Home Blog Page 1324

Klinik Berusaha Dibuka di Batam, Ini Fungsinya

0

Epochtimes.id- Pemerintah membuka Klinik Berusaha di Batam dengan fasilitas pelayanan berupa penyelesaian dan pengawalan kasus berusaha pada bidang Lahan, Lingkungan, Lalu Lintas Barang, Keimigrasian, serta Ketenagakerjaan. Dengan dibukanya Klinik ini, diharapkan dapat memacu peningkatan dan perluasan aktivitas industri, ekspor, konsumsi dan belanja masyarakat, serta pariwisata khususnya di Kota Batam dan Kepulauan Riau.

Kemudahan perizinan berusaha menjadi salah satu faktor penting untuk memikat investasi, di samping ekosistem lain seperti ketersediaan lahan, insentif, sumber daya, market size, kenyamanan operasional berusaha, dan lain-lain.

“Selain mendorong investasi, Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan ekspor sekaligus mengendalikan impor. Ini semua untuk menekan defisit transaksi berjalan kita,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono selaku Ketua Dewan Pengawas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam acara Peluncuran Klinik Berusaha Batam, Jumat (1/2/2019), di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam dalam keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Susiwijono yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ini menyatakan, khusus untuk Batam, seluruh pemangku kepentingan terus duduk bersama merancang masa depan Batam yang ideal, tanpa meminggirkan urusan di depan mata yang harus diselesaikan, seperti mendorong kegiatan investasi dan berusaha.

“Kita tidak boleh kehilangan momentum. Perbedaan pendapat memang dinamika, ketidakpastian juga masih ada, tapi yakinlah bahwa kita sedang berproses. Semua harus saling percaya bahwa ini untuk Batam yang lebih baik. Peluncuran ini adalah langkah awal yang nyata untuk menyatukan otoritas Batam,” tegas Susiwijono.

Peluncuran Klinik Kemudahan Berusaha di MPP Batam ini merupakan bagian dari tugas pengawalan dan pengembangan investasi di Batam, sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Klinik Berusaha ini terhubung dengan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat Pusat dan Daerah, serta terhubung pula ke Kelompok Kerja Paket Kebijakan Ekonomi melalui Protokol Komunikasi.

Selain itu, investor dan pelaku usaha di MPP Batam juga dapat memilih layanan sesuai kebutuhannya, untuk mengakses layanan Online Single Submission (OSS) baik melalui Layanan Mandiri, Layanan Berbantuan, maupun Layanan Prioritas.

Konten, eligibility penerima layanan, dan proses bisnis Perizinan Berusaha diusahakan untuk semakin sederhana, jelas, tegas, dan berbiaya rendah. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan tanpa merugikan investor dan pelaku usaha.

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Edy Putra Irawady menyatakan, bagi pemerintah maupun BP Batam, permasalahan yang masuk ke Klinik Kemudahan Berusaha juga dapat menjadi input bagi kebijakan pengelolaan Batam yang lebih baik.

Dalam rangka harmonisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Batam, saat ini sedang dilakukan pemetaan proses bisnis perizinan dan non perizinan, sejumlah 62 izin usaha yang menjadi kewenangan BP Batam dan sejumlah 155 izin usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

“Dari pemetaan tersebut, diharapkan timbul rekomendasi untuk perizinan berusaha yang semakin baik, cepat, dan transparan di Batam,” kata Edy.

Dengan demikian, lanjutnya, setiap kegiatan usaha baik yang masih dalam tahap memulai maupun yang sudah dalam tahap operasional seperti pemasukan barang modal dan bahan baku, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan efisien.

Sebagai informasi, Batam merupakan salah satu etalase utama investasi Indonesia. Hal ini didukung lokasi strategis di Selat Malaka yang dilewati lebih dari 60.000 kapal setiap tahun, berjarak hanya 20 km dari Singapura sebagai salah satu pusat perekonomian dunia, serta perputaran ekonomi mencapai USD 84 miliar – USD 120 miliar per tahun.

Pemerintah sejak tahun 1971 menyadari potensi geostrategis ini dengan menjadikan Batam sebagai daerah khusus, mulai dari Kawasan Industri, Kawasan Berikat, hingga Kawasan Perdagangan Bebas.

Batam diharapkan menjadi pusat ekonomi regional dan pusat industri kawasan yang dapat mendorong kinerja ekspor dan perekonomian nasional. (asr)

Buku Teks yang Hilang Menyoroti Kebebasan Akademik di Tiongkok

0

BEIJING — Buku teks hukum konstitusional yang ditulis oleh salah satu cendekiawan hukum reformasi Tiongkok terkenal telah ditarik dari toko-toko buku, tampaknya buku teks terakhir yang menentang kampanye pemerintah melawan “pengaruh Barat.”

Penulis tersebut, Zhang Qianfan, seorang profesor di Universitas Peking yang dikenal karena pembelaannya untuk konstitusionalisme dan reformasi peradilan, menolak setiap pernyataan yang mengatakan penulisannya secara berlebihan mempromosikan ide-ide Barat sebagai “omong kosong,” dan mengatakan dunia akademis tidak boleh dipolitisasi.

Sejak menjabat pada tahun 2012, pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memperketat kontrol Partai Komunis terhadap masyarakat termasuk sistem hukum dan pendidikan.

Sementara pihak-pihak berwenang belum mengkonfirmasi bahwa mereka telah memerintahkan buku tersebut ditarik, dan tidak ada alasan yang diberikan untuk penarikannya, buku itu muncul setelah pemerintah meluncurkan peninjauan kembali bahan-bahan pengajaran.

Kementerian Pendidikan pada awal Januari telah meluncurkan pemeriksaan nasional atas isi semua buku-buku teks hukum konstitusi universitas, menurut posting di situs web Kementerian Pendidikan Provinsi Jiangxi dan Zhejiang.

Universitas-universitas diberi tahu bahwa pembersihan “pencarian fakta” adalah sangat penting dan mereka harus secara akurat mengisi bagan yang merinci judul-judul dan penulis-penulis buku yang mereka gunakan, dengan “tidak ada yang terlupakan,” menurut posting kementerian.

Kampanye tersebut menuai kritik dari beberapa akademisi hukum, yang diperkuat oleh desas-desus bahwa penyisiran tersebut dipicu oleh tuduhan dari seorang profesor bahwa teks-teks tertentu “mempromosikan pemikiran Barat dan agitasi untuk sistem Barat.”

Kementerian Pendidikan tidak menanggapi permintaan komentar melalui faks.

Konstitusi Tiongkok menjanjikan kebebasan berbicara, beragama dan berkumpul, namun dalam praktiknya diatur oleh undang-undang dan peraturan, dan jarang dilibatkan dalam kasus-kasus hukum.

Konstitusi telah lama menjadi fokus para reformis politik, yang mendesak agar keadaannya harus ditingkatkan dalam sistem hukum.

Buku Zhang sudah tidak dapat ditemukan di toko buku online utama Tiongkok ketika dicari oleh Reuters pada 1 Februari.

pembredelan buku text karya Profesor Hukum Zhang Qianfan di Sekolah Hukum Universitas Peking
Seorang penduduk duduk di dekat sepedanya sambil membaca buku di dinding dengan slogan-slogan politik “Aturan Hukum dan Harmoni” di pusat Beijing pada 18 Agustus 2014. (Jason Lee / Reuters)

‘SEMUA ORANG TAKUT’

Zhang, dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di platform media sosial WeChat, menolak pernyataan apa pun bahwa teksnya mempromosikan sistem “Barat” sebagai alternatif.

“Mengecam semata-mata untuk kepentingan pribadi dan untuk menutup negara kita dari dunia luar adalah pemikiran yang tertutup,” kata Zhang.

“Hukum konstitusi, sebagai disiplin akademis, tidak boleh dipolitisasi,” katanya. “Setiap disiplin akademis harus mempertahankan netralitas politik yang dapat dipercaya.”

“Saat ini, undang-undang dasar adalah topik yang ‘sensitif’. Sejauh yang saya bisa lihat pada dasarnya tidak ada diskusi publik. Sepertinya semua orang takut,” katanya.

Wawancara Zhang menghilang segera setelah diposting, digantikan oleh pemberitahuan yang mengatakan kontennya telah melanggar “hukum dan peraturan yang berlaku.”

Zhang tidak menanggapi email Reuters yang meminta komentar.

Banyak sarjana hukum turun ke media sosial untuk menyuarakan dukungan bagi Zhang.

Beberapa memposting kata pengantar dari bukunya, di mana ia menekankan pentingnya memberi kesempatan pada orang-orang yang menderita ketidakadilan untuk membela diri menggunakan konstitusi.

Beberapa menyuarakan keprihatinan tentang beberapa akademisi mengungkapkan pernyataan menuduh yang lainnya telah gagal mengikuti garis Partai Komunis Tiongkok (PKT).

“Bagian terburuk tentang kejadian ini adalah bahwa dalam lingkungan saat ini, bukan saja orang-orang ini tidak dicegah, tetapi mereka juga diberi saluran penyampaian informasi, atau bahkan penghargaan-penghargaan,” Zhang Taisu, seorang profesor hukum di Universitas Yale di Amerika Serikat , menulis di Weibo, merujuk pada para penuduh. (ran)

Video pilihan:

Analisa Pakar, Politik Tiongkok Tidak Stabil, Pejabat Panik!

https://www.youtube.com/watch?v=AoyWwEzkBt4

Xi Jinping Berkunjung ke Kantor Keamanan Publik Beijing Menyoroti Tekanan Stabilitas Sosial

0

oleh Zhang Dun

Selama lebih dari 6 tahun menjabat sebagai kepala negara, baru pertama kali ini Xi Jinping tidak meninggalkan Beijing menjelang perayaan Tahun Baru Imlek.

Bahkan berkunjung ke Kantor Keamanan Publik Beijing untuk menyampaikan pesan kepada Keamanan Publik agar lebih berkonsentrasi pada pemeliharaan stabilitas.

Padahal selama 6 tahun terakhir ini, ia selalu melakukan blusukan untuk mengetahui kondisi warga. Tampaknya, tekanan untuk memelihara stabilitas di tahun 2019 ini semakin meningkat.

5 Februari adalah Hari Tahun Baru Imlek. Jelang hari tersebut, Xi Jinping didampingi oleh Ding Xuexiang, Direktur Kantor Kepala Negara, Cai Qi, Sekretaris Komite Kota Beijing, Chen Jining, Walikota Beijing, dan Wang Xiaohong, Wakil Menteri Keamanan Publik dan lainnya pada 1 Februari pagi hari mengunjungi Pusat Komando Operasi Gabungan dari Kantor Keamanan Publik Beijing untuk menyaksikan cara kerjanya sistem pemantauan, dan melakukan video call dengan petugas polisi yang bertugas di garis depan area inti seperti di Jalan Chang’an, Dongdan, Kediaman Diplomatik, Stasiun Pusat Kereta Api Beijing.

Xi Jinping mengatakan, kepolisian Beijing harus dapat memastikan stabilitas sosial di ibukota, jadi tugasnya tidak ringan.

Selanjutnya, Xi Jinping dan rombongannya pergi ke bagian timur dari Qianmen dan Caochanghutong untuk inspeksi. Namun sebelum kembali ke Zhongnanhai, mereka singgah terlebih dahulu di sebuah rumah makan di Gang Batu (Shitouhutong) yang berada di depan Qianmen untuk bersantap siang.

Ini adalah untuk pertama kalinya Xi Jinping tidak meninggalkan Beijing menjelang perayaan Tahun Baru Imlek sejak ia menjabat sebagai kepala negara.

Dalam enam tahun terakhir, ia masing-masing telah mengunjungi propinsi Gansu, Mongolia Dalam, Shaanxi, Jiangxi, Hebei, Sichuan dan tempat-tempat lain untuk mengunjungi kaum ekonomi lemah di sana.

Media Hongkong ‘Xinbao’ menyebutkan bahwa Xi Jinping untuk pertama kalinya tidak meninggalkan Beijing jelang Tahun Baru Imlek, bahkan memilih Kantor Keamanan Publik sebagai stasiun pemberhentian pertamanya untuk melakukan inspeksi.

Hal ini menunjukkan bahwa pihak berwenang sedang menyoroti masalah pentingnya untuk memelihara stabilitas sosial pada tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang menekankan stabilitas sosial bagi komunis Tiongkok.

Masyarakat di Tiongkok beranggapan bahwa angka 9 akan membawa kekacauan bagi Tiongkok. Tahun 2019 ini merupakan tahun ke 70 berdirinya Partai Komunis Tiongkok.

Tahun 1959 PKT menindas kerusuhan di Tibet, tahun 1989 PKT membantai mahasiswa di Tiananmen,  tahun 2009 PKT menindas Insiden 5 Juli yang terjadi di Xinjiang, dan tahun 1999 PKT menindas Falun Gong. Semua ini terjadi pada tahun-tahun yang berakhir dengan angka 9. Begitu ketemu tahun yang berakhir dengan angka 9 kekacauan akan muncul, tulis media tersebut.

Cheng Xiang, seorang senior di media Hongkong mengatakan kepada media AS bahwa pemimpin puncak PKT sangat was-was untuk menghadapi tahun 2019. Hal ini mungkin terkait dengan ‘anggapan kuat masyarakat’ tersebut. “Ini bukan takhayul, tetapi perjalanan sejarah sejak berdirinya PKT,” katanya.

Cheng Xiang mengatakan, PKT hingga saat ini masih kewalahan terhadap tekanan dari opini publik tentang pembantaian masasiswa di Tiananmen pada 4 Juni 1989. Ia mengaku bahwa dirinya pun muncul keraguan tentang apakah PKT mampu melewati usianya yang ke 70 tahun.

Untuk mengatasi kekacauan yang mungkin terjadi, pejabat tingkat tinggi komunis Tiongkok mengadakan pertemuan koordinasi secara berturut-turut dengan kepala pejabat politik dan hukum, pejabat provinsi untuk mempertahankan keamanan politik, terutama keamanan kekuasaan. terus menerus menekankan agar mencegah letusnya Revolusi Warna. Serta membeberkan ketujuh risiko utama yang sedang dihadapi PKT pada saat ini, yakni di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial.

Beijing sebagai ibukota Tiongkok, situasi antisipasi kekacauan bahkan bukan lagi tingkat waspada tetapi kelas 1.

Tahun ini, polisi Beijing telah mengeluarkan larangan untuk menyalakan kembang api dan petasan dalam perayaan Tahun Baru Imlek untuk wilayah bagian dalam Fifth Ring Road kota Beijing, tetapi juga mengurangi outlet penjualan kembang api dan petasan dari tahun lalu yang lebih dari 80 lokasi menjadi lebih dari 30 lokasi, dan untuk pertama kalinya menerapkan syarat identitas pembeli dicatat.

Kota Beijing menjadi kota kedua di daratan Tiongkok setelah Xinjiang yang menerapkan syarat nama dan identitas pembeli kembang api dan petasan harus dicatat.

Aktivis internet Huo Wenbiao mengatakan bahwa keamanan politik adalah prioritas utama dari semua jenis keamanan PKT.

Penjagaan keamanan Beijing tahun ini adalah yang paling ketat selama beberapa tahun terakhir. Ketatnya tidak kalah dengan Xinjiang.

Sekarang Lapangan Tiananmen memiliki sejumlah besar petugas polisi dan sejumlah besar petugas berpakaian preman yang “memelihara stabilitas”, tulis Huo Wenbiao. (Sin/asr)

https://www.youtube.com/watch?v=AoyWwEzkBt4

Veteran PD II Tionghoa-Amerika Pertama Dianugerahi Medali Emas Kongres

0

Elsie Seetoo berusia 25 tahun ketika dia bergabung dengan Korps Perawat Angkatan Darat AS di Tiongkok untuk membantu pasukan Amerika dalam Perang Dunia II.

September lalu, Seetoo merayakan ulang tahunnya yang ke-100.

Pada akhir Januari, centenarian (orang berusia 100 tahun atau lebih) tersebut adalah salah satu dari lima veteran Perang Dunia II Tionghoa-Amerika yang akan dianugerahi Medali Emas Kongres selama upacara yang diadakan di Departemen Urusan Veteran di Washington D.C pada 29 Januari.

“Pelayanan Anda untuk negara kami … sangat menakjubkan dan luar biasa, dan pemberian kehormatan bagi Anda sekarang melalui Medali Emas Kongres sudah terlambat,” kata Sekretaris Pendidikan Betsy DeVos pada upacara tersebut.

Para tamu kehormatan penerima penghargaan tersebut adalah veteran Tionghoa-Amerika pertama yang secara resmi diakui dengan kehormatan sipil tertinggi Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya untuk menghormati hampir 20.000 warga Tionghoa-Amerika yang bertugas untuk militer AS dalam Perang Dunia II.

Pada bulan Desember, Presiden Donald Trump telah menandatangani Undang-Undang Medali Emas Kongres Veteran Perang Dunia II Tionghoa-Amerika (Chinese-American World War II Veterans Congressional Gold Medal Act) menjadi kepastian hukum, setelah disetujui secara bulat oleh kedua majelis Kongres. Undang-undang ini disahkan sebagai hasil dari kampanye yang dipelopori oleh Proyek Pengakuan Veteran Perang Dunia II Tionghoa-Amerika (Chinese American WWII Veterans Recognition Project), sebuah program dari Aliansi Warga Negara Tionghoa-Amerika Nasional (National Chinese American Citizens Alliance).

UNGKAPAN RASA TERIMA KASIH AMERIKA

Elsie Seetoo peraih penghargaan Medali Emas Kongres untuk veteran perang dunia II tionghoa-amerika
Elsie Seetoo pada upacara Medali Emas Kongres di Washington D.C. pada 29 Januari 2019. (Lynn Lin / The Epoch Times)

Seetoo adalah veteran tertua dan berperingkat tertinggi yang dihormati pada upacara tersebut.

Lahir di California, Seetoo dan keluarganya pindah kembali ke Xinhui di provinsi Guangdong selatan Tiongkok ketika dia masih remaja.

Setelah SMA, Seetoo dilatih untuk menjadi perawat di Hong Kong. Pada tahun 1942, dia berjalan 700 mil (sekitar 1.127 km) dari Hong Kong ke kota Guiyang di barat daya Tiongkok untuk bergabung dengan Korps Bantuan Medis Palang Merah Tionghoa, tempat dia bekerja di ruang operasi sebelum menjadi pelatih medis.

Pada 1944, ia bergabung dengan Korps Perawat Angkatan Darat AS sebagai letnan satu. Dia menjadi anggota Komando Layanan Udara untuk Angkatan Udara ke-14, penerus “Flying Tigers,” yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Claire Chennault. Dia juga ditugaskan di rumah sakit di kota Kunming, Chengdu, dan Shanghai.

Seetoo kembali ke Amerika Serikat setelah perang dan menetap di Washington D.C. setelah dikeluarkan dari Angkatan Darat. Bersama suaminya Joseph Yuen, mereka membesarkan empat anak, tujuh cucu, dan delapan cicit.

James Eng, Harry Jung, Henry Lee, dan Robert Lee juga mendapat kehormatan pada upacara tersebut, dan diakui oleh Wakil Sekretaris Pelaksana Urusan Veteran James Byrne, Sekretaris Pendidikan Betsy DeVos, dan Sekretaris Perhubungan Elaine Chao atas nama Gedung Putih untuk jasa pengabdian mereka.

“Mereka adalah para pengingat semangat juang pahlawan bahwa Asia-Amerika berkontribusi pada setiap bagian dari arus utama Amerika,” kata Sekretaris Perhubungan Elaine Chao.

“Hari ini adalah langkah kecil dalam menunjukkan rasa terima kasih Amerika atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami.”

James Eng peraih penghargaan Medali Emas Kongres untuk veteran perang dunia II tionghoa-amerika
Sekretaris Pendidikan Betsy DeVos berbicara pada upacara di sebelah penerima penghargaan James Eng. (Lynn Lin / The Epoch Times)

James Eng, 95 tahun, juga diakui pada upacara tersebut. Dia adalah perwira rendahan di Angkatan Laut AS dan ditempatkan di Stasiun Angkatan Laut San Diego, mengendalikan stasiun radio pangkalan selama perang. Selama tiga dekade berikutnya, Eng melanjutkan pengabdiannya pada pemerintah AS, bekerja untuk organisasi termasuk Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan NASA.

“Amerika luar biasa bagi saya,” kata Eng, merujuk pada karir panjangnya dalam bertugas.

KONTRIBUSI TIONGHOA-AMERIKA

Robert M. Lee  peraih penghargaan Medali Emas Kongres untuk veteran perang dunia II tionghoa-amerika
Kehormatan Robert M. Lee berbicara pada upacara tersebut. (Lynn Lin / The Epoch Times)

Hampir satu dari lima orang Tionghoa-Amerika telah mengabdi bertugas dalam Perang Dunia II, meskipun banyak yang menghadapi diskriminasi, sebagian karena Undang-Undang Pengecualian Tionghoa (Chinese Exclusion Act) yang berlaku di wilayah setempat.

Chinese Exclusion Act 1882 melarang imigrasi Tionghoa ke Amerika Serikat dan mencegah warga keturunan Tionghoa yang bukan warga AS untuk diberi kewarganegaraan. Hukum tersebut tidak dicabut sampai terbitnya undang-undang Magnuson Act pada 17 Desemer 1943.

Sekitar 40 persen telah mengabdi tanpa kewarganegaraan, menurut Proyek Pengakuan Veteran.

Hingga Desember lalu, Tionghoa-Amerika adalah satu-satunya kelompok minoritas yang tidak diakui dengan Medali Emas Kongres untuk pengabdian mereka selama Perang Dunia II.

Dari sekitar 18.000 veteran Perang Dunia II Tionghoa-Amerika, hanya sekitar 50 yang masih hidup hari ini, menurut E. Samantha Cheng, Direktur Proyek Proyek Pengakuan Veteran.

Para penerima penghargaan pada upacara tersebut akan menerima keanggotaan Congressional Gold mereka pada bulan Oktober. (ran)

Video pilihan:

Mengapa Para Elit Tiongkok Menyukai Donald Trump?

https://www.youtube.com/watch?v=1rXizO3ZGSc

Jenderal Venezuela Desak Militer Tidak Akui Maduro Sebagai Presiden

0

EpochTimesId — Seorang jenderal Venezuela yang masih aktif meminta angkatan bersenjata untuk memberontak terhadap Presiden Nicolas Maduro. Jenderal itu meminta institusinya mengakui pemimpin oposisi, Juan Guaido sebagai kepala negara sementara. Ketika tekanan dari dalam dan luar negeri untuk meminta Maduro mundur, terus meningkat.

Dalam sebuah video yang beredar di Twitter pada hari Sabtu, 2 Februari 2019 lalu, Jenderal Francisco Yanez dari komando tertinggi angkatan udara, mengatakan sebagian besar angkatan bersenjata sudah tidak mengakui Maduro.

“Rakyat Venezuela, 90 persen angkatan bersenjata Venezuela tidak (lagi) bersama diktator, mereka (sejalan) dengan rakyat Venezuela,” kata Yanez dalam video itu.

“Mengingat kejadian beberapa jam terakhir, transisi ke arah demokrasi sudah dekat.”

Halaman situs-web otoritas tinggi militer mencantumkan profil Yanez, yang dilengkapi foto, sebagai Kepala Perencanaan Strategis Angkatan Udara Venezuela.

Namun, pada akun Twitter-nya, komando tertinggi angkatan udara menuduh jenderal tersebut melakukan pengkhianatan. Yanez adalah jenderal Venezuela aktif pertama yang mengakui Guaido sebagai kepala pemerintah sementara, sejak kepala parlemen itu menyatakan dirinya sebagai presiden sementara berdasarkan perintah konstitusi pada 23 Januari 2019.

Video itu muncul ketika pendukung oposisi sedang mengerahkan diri untuk melakukan aksi protes atau demonstrasi secara nasional. Demonstrasi dalam upaya untuk menjaga tekanan terhadap Maduro, setelah Washington mengakui Guaido sebagai presiden yang sah dan mengeluarkan sanksi yang berpotensi melumpuhkan. Sanksi kemungkinan akan semakin melemahkan industri minyak negara OPEC yang sedang berjuang mengatasi krisis ekonomi dan krisis kemanusiaan itu.

Pendukung oposisi dalam demonstrasi melawan pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, pada 2 Februari 2019. (Carlos Barria/Reuters/The Epoch Times)

Para kritikus Maduro juga berharap untuk mendorong langkah serupa oleh negara-negara Eropa. Beberapa negara anggota Uni Eropa diharapkan secara resmi mengakui Guaido pekan ini. Walau tetap ada kemungkinan, negara-negara Eropa akan mengambil sikap dukungan yang lebih hati-hati.

“Kami akan mengirim pesan yang sangat jelas di semua kota Venezuela dan di setiap kota di dunia, kami akan memberikan energi pada aksi demonstrasi, secara pasif dan terorganisir,” tweet Guaido, Sabtu.

Maduro pada hari Sabtu juga akan mengadakan rapat umum, untuk memperingati 20 tahun pelantikan pertama pemimpin sosialis Hugo Chavez sebagai presiden pada tahun 1999.

Washington telah memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap perusahaan minyak milik negara PDVSA dalam tantangan keuangan terberat bagi Maduro, karena pemerintahan Presiden AS Donald Trump secara terbuka berupaya melengserkannya dari kekuasaan.

Wakil Presiden AS, Mike Pence mengatakan pada rapat umum Florida pada hari Jumat bahwa waktu untuk dialog telah berakhir dan semua opsi ‘ada di meja’.

Venezuela menderita hiperinflasi, kekurangan produksi dan migrasi besar-besaran warga negara ke negara-negara tetangga di Amerika Latin. Situasi yang kemungkinan akan diperburuk dalam jangka pendek oleh sanksi baru.

Guaido bersumpah secara formalitas sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019, dalam sebuah sikap tantangan langsung terhadap pemerintahan Maduro. Sumpah simbolis yang diyakini sesuai dengan perintah konstitusi itu dengan cepat mendapatkan dukungan dari negara-negara di kawasan itu. Walau demikian, Guado masih tidak memiliki kendali atas lembaga-lembaga negara atau fungsi-fungsi pemerintahan sehari-hari.

Dia telah mengirim surat kepada Rusia dan Tiongkok, kreditor terbesar dan sekutu pemerintah Maduro, bahwa perubahan pemerintah akan menjadi kepentingan terbaik kedua negara.

Musuh-musuh Maduro mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar atas lembaga-lembaga demokratis, termasuk kongres yang dijalankan oposisi. Maduro juga dituding menghancurkan ekonomi yang dulu pernah maju, melalui sistem kontrol pertukaran yang penuh korupsi dan nasionalisasi yang sewenang-wenang. (AP/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Mengapa Pesawat Tempur F-15 Terbaik Sepanjang Sejarah?

0

Chen Juncun

Walaupun pesawat tempur jenis F-15 telah mengabdi selama 40 tahun lebih, dan perlahan mulai digantikan oleh pesawat tempur generasi terbaru yakni tipe F-22, namun sampai saat ini F-15 masih menjadi salah satu jet tempur utama di jajaran AU Amerika Serikat. Menurut analisa, jet tempur F-15 ini masih mendominasi saat ini, sebagian performanya bahkan melampaui F-22. Secara keseluruhan, F-15 mungkin merupakan pesawat tempur terbaik sepanjang sejarah.

Menurut berita pada situs “We Are The Mighty” AS, pesawat tempur F-15 didesain untuk mampu terbang mencapai wilayah jantung musuh dengan cepat lalu menghancurkan pesawat musuh. Selama masa abdinya, F-15 merupakan pesawat tempur unggulan yang terbang paling cepat.

Jauh sebelum jet tempur F-22 dikembangkan, pesawat jenis F-15 telah menguasai udara, hingga saat ini, di banyak wilayah di dunia ini F-15 masih mendominasi, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

  1. Kemampuan Terbang Yang Cepat

Kecepatan terbang tertinggi pada jet tempur F-15 adalah di atas 1.800 mil (2.897 km) per jam, sementara kecepatan tertinggi F-22 hanya mencapai di atas 1.400 mil (2.253 km) per jam.

Kecepatan jelajah jet F-15 hanya sedikit di bawah kecepatan suara. Begitu posisi take-off telah selesai, F-15 mampu menembak dengan posisi tegak lurus 90 derajat. Menurut para analis, F-15 mampu berkompetisi melawan jet tempur generasi ke-5 milik Rusia.

  1. Kemampuan Serang Yang Besar

F-15 mampu mengejar beberapa musuh sasaran sekaligus dengan jarak di atas 100 mil (160 km). Begitu masuk dalam jarak tembaknya, F-15 dapat menyerang dengan senapan meriam M61 Vulcan atau menembakkan rudalnya.

  1. Fleksibilitas Yang Tinggi

Pesawat F-15 mampu dioperasikan dalam berbagai kondisi cuaca, dan memiliki radar canggih, serta mampu mengangkut banyak rudal plus bom darat, juga bisa memuat lebih banyak bahan bakar, juga masih mampu terbang dengan kecepatan luar biasa.

Mayor AU Amerika Serikat Wilbert Pearson kala itu menerbangkan jet tempur F-15 menjatuhkan sebuah satelit dengan rudal anti-satelit ASM-135. (Paul E. Reynolds/US Air Force)

Struktur pesawat semacam ini sangat baik, disaat terbang sangat stabil, bahkan masih mampu terbang walaupun dalam kondisi kehilangan salah satu sayapnya. Pilot AU Israel Zivi Nedivi pernah menciptakan keajaiban dengan menerbangkan kembali jet tempur F-15 dalam kondisi patah sayap dan mendarat dalam keadaan selamat di pangkalan pada tahun 1983.

  1. Dapat Menembak Jatuh Satelit di Luar Angkasa

Selama Perang Dingin, AS dan Uni Soviet bersaing kemiliteran dalam waktu lama dan berusaha mengembangkan berbagai jenis senjata baru untuk mencegah pengembangan pihak musuh baik di darat bahkan sampai di angkasa luar.

Disaat Uni Soviet meluncurkan banyak satelit mata-matanya di orbit antariksa dan membentuk ancaman serius terhadap AS, maka militer AS berusaha memodifikasi jet tempur F-15 untuk bisa mengangkut rudal anti-satelit agar dapat menembak jatuh satelit pada jalur orbit.

Tanggal 13 September 1985, militer AS melakukan uji coba pertama. Waktu itu Mayor AU Wilbert Pearson menerbangkan F-15 dan terbang hingga ketinggian 38.100 kaki (11.600 meter), lalu dengan sudut 65° menembakkan rudal anti-satelit ASM-135 dan berhasil menembak hancur sebuah satelit non-aktif yang berjarak 345 mil (555 km) dari permukaan bumi.

Ini adalah uji coba sukses pertama oleh AS yang menembak jatuh satelit dengan menggunakan pesawat. Namun karena berbagai alasan, proyek anti-satelit ini telah dihentikan, dan Pearson menjadi satu-satunya pilot jet tempur yang pernah menembak jatuh satelit.

  1. Rekor Perang Mencengangkan

Pihak militer AS menyebutkan, F-15 pernah memecahkan rekor menembak jatuh 104 pesawat musuh dalam perang udara sementara kerugian dipihak sendiri adalah 0.

Dalam perang Israel melawan Suriah dan Libanon, AS melawan Irak dan Saudi Arabia melawan Iran, jet tempur F-15 telah menunjukkan kemampuan tempur yang gemilang. Dalam “operation opera” yang dilancarkan oleh Israel di tahun 1981, jet tempur F-15 juga digunakan untuk menghancurkan reaktor nuklir Irak. (SUD/WHS/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=AoyWwEzkBt4

5 Diktator Terburuk Dunia Abad 21

0

Abad ke-20 telah menyaksikan penguasa-penguasa lalim tidak seperti yang ada dalam sejarah dunia: Mao, Stalin, Hitler, dan lebih dari 100 juta orang telah terbunuh selama seratus tahun tersebut. Abad ke-21, sebenarnya, tidak kalah dalam perbandingan dalam hal diktator brutal, bahkan, beberapa di antara para lalim yang telah memperbarui ini bahkan mungkin lebih unggul dari para pendahulu mereka dalam keterampilannya itu!

Dalam daftar ini, kami telah menyusun apa yang kami yakini sebagai diktator lalim terburuk dari abad kita saat ini. Meskipun kejahatan mereka mungkin kurang diketahui hari ini, generasi mendatang kemungkinan akan mendefinisikan perbuatan mereka sebagai “kejahatan murni” bertahun-tahun mulai dari sekarang.

1. Jiang Zemin, Tiongkok (berkuasa tahun 1989–2002)

diktator paling kejam abad 21
© Getty Images | Lintao Zhang

Dilahirkan pada tahun 1926, Jiang Zemin, juga dikenal sebagai “Katak,” menghabiskan karirnya mendaki jajaran Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan mengambil bagian dalam manuver politik dan berperilaku patuh pada pejabat-pejabat partai tingkat tinggi. Namun, genosida telah menjadi warisannya yang paling terkenal.

Pada saat Pembantaian Lapangan Tiananmen pada tahun 1989, Jiang Zemin telah menjadi pejabat tingkat tinggi, tingkat ketiga dari PKT. Pertunjukan dukungannya untuk pembunuhan massal para mahasiswa selama aksi-aksi protes tersebut, terjadi segera setelah pendahulunya menolak untuk melakukan hal itu, bagaimanapun, itu adalah apa yang mengangkatnya untuk menjadi pejabat dan pemimpin tingkat atas PKT.

5 Diktator Terburuk Dunia Abad 21
© Getty Images

Masa jabatan Jiang sebagai pemimpin Partai telah ditandai oleh korupsi besar-besaran, pertarungan politik, dan degradasi lingkungan, yang mengarah pada kejahatan paling serius yang dimulai pada pergantian abad ini: genosida.

Tampaknya Jiang telah belajar bahwa kesediaan untuk membantai massa untuk mengkonsolidasikan kekuasaan bagi dirinya sendiri dan menanamkan rasa takut di hati orang-orang yang ingin memiliki kebebasannya adalah cara-cara mujarab untuk kemajuan dalam Partai.

Dia mengambil kesempatan pada tahun 1999 untuk menemukan target baru, praktisi-praktisi “qigong” tradisional yang disebut “Falun Gong,” 100 juta yang kukuh, yang secara terang-terangan menjalankan kebebasan mereka meskipun negara “tidak setuju.” Jiang menindak cepat dan keras, meskipun tidak di dalam keterbukaan seperti di Lapangan Tiananmen, karena PKT telah belajar dari pelajaran selama Pembantaian tersebut bahwa seluruh dunia “mengerutkan kening” pada pembunuhan sewenang-wenang.

penguasa paling kejam abad 21
©Flower of the heart

Genosida itu berbentuk kamp kerja paksa di seluruh Tiongkok di mana jutaan praktisi Falun Gong kemungkinan besar melewati bertahun-tahun dan di mana pembunuhan, penyiksaan, dan perlakuan yang mengerikan digunakan untuk membuat mereka menyerahkan kebebasan mereka, berhenti latihan Falun Gong, dan tunduk sejalan dengan negara.

Mereka yang gagal melakukannya, menurut investigasi yang kredibel, dikirim ke rumah sakit militer di mana organ mereka diambil dan dijual (untuk keuntungan besar), dan para “donor” dikremasi, kadang-kadang ketika masih hidup. Berdasarkan perkiraan, sekitar 1,2 hingga 1,8 juta praktisi Falun Gong akan meninggal oleh pisau bedah di fasilitas ini pada tahun 2018.

Untungnya, Jiang telah dicopot dari kekuasaan pada tahun 2002, meskipun operasi “pengambilan organ” genosida masih terus dilakukan di bawah yurisdiksi militer.

5 Diktator Terburuk Dunia Abad 21
©China Organ Harvest

2. Kim Jong-un, Korea Utara (berkuasa tahun 2011 – sekarang)

penguasa paling kejam anad 21
© Getty Images | KCNA

Kim Jong-un telah menjalankan kediktatoran ayahnya, Kim Jong-il. Rezim di Korea Utara masih merupakan salah satu yang paling represif di dunia. Korea Utara berada di paling bawah dari peringkat Freedom House untuk hak-hak politik dan kebebasan sipil.

Kamp-kamp penjara menampung 200.000 orang, termasuk pembangkang politik dan keluarga mereka, dan bahkan anak-anak, yang ditahan karena “kejahatan” misalnya menimbun makanan dan kegiatan-kegiatan “anti-sosialis”.

Menurut Komite Hak Asasi Manusia AS, tahanan dipaksa untuk bekerja di penjara atau kamp-kamp kerja di mana para ibu dipaksa untuk membunuh bayi-bayi mereka yang baru lahir dan para tahanan ditahan di dalam kandang kecil.

5 Diktator Terburuk Dunia Abad 21
©YouTube Screenshot | Sociopathic

Meskipun sulit untuk mendapatkan angka, ribuan demi ribuan dilaporkan telah tewas, secara diam-diam atau cara lain, di dalam sarang kejahatan ini.

Dalam laporan tahun 2013 tentang hak asasi manusia di Korea Utara, Pelapor Khusus PBB Marzuki Darusman mengusulkan penyelidikan untuk mendokumentasikan kejahatan rezim Kim Jong-un melanggar kemanusiaan. Laporan ini diterbitkan pada bulan Februari 2014, dan merekomendasikan agar dia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Mahkamah Pidana Internasional.

3. Omar Al-Bashir, Sudan (berkuasa tahun 1989 – sekarang)

5 Diktator Terkejam Dunia Abad 21
©Getty Images | ASHRAF SHAZLY

Setelah Al-Bashir merebut kekuasaan Sudan dalam kudeta militer, ia segera menangguhkan konstitusi, menghapuskan undang-undang, dan melarang partai politik dan serikat pekerja.

Pasukannya secara rutin membom warga sipil dan menyiksa serta membantai orang-orang non-Arab. Perang saudara 20 tahun tersebut telah meminta nyawa 2 juta dan mencabut 4 juta lainnya.

Pengadilan Kriminal Internasional, International Criminal Court (ICC), telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Al-Bashir atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas pembantaian di Darfur di Sudan barat. ICC menuduhnya “membunuh, memusnahkan, memperkosa, menyiksa, dan secara paksa memindahkan sejumlah besar warga sipil, dan menjarah harta benda mereka.”

4. Robert Mugabe, Zimbabwe (berkuasa 1980 – sekarang)

5 Diktator Terburuk Dunia Abad 21
© Getty Images | STR

Mugabe terpilih sebagai presiden pertama Zimbabwe, tetapi selama bertahun-tahun, ia menjadi semakin diktator. Sejak tahun 1988, usia harapan hidup di Zimbabwe telah menurun dari 62 tahun menjadi 38 tahun.

Dia menulis ulang konstitusi untuk memberikan dirinya kekuatan yang hampir tidak dapat disangkal. Ketika pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai memenangkan 42 persen suara, Mugabe membuatnya ditangkap dan didakwa melakukan pengkhianatan.

Pada tahun 2002 saja, menurut Amnesty International, pemerintah Mugabe telah membunuh atau menyiksa 70.000 orang. Pengangguran di atas 80 persen, dan inflasi 500 persen. Pada tahun 2008, para pendukungnya melancarkan serangan ke pihak oposisi, telah membunuh 163 dan menyiksa atau memukuli 5.000 orang.

5. Bashar Al-Assad, Suriah (berkuasa tahun 2000-sekarang)

presiden paling kejam abad 21
© Getty Images | LOUAI BESHARA

Sejak mengambil alih dari ayahnya pada tahun 2000, Assad hanya berkontribusi pada penderitaan rakyatnya. Dalam protes massa di seluruh negeri yang dipicu oleh Musim Semi Arab, penumpasan brutal Assad terhadap bangsa itu menyebabkan negara tersebut menjadi perang saudara yang menyebabkan lebih dari 400.000 korban pada tahun 2017.

Assad telah menangkap ribuan tersangka pembangkang dipenjara, disiksa, dan dieksekusi. Para tahanan, termasuk anak-anak, disetrum, diperkosa, dan kuku mereka dicabut dengan tang. Dia juga dituduh menggunakan senjata kimia terhadap warga non-militan.

Pada bulan Februari 2016, ketua Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah Paulo Pinheiro mengatakan kepada wartawan: “Skala besar kematian para tahanan menunjukkan bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas tindakan yang sama dengan pemusnahan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.” (ran)

Video pilihan:

Dokter Ungkap Kejahatan Pengambilan Organ Tubuh di Tiongkok

BMKG Catat 52 Gempa Susulan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

0

Epochtimes.id- Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, hingga  pukul  21.00  WIB, Sabtu (2/2/2019)  hasil  monitoring  BMKG  menunjukkan  telah  terjadi  aktivitas gempabumi susulan (aftershock) sebanyak 52 kali.

BMKG sebelumnya merilis men telah terjadi gempabumi dengan parameter sebagai berikut:

Hari, Tanggal, Pukul      :  Sabtu, 02 Februari 2019, 16:27:34 WIB Kekuatan M 6.1

Lokasi                             :  2.92 LS dan 99.98 BB

Kedalaman                      :  26 Km

Deputi Bidang Geofisika BMKG, Muhamad Sadly mengatakan empabumi  dengan  magnitude  paling  kuat  ini  berpusat  di  laut  pada  jarak  105  km  arah Tenggara Kota Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

“Dari hasil pemodelan tsunami tidak memicu terjadinya tsunami,” ungkapnya dalam keterangan tertulis BMKG.

Secara keseluruhan ada 5 aktivitas gempa yang  guncangannya  dirasakan  oleh  masyarakat  yaitu  magnitudo  5,3  6,1  5,3  5,9  dan  5,0. BMKG    terus    memonitor    perkembangan    gempabumi    susulan    dan    hasilnya    akan diinformasikan kepada masyarakat melalui media.

Adapun dampak gempabumi berdasarkan laporan masyarakat dirasakan di daerah Padang Panjang, Bukittinggi,  Solok  II-III MMI  Padang,  Pariaman,  Painan III-IV  dan Kepulauan Mentawai (Tua Pejat,Pagai Selatan) IV-V MMI.

Hingga saat ini sudah ada laporan dampak kerusakan yang  ditimbulkan  akibat  gempabumi  tersebut.  Berdasarkan data sementara tercatat Puskesmas Sikakap rusak ringan, Mercusuar yang sudah tidak berfungsi roboh.

Dengan  memperhatikan  lokasi  episenter  dan  kedalaman  hiposenter,  tampak  bahwa gempabumi  ini  termasuk  dalam  klasifikasi  gempabumi  dangkal  akibat  aktivitas subduksi  Lempeng  Indo-Australia  ke  bawah  Lempeng  Eurasia  tepatnya  di  zona Megathrust  Segmen  Pagai  yang  merupakan  zona  subduksi  lempeng  yang  berada  di Samudera     Hindia  sebelah  barat  Sumatra.

Konvergensi  kedua  lempeng  tersebut membentuk zona subduksi yang menjadi salah satu kawasan sumber gempabumi yang sangat  aktif  di  wilayah  Sumatera.  Hasil  analisis  mekanisme  sumber  menunjukkan bahwa gempabumi ini dipicu oleh penyesaran naik (thrust fault).

Oleh karena itu, BMKG mengimbau kepada masyarakat :

– Agar tetap tenang dan mengikuti arahan BPBD setempat, serta informasi

dari BMKG. Jangan terpancing oleh isu yang tidak bertanggungjawab mengenai gempabumi dan tsunami.

–   Agar   tetap   waspada   dengan   kejadian   gempa   susulan   yang   pada   umumnya kekuatannya semakin mengecil.

(asr)

Di Balik Kontradiksi Pernyataan Huawei dengan Sang Bos

0

Chen Ximing

Pada 24 Januari lalu, Huawei menyelenggarakan konferensi 5G di Beijing. Dalam konferensi itu Huawei sekali lagi memposisikan dirinya sebagai ‘sosok kuat’ di pasar komersial global 5G. Benarkah demikian?

Kali ini Huawei mengumumkan dengan menggebu tentang kemajuan 5G, tetapi dunia luar juga memperhatikan bahwa ini sangat berbeda dengan pidato dari sang boss pendiri Huawei Ren Zhengfei sebelumnya.

Pada 17 Januari tahun ini, ketika Ren Zhengfei menerima wawancara dari kelompok media domestik pernah menyatakan: “5G sebenarnya telah diperluas perannya dan juga pencapaian perusahaan Huawei telah dilebih-lebihkan oleh lebih banyak orang.  Karena kami berlari terlalu kencang, anak-anak muda kami tidak mampu menahan luapan kegembiraan mereka lalu membicarakannya berulang-ulang alhasil masalahnya menjadi dilebih-lebihkan.”

Ren Zhengfei juga menambahkan: “Konten mendalam 5G sangat banyak dan terjadinya membutuhkan lebih banyak permintaan dan masih membutuhkan masa amat panjang. Jangan membayangkan 5G itu seperti ombak, gelombang ombak datang maka kekayaan cepat-cepat dikais, jika tidak maka kesempatan akan terlewatkan. Perkembangan 5G juga dipastikan perlahan.”

Pernyataan Ren Zhengfei yang baru terjadi seminggu lalu: peran 5G telah dibesar-besarkan, keberhasilan Huawei juga telah dibesar-besarkan dan perkembangan 5G dipastikan berjalan lamban, dapat dikatakan telah membuat kekecewaan yang tidak kecil. Namun, ini bukan satu-satunya pernyataan Ren Zhengfei  belakangan ini.

Pada bulan April 2018 lalu, Harian Bisnis Shenzhen menerbitkan artikel yang berjudul “Dialog Ren Zhengfei: Kantor Pusat Shenzhen adalah inti kepemimpinan dari Huawei global”, Ren Zhengfei berkata: …… Jika kebutuhan sosial belum berkembang sejauh imajinasi kita maka arti investasinya tidak terlalu besar.”

“Saya tidak berpikir bahwa pada saat ini 5G memiliki ruang pasar yang besar dan 5G mungkin terlalu panas digoreng, karena permintaan tidak sepenuhnya muncul. …….. Jika masyarakat membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi, 4G pun dapat melakukannya, bukankah Jepang dan Korea Selatan telah melakukannya dengan baik? Fasilitas yang ada pada saat ini masih belum berperan sangat baik, jika mengharapkan teknologi sebagai pengganti maka itu tidak realistis, rekayasa sistem bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan “corong kata-kata”.

Selain itu boss Huawei Ren Zhengfei juga menambahkan: ini adalah pendapat pribadi saya, tetapi departemen bisnis Huawei tentu sangat berharap bahwa 5G dapat lebih cepat dikomersialkan sehingga mereka dapat menjual produk lebih banyak.

Jelas pidato publik Ren Zhengfei tentang pengembangan 5G telah muncul pernyataan yang menurunkan suhu sejak April 2018. Dan pada saat itu kasus Meng Wanzhou masih belum terjadi, tetapi insiden ZTE telah pecah dan pada saat yang sama media asing mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman AS juga sedang melakukan investigasi kriminal Huawei yang diduga melanggar larangan sanksi dan masalah keamanan nasional.

Selain itu, jika dilihat dari dua kali pidato Ren Zhengfei yang terpaut 9 bulan dapat diketahui bahwa pendapat Ren Zhengfei tentang 5G harus diturunkan suhunya tidaklah berubah. Namun dia yang sejak lama dituduh sebagai “CEO sewenang-wenang” malah mengatakan dengan nada yang jarang ada sebelumnya bahwa “Ini adalah pendapat pribadinya”. Hal ini juga menimbulkan spekulasi, mungkin saja pada April 2018 lalu Huawei sudah bukan milik Ren Zhengfei seorang diri.

Jika Huawei sekarang sudah bukan apa kata boss Ren Zhengfei, maka jaminan yang ia berikan sudah berkurang kredibilitasnya.

Sebagai contoh pada 15 Januari lalu ketika diwawancarai banyak media asing, Ren Zhengfei berulang kali mengklaim bahwa Huawei adalah perusahaan independen yang tidak harus mematuhi pemerintah RRT, lebih-lebih tidak akan membocorkan informasi rahasia pelanggan kepada pemerintah RRT dan lain sebagainya.

Apalagi pada 13 Juni tahun 2008 silam, penekanan “Pidato Ren Zhengfei di Forum Anggota Partai (Komunis) Terbaik”: Anda tidak dapat berpidato di saat krusial, …….. harus tetap konsisten sinkron dengan partai dan negara. Belum tentu kita begitu aman dan stabil. … Anggota partai harus memimpin serta selaras dengan partai dan negara.

Pendek kata, pihak berwenang Huawei membuat pengumuman bernada tinggi tentang kemajuan 5G dalam konferensi terakhir ini, berbeda dengan pernyataan kontradiksi Ren Zhengfei sebelumnya yang tidak mau membesar-besarkannya.

Tampaknya, kekuasaan Ren Zhengfei mungkin sudah mulai dipreteli, setidaknya menunjukkan bahwa kontrol dan pengaruhnya terhadap Huawei tidak seperti dulu lagi. Mungkin ini berarti bahwa PKT tidak mampu “menyelamatkan” Meng Wanzhou, malah mungkin sedang mencampakkan Ren Zhengfei. (LIN/WHS/asr)

Video Rekomendasi : 

Survei Menunjukkan Warga Kanada Tidak Puas Penanganan Ketegangan Tiongkok oleh Trudeau

0

Sebuah survei baru dari Angus Reid Institute mengungkapkan mayoritas warga Kanada tidak puas dengan bagaimana pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau menangani situasi yang memburuk antara Ottawa dengan Beijing. Mayoritas warga Kanada juga merasa bahwa menangkap CFO Huawei Meng Wangzhou adalah hal yang benar untuk dilakukan.

Meng ditangkap di Vancouver pada 1 Desember 2018, atas permintaan Amerika Serikat. Dia sedang menunggu sidang saat keluar dengan jaminan untuk menentukan apakah dia harus diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan-tuduhan termasuk melanggar sanksi-sanksi internasional terhadap Iran.

Kanada selalu menyatakan bahwa mereka akan menghormati aturan hukum dan bahwa penangkapan Meng bukan masalah politik. Tiongkok, bagaimanapun, telah menuntut pembebasannya, tanpa mempertimbangkan sistem hukum Kanada dan Amerika Serikat.

Tiongkok telah mengancam Kanada dengan reaksi keras dan telah menahan dua orang Kanada sebagai pembalasan. Yang ketiga dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penyelundupan narkoba. Survei melaporkan bahwa 92 persen orang Kanada merasakan situasi saat ini antara Kanada dan Tiongkok cukup serius atau sangat serius.

Hampir dua pertiga (62 persen) orang Kanada merasakan hak asasi manusia dan supremasi hukum seharusnya lebih penting untuk memandu hubungan Kanada-Tiongkok daripada kepentingan bisnis.

Sebanyak 44 persen warga Kanada ingin melihat pemerintahan Liberal Trudeau mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Tiongkok. Menguraikan ini lebih jauh, survei bertanya pada warga Kanada pekerjaan apa yang mereka pikir pemerintah Trudeau telah lakukan untuk menangani ketegangan dengan Tiongkok. Lima puluh dua persen mengatakan pekerjaan yang buruk atau sangat buruk sedang dilakukan dan hanya 33 persen mengatakan pemerintah melakukan pekerjaan dengan baik atau sangat baik.

Warga Kanada telah lama merasa Tiongkok tidak bisa dipercaya dalam hal hak asasi manusia. Bisnis Kanada juga telah memperingatkan pemerintah tentang tantangan signifikan dalam melakukan bisnis di Tiongkok. Pemerintah Trudeau mendapatkan teguran dari Kanada dalam diskusi terbuka pada akhir 2017.

Masalah rumit selanjutnya, duta besar Kanada untuk Tiongkok, John McCallum, dipecat minggu lalu karena komentar yang sangat buruk mengenai penangkapan Meng dan permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat.

Angus Reid melaporkan bahwa penangkapan Meng menarik perhatian Kanada lebih dari ketegangan dengan Arab Saudi dan negosiasi perdagangan NAFTA.

Global Affairs mengkonfirmasi pada 1 Februari bahwa pejabat konsuler Kanada di Tiongkok telah berbicara dengan Michael Spavor, yang telah ditahan sejak 10 Desember 2018. Pejabat konsuler juga mencari akses lebih lanjut ke Michael Kovrig, yang juga ditahan di Tiongkok tidak lama setelah Meng ditangkap. (ran)

Ikuti Rahul di Twitter @RV_ETBiz

Video pilihan:

Proyek Kolusi Besar Obor Tiongkok Dibatalkan Mahathir

Terungkap Skema Tiongkok Melindungi Investasi di Afrika dengan Memperluas Kehadiran Militer

0

Tiongkok mendukung proyek-proyek infrastruktur yang telah dibiayai di Afrika dengan kehadiran militer yang terus meningkat di benua tersebut, dan penduduk setempat merasa tidak nyaman dengan situasi ini, menurut sebuah laporan baru-baru ini.

Pusat Studi Strategis Afrika, African Center for Strategic Studies (ACSS), sebuah lembaga yang didukung Pentagon yang didanai oleh Kongres AS, menerbitkan sebuah laporan berjudul “Chinese Hard Power Supports Its Growing Strategic Interests in Africa” (Kekuatan Keras Tiongkok Mendukung Pertumbuhan Kepentingan Strategisnya di Afrika) pada 17 Januari. Merinci bagaimana Tiongkok telah secara signifikan memperluas kehadiran militernya di Afrika sejak tahun 2015. Pada saat itu, Tiongkok baru saja mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang baru yang memberikan dasar hukum bagi rezim Tiongkok untuk mengerahkan pasukan keamanan di luar negeri untuk melindungi kepentingan-kepentingan asingnya.

Laporan tersebut menemukan bahwa alasan utama di balik penyebaran militer Tiongkok adalah untuk melindungi proyek-proyek infrastruktur Tiongkok dan ekspatriat (perantau) Tiongkok yang bekerja di proyek-proyek ini di Afrika di bawah inisiatif “One Belt, One Road” Tiongkok (OBOR, juga dikenal sebagai inisiatif Belt and Road).

Tiongkok meluncurkan inisiatif OBOR pada tahun 2013 untuk membangun pengaruh geopolitik di seluruh dunia, terutama dengan bermitra lebih dari 60 negara di Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin dalam proyek-proyek infrastruktur besar-besaran.

Pada tahun 2015, Tiongkok menerbitkan makalah kebijakan Afrika keduanya, yang menyatakan bahwa Tiongkok akan memperkuat pertukaran dan kerja sama militer seperti melakukan pelatihan dan latihan militer bersama, serta membantu negara-negara Afrika untuk “meningkatkan pembangunan kapasitas mereka dalam pertahanan nasional dan pemeliharaan perdamaian.”

Kekhawatiran keamanan Tiongkok terhadap proyek-proyek OBOR di Afrika diuraikan pada bulan September 2018, ketika Beijing merilis sebuah rencana kerja untuk tahun 2019-2021, setelah forum kerjasama Summit of Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) di Beijing. Rencana tersebut menyerukan “meningkatkan kerja sama ‘Keamanan Sabuk dan Jalan (Belt and Road)’ dengan fokus khusus pada kereta api, taman-taman industri, dan peristiwa-peristiwa besar,” serta melindungi warga negara Tiongkok dan perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Akan tetapi warga Afrika khawatir dengan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok dan “menekan para pemimpin mereka untuk mengelola hubungan-hubungan keamanannya dengan Tiongkok dengan cara sendiri menghindari menguatnya kecenderungan ke arah ini,” kata laporan ACSS.

KEGIATAN MILITER

Dua tahun setelah mengeluarkan undang-undang keamanan nasional yang baru, pada tahun 2017, Beijing mendirikan pangkalan angkatan laut asing pertamanya di Djibouti, dan militer Tiongkok, yang disebut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), melakukan latihan militer langsung dengan kendaraan lapis baja dan artileri berat di pangkalan tersebut pada bulan November tahun itu.

Militer AS juga memiliki pangkalan militer di Djibouti, dengan lebih dari 4.000 personel militer ditempatkan di sana. Pangkalan tersebut berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk operasi-operasi di Afrika. Pada bulan Maret 2018, Joshua Meservey, analis kebijakan senior untuk Afrika dan Timur Tengah di think tank Heritage Foundation AS, dalam kesaksian kongres memperingatkan tentang risiko-risiko akibat berdampingan dengan Tiongkok.

“Beijing memegang utang Djiboutian yang bernilai sekitar 60 persen dari produk domestik bruto negara itu, sehingga memberikan pengaruh signifikan terhadap negara yang penting bagi operasi-operasi militer AS di Afrika,” kata Meservey.

Pada tahun 2018, Beijing meningkatkan pengaruhnya dengan mengadakan latihan-latihan militer di beberapa negara Afrika, termasuk Kamerun, Gabon, Ghana, dan Nigeria, menurut laporan ACSS. Selain itu, Beijing kerjasama dengan negara-negara seperti Ethiopia, Sierra Leone, Sudan, dan Zambia untuk memberikan perawatan korban perang.

Di Namibia, media lokal menyuarakan keprihatinan bahwa proyek ekspansi Tiongkok di Pelabuhan Teluk Walvis akhirnya dapat menuntun Beijing membangun fasilitas angkatan laut di pelabuhan tersebut, di mana itu terjadi di Djibouti, menurut laporan ACSS. Tiongkok yang pertama kali dikontrak untuk membangun pelabuhan laut di Djibouti.

Menurut artikel Mei 2018 oleh media pemerintah Tiongkok, Xinhua, proyek Pelabuhan Teluk Walvis dipimpin oleh China Harbour Engineering Company milik pemerintah Tiongkok. Perusahaan ini akan memperluas kapasitas produksi pelabuhan menjadi 750.000 unit setara dua puluh kaki (TEU), di samping membangun fasilitas-fasilitas penyimpanan minyak dan dermaga pelayaran.

Bahkan tanpa fasilitas militer apa pun, pelabuhan Namibia akan berfungsi sebagai pusat kegiatan penting yang menghubungkan ke Afrika selatan, serta pelabuhan-pelabuhan dan infrastruktur Tiongkok lainnya yang sedang dibangun di São Tomé dan Príncipe, Kamerun, Nigeria, Ghana, Pantai Gading, dan Guinea.

PENJAGA PERDAMAIAN

Beijing juga mengerahkan pengaruh besar di sektor keamanan Afrika melalui upaya-upaya penjaga perdamaiannya dengan PBB, menurut laporan ACSS.

Munculnya niat baik tersebut dimaksudkan untuk membantu rezim Tiongkok mengejar proyek-proyek OBOR di negara-negara Afrika.

Misalnya, di Mali, PLA mengirim Kelompok Pertempuran ke-6 sebagai bagian dari operasi penjaga perdamaian yang dipimpin AS di negara itu.

Menurut laporan ACSS, lokasi geografis Mali secara strategis ideal bagi upaya Beijing untuk memperluas inisiatif OBOR ke wilayah Afrika Barat yang lebih luas, dengan jaringan kereta api dibangun oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menghubungkan Mali ke pelabuhan di Dakar, ibukota Senegal, dan Conakry, ibu kota Guinea.

Tiongkok terutama menggunakan dua misi penjaga perdamaian untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negerinya. Pertama, Beijing telah mendukung Pasukan Siaga Afrika (ASF), pasukan penjaga perdamaian internasional di bawah arahan Uni Afrika, seperti dengan menyediakan US$25 juta untuk logistik ASF yang berbasis di Kamerun pada Februari 2018.

Kedua, Beijing telah meningkatkan pasukan siaga sendiri yang terdiri dari 8.000 pasukan penjaga perdamaian PBB.

Upaya penjaga perdamaian Tiongkok “dilengkapi dengan kegiatan mediasi Tiongkok tingkat tinggi,” menurut laporan ACSS, di negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Sudan, dan Zimbabwe.

Namun laporan tersebut memperingatkan bahwa upaya-upaya mediasi ini “sering ditujukan untuk mempertahankan para pemimpin otoriter yang dengannya Beijing memiliki hubungan baik dan melalui siapa investasi-investasi strategis dalam sumber daya dan infrastruktur dapat terjaga dari risiko kehilangan.” (ran)

Video pilihan:

Analisa Pakar, Politik Tiongkok Tidak Stabil, Pejabat Panik!

https://www.youtube.com/watch?v=AoyWwEzkBt4

AS Larang Entitas Asing untuk Bertransaksi Minyak dengan Venezuela

0

oleh An Qi

Kementerian Keuangan AS pada Jumat (1/2/2019) mengeluarkan pengumuman bahwa semua entitas non-AS yang membeli minyak dari PDVSA (Petroleos de Venezuela S.A.) melalui lembaga atau agen keuangan AS, diminta untuk menghentikan transaksi minyak dengan Petroleos sebelum 28 April 2019.

AS sebelumnya telah membuat penjelasan tentang pelaksanaan sanksi terhadap Venezuela.

Sebagian besar transaksi minyak di pasar dunia menggunakan mata uang dolar AS, oleh karenanya diatur oleh Amerika Serikat.

Sanksi administrasi Trump terhadap PDVSA ditujukan untuk menekan Presiden Nicolas Maduro.

Sanksi skala internasional telah dimulai

Menurut Reuters, selain Amerika Serikat, Venezuela juga menjual minyak ke pembeli di seluruh dunia, termasuk India dan negara-negara di Eropa.

Dua pedagang komoditas terbesar di dunia, raksasa minyak Swiss Vitol dan perusahaan minyak Belanda Trafigura pada Jumat mengatakan bahwa mereka akan mematuhi semua sanksi yang berlaku.

Pemerintah Eropa juga mempertimbangkan sanksi, ini juga akan melemahkan kemampuan Venezuela untuk melakukan bisnis dengan menggunakan mata uang Euro.

Bahkan, sebelum pengumuman Jumat itu dikeluarkan, pembeli Eropa telah menghentikan pasokan minyak dari Venezuela karena kekhawatirannya dengan masalah pembayaran.

Selain itu, menurut pengumuman bertanggal 31 Januari dan diposting ke situs web Kementerian Keuangan semalam, orang Amerika yang bekerja di luar AS dan Venezuela untuk perusahaan non-AS terpaksa menyelesaikan transaksi sebelum 29 Maret.

Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa pemegang obligasi PDVSA hanya dapat menjual hutang kepada pemegang non-AS, hal ini menyebabkan beberapa pemegang obligasi khawatir tentang hutang karena membatasi pihak yang dapat membeli obligasi. Namun, utang negara tidak dikenakan pembatasan ini.

Pengumuman tersebut mencantumkan lebih banyak detail informasi tentang siapa saja pihak yang boleh atau tidak bertransaksi dan memberikan panduan tentang hak kepada pemegang obligasi perusahaan minyak AS Citgo Petroleum.

Pejabat AS pekan ini mulai menerapkan sanksi terhadap PDVSA, dan industri minyak global sejak itu berusaha untuk menghindari sanksi. Minggu ini sanksi AS termasuk membekukan aset PDVSA dan meminta perusahaan AS untuk mentransfer dana pembelian minyak Venezuela ke rekening bank yang berada di bawah kontrol presiden sementara Juan Guaido.

Latar Belakang

Setelah protes besar-besaran di Venezuela pada 23 Januari, Amerika Serikat dan lebih dari 20 negara lainnya mengakui Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela, dengan alasan bahwa Maduro bukan pilihan rakyat dan tidak memiliki legalitas, karenanya tidak diakui sebagai Presiden.

Belum lama ini, Maduro kembali dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan keduanya. Pemilihannya yang kedua diboikot oleh oposisi karena dituduh melakukan kecurangan dalam  pemungutan suara yang menimbulkan protes massa.

Maduro tidak puas dengan dukungan Amerika Serikat kepada Guaido. Hari Kamis, Maduro  memutus hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan memerintahkan diplomat AS untuk meninggalkan Venezuela dalam waktu 72 jam.

Namun, pada malam hari Sabtu (26 Januari), yaitu ketika tenggat waktu hampir tiba, Kementerian Luar Negeri Venezuela mencabut perintah deportasi, dan mengusulkan para pihak mendirikan “kantor kepentingan” di masing-masing negara dalam waktu 30 hari.

Pada hari Rabu, atas himbauan Juan Guaido, kegiatan unjuk rasa rakyat kembali terjadi di ibukota Caracas, ibukota Venezuela. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=-awjffyF_Ds

 

Musim Penghujan, Bencana banjir, longsor dan Puting Beliung Masih Menjadi Ancaman

0

Epochtimes.id- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis bencana banjir, longsor dan puting beliung masih menjadi ancaman bagi masyarakat selama bulan Februari 2019 ini. Curah hujan berintensitas tinggi masih akan terjadi di wilayah Indonesia.

BMKG telah memprakirakan curah hujan tinggi selama bulan Februari 2019 akan terjadi di Aceh bagian barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Barat bagian timur laut, Kalimantan Tengah bagian utara, Sulawesi Tengah bagian selatan, Kalimantan Selatan bagian utara, Kalimantan Tenggara, Papua Barat dan Papua.

Kapusdatin BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan curah hujan deras dan kondisi tanah yang labil telah menyebabkan longsor di Desa Medeng dan Desa Sungkung II Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat pada 31/1/2019 pukul 21.30 WIB .

Longsor menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 2 orang hilang dan 11 rumah tertimbun. Permukiman warga berada di bawah lereng perbukitan saat longsor menimbun 11 rumah. Dari 3 korban meninggal dunia salah satunya adalah balita balita.

Pencarian 2 orang hilang masih dilakukan oleh tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, SKPD, relawan dan masyarakat. Akses ke lokasi cukup sulit, hanya dapat dilakukan menggunakan sepeda motor.

Sementara itu, hujan deras yang berlangsung selama 3 jam telah menyebabkan banjir di beberapa titik  diantaranya di Perumahan Citraland, Taman Puspa, Pakuwon, Bukit Palma di Kota Surabaya pada 31/1/2019 pukul 15.30 WIB.

Banjir menyebabkan satu anak pelajar kelas 1 SMP YPPK Wiyung yang terseret arus masuk ke dalam gorong-gorong.

Pencarian dilakukan oleh petugas SAR dan masyarakat dengan menyusuri pinggiran sungai dan menggunakan perahu karet. Pada pukul 20.10 WIB, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi menggunakan ambulan ke rumah korban. Banjir telah surut pada pukul 22.00 WIB.

Longsor juga terjadi di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting dan Kelurahan Tikalabaru Kecamatan Tilaka Kota Manado Sulawesi Utara pada 1/2/2019 pukul 08.00 WITA.  Longsor menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan beberapa rumah rusaik berat.

BPBD Kota Manado Bersama TNI, Polri, relawan dan masyarakat melakukan penanganan longsor. Pendataan dampak longsor masih dilakukan BPBD.

Bulan Januari dan Februari adalah puncak bencana banjir, longsor dan puting beliung. Selama bulan Januari 2019, telah terjadi kejadian bencana 366 yang menyebabkan 94 orang meninggal dan hilang, 149 orang luka-luka, 88.613 orang mengungsi dan terdampak, 4.013 unit rumah rusak  meliputi 785 rusak berat, 570 rusak sedang, 2.658 rusak ringan, dan 146 fasilitas umum rusak.

Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi selama Januari 2019. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bencana yang banyak menimbulkan korban meninggal dan hilang.

Dalam periode yang sama, yaitu 1 Januari hingga 31 Januari, jumlah kejadian bencana tahun 2019 lebih banyak daripada tahun 2018. Perbandingan bencana antara tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana naik 57,1 persen, korban meninggal dunia dan hilang naik 308,7 persen, korban luka-luka naik 186,5 persen, korban mengungsi dan terdampak turun turun 49,8 persen, dan jumlah rumah rusak turun 59,7 persen.

Sementara itu bencana banjir dan longsor yang melanda 13 kabupaten/kota yaitu Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai tercatat pada 1/2/2019 adalah 79 orang meninggal dunia, 1 orang hilang, 46 orang luka-luka,dan 9.429 orang mengungsi.

Kerusakan fisik meliputi 559 unit rumah rusak, 22.156 unit rumah terendam, 13.808 ha sawaterendam dan puso, 12 unit tempat ibadah,8 fasilitas pemerintahan,2 unit pasar,34 unit jembatan, dan 70 fasilitas Pendidikan. Gubernur Sulsel telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari yaitu tanggal 23/1/2019 hingga 6/2/2019.

“Masyarakat dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi banjir, longsor dan puting beliung,” jelas Sutopo dalam rilisnya.

BNPB meminta maysarakat mengamati kondisi lingkungan sekitar anda. Orangtua hendaknya lebih meningkatkan mengawasi anaknya. Jangan melakukan aktivitas di sekitar sungai karena seringkali tiba-tiba terjadi peningkatan debit sungai karena di hulu hujan deras.

“Waspada terhadap longsor. Longsor penuh ketidakpastian seringkali terjadi tiba-tiba,” ujar Sutopo. (asr)

Ramalan BMKG : Februari 2019 Curah Hujan Tinggi

0

Epochtimes.id- BMKG menganalisis bahwa saat ini ENSO (El Nino Southern Oscillation, status: lemah) dan IOD (Indian Ocean Dipole, status: netral) tidak cukup signifikan mengurangi pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati dalam pernyataan tertulisnya merilis MJO (Madden Julian Oscillation) fase kering diperkirakan akan aktif dan kurang berkontribusi pada pembentukan awan khususnya di wilayah Indonesia bagian barat hingga dua minggu ke depan.

Keterangan Kepala BMKG yang dicantumkan dalam situs resmi BMKG menyebutkan, nilai Anomali Suhu Muka Laut di sebagian wilayah Perairan Indonesia selama bulan Februari diperkirakan lebih hangat dari normalnya, kondisi ini cukup berkontribusi terhadap penambahan suplai uap air di wilayah Indonesia.

Sirkulasi tekanan rendah di wilayah Australia bagian utara mengakibatkan terbentuknya daerah pertemuan angin di sekitar Maluku dan Papua yang mengakibatkan peningkatan potensi pembentukan awan hujan.

Prediksi curah hujan pada bulan Februari 2019 menunjukkan bahwa curah hujan tinggi berpeluang terjadi di:

  • Sebagian Aceh
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Banten
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • D.I. Yogyakarta
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tenggara
  • Maluku
  • Papua Barat
  • Papua

Potensi curah hujan tinggi ini seiring dengan prediksi puncak musim hujan di akhir Januari hingga Februari 2019 di wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.

Sedangkan potensi hujan sedang – lebat masih berpeluang terjadi pada tanggal 31 Januari – 07 Februari 2019 di:

  • Aceh
  • Sumatera Utara
  • Sumatera Barat
  • Riau
  • Jambi
  • Bengkulu
  • Sumatera Selatan
  • Lampung
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • D.I. Yogyakarta
  • Jawa Timur
  • Bali
  • Nusa Tenggara Barat
  • Nusa Tenggara Timur
  • Kalimantan Barat
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Utara
  • Sulawesi Utara
  • Gorontalo
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tenggara
  • Maluku
  • Maluku Utara
  • Papua Barat
  • Papua

Waspadai potensi kejadian gelombang tinggi (2.5 – 4.0 m) di perairan:

  • Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTB
  • Laut Natuna Utara
  • Perairan Kep. Babar – Kep. Tanimbar
  • Perairan Kep. Kei – Aru
  • Laut Arafuru
  • Perairan Kep. Sangihe – Kep. Talaud
  • Laut Maluku Bagian Utara
  • Perairan Kep. Halmahera
  • Laut Halmahera
  • Perairan Utara Papua Barat Hingga Papua
  • Samudra Pasifik Utara Halmahera hingga Papua
  • Perairan Yos Sudarso

Secara umum, masyarakat diimbau agar tetap:

  • Waspada potensi genangan, banjir maupun longsor bagi yang tinggal di wilayah berpotensi hujan lebat terutama di daerah rawan banjir dan longsor.
  • Waspada terhadap kemungkinan hujan disertai angin yang dapat menyebabkan pohon maupun baliho tumbang/roboh.
  • Memperhatikan risiko gelombang tinggi terhadap keselamatan pelayaran dan aktivitas di pesisir.
  • Tidak berlindung di bawah pohon jika hujan disertai kilat/petir.

(asr)

Sistem Kereta Kecepatan Tinggi Tiongkok Memiliki Masalah Fiskal yang Besar

0

Zhao Jian, seorang profesor di Universitas Jiaotong Beijing dan pakar kereta api, baru-baru ini menyatakan kekhawatirannya terhadap keuangan yang tidak berkelanjutan dari sistem kereta api kecepatan tinggi Tiongkok, mengatakan bahwa itu adalah “badak abu-abu” ekonomi. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada ancaman yang sudah jelas namun diabaikan.

Universitas Beijing Jiaotong adalah universitas top Tiongkok untuk ilmu dan teknologi transportasi, menurut peringkat akademik yang dilakukan oleh ShanghaiRanking Consultancy pada tahun 2018. Fakultas tersebut menerima dana dari China Railway, (sebelumnya Kementerian Perkeretaapian Tiongkok, sekarang perusahaan milik negara), pemerintah kota, dan perusahaan metro di seluruh Tiongkok.

Zhao telah bekerja untuk Universitas Jiaotong Beijing sejak tahun 1982 dan telah memimpin beberapa proyek kereta api dengan mantan Kementerian Perkeretaapian tersebut.

Pada 28 Januari, Zhao menerbitkan komentar di Caixin, sebuah majalah bisnis Tiongkok. Artikel yang berjudul “Waspada Terhadap Badak Abu-Abu Itu adalah Kereta Api Berkecepatan Tinggi,” menunjukkan bahwa pengembangan kereta api negara itu tidak sehat, mengingat investasi tinggi dan pengembalian rendah.

“Jalur kereta api berkecepatan tinggi Lanzhou-Urumqi memiliki kemampuan untuk mengoperasikan lebih dari 160 kereta setiap hari dalam setiap jurusan, akan tetapi hanya memiliki empat yang beroperasi setiap hari [karena kurangnya penumpang]. Pendapatannya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik,” tulis Zhao.

Urumqi adalah ibu kota Xinjiang, wilayah tingkat provinsi yang terletak di bagian paling barat laut negara tersebut. Daerah ini relatif terbelakang dan tidak memiliki infrastruktur jalan.

Kota Lanzhou adalah ibu kota Provinsi Gansu yang berdekatan. Transportasi darat yang menghubungkan Xinjiang ke seluruh Tiongkok harus melewati Lanzhou.

Zhao menjelaskan bahwa meskipun ada kereta api berkecepatan tinggi, kereta itu tidak dapat mengangkut kargo. Sebaliknya, untuk transportasi lintas provinsi, wilayah Xinjiang bergantung pada truk. “Kereta api kecepatan tinggi Tiongkok hanya bisa mengangkut penumpang, bukan barang. Dan tentu saja bukan tank atau rudal,” tulis Zhao.

Zhao menguraikan bahwa rel-rel kereta, lintasan-lintasan, sistem pasokan listrik, gerbong kereta, dan bagian-bagian lain dari sistem kereta api berkecepatan tinggi dirancang untuk mengangkut bobot yang ringan dan tidak dapat mendukung transportasi barang.

Ketergantungan Xinjiang pada truk telah menyebabkan polusi udara yang parah. “Truk diesel adalah penghasil emisi partikulat PM 2.5 terbesar, dan truk yang menggunakan gas alam mengeluarkan lebih banyak NOx [oksida nitrogen] dibanding truk diesel,” tulis Zhao.

Pakar kereta api tersebut menambahkan bahwa ini bukan hanya kasus di Xinjiang, tetapi di seluruh Tiongkok.

“Total panjang operasi kereta api Tiongkok hanya 130.000 kilometer. 29.000 km di antaranya adalah kereta berkecepatan tinggi yang hanya bisa mengangkut penumpang,” tulis Zhao.

Rezim Tiongkok telah menggembar-gemborkan rel berkecepatan tinggi sebagai layanan besar bagi masyarakat. Tetapi Zhao mengatakan kenyataannya adalah: kepadatan transportasi rata-rata tahunan dari kereta api kecepatan tinggi Tiongkok adalah 17 juta orang per kilometer, dibandingkan dengan 90 juta orang per kilometer di kereta api Tokaido Shinkansen Jepang.

Selain itu, harga tiket untuk naik kereta berkecepatan tinggi adalah tiga kali lipat dari kereta normal. Mayoritas orang Tiongkok tidak mau membayar uang ekstra untuk kecepatan dan kenyamanan kereta berkecepatan tinggi.

Meskipun mengetahui bahwa tidak ada permintaan pasar yang cukup untuk kereta api berkecepatan tinggi, rezim Tiongkok berencana untuk terus berinvestasi pada tahun 2019.

Majalah bisnis Jepang Nikkei melaporkan pada 21 Januari bahwa China Railway berencana untuk berinvestasi 850 miliar yuan (sekitar US$126,25 miliar) untuk kereta api tahun ini. Dengan investasi ini, Tiongkok akan membangun 6.800 kilometer jalur kereta api, 3.200 km di antaranya akan menjadi kereta api berkecepatan tinggi.

Zhao juga mencatat bahwa sistem kereta api tersebut berada dalam utang besar setelah pembangunan kereta api berkecepatan tinggi, meningkat dari 476,8 miliar yuan pada tahun 2005 menjadi 4,72 triliun yuan (US$701 miliar) pada tahun 2016. “Bahkan tanpa mempertimbangkan biaya operasi, total pendapatan dari penjualan tiket tidak cukup untuk membayar bunga pinjaman,” tulis Zhao.

“Pada akhir September 2018, total utang China Railway telah mencapai 5,28 triliun yuan (US$784,2 miliar).

“Untuk mempertahankan operasinya, China Railway harus mengajukan pinjaman baru [dari bank-bank Tiongkok] untuk membayar utang-utangnya yang lama, dan bergantung pada subsidi keuangan [dari pemerintah pusat].” (ran)

Video pilihan:

Sosialisme Membuat Venezuela Terpuruk, dari Negara Kaya Menjadi Miskin

https://www.youtube.com/watch?v=-awjffyF_Ds