EpochTimesId – Ketika hampir seluruh wilayah Tiongkok sedang ramai mempelajari spirit Xi Jinping dan laporan hasil Kongres Nasional Partai komunis Tiongkok (PKT) ke-19, sebuah media di Guizhou justru memperlihatkan gelagat yang berbeda dengan yang lain.
Selama beberapa hari berturut-turut di halaman depan media ini terus bermunculan artikel-artikel yang berisikan sanjungan kepada Xi Jinping. Namun, entah dengan sengaja atau tidak selalu menggunakan sebutan ‘Pemimpin Besar’.
Baru-baru ini, pejabat Guizhou mengeluarkan sebuah surat edaran yang berisikan larangan untuk menggunakan sebutan ‘Pemimpin Besar’ dan mendesak semua pihak untuk tidak memajang potret resmi Xi Jinping selaku kepala negara.
Media corong PKT prefektur Qianxinan di provinsi Guizhou yakni ‘Harian Qianxinan’ adalah media yang dimaksud. Sebutan Pemimpin Besar, Sekretaris Jenderal Xi Jinping …. terus menghiasi halaman depan dari media ini selama beberapa hari sejak 10 November.
Sebagaimana biasanya, Potret Xi Jinping selaku kepala negara yang diresmikan memang banyak dipajang di atas dinding sejumlah lokasi kantor partai, instansi pemerintah, sekolah dan rumah-rumah warga Qianxinan.
Tindakan ini telah menarik perhatian dan diskusi masyarakat. Karena dalam sejarah Partai Komunis Tiongkok, gelar Pemimpin Besar hanya pernah digunakan oleh mantan Ketua PKT, Mao Zedong.
Namun, dalam artikel panjang berjudul ‘Profil Tokoh’ yang dipublikasikan media resmi pada 16 November 2017, Istilah ‘juru mudi’, ‘arsitek utama’ dan sebagainya juga digunakan untuk menggambarkan kemampuan Xi Jinping. Pada 17 Nopember 2017, pejabat Qianxinan mengeluarkan surat edaran yang meminta semua pihak tidak memajang lagi potret Xi Jinping selaku kepala negara yang diresmikan dan melarang media menggunakan sebutan Pemimpin Besar.
Media Hongkong ‘Mingpao’ mengutip ucapan sumber pada 19 Nopember 2017 memberitakan bahwa surat edaran itu dikeluarkan melalui rapat kerja anggota Dinas Propaganda Qianxinan beberapa waktu lalu. Mereka memutuskan untuk tidak menggunakan sebutan ‘Pemimpin Besar, Sekretaris Jenderal Xi Jinping’ di berbagai dokumen. Termasuk media pemerintah, swasta dan slogan-slogan yang sudah menggunakan sebutan tersebut wajib segera diganti.
Potret Xi Jinping selaku kepala negara yang diresmikan juga tidak diperkenankan lagi untuk dipajang di muka umum atau muncul di halamanan-halaman situs internet.
Laporan mengutip ucapan pengamat politik Beijing, Zhang Lifan mengatakan, tindakan itu merupakan tindakan inisiatif berlebihan yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah Qianxinan sebagai upaya untuk menunjukkan prestasi kerja mereka. Namun dianggap telah melangkah terlalu jauh, karena ini akan memanggil kembali ingatan pada era pengkultusan pribadi Mao Zedong.
Pejabat tersebut mungkin saja memiliki inisiatif untuk menyeragamkan sebutan sehingga perlu diatur lewat Surat Edaran. Saat ini, media resmi Qianxinan telah selesai melakukan penyesuaian sebagaimana yang diatur dalam surat edaran tersebut. (Sinatra/waa)
