu Malawi keluar dari kemiskinan, tetapi 10 tahun telah berlalu, penduduk setempat masih menganggap Malawi tergolong negara miskin.

Negara-negara Pasifik : Nauru kembali beralih ke mengakui Taiwan

Di antara hanya 14 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, 4 berada di kawasan Pasifik, yaitu Kepulauan Marshall, Nauru, Palau, dan Tuvalu.

Pejabat dari Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok (Taiwan) dan para duta besar Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu dan Nauru untuk Taiwan berfoto bersama pada upacara penyerahan pasokan medis ke negara-negara kepulauan Pasifik di Taiwan pada 15 April, 2020. (Situs web Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok)

Guo Pei-yi, anggota Kelompok Riset Kepulauan Pasifik di Academia Sinica, mengatakan Nauru memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 2002 dan beralih ke Beijing, tetapi kembali mengakui Taipei pada tahun 2005 setelah ekonomi gagal membaik.

Tonga memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada tahun 1998 dan beralih ke Beijing, namun dibandingkan dengan Tuvalu yang masih merupakan negara diplomatik dengan Taiwan, kinerja ekonomi Tonga tidak sebaik Tuvalu. Selain gara-gara peralihan diplomatik, perekonomian Tonga juga terkena dampak bencana alam dari beberapa angin topan yang melanda, serta kerusuhan yang terjadi di ibu kota pada tahun 2006.

Guo Pei-yi mengatakan bahwa meskipun ekonomi Tonga secara bertahap dapat mengejar Tuvalu sekarang, tetapi memiliki utang yang berjumlah besar, sementara keuangan nasional Tuvalu relatif sehat.

Samoa, sekutu lama Beijing, melihat ekonominya tumbuh secara signifikan setelah tahun 2000, mungkin karena bantuan dana dari pemerintah Tiongkok, tetapi setelah mencapai puncaknya pada tahun 2006, ekonomi Samoa mulai melambat dan stagnan dalam 10 tahun kemudian.

Perdana menteri baru Samoa tahun lalu membatalkan proyek pembangunan pelabuhan yang didanai Beijing karena utang Samoa ke Tiongkok sudah terlalu tinggi untuk mendukung proyek tersebut, kata laporan itu.

Amerika Latin dan Karibia : Peralihan diplomatik tidak mendukung pertumbuhan ekonomi lokal

Peneliti juga menyimpulkan situasi yang dialami negara-negara di Amerika Latin dan Karibia, menyebutkan bahwa bukti tidak mendukung hipotesis bahwa pengalihan diplomatik akan membantu ekonomi lokal.

Kosta Rika, Dominika dan Grenada, setelah mengakui Beijing, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat daripada negara-negara yang mempertahankan hubungan diplomatik dengan Taiwan, menurut analisis laporan tersebut. Defisit perdagangan Kosta Rika dengan Tiongkok telah meningkat, dan ekonomi mereka semakin terpengaruh oleh pembatalan Tiongkok atau penangguhan proyek yang telah disepakati sebelumnya.

Derek Sheridan mengatakan, para peneliti melakukan analisis perbandingan dari 2 masalah yang dihadapi 7 negara di Amerika Latin yang kehilangan hubungan diplomatik dengan Taiwan sebelum dan sesudah pemerintahan Partai Progresif Demokrat (pemerintah Chen Shui-bian kehilangan 3, pemerintah Tsai Ing-wen kehilangan 4), dengan 8 sekutu diplomatik Taiwan yang tersisa.

Yang pertama adalah negara-negara yang diplomasinya telah beralih ke Beijing, hasil analisis menunjukkan bahwa “tidak terbukti pengalihan diplomatik telah membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara itu”.

Menurut wawancara dengan diplomat lokal oleh Su Yan-bin, seorang profesor di Universitas Nasional Chengchi Taiwan yang bertanggung jawab atas penelitian terhadap kawasan itu, mengatakan, negara-negara Amerika Latin dan Karibia yang sebelumnya percaya bahwa menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing dapat membantu memperbaiki perekonomian negara-negara di kawasan itu, tetapi melalui perbandingan, ditemukan bahwa kinerja ekonomi negara yang mengakui Beijing belum tentu lebih baik daripada negara yang menjaga hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Kedua, laporan tersebut tidak menemukan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa negara yang berhubungan diplomatik dengan Taiwan beralih ke Beijing karena tertarik pada proyek Sabuk dan Jalan. Oleh karena itu, pandangan arus utama yang beranggapan bahwa negara-negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok setelah pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan telah mengalami  peningkatan pertumbuhan ekonomi, atau proyek Sabuk dan Jalan yang menarik minat sekutu tradisional Taiwan untuk mengakui Tiongkok itu adalah tidak benar.

Eropa Tengah dan Timur : Kinerja ekonomi negara 16+1 tidak lebih baik

Di kawasan Eropa Tengah dan Timur, tim peneliti menganalisis kinerja ekonomi negara-negara peserta setelah peluncuran “Inisiatif 16+1 Tiongkok – Eropa Tengah dan Timur”, yang dibandingkan dengan Turki, yang tidak berpartisipasi dalam mekanisme ini, menemukan bahwa kinerja ekonomi Kroasia, Republik Ceko, Hongaria, Montenegro dan Slovenia tidak tumbuh lebih baik.

Hal ini telah menyebabkan beberapa negara di Eropa Tengah dan Timur mengeluh bahwa Inisiatif 16+1 tersebut ternyata gagal memenuhi janji awalnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (sin)

Apakah Rusia Masih Negara Great Power atau Bahkan Superpower?

oleh Richard A. Bitzinger

Apakah Rusia masih bisa disebut sebagai Great Power atau “kekuatan besar”,  bahkan superpower atau negara adidaya? pepatah lama memperingatkan kita agar tidak memukul drum, tetapi sulit  mengatakan bahwa Vladimir Putin dapat mewakili apa pun kecuali sebagai negara wilayah menengah, meskipun  sebagai negara terbesar di dunia  dengan senjata nuklir.

Pertama, pertimbangkan betapa tidak relevan dan tak pentingnya Rusia sebelum perang Rusia-Ukraina.  Sebagian besar dalam hubungan internasional, Rusia hampir tidak penting.  Rusia tak terlihat di Timur Tengah (terutama Suriah), juga tidak di Asia atau seluruh dunia. Rusia telah kehilangan pengaruh di India, Venezuela, Afrika dan bahkan Korea Utara.

Rusia bukanlah negara maju. Data ekonomi terluas memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB)  2020 negara itu sekitar $4,4 triliun, membuntuti Kanada, Korea Selatan dan tepat di depan Brasil dan Meksiko. Industri terbesarnya adalah industri ekstraktif, terutama minyak, gas dan pertambangan. 

Selain komoditas dan industri persenjataan, ekspor Rusia sangat sedikit. Seperti yang pernah dikatakan seseorang, tidak ada yang mengantri untuk membeli mobil buatan Rusia.

Juga, tinggal di luar Moskow atau St Petersburg seperti hidup di dunia ketiga. Sebagian besar kekayaan negara terkonsentrasi dan berada sekitar dua kota ini. Bahkan di tempat-tempat ini, upah rendah, kehidupan bisa sulit, dan korupsi merajalela.

Perang Rusia-Ukraina telah menunjukkan bahwa tentara Putin adalah bayangan dari bekas Uni Soviet-nya. Data dari database pengeluaran militer Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Rusia lebih kecil dari India dan hanya sedikit lebih besar dari Inggris atau Prancis. 

AS menghabiskan lebih dari sepuluh kali lipat untuk militer dan sekitar tiga kali lebih banyak di NATO dan Eropa digabungkan, dan itu sebelum negara-negara seperti Jerman mengumumkan niat mereka secara signifikan meningkatkan pembelian pertahanan gara-gara perang Rusia-Ukraina.

Terlebih lagi, militer Rusia hampir tidak menerima dana. Sebagian besar anggaran pertahanan hanya dijarah oleh pejabat korup, membuat angkatan bersenjata kurang terlatih, dipimpin dengan buruk, dan tidak diperlengkapi dengan baik. Pasukan darat sebagian besar terdiri dari wajib militer jangka pendek yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam pelatihan (bukan di lapangan) dan yang juga mengalami pelecehan fisik yang mengerikan.

Selain itu, sebagian besar sistem militer Rusia berasal dari era Soviet. Angkatan Udara masih menggunakan pesawat tempur MiG dan Sukhoi yang awalnya dikembangkan pada tahun 1970-an. Selama lebih dari dua dekade, Angkatan Laut Rusia tidak pernah menggunakan kapal yang lebih besar dari fregat.

Rusia memiliki beberapa peralatan modern, seperti rudal anti-pesawat S-400, tetapi senjata lain, seperti tank T-14 Armata dan Su-57, pesawat tempur generasi kelima yang sangat diharapkan Rusia, tampaknya terlalu mahal bagi Rusia.

Terlepas dari fakta-fakta ini, Barat telah melebih-lebihkan kemampuan militer Rusia selama dekade terakhir.

Sebuah laporan yang diterbitkan pada akhir 2020 oleh International Institute for Strategic Studies (IISS) yang bergengsi menyatakan bahwa “Para pemimpin politik Rusia sekarang memiliki angkatan bersenjata konvensional yang diperlengkapi dengan baik berdasarkan para profesional daripada wajib militer. Militer Rusia “diperlengkapi dengan lebih baik … untuk membentuk kekuatan yang lebih siap dari sebelumnya.” 

Dengan demikian, “modernisasi militer Rusia memberi Moskow alat militer yang andal untuk mengejar tujuan kebijakan nasional.”

Ups, sangat memalukan. Agresi terhadap Ukraina telah membuka banyak lubang dalam argumen ini. Para rekrutan Rusia yang pergi ke perang Ukraina hanya memiliki beberapa bulan pelatihan, dan banyak yang tidak menyadari bahwa mereka dikirim ke medan perang. Moral yang rendah bisa dimengerti.

Perang juga mengungkapkan betapa buruknya logistik militer Rusia, karena sejumlah kecil pasukan yang diinvestasikan dalam pertempuran awal dengan cepat kehabisan makanan dan bahan bakar. Korupsi memperburuk keadaan lagi. Misalnya, ada bukti bahwa perwira Rusia membeli ban murah buatan Tiongkok untuk kendaraan militer, yang dengan cepat rusak.

Pada akhirnya, perang menunjukkan betapa buruknya Angkatan Udara Rusia (VVS). Meskipun menjadi salah satu angkatan udara terbesar di dunia,  tidak mampu memperoleh superioritas udara atas Ukraina atau memberikan dukungan udara yang substansial kepada pasukan darat Rusia. Jet tempur Rusia tertinggal dalam senjata berpemandu presisi. Secara keseluruhan, beberapa orang berpendapat bahwa Angkatan Udara Rusia tidak memiliki keterampilan, pelatihan, dan pengalaman untuk bertarung.

Tentu saja, Rusia masih memiliki dua hal yang tersedia. Pertama, ini adalah kekuatan besar: Putin memiliki banyak tenaga kerja yang berpotensi dia gunakan (pada kenyataannya, dia telah melepas batasan 40 tahun saat wajib militer), dan dia juga dapat menarik senjata yang disimpan (seperti tank dan kendaraan lapis baja) dari gudang lama. Tetapi rekrutan yang lebih tua bisa menjadi umpan meriam di medan perang, dan perlengkapan yang lebih tua bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk mencapai lapangan.

Yang lainnya adalah senjata nuklir. Rusia saat ini lebih merupakan kekuatan nuklir daripada kekuatan militer konvensional. Selama sekitar 20 tahun terakhir, sebagian besar litbang militer Rusia dan akuisisi baru telah dikhususkan untuk mengembangkan senjata nuklir baru, terutama rudal balistik antarbenua dan kapal selam pembawa rudal balistik.

Namun, senjata nuklir terutama berfungsi sebagai pencegah. Mereka tidak mungkin digunakan dalam perang darat konvensional.

Namun, secara umum, terlepas dari kesombongan Putin baru-baru ini bahwa perang baru saja dimulai, ia hanya memiliki beberapa anak panah yang tersisa di tabungnya. Dia mungkin bertahan di Ukraina timur (misalnya wilayah Donbass), tetapi dengan biaya yang besar, dia mungkin merasa lebih sulit  bergerak maju. Kebuntuan hanya memperburuk kelemahannya.

Mantan Presiden Barack Obama pernah mengatakan bahwa Rusia pada dasarnya adalah kekuatan regional yang hanya dapat mengancam tetangganya di sepanjang perbatasannya. Tentu saja, argumen seperti itu terbukti tidak menjadi penghiburan besar bagi Ukraina, tetapi tentu saja akan mengecewakan negara-negara seperti Estonia atau Finlandia (segera menjadi anggota NATO). Konon, agresi Rusia terhadap Ukraina terbukti menjadi kesalahan strategis besar yang menyatukan Barat dan memicu upaya persenjataan kembali NATO secara besar-besaran.

Secara keseluruhan, pengaruh strategis Rusia akan terus menurun karena kekuatan ekonomi dan militer serta jejak globalnya terus menyusut.

Tentang Penulis:

Richard A. Bitzinger adalah analis keamanan internasional independen. Dia adalah Anggota Senior Program Transformasi Militer di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura dan bertugas di pemerintah AS dan berbagai think tank. Penelitiannya berfokus pada isu-isu keamanan dan pertahanan di kawasan Asia-Pasifik, termasuk kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan militer, dan modernisasi militer serta proliferasi senjata di kawasan tersebut.