ISTANBUL – Turki meminta Tiongkok untuk menutup kamp-kamp penahanan umat Islam, dengan mengatakan kamp-kamp itu, yang kabarnya menampung jutaan orang etnis Uighur, adalah “penghinaan besar bagi umat manusia.”
Pekan lalu, para aktivis hak-hak asasi manusia mendesak negara-negara Eropa dan Muslim untuk memimpin dalam penyelidikan PBB ke bagian dalam penahanan Tiongkok dan “indoktrinasi paksa” terhadap orang-orang Uighur, yang berbicara bahasa Turki, dan Muslim lainnya di wilayah jauh di barat laut Tiongkok dikenal sebagai Xinjiang.
“Kebijakan asimilasi sistematis terhadap orang-orang Turk Uighur yang dilakukan oleh pihak berwenang Tiongkok adalah penghinaan besar bagi umat manusia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy dalam sebuah pernyataan pada 9 Februari.
“Bukan lagi rahasia bahwa lebih dari 1 juta tahanan bangsa Turk Uighur yang diberlakukan sewenang-wenang menjadi sasaran penyiksaan dan pencucian otak politik di kamp-kamp penahanan dan penjara-penjara,” kata Aksoy.
Mantan-mantan tahanan telah menceritakan pelanggaran hak asasi manusia di dalam fasilitas-fasilitas tersebut, seperti penyiksaan, narkoba, dan pemerkosaan.
Tanggapan Turki dilakukan setelah kematian dalam tahanan seorang penyair dan musisi Uighur Abdurehim Heyit, yang menurut Aksoy adalah sebuah tragedi yang telah “memperkuat reaksi opini publik Turki terhadap pelanggaran serius hak asasi manusia yang dilakukan di wilayah Xinjiang. Kami berharap tanggapan sah ini diperhitungkan oleh otoritas Tiongkok.”
“Pada kesempatan ini, kami meminta otoritas Tiongkok untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia etnis Turk Uighur dan untuk menutup kamp-kamp penahanannya,” katanya.
Kedutaan besar Tiongkok di Ankara memposting tanggapan panjang di situs webnya yang mengatakan tuduhan Aksoy itu salah dan mendesak pemerintah tersebut untuk mencabutnya.
“Tuduhan-tuduhan bahwa pemerintah Tiongkok berusaha untuk ‘menghilangkan’ etnis, agama, dan identitas budaya Uighur dan Muslim lainnya sama sekali tidak berdasar,” katanya.
Beijing sedang menghadapi tekanan internasional yang terus meningkat karena ia masih terus menggunakan alasan memerangi terorisme dan radikalisasi untuk menganiaya umat Islam Uighur.
Ankara meminta komunitas internasional dan sekretaris jenderal PBB untuk mengambil tindakan.
Baru-baru ini, warga Xinjiang mengatakan kepada media bahwa beberapa pejabat setempat telah mengundang orang-orang Uighur ke jamuan Tahun Baru Imlek di mana daging babi dan alkohol disajikan, dan mengancam akan mengirim para undangan tersebut ke “pusat pendidikan ulang” jika mereka menolak. Mengkonsumsi keduanya sangat dilarang dalam Islam.
Dilxat Raxit, juru bicara World Uighur Congress, sebuah organisasi untuk orang-orang Uighur di pengasingan, baru-baru ini mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa upaya-upaya yang baru terjadi tersebut adalah percobaan terbaru rezim Tiongkok untuk memaksa Uighur menyerahkan budaya dan adat mereka.
“Menurut informasi kami, pemerintah Tiongkok sedang meningkatkan kampanye untuk mengasimilasi orang-orang Uighur ke dalam budaya etnis Han Tiongkok,” katanya. Etnis Han adalah kelompok etnis mayoritas di Tiongkok. (ran)
China Lake (Danau Tiongkok) yang terletak di California, AS tidak ada setitik air pun. ia adalah nama sebuah gurun pasir yang cukup luas. Militer AS telah mendirikan pangkalan untuk menguji senjata militer yang baru dikembangkan.
Tahun lalu, militer AS mengumumkan buhwa lokasi tersebut digunakan untuk menguji senjata rudal dan mengedarkan video yang berkaitan dengan pengujiannya. Dengan demikian, semua orang dapat menyaksikan pengujian tersebut.
Naval Air Weapons Station China Lake (Pangkalan Senjata Udara Angkatan Laut AS China Lake) berada di sebelah barat Mojave Desert. Di sana merupakan lokasi untuk pengembangan dan pengujian senjata milik Naval Air Warfare Center Weapons Division, NAWCWD (Pusat Perang Udara Angkatan Laut Divisi Persenjataan).
NAWCWD pada November tahun lalu telah mengedarkan video uji coba senjata tahun 2017 dan 2018 yang mereka lakukan di China Lake. Isinya mencakup berbagai rudal darat-ke-udara dan udara-ke-darat yang mengenai sasaran seperti drone atau kendaraan. Semua tes ini dilakukan dalam kondisi pengujian yang sangat aman.
Salah satu misi NAWCWD adalah mengembangkan dan menerapkan teknologi baru untuk memastikan keunggulan di medan perang. Selain rudal, divisi ini juga mengembangkan bom yang dipandu dengan presisi.
Persenjataan yang dikembangkan di China Lake meliputi : Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, High-speed anti-Radiation Missile, Hellfire, Joint Direct Attack Munition, Joint Standoff Weapon, Sidewinder, Vertical Launch Anti-submarine Rocket dan lain-lain.
Bahkan, China Lake yang mencakup lebih dari 1,1 juta hektar dan memiliki lebih dari 2.000 bangunan serta berbagai sasaran, juga mendukung kegiatan pengujian pertempuran yang dilakukan untuk negara sekutu AS. (sin/asr)
Epochtimes.id- Seorang pengusaha dan donator politik asal Tiongkok, Huang Xiangmo ditolak menjadi warga negara Australia. Dia sebelumnya tinggal di Sydney dengan status permanent resident.
Pejabat Australia menyebutkan kegagalan Huang memiliki pasport Australia. Putusan ini membuat Huang kini terdampar di Beijing.
Huang telah diberitahu terkait permohonannya untuk menjadi warga negara Australia telah ditolak secara resmi. Selain itu, izin tinggal dirinya dengan permanen resident juga dibatalkan, sebagaimana dilaporkan dua media Australia, The Sydney Morning Herald (SMH) dan The Age.
SMH tidak melaporkan alasan keputusan tersebut tetapi mengutip pernyataan Kementerian Dalam Negeri, yang mengawasi aplikasi visa, mengatakan Huang “tidak layak” untuk tinggal di Australia.
Perwakilan kementerian dan juru bicara Menteri Imigrasi David Coleman keduanya menolak berkomentar.
Perdana Menteri Scott Morrison ketika ditanya tentang Huang, yang dalam beberapa tahun terakhir muncul sebagai salah satu donator politik terbesar Australia, mengatakan ia tidak akan mengomentari “masalah sensitif”.
“Pemerintah selalu bertindak konsisten dengan saran yang kami terima dan itulah yang terjadi pada kesempatan ini,” katanya kepada wartawan.
Pengusaha yang berpihak kepada Partai Komunis Tiongkok (PKT) adalah sosok donator untuk Partai Buruh dan Koalisi. Dia telah tinggal di Sydney bersama istri dan anak-anaknya sejak 2011 silam.
Huang Xiangmo sempat menjadi berita utama pada tahun 2017 silam ketika terungkap bahwa perusahaannya membayar tagihan firma hukum pribadi mantan senator Partai Buruh Sam Dastyari.
Bahkan, senator Partai Buruh ini hadir di samping Huang Xiangmo pada konferensi pers untuk media corong PKT di mana dia mendukung sikap Beijing di Laut Cina Selatan. Sikap ini justru bertentangan dengan posisi Partai Buruh.
Kasus lainnya, terungkap Huang dikunjungi oleh pemimpin oposisi Bill Shorten pada Maret 2016. Shorten mencari sumbangan untuk kampanye iklan pada saat itu.
Media melaporkan pada saat itu bahwa pemimpin ALP meminta “jumlah yang signifikan” dari Huang.
Huang pernah mengatakan kepada koran Partai Komunis Tiongkok (PKT) bahwa “tuntutan politik dan sumbangan politik” harus dikaitkan.
Huang adalah orang yang menjadi sorotan bagi dinas intelijen Australia karena hubungannya dengan PKT, termasuk bagaimana ia adalah Kepala Organisasi Sydney yang terkait dengan Departemen Pekerjaan Front Persatuan — lembaga lobi politik dan agensi propaganda PKT. Organisasi itu adalah Dewan Australia untuk Promosi Reunifikasi Damai Tiongkok (ACPPRC), telah dikritik sebagai kelompok terdepan untuk PKT.
Menurut Hamilton, ACPPRC memiliki hubungan dengan Dewan Tiongkok untuk Promosi Reunifikasi Nasional yang Damai – sebuah agen di biro ketiga Departemen Pekerjaan Depan Bersatu PKT yang bertugas melakukan operasi pengaruh di antara komunitas etnis Tionghoa di luar negeri.
Sejatinya, Front Bersatu telah menjadi alat utama untuk perang propaganda PKT sejak zaman Mao Zedong dan terus merekrut staf yang ditempatkan di kedutaan besar Tiongkok di seluruh dunia.
Sebelum hengkangnya mantan perdana menteri, pemerintah Turnbull memperkenalkan Undang-Undang baru yang melarang sumbangan dan lembaga hukum asing yang bertujuan untuk menghalangi intervensi asing dan kegiatan spionase di Australia.
Larangan sumbangan asing mulai berlaku pada 1 Januari tahun ini dan pendaftaran untuk agen asing, yang dibuat berdasarkan Skema Transparansi Pengaruh Luar Negeri (FITS) yang baru. Aturan ini telah berlaku sejak 10 Desember tahun lalu.
Sejauh ini, belum ada lembaga asing yang mendaftar. Lembaga asing yang beroperasi di Australia telah diberikan tenggang waktu tiga bulan untuk mendaftar diri dengan aturan FITS oleh pemerintah federal. (asr)
Ditulis oleh James Burke, Melanie Sun dar The Epcoh Times dan Reuters.
Epochtimes.id- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, Pemerintah menyiapkan sebanyak 1,2 juta sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang belum tersambung listrik di tahun 2019.
“Ada rencana untuk tambahan penyertaan (modal) negara, itu kurang lebih Rp 6 triliun untuk bisa memberikan sambungan-sambungan listrik gratis di tahun ini. Jumlahnya kira-kira 1,2 juta sambungan baru khusus bagi warga yang kurang mampu,” kata Jonan dalam siaran pers Kementerian ESDM,Senin (11/2/2019).
Jonan menambahkan jumlah sambungan tersebut kemungkinan masih bertambah dari adanya dana APBN Kementerian ESDM dan bantuan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Sisanya itu melalui APBN melalui DIPA Kementerian ESDM 100 – 150 ribu sambungan atau layanan penerangan dan ada juga tambahan CSR dari BUMN. Ibu Rini (Menteri BUMN) sudah sepakat tentang hal itu,” kata Jonan.
Adapun BUMN yang terlibat dalam program ini adalah PLN, Bulog, Jamkrindo, Pegadaian, Semen Indonesia, Dahana, Perhutani, BRI, Pindad, Telkom & Telkomsel, BNI, Airnav, Askrindo, Waskita, PTPN III Holding (PTPN VIII), Jasa Marga, Jasa Raharja, Jasindo, Biofarma, KAI, Hutama Karya, Telkomsel, Pertamina, Mandiri, Angkasa Pura 2, Pelindo 2, BTN, PIHC, WIKA, PP, PGN, Antam, Taspen, ASDP dan POS.
Pemerintah mempertimbangkan bahwa pemberian sambungan gratis bagi wilayah tertentu merupakan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pemerataan energi. “Mikirnya bukan untung rugi, tapi pemerataan pembangunan yang lebih baik,” tegas Jonan.
Pemberian bantuan tersebut diharapkan sebagai bentuk layanan dasar yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat. “Pemerintah berupaya untuk melayani atau memberikan layanan listrik sebagai layanan dasar masyarakat yang memadai dengan harga yang terjangkau,” kata Jonan.
Pemberian sambungan listrik diharapkan Jonan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan rasio elektrifikasi nasional yang ditargetkan sebesar 99,9% di tahun 2019.
Film fiksi ilmiah yang baru-baru ini dirilis “The Wandering Earth,” diadaptasi dari sebuah cerita oleh penulis laris Tiongkok Liu Cixin, telah menikmati promosi besar-besaran oleh media Tiongkok.
Film tersebut, yang menjadi pembuka Tahun Baru Imlek pada 5 Februari, telah berubah menjadi media propaganda politik, bersamaan para penonton bioskop menemukan slogan “hanya Partai Komunis yang bisa menyelamatkan Bumi!” terhias di tiket-tiket masuk milik mereka.
Pada 6 Februari, foto-foto yang diambil dari dua tiket film bertuliskan slogan tersebut dengan cepat menjadi sensasi internet. Tiket-tiket yang dibeli dari Alibaba Pictures Group, sebuah perusahaan film di bawah Alibaba Group.
Menurut Apple Daily Hong Kong, beberapa netizen Tiongkok telah memverifikasi informasi tersebut dari mereka yang membeli tiket sebagai asli.
Liu Cixin, merupakan penulis trilogi “Remembrance of Earth’s Past” yang terkenal, telah menulis “The Wandering Earth” pada tahun 2000. Cerita ini mengemukakan skenario ramalan akhir dunia atau kehancuran luas runtuhnya peradaban (apokaliptik) yang akan datang di mana matahari berubah menjadi raksasa merah. Hal ini mendorong umat manusia yang telah bersatu untuk membangun pendorong-pendorong berkekuatan raksasa dari kesatuan kekuatan di seluruh dunia dengan harapan mendorong bumi keluar dari tata surya untuk mencari bintang baru.
Adaptasi film tersebut, yang disutradarai oleh Guo Fan, menggambarkan perjalanan luar angkasa yang berubah menjadi bumi dalam perjalanan yang berbahaya, dengan segera telah dipromosikan oleh media-media yang dikelola pemerintah seperti People’s Daily dan Global Times, yang telah memainkan tema-tema nasionalis dalam film tersebut.
Satu ulasan telah dipublikasikan dengan tajuk utama, “Bagaimanapun, hanya orang Tiongkok yang bisa menyelamatkan planet bumi.”
“The Wandering Earth” telah menjadi hit box office di Tiongkok, mengantongi US$298 juta dalam penjualan tiket pada 10 Februari.
Namun para netizen Tiongkok telah bereaksi dengan mencemooh slogan-slogan pro-komunis yang tercetak di tiket tersebut, dengan banyak mengecamnya sebagai sakit mental.
“Seseorang adalah ditunjukkan oleh apa yang disuarakan oleh kesehatan mentalnya dan tidak tertipu oleh blokade internet Tiongkok yang mengetahui bahwa Partai Komunis adalah wabah bagi orang-orang di dunia!” salah satu meneriakan satu komentar. Pengguna lain mencerca dalam satu kalimat dengan menulis “hanya Partai Komunis yang sedang menghancurkan dunia.”
Para netizen lain telah mengkritik Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang telah mendekati 70 tahun berkuasa, karena kekejamannya dan tidak mempedulikan kehidupan manusia. “Revolusi Kebudayaan telah membunuh begitu banyak orang, dan sekarang [polusi udara] PM2.5 dan vaksin yang terkontaminasi HIV semuanya mengancam pemusnahan umat manusia. Ketika semua manusia mati, bumi pasti akan menjadi lebih aman dan lebih baik,” komentar ejekan dari seseorang.
Seorang netizen lain berkata: “Partai Komunis mengorbankan kemakmuran 1,2 miliar warga Tiongkok untuk memakmurkan 100 juta anggota Partai Komunis.”
“Wandering Earth” telah menghabiskan anggaran US$50 juta, menjadikannya film fiksi ilmiah berbujet besar pertama di Tiongkok. Ulasan telah mencatat skala ambisius film ini, serta kurangnya karakter Amerika yang menonjol.
“Pemerintah Bumi yang Bersatu tersebut telah menjadikan Rusia, Prancis, Inggris, dan negara-negara lain yang memainkan peran, tetapi tidak ada orang Amerika,” kata ulasan oleh Sciencefiction.com. Abacus News dalam ulasannya mengatakan, “Tampaknya aneh dan kesalahan yang disengaja untuk mengeluarkan orang Amerika dari koalisi global.”
Film dan hiburan lainnya tunduk pada sensor ketat oleh PKT, dan para produser sering mencocokkan konten mereka untuk menghindari serangan balasan, agar jangan sampai kreasi-kreasi artistik dan reputasi-reputasi mereka menderita.
Rezim PKT dan Amerika Serikat telah berselisih sejak tahun lalu, ketika pemerintahan Trump mengecam Beijing atas praktik-praktik bisnis proteksionisnya dan spionase industri yang didukung rezim. Sejak April 2018, Washington telah mengenakan tarif lebih dari US$200 miliar untuk produk-produk dagang Tiongkok. (ran)
Perusahaan penerbangan Air New Zeland pada 10 Pebruari mengatakan bahwa sebuah pesawatnya NZ 289 yang membawa 270 orang penumpang dengan penerbangan dari Aukland menuju Shanghai terpaksa terbang kembali ke Aukland, Selandia Baru setelah beberapa jam mengudara.
Masalah teknis ini disebabkan karena penerbangan yang melayani jalur tersebut tidak memiliki izin dari regulator Tiongkok untuk pendaratan di Tiongkok sebagaimana diungkapkan oleh pihak perusahaan.
Air New Zealand meminta maaf kepada para penumpang dan mengatakan bahwa penerbangan layanan khusus akan membawa mereka ke Shanghai pada hari yang sama pukul 11 malam.
“Kami memahami bahwa pelanggan akan sangat kecewa dan frustrasi karena kejadian ini, dan kami sangat menyesal karena telah mengganggu rencana perjalanan mereka”, kata juru bicara Air New Zealand.
Penumpang yang tidak puas mengeluh melalui media sosial, dan seseorang penumpangnya memasang foto peta penerbangan di layar di Twitter, menunjukkan bahwa pesawat itu berbalik di udara Papua Nugini.
Penumpang itu menulis : “Saya baru saja mengalami kesialan pertama dalam perjalanan menuju Tiongkok, yakni pesawat Air New Zealand yang kami tumpangi dari Aukland menuju Shanghai baru diberitahu oleh kapten setelah setengah perjalanan, bahwa pihak berwenang Tiongkok tidak memberikan izin pendaratan buat pesawat tersebut, jadi kami harus berbalik. Barangkali karena masalah izin.”
NZ 289 jurusan Shanghai ini pada 24 Agustus tahun lalu juga terpaksa balik ke Aukland karena masalah yang sama.
Namun juru bicara perusahanan penerbangan menjelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh masalah mekanis, bukan karena ijin pendaratan. (Sin/asr)
Epochtimes.id- Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Kementerian ESDM merilis Gunung Merapi meluncurkan awan panas guguran teramati, Kamis (7/2/2019) pukul 18.28 WIB dengan jarak luncur ± 2 km ke arah hulu Kali Gendol, amplitudo 70 dengan durasi 215 detik.
Menurut Keterangan resmi PVMBG, rangkaian awanpanas guguran juga terjadi pada 29 Januari 2019 ke arah Kali Gendol. Awanpanas guguran pertama teramati pada pukul 20.17 WIB, jarak luncur 1.400 m dan durasi 141 detik.
Sedangkan Awanpanas guguran kedua pada hari yang sama, terjadi pada pukul 20.53 WIB jarak luncur 1.350 m dan durasi 135 detik, dan ketiga terjadi pada pukul 21.41 WIB dengan jarak luncur 1.100 m dan durasi 111 detik.
Apa yang terjadi dengan aktivitas terkini dengan Gunung Merapi? Saat ini aktivitas G. Merapi didominasi oleh aktivitas pertumbuhan kubah lava yang diiringi kejadian guguran – guguran yang sebagiannya menghasilkan awan panas.
Gunung Merapi merupakan gunungapi strato yang memiliki ketinggian 2968 m dpl berada dalam wilayah kabupaten Sleman Provinsi DIY, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, dan Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sekitar 60 ribu jiwa.
Periode erupsi G. Merapi rata-rata 4 tahun dengan karakter erupsi yang dominan bersifat efusif dengan pembentukan kubah lava dan menghasilkan awanpanas guguran skala VEI II.
Erupsi eksplosif besar terjadi pada tahun 2010 menyisakan sebuah kawah dengan diameter 400 m dan kedalaman sekitar 150 m. Letusan ini mirip dengan letusan tahun 1872 dari sisi magnitudenya dan juga dampak perubahan morfologi yang dihasilkan. Sehingga kronologi aktivitas vulkanik paska letusan 1872 dapat dijadikan referensi dalam penilaian bahaya saat ini.
Catatan PVMBG, aktivitas G. Merapi pasca 2010 dimulai dengan kejadian letusan freatik yang terakhir terjadi pada 11 Mei – 1 Juni 2018 sehingga tingkat aktivitas dinaikan dari Normal menjadi Waspada.
“Setelah itu kubah lava muncul pada 11 Agustus 2018 yang menandakan G. Merapi sudah memasuki fase erupsi dengan erupsi yang efusif. Kubah lava terus tumbuh dengan laju pertumbuhan yang relatif rendah <5000 m3/hari,” demikian keterangan PVMBG.
Oleh karena itu, PVMBG merekomendasikan 4 Hal :
1.Agar dikosongkan dari aktivitas masyarakat Wilayah dalam radius 3 km dari puncak
2. Pemerintah daerah dan masyarakat agar mengantisipasi bahaya abu vulkanik.
3. Masyarakat agar mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar G. Merapi.
4. Masyarakat yang tinggal di KRB lll dimohon meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas erupsi G.Merapi.
Kementerian luar negeri Uni Eropa baru-baru ini memperingatkan para diplomat dan perwira militer Uni Eropa tentang ancaman “sekitar 250 mata-mata Tiongkok dan 200 mata-mata Rusia” yang sedang beroperasi di Brussels, ibukota Uni Eropa.
Mereka tidak terdeteksi saat memantau area-area di dekat lembaga-lembaga penting, misalnya restoran steak yang populer dan kafe yang dekat dengan gedung utama Komisi Eropa.
Surat kabar Jerman, Die Welt melaporkan pada 9 Februari bahwa peringatan tersebut telah dikirim oleh European External Action Service (EEAS), sebuah organisasi diplomatik Uni Eropa yang bertugas melaksanakan kebijakan-kebijakan luar negeri dan keamanan Uni Eropa.
Laporan tersebut mengatakan bahwa mata-mata Rusia telah aktif di Brussel selama beberapa dekade. Akan tetapi kehadiran yang kurang dikenal adalah agen intelijen Tiongkok yang aktif di Brussels, yang menyembunyikan identitasnya dengan menyamar sebagai karyawan kedutaan-kedutaan besar mereka, atau perwakilan perusahaan-perusahaan komersial dari negara mereka sendiri.
Laporan itu telah memberikan contoh yang tidak dinyatakan secara rinci mengnai kapan seorang diplomat Tiongkok atau Rusia akan menghadiri acara penting, orang-orang yang menyertai diplomat tersebut sering kali merupakan agen-agen yang menyamar.
Para mata-mata yang juga bekerja di berbagai jenis usaha kecil dan besar di Brussel, secara khusus berlokasi di dekat gedung-gedung Uni Eropa. Dengan secara langsung dan tidak langsung menghubungi para pegawai UE, kadang-kadang dengan berpura-pura berbisnis dengan mereka, serta memantau gedung-gedung beserta halamannya, para mata-mata ini mengumpulkan informasi yang menarik bagi negara-negara asal mereka.
Kenneth Lasoen, seorang pakar keamanan dari Universitas Ghent Belgia, sebelumnya telah mengatakan bahwa markas-markas besar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization = NATO), lembaga-lembaga Uni Eropa, dan banyak lembaga internasional yang berbasis di Brussels, semua entitas ini adalah target utama bagi para mata-mata dan peretas dari negara-negara lain, termasuk Tiongkok dan Rusia.
“Informasi ekonomi dan politik yang sangat berharga dipertukarkan di sini. Hal Itu menjadikan Brussels sebagai sarang spionase,” media Belgia, Bulletin mengutip Lasoen mengatakan pada 3 November 2017.
Untuk memperoleh informasi-informasi ekonomi, militer, dan politik yang berharga, negara-negara juga telah menggunakan serangan-serangan siber.
Badan intelijen dan keamanan nasional Belgia, Komite Pengawas Tetap Badan Intelijen Belgia (Belgian Standing Intelligence Agencies Review Committee), mengatakan dalam laporan tahunan 2016: “Perusahaan-perusahaan asing… adalah subyek untuk kegiatan-kegiatan intersepsi (penyadapan) oleh badan intelijen… sehubungan dengan spionase yang menargetkan para politisi, pemerintah, dan lembaga internasional terkemuka”
Salah satu dari contoh-contoh terbaru adalah pengungkapan tentang sejak tahun 2016, kepanjangan tangan militer Tiongkok, yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang berspesialisasi dalam serangan-serangan siber telah menerobos jaringan komunikasi diplomatik Eropa yang digunakan untuk berhubungan dalam memberikan rincian-rincian tentang upaya-upaya pembuatan kebijakan.
Sebuah laporan 19 Desember 2018 oleh Politico yang telah mengutip Blake Darche, kepala bagian keamanan di Area 1 Security, sebuah perusahaan cybersecurity Amerika, menjelaskan bagaimana para peretas PLA menemukan “tautan terlemah dalam rantai digital” untuk menyerang Kementerian Luar Negeri Siprus, sehingga memperoleh akses masuk ke “seluruh jaringan komunikasi diplomatik Uni Eropa.”
Jaringan ini, diberi naman Correspondence Européenne, menyediakan platform bagi para pejabat di 28 negara UE, Dewan Eropa, EEAS, dan Komisi Uni Eropa untuk bekerja sama dalam masalah-masalah kebijakan luar negeri.
“[Saya] tidak terkejut tentang fakta bahwa ada serangan seperti itu. Ini hanya masalah waktu kapan [penerobosan data semacam itu] akan terjadi, atau menjadi umum,” kata Udo Helmbrecht kepada Politico. Dia adalah direktur eksekutif badan cybersecurity Uni Eropa, Badan Uni Eropa untuk Jaringan dan Keamanan Informasi.
Kedutaan Besar Tiongkok di Belgia telah membantah pernyataan-pernyataan di dalam artikel Die Welt pada 10 Februari, dengan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa artikel itu adalah “sesuatu yang dibuat-buat tanpa bukti.” (ran)
Epochtimes.id- Peraturan baru Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019, Pemerintah menetapkan formula harga dasar.
Harga inilah yang digunakan dalam perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Umum yang disalurkan melalui SPBU/SPBN sebagai pedoman bagi Badan Usaha untuk menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Umum yang disalurkan melalui SPBU/SPBN.
Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum oleh Badan Usaha tersebut, wajib dilaporkan kepada Pemerintah.
“Kebijakan yang dituangkan dalam Kepmen tersebut diambil untuk melindungi konsumen, menjaga dan melindungi pelaku usaha untuk bersaing yang sehat dan fair serta tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar dan supaya terjadi persaingan yang sehat diantara badan usaha atau praktek usaha lebih fair,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, memberikan keterangan pers di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Minggu (10/2/2019).
Ia menjelaskan, secara umum, harga jual eceran dihitung menggunakan formula Harga Jual Eceran = MOPS + konstanta + Margin + PPN (10%) + PBBKB (sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi setempat), di mana konstanta terdiri dari biaya perolehan diluar harga produk (alpha pengadaan), biaya penyimpanan dan biaya distribusi. Adapun MOPS serta besaran konstanta yang digunakan mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019.
Penetapan harga jual eceran Jenis BBM Umum oleh Badan Usaha tersebut mengacu pula ketentuan batas bawah dengan perhitungan margin sebesar 5% dari harga dasar dan batas atas dengan perhitungan margin sebesar 10% dari harga dasar. Sehingga, Badan Usaha dapat menetapkan harga jual eceran Jenis BBM Umum di dalam rentang batas bawah dan batas atas tersebut.
“Selain mengatur marjin, yang juga penting adalah Kepmen ini menetapkan formula perhitungan harga dasar untuk digunakan Badan Usaha sebagai pedoman menetapkan harga jual BBM Umum. Jadi lebih terbuka dan fair sehingga tidak ada lagi badan usaha yang menjual BBM umum kemahalan. Ada batas atasnya untuk melindungi konsumen juga,” tambah Djoko.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 tersebut, Badan Usaha telah melakukan penyesuaian dan melaporkan besaran harga jual eceran Jenis BBM Umum yang disalurkan melalui SPBU/SPBN.
Hari ini, 10 Februari 2018 mulai pukul 00.00 Pertamina juga telah menurunkan harga BBM Umum yang dijualnya. Beberapa lembaga penyalur lainnya juga telah melakukan penurunan harga sebelumnya yaitu Shell, Total, Vivo, Aneka Petroindo Raya. Sedangkan AKR, Exxon dan Garuda mas energi belum menurunkan harga karena masih sesuai dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM tersebut.
Dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 ini, harga jual eceran Jenis BBM Umum yang disalurkan melalui SPBU/SPBN akan menjadi lebih wajar dan fair bagi Badan Usaha dan masyarakat. (asr)
Epochtimes.id- Politik Thailand menjadi gaduh setelah secara mengejutkan pada 8 Februari ketika saudara perempuan raja melakukan upaya bersejarah untuk menjadi calon perdana menteri. Namun upayanya terhambat karena dinilai “tidak pantas” serta melanggar tradisi dan konstitusi, yang menjaga monarki terlibat dalam politik.
Perintah kerajaan dari Raja Maha Vajiralongkorn dibacakan di televisi nasional Jumat malam. Pengumuman ini secara efektif membatalkan langkah oleh kakak perempuannya, Putri Ubolratana Mahidol, untuk menjadi kandidat pada pemilihan parlemen dijadwalkan 24 Maret mendatang.
Agenda ini adalah yang terbaru pasca krisis mengguncang Thailand dengan kudeta, serangan balik politik, dan kekerasan jalanan selama lebih dari satu dekade.
Pencalonan Ubolratana sebagai kandidat adalah langkah yang menakjubkan, tidak hanya karena itu akan melanggar hal tabu tetapi dikarenakan dia bersekutu dengan Partai Raksa Chart Thailand, yang dianggap oleh banyak royalis tidak bersimpatik kepada monarki.
Partai ini adalah salah satu dari beberapa pihak yang terkait dengan mesin politik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, seorang miliarder telekomunikasi yang berkuasa pada tahun 2001. Thaksin dengan kebijakan populis, membuatnya tidak terkalahkan. Tentara akhirnya mengusirnya dari kantor perdana menteri dalam kudeta tahun 2006 silam.
Perubahan haluan Ubolratana terlihat mengejutkan karena saudara kandungnya dianggap dekat dan tidak terpikirkan bahwa Ubolratana akan melangkah tanpa izin kakaknya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar tidak mungkin diketahui publik, karena urusan pribadi keluarga kerajaan Thailand hampir tidak pernah terbongkar di publik.
Vajiralongkorn mencoba melunakkan caranya dengan mengakui bahwa saudara perempuannya yang berusia 67 tahun telah melepaskan gelar kerajaan resminya. Dia juga memuji wanita itu karena melakukan pekerjaan amal dan sebaliknya mendapatkan cinta keluarga dan rakyat Thailand.
Tetapi perintahnya menekankan bahwa konstitusi Thailand menegaskan bahwa raja dan orang-orang di sekitarnya tetap di atas politik, dan prinsip-prinsip pemerintahan demokratis serta tak terlibat politik.
“Meskipun dia melepaskan gelarnya sesuai dengan hukum kerajaan … dia masih mempertahankan status dan posisinya sebagai anggota dinasti Chakri,” bunyi perintah raja.
“Membawa anggota keluarga kerajaan berpangkat tinggi untuk terlibat dalam sistem politik, dengan cara apa pun, adalah tindakan yang bertentangan dengan protokol kerajaan kuno dan kebiasaan dan budaya nasional, dan dipandang sebagai tindakan yang sangat tidak pantas,” tambah pernyataan itu.
Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha adalah kandidat militer yang disukai, dianggap setia pada monarki. Dia memimpin kudeta militer 2014 yang menggulingkan pemerintah terpilih terakhir Thailand, yang telah didukung oleh Thaksin.
Prayuth telah dianggap sebagai calon terdepan untuk pemilihan Maret karena perubahan dalam konstitusi dan aturan pemilihan yang diterapkan oleh pemerintahannya menyulitkan partai politik tanpa dukungan militer untuk merebut jabatan perdana menteri.
Thailand memiliki Undang-Undang lese majeste yang kejam untuk menghukum pencemaran nama baik keluarga kerajaan langsung hingga 15 tahun penjara. Meskipun tidak secara teknis berlaku untuk Ubolratana, yang kehilangan gelar kerajaan tertinggi ketika dia menikah dengan seorang warga Amerika lebih dari empat dekade lalu.
Sebelum pernyataan raja, Ubolratana telah mengeluarkan pernyataan di Instagram yang mengatakan bahwa ia “tidak memiliki hak istimewa di atas rakyat Thailand di bawah konstitusi.”
“Tindakan saya ini, saya lakukan karena ketulusan dan niat untuk berkorban dalam permintaan ini untuk memimpin negara menuju kemakmuran,” katanya.
Parlemen Thailand memiliki anggota yang merupakan kerabat jauh dari raja. Ubolratana terjebak ke wilayah abu-abu, karena dia biasa disebut seorang putri dan diperlakukan seperti seroang putri, meskipun kehilangan sebutan kerajaan setelah pernikahannya.
Beberapa jam setelah dia terdaftar sebagai kandidat, sebuah partai politik yang mendukung Prayuth mengajukan keberatan kepada Komisi Pemilihan Umum setempat. Keberatan dikarenakan tindakan Ubolratana melanggar aturan yang melarang penggunaan lembaga kerajaan sebagai bagian dari kampanye politik. Beberapa protes lainnya menyusul, kebanyakan dari kaum royalis konservatif, mengungkap kemungkinan terhambatnya rencana Ubolratana.
Ubolratana adalah anak pertama dari empat bersaudara dari mendiang Raja Bhumibol Adulyadej dan Ratu Sirikit, dengan raja saat ini yang terlahir sebagai anak kedua.
Dia hampir tidak diakui oleh ayahnya pada tahun 1972 ketika dia menikah dengan orang Amerika Peter Jensen, seorang mahasiswa di Massachusetts Institute of Technology. Mereka menetap di Amerika Serikat di mana mereka memiliki tiga anak. Mereka kemudian bercerai dan dia pindah kembali secara permanen ke Thailand pada 2001 silam.
Sejak saat itu ia terlibat dalam kegiatan amal, khususnya yayasan “To Be No. 1” untuk memerangi penyalahgunaan narkoba oleh kaum muda. Dia juga sering mempromosikan pariwisata dan film Thailand di forum internasional. Secara umum, seperti kebanyakan keluarga kerajaan, dia secara terbuka menjauhkan diri dari kegaduhan politik Thailand baru-baru ini. (asr)
Oleh Grant Peck/Associated Press via The Epochtimes
SAN SALVADOR — Presiden Salvador terpilih, Nayib Bukele, akan menilai apakah negara itu harus menjaga hubungan diplomatik dengan Tiongkok, kata anggota timnya pada 7 Februari, kurang dari setahun setelah pemerintah yang akan meninggalkan tugas telah memutuskan hubungan dengan Taiwan.
Federico Anliker, anggota dekat tim Bukele dan sekretaris jenderal partai Ide-Ide Baru (New Ideas)-nya, mengatakan pemerintahan yang akan datang akan menyelidiki mengapa pemerintah yang akan keluar tersebut telah menjalin hubungan-hubungan dekat dengan Tiongkok.
“Dengan masalah-masalah yang menjadi perhatian publik tentang Tiongkok, hubungan Tiongkok denganTaiwan, kita harus mempelajarinya dan menempatkannya dalam keseimbangan, apa yang terbaik untuk negara, bukan apa yang terbaik untuk partai politik, seperti yang dilakukan (pemerintahan yang akan keluar),” kata Anliker pada media lokal pada hari Kamis
“Kami tidak diajak berkonsultasi, mereka juga tidak memberi kami alasan-alasan (untuk membangun) hubungan dengan Tiongkok. Sekarang kita harus selidiki secara detail,” lanjutnya.
Pada bulan Agustus, El Salvador telah memutuskan hubungan dengan Taiwan untuk menjalin hubungan dengan Tiongkok, mengikuti Republik Dominika dan Panama. Tiongkok kemudian menawarkan kepada El Salvador sekitar US$150 juta untuk proyek-proyek sosial dan 3.000 ton beras untuk memberi makan ribuan orang Salvador yang dilanda kekeringan.
Gedung Putih telah memperingatkan pada bulan Agustus bahwa Tiongkok memikat negara-negara dengan imbalan-imbalan yang “mempermudah ketergantungan ekonomi dan kendali kekuasaan (dominasi), bukan kemitraan.”
Anliker juga mengatakan bahwa Bukele, mantan walikota ibukota berusia 37 tahun, telah menyatakan dukungannya untuk Juan Guaido, yang menyatakan dirinya sebagai kepala negara Venezuela yang sah pada bulan Januari.
Bukele “tidak akan mau mendukung pemerintah totaliter yang menindas rakyatnya dan tidak menghormati hak asasi manusia,” katanya, merujuk pada pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. (ran)
Epochtimes.id- Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut adanya praktek ‘propaganda rusia’ atau Firehose of Falsehood di Pilpres 2019. Saat berpidato di Surabaya, Jokowi menyebutkan maraknya semburan-semburan dusta dan hoaks tersebut harus segera diluruskan. Jokowi tak menyebut secara rinci pihak mana yang menggunakan teknik ‘propaganda rusia.’
Lalu seperti apa propaganda Rusia?
Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Arbi Sanit menuturkan bahwa teknik propaganda rusia bertujuan mencuci otak masyarakat dengan kebohongan berulang-ulang hingga menjadi sebuah kebenaran bagi kepentingan politik tertentu.
Hal demikian disampaikannya dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dengan tema “Propaganda Rusia Ancaman Bagi Demokrasi Kita?” yang dilangsungkan di Gado-Gado Boplo, Jakarta Selatan, Sabtu, (9/2/2019).
Menurut Arbi, teknik propaganda Rusia dimulai dengan percobaan terhadap anjing. Hingga akhirnya, anjing dilemparkan sesuatu, disuruh ambil, kalau diambil, dikasih makanan, diulang terus, sehingga akhirnya anjing tersebut hafal apa yang dia harus lakukan.
Teknik ini, bagi Arbi, bukan sesuatu yang baru ditemukan dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan, propaganda tersebut sudah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak zaman orde lama untuk mempengaruhi kepemimpinan Presiden Soekarno.
Menurut Arbi, propaganda ini pada zaman dulu dikenal saat Aidit PKI menggunakannya dengan membentuk divisinya Agitprop atau agitasi dan propaganda.
Arbi menjelaskan, propaganda itu dikenal sejak masa Pavlov di Rusia. Intinya adalah untuk mencuci otak. “Otak rakyat, pemilih dicuci. Caranya, dengan melancarkan kebohongan berkali-kali dan selalu diulang. Akhirnya menjadi kebenaran,” ujarnya.
Arbi menilai operasi propaganda Rusia ini adalah skenario untuk menggagalkan program kampanye yang diusung KPU. Dia menambahkan, seharusnya kampanye itu normal memberikan penjelasan dari kandidat/kontestan yang sejatinay sebagai fungsi kampanye.
Arbi mengkritik kampanye Pilpres yang berlangsung dalam waktu lama dan panjang. Sehingga, kata Arbi, kandidat harus banyak cara dan akal untuk mengisinya.
Menurut dia, tak semua orang memahami program yang maksud sebagai rencana-rencana terinci dan dengan angka-angka. Dia menambahkan, semuanya untuk golongan menengah ke atas.
“Bagaimana untuk golongan yang bawah? Ya propaganda,” jelas Arbi.
Terkait Pilpres 2019, secara netral kedua pasangan capres dinilai sama-sama menggunakan propaganda untuk meraih kemenangan Pilpres. Menurut Arbi, kedua pihak menggunakan pengulangan-pengulangan (informasi) serta diputar secara terus menerus. Akan tetapi, kedua pihak memilih dengan tema-tema berbeda.
“Nomor pertama adalah apa yang dikerjakan selama ini, disampaikan. Yang nomor dua, apa yang dipikirkan dan dipersepsikannya atau apa yang dimaknainya itu yang disampaikan,” tegas Arbi.
Sementara itu, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menegaskan propaganda model Rusia berpotensi menghancurkan keutuhan dan keberlangsungan demokrasi politik di Indonesia.
Menurut dia, Firehose of Falsehood menggiring pemilu dipandang sebagai perang dan bukan konstestasi misi, narasi dan progam. Dampaknya, berpotensi melahirkan kekerasan horizontal dengan memecah belah masyarakat dengan jahat.
Parahnya lagi, kata Boni, pendekatan propaganda Rusia menghancurkan seluruh tradisi dan budaya politik Indonesia yang berbasis kekeluargaan. Indikasi propaganda dimulai maraknya hoaks yang berseliweran dan dahsyatnya narasi kebencian berbalut politik identitas yang menandakan bahwa propaganda Rusia telah diadopsi dalam politik elektoral di Indonesia.
Dia menegaskan, demokrasi Pancasila merupakan kombinasi antara demokrasi modern dan keluhuran nilai dan otentisitas bangsa Indonesia yang mengedepankan tradisi kekeluargaan dan persaudaan di tengah perbedaan atau keragaman.
“Nah, tehnik propaganda Rusia ini yang menghancurkan prinsip dan nilai-nilai ke-Indonesiaan yang luhur dan baik ini,” papar Boni.
Lebih menyedihkan lagi, tegas Boni, kepemimpinan politik yang dilahirkan dari tehnik propaganda Rusia dengan penggunaan kebohongan yang berulang dan kebencian, maka hasilnya akan melahirkan rezim kebohongan.
“Untuk itu, kami mengimbau agar model propaganda ini segera dihentikan,” pungkas Boni. (asr)
Penonton menatap layar lebar dengan ekspresi tegang, beberapa orang mengerutkan kening, dan beberapa menunjukkan ekspresi terkejut … Gedung bioskop Audi Programmkino di Ingolstadt, Jerman memutarkan film dokumenter The Transcending Fear : The Story of Gao Zhisheng pada Malam Tahun Baru Imlek (4/2/2019).
Usai pemutaran film tersebut sejumlah penonton tidak beranjak dari kursinya karena sibuk dengan perbincangan isi film yang baru mereka tonton. ‘Transcending Fear’ adalah film dokumenter yang diproduksi oleh New Tang Dynasty Television (NTD).
Film ini, dengan materi tangan pertama yang belum pernah dipublikasikan, menunjukkan seorang legenda kontemporer yang tidak takut terhadap kekuasaan, berani menegakkan dan mempertahankan keadilan – Gao Zhisheng, pengacara yang disebut sebagai “hati nurani Tiongkok” yang telah berulang kali diculik oleh Partai Komunis Tiongkok, dijatuhi hukuman secara ilegal, dan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Pada 13 Agustus 2017, Gao Zhisheng sekali lagi diculik oleh PKT dan keberadaannya masih belum diketahui hingga kini.
Surat kabar Jerman ‘Donaukurier’ melaporkan secara rinci kegiatan pemutaran film Gao Zhisheng
Surat kabar lokal Jerman ‘Donaukurier’ melaporkan di halaman depan dan di tengah mengenai kegiatan pemutaran film di Audi Cinema tersebut. Tulisan dalam artikel itu : Penganiayaan politik, penyiksaan, pemenjaraan, bagi mereka yang tidak bertindak sesuai dengan pemikiran PKT harus menanggung konsekuensi serius. Sebagai contoh, para praktisi Falun Gong dan bahkan pengacara yang membela mereka telah dianiaya.
https://www.youtube.com/watch?v=QgtkrmHJ1R4
Dalam sebuah wawancara dengan ‘Donaukurier’, Ms. Ursula Dusolt, salah satu penyelenggara acara mengatakan : “Saya berharap banyak pelaku bisnis, politisi dan pembuat kebijakan di Bavaria dapat menonton film ini dan kemudian memutuskan bagaimana menangani masalah ekonomi komunis Tiongkok. Dusolt berharap orang-orang dapat belajar lebih banyak tentang penganiayaan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan PKT dan memberikan tekanan lebih besar pada PKT untuk mendukung orang-orang yang berani dan benar di Tiongkok.
Menurut surat kabar itu, Schleeh, Direktur Pelaksana Pusat Kewirausahaan Bisnis Regional mengatakan : “Bukan rahasia lagi bahwa sistem yang dianut Tiongkok berbeda dengan Jerman”. Karena urusan pekerjaan, ia sering bepergian ke Tiongkok. Ia berkata bahwa berjalan di Tiongkok saja ia dapat merasakan perbedaannya yang menyolok. Kamera pengawas ada di mana-mana. Di Tiongkok, di mana saja ada kegiatan untuk memperjuangkan kebebasan, tidak terkecuali kota Foshan, kota mitra Ingolstadt itu.
Penonton memperhatikan kondisi hak asasi manusia Tiongkok
Usai pemutaran film, penyelenggara mengundang Hubert Köper, anggota dari IGFM Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) untuk menjadi moderator diskusi. Hubert Köper pertama kali memperkenalkan situasi terakhir tentang penganiayaan yang dilakukan PKT terhadap pengacara hak asasi manusia dan pengambilan organ praktisi Falun Gong di Tiongkok.
Tamu lain, Ding Lebin, berasal dari daratan Tiongkok dan saat ini sedang studi ilmu hukum di Jerman. Sebagai seorang praktisi Falun Gong, Ding Lebin telah mengalami penganiayaan PKT dan penindasan brutal sejak kecil. Dia datang ke Jerman 6 tahun yang lalu. Melalui perjalanan panjang, bantuan dari politisi Jerman dan organisasi hak asasi manusia internasional. Dia berhasil menyelamatkan ibu praktisi Falun Gong yang ditahan secara ilegal di Tiongkok. Ia menceritakan pengalaman pribadinya kepada penonton.
Di antara penonton, ada beberapa orang etnis Tionghoa asal Tiongkok yang tinggal di Jerman, mereka mengatakan bahwa dengan menonton film tersebut, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi hak asasi manusia di Tiongkok saat ini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memahami hal ini di Tiongkok sebelumnya.
Usai diskusi, banyak pemirsa menandatangani petisi yang disponsori IGFM. Petisi untuk mendukung pengacara Gao Zhisheng dan berharap dia mendapat kebebasan secepatnya agar bisa bersatu kembali dengan keluarganya.
Audi Programmkino terletak di Audi Industrial Park di kota Bavaria, Ingolstadt, dekat dengan Audi Motor Museum. Penonton yang hadir selain karyawan Audi, juga pengunjung yang datang dari seluruh dunia. Teater ini telah memenangkan banyak penghargaan untuk Program Film Federal Jerman, dan upaya mereka untuk mempopulerkan seni film, mempromosikan film pendek dan dokumenter yang dibuat dengan baik telah diakui masyarakat internasional.
Kejadian yang dialami pengacara Gao Zhisheng bukan kasus tunggal. Ada banyak pengacara dan aktivis nurani di Tiongkok yang telah menderita berbagai tingkat penganiayaan PKT. ‘Insiden 709’ yang mengejutkan dunia, yakni insiden penangkapan, pemanggilan, penahanan secara pidana, penyanderaan untuk diwawancarai terhadap ratusan pengacara, aktivis HAM sipil, pembuat petisi dan masyarakat yang mengajukan petisi di 23 propinsi pada 9 Juli 2015.
‘Day of the Endangered Lawyer’ baru 4 hari berlalu, Pengacara Wang Quanzhang, salah satu pengacara yang ditangkap dalam ‘insiden 709’ pada 28 Januari dijatuhi hukuman empat setengah tahun penjara karena dituduh merongrong kekuasaan negara.
Xie Yanyi, seorang pengacara hak asasi manusia yang berbasis di Beijing mengatakan : “Wang Quanzhang dihukum untuk menutupi penyiksaan yang dilakukan PKT terhadap Wang Quanzhang”. “Prosedur yang PKT lakukan seperti penangkapan, hukuman, pengadilan dan putusan semuanya dilakukan secara illegal.” (Sin/asr)
BATOURI, Kamerun — Dua hari sebelum akhir Desember 2017, sembilan orang telah tewas di sebuah gua fatal di sebuah lokasi penambangan di Ngoe Ngoe, sebuah desa dengan lebih dari 2.500 penduduk di Wilayah Timur Kamerun. Media lokal kemudian melaporkan bahwa korban tewas bertambah menjadi 15 orang.
Lu & Lang, sebuah perusahaan pertambangan Tiongkok, baru saja menghentikan operasinya dan membiarkan lubang-lubang penambangannya tidak diurug (ditimbun), mengabaikan risiko besar yang ditimbulkan oleh “makam-makam terbuka” ini terhadap penduduk setempat. Para pria dan wanita yang tewas di dalam gua ini telah pergi ke lokasi tersebut dengan harapan menemukan beberapa bintik emas yang tersisa.
Lu & Lang telah berulang kali meninggalkan lokasi tambang dalam kondisi yang tidak aman, yang menyebabkan kematian. Sekitar tiga tahun yang lalu, empat orang yang diduga tewas dengan cara yang sama ditemukan di lokasi yang sama di Ngoe Ngoe, menurut Mada Michel, walikota kotamadya Ngoura wilayah Ngoe Ngoe.
Kode penambangan Kamerun menetapkan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab untuk mengurug lubang setelah operasi. Ini mewajibkan mereka untuk meninggalkan lokasi tambang dalam kondisi yang aman dan dapat diterima sehingga tidak menimbulkan ancaman. Namun, perusahaan-perusahaan pertambangan, kebanyakan mereka dari Tiongkok, seperti Lu & Lang, membiarkan lubang-lubang terbuka dengan kecepatan yang hampir sama dengan ketika mereka mengeksploitasi sumber-sumber daya mineral tersebut.
Anak-anak muda setempat memasang barikade untuk memblokir sebuah truk milik perusahaan tambang Tiongkok di Zirgene di wilayah Colomine pada bulan September 2018. (Solomon Tembang)
Para aktivis masyarakat sipil mengatakan perusahaan-perusahaan Tiongkok telah lolos dalam mengabaikan peraturan karena dua alasan utama: mereka membayar suap besar kepada para pejabat, dan beberapa orang Kamerun yang berpengaruh memiliki saham di perusahaan-perusahaan tersebut. Para aktivis juga mencurigai rezim komunis Tiongkok “mengancam melalui negosiasi pribadi,” karena Tiongkok adalah mitra utama dengan Kamerun, telah memberi negara tersebut banyak pinjaman dan hibah.
Perusahaan-perusahaan pertambangan Tiongkok mengabaikan pedoman keselamatan hanyalah salah satu dari banyak kesengsaraan yang disebabkan oleh penambangan di wilayah tersebut. Organisasi masyarakat sipil setempat mengatakan jumlah korban tewas akibat eksploitasi mineral ilegal dan praktik-praktik penambangan yang tidak berkelanjutan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
PRAKTIK PENAMBANGAN MEMATIKAN
Antara tahun 2017 dan 2018, tidak kurang dari 100 orang telah tewas di lubang-lubang tambang yang dibiarkan tidak diurug, menurut statistik oleh organisasi lingkungan nirlaba Forêts et Développement Rural (FODER). Organisasi tersebut mengatakan ada lebih dari 250 lubang penambangan yang ditinggalkan sejak tahun 2012 yang belum diurug.
Lubang-lubang terbuka tersebut, beberapa sedalam 80 meter dan terisi air yang menggenang, adalah risiko fatal bagi penduduk setempat, terutama anak-anak yang bermain di sekitarnya, serta ternak-ternak. Penambang rakyat juga berisiko terkubur di lubang seperti itu dalam ketergesaan mereka untuk menemukan sisa-sisa emas yang tertinggal.
Seekor sapi terjebak di lumpur di Ngoe Ngoe, Kamerun. Kegiatan penambangan Tiongkok membuat aliran sungai tersumbat lumpur, dan dalam beberapa kasus sungai dialihkan untuk melayani situs-situs pencucian emas. (Solomon Tembang)
Warga Ngoyla, Soweiya Audrey, seorang ibu dari lima anak berusia 30-an, mengatakan hidupnya tidak pernah sama sejak dia kehilangan suaminya pada tahun 2017.
“Suamiku pergi untuk berburu pada suatu malam yang fatal dan tidak pernah kembali,” katanya. “Kami mencarinya hampir dua minggu sebelum menemukan mayatnya dalam kondisi membusuk di salah satu lubang penambangan yang ditinggalkan oleh sebuah perusahaan Tiongkok. Di sepanjang jalan setapak yang tertutup semak belukar.”
Ini adalah kehilangan yang ketiga anggota keluarga Audrey, setelah kehilangan dua sepupunya pada tahun yang sama dalam kondisi yang sama.
“Saya mengalami gangguan mental dan fisik pada tahun itu. Sejak saya pulih, kekhawatiran saya adalah harus mengurus anak-anak saya sendirian. Hidup bagi saya sangat sulit dan saya berjuang untuk bertahan hidup,” katanya.
Kisah tragis seperti itu biasa terjadi. Haman Baba, yang tinggal di Mungonam di pinggiran Batouri, menggambarkan kematian putra satu-satunya sebagai “hal terburuk yang pernah terjadi padanya.” Anak laki-lakinya telah bermain di dekat sebuah lubang terbuka ketika dia jatuh dan tenggelam.
Aktivitas-aktivitas perusahaan tambang Tiongkok telah membuat daerah perumahan yang sebelumnya aman menjadi rentan terhadap bahaya. Perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan ekskavator untuk menggali lubang-lubang dalam yang menjadikan rumah-rumah yang terletak di sekitar tepinya longsor dan berisiko runtuh.
Para aktivis masyarakat sipil mengatakan ketika penduduk lokal mengeluh bahwa hak-hak mereka dan sumbangan dana abadi yang bermanfaat untuk masyarakat secara jelas telah dilanggar oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, pemerintah mengabaikan masalah ini. Namun pada bulan April 2018, Menteri Pertambangan, Industri, dan Pengembangan Teknologi Kamerun menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan Tiongkok. Hong Kong, Peace Mining, dan Lu & Lang telah dilarang melakukan kegiatan penambangan emas dan pejabat-pejabatnya diperintahkan untuk meninggalkan wilayah tersebut.
Peace Mining dan Lu & Lang didakwa atas degradasi lingkungan serta konflik-konflik mematikan yang terjadi berulang dengan penduduk setempat yang dipicu oleh para karyawan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok tersebut. Untuk bagiannya, perusahaan Hong Kong bahkan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan penambangan.
Meskipun ada sanksi, The Epoch Times mengetahui bahwa beberapa dari perusahaan yang telah dihentikan tersebut masih terus beroperasi.
KONFRONTASI DENGAN KEKERASAN
Rasa permusuhan atas masalah “kuburan-kuburan terbuka” antara perusahaan-perusahaan pertambangan Tiongkok dengan penduduk setempat tersebut ada dalam jumlah besar di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya mineral.
Menurut Justin Landry Chekoua, manajer proyek senior untuk Proyek Pertambangan, Lingkungan, Kesehatan & Masyarakat di FODER, para penambang Tiongkok secara teratur mengusir para penambang lokal yang telah menemukan emas. Ini sering menyebabkan konflik-konflik yang mematikan.
Kurang dari dua tahun yang lalu, lokasi penambangan Betare-Oya adalah pusat konfrontasi dengan kekerasan antara para penambang Tiongkok dengan penduduk setempat. Setelah gagal memaksa beberapa penduduk setempat untuk meninggalkan lokasi tambang, seorang pria Tiongkok mengambil pistol dari mobilnya dan menembak salah satu penduduk setempat, telah membunuhnya. Sebagai pembalasan, orang-orang di tempat kejadian menerkam pria Tiongkok tersebut dan melemparinya dengan batu sampai mati.
Sampai saat perusahaan-perusahaan pertambangan Tiongkok telah mulai muncul sekitar tahun 2000, kehidupan di daerah pertambangan di Wilayah Timur Kamerun tenang dan damai. Orang-orang telah menambang di tanah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka menggunakan peralatan sederhana.
Chekoua mengatakan, Tiongkok datang karena keputusan pemerintah untuk menemukan lagi emas di daerah Bendungan Lom Panga sebelum ia dibangun. Sejumlah besar emas akan dibanjiri oleh perairan bendungan, sehingga pemerintah mengizinkan penambangan semi-industri di daerah tersebut.
Warga negara Kamerun adalah satu-satunya yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki izin penambangan, namun karena mereka tidak memiliki kemampuan teknis yang diperlukan, mereka diizinkan untuk mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan asing.
“Boro-boro menjalin kemitraan, kebanyakan orang Kamerun mendapatkan kuasa otorisasi dan menjualnya kepada perusahaan asing, sebagian besar dari mereka berasal dari Tiongkok,” kata Chekoua. Dia menambahkan bahwa beberapa perusahaan Tiongkok sekarang menggunakan kartu identitas untuk menunjukkan berasal dari karyawan-karyawan setempatnya untuk mendapatkan izin.
Ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok menambang emas bernilai miliaran franc CFA (mata uang Afrika Barat), komunitas-komunitas sekitar sungai dibiarkan begitu saja. Selain bahaya yang ditimbulkan oleh lubang-lubang yang terbengkalai, penduduk setempat adalah korban dari penggunaan dan tertinggalnya sisa-sisa bahan-bahan kimia penambangan di tanah tersebut, menjadikannya tidak subur. Kerusakan lahan pertanian dan hutan juga menjadi masalah. Selain itu, genangan air yang terakumulasi di dalam lubang melahirkan nyamuk, yang menyebarkan malaria.
Bernard Ngalim, seorang spesialis hak asasi manusia dan hak lingkungan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa penambang-penambang asing, termasuk Tiongkok, melanggar dengan tanpa mempedulikan hak-hak lingkungan, sosial, dan politik masyarakat.
“Mereka tidak membayar royalti yang sesuai. Mereka tidak menyatakan jumlah emas yang diproduksi. Mereka menodai tempat-tempat pemujaan dan pemakaman tradisional dan menggunakan pasukan keamanan pemerintah untuk mengintimidasi dan melecehkan orang-orang,” katanya.
Di bawah undang-undang hak-hak asasi nasional dan internasional, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara dari semua bentuk pelecehan. Namun orang-orang Tiongkok telah menemukan cara untuk mengalahkan sistem tersebut, sering mengatakan kepada pemerintah setempat bahwa “kami berurusan langsung dengan Yaoundé (ibukota).”
Ngalim mengatakan Kamerun harus melihat dengan seksama cara sektor pertambangan diatur dan melakukan perubahan.
Upaya untuk mewawancarai beberapa perusahaan pertambangan Tiongkok terbukti sia-sia. Mereka yang telah menjawab panggilan telpon segera menutup telepon begitu topik tersebut disebutkan. Kedutaan Tiongkok di Yaoundé juga tidak menanggapi permintaan untuk komentar. (ran)
Hari Jumat (8/2/2019), sebuah pernyataan dari Gedung Putih menyebutkan bahwa Presiden AS Trump telah menunjuk delegasi yang mewakili AS untuk melakukan negosiasi perdagangan lanjutan di Beijing pada pekan depan.
Negosiasi putaran ketujuh ini rencananya akan dibagi menjadi 2 tahapan, setelah negosiasi tingkat wakil menteri baru dilanjutkan dengan negosiasi tingkat tinggi, seluruh proses tersebut akan berlangsung selama 5 hari. Pihak AS sudah siap untuk menekan komunis Tiongkok, menuntut reformasi struktural terutama yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan lainnya.
Juru bicara Gedung Putih dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin akan berada di Beijing pada 14 – 15 Pebruari untuk berpartisipasi dalam negosiasi. Sebelumnya yakni pada 11 Februari, negosiasi tingkat wakil menteri akan dimulai, delegasi AS akan dipimpin oleh Wakil Kepada Perwakilan Perdagangan Jeffrey Gerrish.
Pernyataan itu juga mengumumkan daftar beberapa anggota yang diikutkan dalam negosiasi. seperti Gregg Doud, kepala Negosiator Pertanian USTR, David Malpass, Wakil Menteri Keuangan, Ted McKinney, Wakil Menteri Perdagangan dan Urusan Pertanian Asing dari Kementerian Pertanian AS, Gilbert Kaplan, Wakil Menteri Perdagangan Internasional dari Kementerian Perdagangan, Clete Willems, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, dan Steven Winberg, Asisten Sekretaris untuk Energi Fosil.
Delegasi akan didampingi juga oleh pejabat senior lainnya dari Gedung Putih, Kantor Perwakilan Perdagangan AS, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Energi, kata juru bicara Gedung Putih.
Fokus negosiasi akan diletakkan pada masalah reformasi struktural
Pada 1 Desember tahun lalu, Trump dan Xi Jinping mencapai kesepakatan untuk melakukan ‘gencatan senjata’ perang dagang selama 90 hari guna bernegosiasi.
Selama masa ini AS secara aktif menekankan perlunya bagi komunis Tiongkok untuk mengadakan reformasi struktural, mengakhiri praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk menghentikan pencurian hak kekayaan intelektual, alih teknologi wajib dan lainnya.
Reuters melaporkan bahwa seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pada hari Jumat bahwa persiapan untuk negosiasi perdagangan sedang berlangsung dan bahwa fokus negosiasi akan diletakkan pada memaksa Beijing untuk melakukan reformasi struktural.
“Amerika Serikat adalah pencipta teknologi, inovasi, pengetahuan, dan rahasia dagang yang luar biasa. Kita harus bekerja di lingkungan di mana aspek-aspek ini dilindungi,” kata Robert Lighthizer usai menghadiri pembicaraan perdagangan di Gedung Putih pekan lalu.
“Saya tidak memprediksikan kesuksesan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan” tambahnya ketika berbicara tentang negosiasi.
Kedua negara tersebut sedang bekerja keras untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan sebelum batas waktu 1 Maret tengah malam. Jika perjanjian yang memuaskan tidak tercapai, AS akan menaikkan tarif impor komoditas Tiongkok senilai USD. 200 miliar dari 10% menjadi 25%.
Pada hari Kamis Trump mengatakan bahwa ia tidak ada rencana untuk bertemu dengan Xi Jinping sebelum 1 Maret.
Komunike yang dirilis usai negosiasi sangat penting
CNBC Financial News pada 8 Februari melaporkan : Don Townswick, kepala analisis ekuitas di Conley Asset Management mengatakan bahwa negosiasi perdagangan yang akan diadakan minggu depan sangat penting. “Saya pikir jika ada kabar baik minggu depan, itu akan menjadi peristiwa yang sangat positif bagi pasar. Jika tidak (ada kabar baik), kita dapat melihat beberapa fluktuasi (pasar).”
Tom Block, pakar dari Fundstrat mengatakan, tidak perlu diragukan bahwa Lighthizer adalah tokoh dari kelompok elang. Dia mengatakan bahwa penting untuk dapat melihat nada positif dari negosiasi serta komunike yang dikeluarkan setelah negosiasi selesai.
Cesar Rojas, ekonom Citigroup mengatakan : “Kami pikir pihak Tiongkok telah menyatakan kesediaannya untuk membuat beberapa konsesi”. “Seperti berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap kekayaan intelektual ……. ”
Menurut Cesar Rojas bahwa kunci masalahnya terletak pada perinciannya, apakah pihak Tiongkok bersedia menerapkannya, dan apakah Amerika Serikat puas dengan penegakan hukumnya.
“Jika ada bernada positif, maka harapan kita adalah bahwa batas waktu dapat diundur jika negosiasi memang mencapai kemajuan. Jika tidak positif, maka itu akan menyiratkan bahwa (perang dagang) dapat meningkat. Tinggal 2 minggu lagi untuk tiba pada tenggat waktu itu”, kata Rojas.
Reuters melaporkan bahwa jika negosiasi dengan Tiongkok itu tidak berkembang dengan baik, para pejabat AS mengatakan bahwa kenaikan tarif akan berlaku. Jika negosiasi berlanjut, AS mungkin dapat menyetujui untuk memperpanjang batas tenggat waktu.
Pekan lalu, Trump mengatakan bahwa batas waktu tidak akan diperpanjang bahkan jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sebelum batas waktu. (Sin/asr)
