DR Xie Tian
Langkah mantan Presiden AS Donald Trump untuk kembali lagi ke Gedung Putih semakin besar, aspirasi warga AS untuk kembali ke tradisi dan paham konservatif juga semakin jelas.
Dalam beberapa bulan ke depan, pemilu primer Partai Republik pada sebagian besar negara bagian akan berakhir, setelah Trump menjadi capres resmi dari Partai Republik, pada saat berhadapan dengan capres dari Partai Demokrat, kebijakan dalam maupun luar negeri Trump, mulai dari ekonomi, sosial, militer, akan dikeluarkan satu demi satu.
Tapi, sebelum Trump mempublikasikan program politiknya secara resmi, sebagian kebijakan luar negeri dan pandangannya terhadap NATO telah menimbulkan gejolak. Mengklarifikasi maksud tujuan dari kebijakan NATO Trump, kontroversi di seputar kebijakannya, memastikan motif Trump, dan memahami tujuan akhir kebijakan Trump, seharusnya mutlak untuk dilakukan.
Pada 12 Februari lalu Trump mengkritik keras NATO, mengatakan pada masa pemerintahannya di Gedung Putih, ia pernah membuat NATO menjadi sekuat sekarang ini, dengan memaksa anggota NATO membayar lebih banyak untuk mencapai sasaran anggaran belanja pertahanan negara NATO. Ia mendesak anggota NATO memiliki “kedudukan yang setara, dulunya seperti itu, sekarang pun tetap seperti itu”.
Dalam situsnya “Truth Social” Trump mengunggah artikel, “Waktu itu, saya memberitahukan 20 negara yang masih menunggak pembayaran iuran keanggotaannya untuk harus membayar, bila tidak maka mereka tak akan memperoleh perlindungan militer dari AS, setelah itu uang pun terus mengalir masuk.”
Yang sangat disayangkan adalah, pemandangan indah yang tampak setelah bertahun-tahun AS menanggung biaya itu, tidak bertahan lama. Di masa pemerintahan Biden, tidak ada orang memaksa negara Eropa untuk membayar, dana di dalam kas NATO pun kembali menyusut drastis.
Selama Trump menjabat, beberapa kali ia mengancam akan mundur dari NATO dan beberapa kali menekan negara anggota NATO, dan menuntut mereka agar menganggarkan 2% dari PDB negaranya untuk anggaran pertahanan negara berdasarkan kesepakatan NATO.
Tetapi dari 31 negara NATO sebanyak 20 anggotanya belum merealisasikan target ini, hal ini yang selama ini menjadi akar ketegangan antara AS dengan NATO, padahal selama ini angkatan bersenjata AS adalah kekuatan utama NATO. Berdasarkan penuturan NATO, hanya 11 negara anggota yang mencapai sasaran anggaran belanja itu.
Sekjend NATO Jens Stoltenberg baru-baru ini menyatakan, dari 31 negara anggota setidaknya setengahnya diperkirakan akan mencapai angka ini pada tahun 2024, sedangkan pada 2022 lalu hanya 7 negara yang mencapai angka tersebut.
Dilihat dari angka terakhir ini (2023), anggaran militer AS sebesar 3,49% dari PDB, jauh melampaui rata-rata anggota NATO lain yang berpendapatan tinggi. Di antara negara yang paling kaya dan makmur, angka yang paling mendekati AS adalah Inggris yakni 2,07%, telah melampaui level 2% persyaratan NATO.
Negara lain yang memenuhi standar mayoritas malah negara Eropa Timur yang tingkat kemakmurannya agak rendah, seperti Polandia (3,9%), Yunani (3,01%), Rumania (2,44%), dan Hungaria (2,43%). Jerman yang makmur hanya 1,57% dan Italia hanya 1,46%. Walaupun belum kembali ke Gedung Putih, tapi Trump telah secara langsung memperingatkan, jelas telah berefek.
Sekjend NATO Jens Stoltenberg pada 14 Februari lalu menyatakan, diperkirakan sebanyak 18 negara NATO akan merealisasikan anggaran belanja militernya sampai 2% dari PDB negaranya, hal ini pun mendapat sambutan positif dari Kemenlu AS.
Di kota-kota dan lingkungan komunitas di AS, distrik kepolisian yang memiliki anggota polisi dan penjaga keamanan dengan anggaran yang memadai dan jumlah personel yang cukup dengan perlengkapan yang baik dan terawat, selalu lebih aman dan membuat warganya lebih tenang, dibandingkan distrik yang terbatas dalam hal anggaran, personalia, dan perlengkapan, Perlindungan keamanan membutuhkan biaya, hasilnya akan berbanding lurus dengan investasi. Memerintah negara besar ibarat memasak kuliner, prinsip yang sama juga berlaku bagi lingkungan komunitas, bagi kota, juga bagi negara.
Dalam pidato kampanyenya Trump memberitahukan massanya bahwa seorang pemimpin negara anggota NATO pernah menyatakan kepadanya, jika belum memenuhi kewajiban finansialnya terhadap NATO, maka saat negara tersebut diserang oleh Rusia apakah tetap akan mendapatkan perlindungan NATO? Menjawab pertanyaan ini, Trump mengatakan tidak hanya tidak akan melindungi negara tersebut, bahkan akan mendorong Rusia “berbuat sekehendak hati”.
Mulai dari Sekjend NATO sampai juru bicara Gedung Putih, dari Presiden Dewan Eropa sampai Menhan Polandia, dengan cara berbeda semuanya mengkritik pernyataan Trump tersebut. Judul di surat kabar New York Times lebih heboh lagi, “Lebih berpihak pada musuh daripada sahabat, Trump mengancam menggulingkan ketertiban dunia.” Trump sama sekali tidak sungkan, juga tidak mengalah, pada platform media sosialnya secara gamblang ia menjelaskan, “Di bawah kondisi tiada harapan memperoleh imbalan, atau tidak ada syarat tambahan”, AS tidak akan membantu negara manapun dengan uang!
Pandangan Trump terhadap NATO selama bertahun-tahun ini telah membuat masyarakat dunia memahaminya. Trump berpendapat, banyak negara sekutu AS yang “kurang setia kawan”, tidak menghargai persahabatan dan tidak tulus menjalankan perjanjian aliansi, kebijakan sejumlah negara terhadap NATO bahkan dicemooh Trump, banyak di antara negara sekutu yang dianggap “kurang setia kawan” oleh Trump, juga berada dalam aliansi militer NATO.
Para negara sekutu yang “kurang setia kawan” itu telah memanfaatkan pengorbanan AS, kekuatan AS, dan perlindungan AS, tapi tidak mau memberikan balasan apapun, sebaliknya dalam masalah besar, mereka justru diam-diam berkonspirasi atau berpihak pada PKT untuk menentang AS.
NATO memang bukan aliansi yang dibangun berdasarkan iuran negara anggotanya, ini adalah pakta militer terbesar dalam sejarah, yang didirikan untuk menghadapi ancaman rezim komunisme Uni Soviet; pondasinya adalah pertahanan bersama, dimana apabila suatu negara diserang berarti telah menyerang semua negara anggota, inilah prinsip pada artikel ke-5 perjanjian NATO.
Namun di mata penulis, niat awal didirikannya NATO adalah untuk melawan Pakta Warsawa, melawan ekspansi komunisme di seluruh dunia dan ancamannya terhadap masyarakat Barat. Tetapi Pakta Warsawa telah bubar, rezim sosialisme Eropa Timur dan bekas Uni Soviet juga telah runtuh, setelah pusat komunisme global beralih ke PKT yang berada di Timur, NATO tidak segera melakukan penyesuaian strategi, melainkan masih terus mengarahkan ujung tombaknya terhadap Rusia yang sudah bukan negara komunis lagi, dan seakan tak melihat ancaman yang lebih besar dan lebih menyeluruh dari rezim komunisme PKT, bahkan masih berdansa bersama PKT di bawah godaaan keuntungan ekonomi di Tiongkok. Setelah memahami hal ini, maka akan bisa menyelami ketidakpuasan Trump terhadap NATO, sebenarnya ini memiliki latar belakang sejarah internasional yang lebih mendalam.
Opini sayap kiri secara keliru telah memotivasi, keamanan Eropa “ditentukan oleh keberhasilan Ukraina”, atau setidaknya ditentukan oleh “kemampuan Eropa dalam mencegah dan mengikis kekuatan serangan Rusia yang berkesinambungan”.
Orang-orang yang mulai berpikiran jernih, dan tidak lagi tertipu oleh berita palsu yang sengaja dibuat oleh para media massa arus utama, telah semakin menyadari satu hal bahwa dua negara (AS dan Rusia) yang memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia tidak mungkin akan mengalami konflik, karena begitu terjadi konflik, akan meningkat dengan cepat, akan berubah menjadi perang nuklir global, dan akan membuat seluruh manusia menjadi musnah. Selama beberapa dekade, perjanjian “Kepastian Saling Menghancurkan” (MAD) antara AS dengan Uni Soviet di masa Perang Dingin, hingga kini masih tetap begitu nyata.
Bahkan media massa arus utama sayap kiri pun mengakui, Moskow tidak akan, juga tidak mungkin akan berinisiatif melakukan invasi menyeluruh terhadap pakta militer terbesar dalam sejarah yakni NATO, Rusia juga tidak akan tiba-tiba membombardir Inggris atau Prancis.
Banyak akademisi Barat yang berakal sehat, seperti akademisi Inggris Mark Galeotti yang mendukung Ukraina juga mengakui, Rusia tidak berniat menginvasi Polandia atau tiga negara Laut Baltik atau negara Uni Eropa lainnya.
Putin mungkin tengah menjajaki, memprovokasi, dan menguji garis merah lawannya, serta menguji persiapan perang negara-negara di garis depan NATO, tapi tujuan strategi utamanya adalah bertahan.
Tujuan NATO adalah mencegah Rusia berekspansi ke barat, dan tujuan Rusia adalah mencegah NATO berekspansi ke timur. Di dalam keseimbangan militer dan konfrontasi strategis seperti ini, yang tercipta justru adalah kerangka global yang paling aman.
Tetapi ibarat rubah menangkap kelinci, harimau sudah mengincar rubah dari belakang, Rusia bukan rezim komunisme, paling-paling hanya suatu pemerintah otoriter yang memiliki taring berupa senjata nuklir, dan rasa nasionalisme yang berlebihan, NATO dan AS yang telah salah membidik sasaran, jika masih terus berseteru dengan Rusia, maka mereka akan melewatkan ancaman terbesar dan terakhir bagi masyarakat manusia, yakni rezim komunis Tiongkok.
Saat ini, konflik Rusia-Ukraina yang diprovokasi oleh Deep State dan kubu pan-internasionalisme telah mulai menginjak tahun ketiga, Putin telah berhasil menyelaraskan fokus ekonomi dan sosial dalam kondisi perang, dan Rusia telah memasuki pola ekonomi perang seperti periode PD-II dulu, bisa mendukung operasi militernya dalam jangka panjang dengan sumber dayanya yang besar, kemampuan risetnya, potensi militernya, serta kedalaman strategisnya. Kemajuan Rusia berikutnya di Zaporizhia, mungkin akan membuat Rusia memasuki Kherson, lalu Kharkiv, Nikolaev, dan Odesa di pesisir Laut Hitam, sehingga akan menyisakan Ukraina benar-benar menjadi negara yang terkurung daratan.
Ketidakpuasan AS dengan anggaran militer sekutu NATO di Eropa yang lebih rendah dari level 2% dari PDB, bukan masalah yang baru muncul beberapa tahun terakhir ini saja, beberapa presiden AS terdahulu juga sedikit banyak telah menyinggungnya, hanya saja pernyataan Trump-lah yang lebih lugas dan terang-terangan.
AS tidak bersedia menanggung berlebihan beban pertahanan negara sekutu Eropa, hal ini sangat dipahami oleh pihak Eropa, sehingga muncullah ungkapan NATO telah “mati otak” dari Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 2019 lalu. Faktanya untuk AS mundur dari NATO, juga harus ada persetujuan DPR.
Pada Desember 2023 lalu, DPR AS telah meloloskan undang-undang, untuk mencegah Presiden AS memutuskan keluar dari NATO. Presiden harus memperoleh persetujuan dari dua pertiga anggota kongres, atau kedua kamar kongres mengesahkan undang-undang, barulah AS bisa meninggalkan aliansi militer ini.
Garis besar program kebijakan pemerintahan baru Trump telah terlihat. Seiring dengan semakin dekatnya Trump dengan pencalonan dirinya pada Partai Republik, menurut penuturan nara sumber, Trump telah membentuk tim kerjanya, menetapkan kebijakan baru setelah terpilih menjadi presiden. Berita di Associated Press menyebutkan, kebijakan baru Trump terutama meliputi:
1. Menghancurkan Deep State secara tuntas, puluhan ribu staf federal akan diberhentikan, khususnya birokrasi korup di dalam sistem peradilan AS yang dipersenjatai, serta para pelaku korup di dalam lembaga keamanan nasional dan badan intelijen AS. Trump akan menuntut para staf federal harus lulus ujian pegawai negeri, serta memberantas para pejabat yang membocorkan rahasia;
2. Merombak kebijakan imigran, melakukan aksi pengusiran imigran gelap berskala terbesar sepanjang sejarah AS, memberlakukan kembali larangan perjalanan terhadap negara yang terlibat terorisme;
3. Menginisiasi kembali perang dagang terhadap RRT, memberlakukan tarif masuk 10% terhadap mayoritas produk impor dari negara asing, dan memberlakukan tarif masuk hingga 60% bahkan lebih tinggi lagi terhadap produk impor dari Tiongkok. Cara ini akan secara bertahap mengeliminasi produk impor dari RRT, termasuk produk elektronika, besi baja, dan obat-obatan;
4. Trump akan berusaha menghentikan perang Rusia-Ukraina, dan mengakhiri aliran kekayaan AS ke Ukraina; 5. Trump akan meninjau kembali visi dan misi NATO, menilai kebutuhan eksistensinya dan apabila akan dilanjutkan, akan ditetapkan kembali sasaran yang benar.
Tujuan Trump yang lain juga termasuk menjadikan AS sebagai negara dengan biaya sumber energi dan listrik termurah di dunia, akan memperbanyak eksplorasi minyak bumi di lahan publik, dan akan memberikan pengurangan pajak bagi produsen penghasil gas alam dan batu bara; menggulingkan subsidi pemerintahan Biden untuk mobil listrik, mengundurkan diri dari “Persetujuan Paris”, dan berhenti memberi subsidi tenaga angin; mendorong pengiriman pasukan Garda Nasional ke kota-kota besar di AS yang kerap terjadi tindak kekerasan; serta membuat pemerintah federal mengambil alih kawasan Washington, untuk membersihkan tuntas “perangkap kematian yang kotor dan kriminalitas yang merajalela itu”.
Bisa dilihat bagaimana kebijakan NATO Trump itu memicu “kontroversi”, yang pada dasarnya adalah pembicaraan konyol, yang hanya dijadikan sebagai alasan baru bagi kaum sayap kiri radikal untuk menyerang Trump dan menyerang kaum konservatif.
Motif kebijakan Trump terhadap NATO, adalah bagian dari konsep pengabdian pemerintahannya untuk membuat AS menjadi kuat lagi, adalah sikap AS untuk melindungi kedaulatan AS, membuat pemerintahan AS kembali bersih, dan perekonomian AS kembali makmur, agar musuh-musuh AS tidak mengambil keuntungan ekonomi dari AS, membuat bangkrut permasalahan iklim pemerintah dunia yang absurd, supaya dunia kita ini lebih damai, hanya itu saja.
Sedangkan tujuan akhir Trump adalah, sekarang sepertinya terlihat semakin jelas, yakni membuat AS menjadi kuat, membuat Eropa meningkatkan kekuatannya sendiri, dan menyapu bersih pengaruh kaum sayap kiri yang ugal-ugalan, serta membuat PKT musnah. (sud/whs)
