Home Blog Page 1934

Persentase Penduduk Asing di Amerika Serikat Tertinggi Dalam Seratus Tahun

admin
-
0
Persentase Penduduk Asing di Amerika Serikat Tertinggi Dalam Seratus Tahun

EpochTimesId – Jumlah warga asing di Amerika Serikat melonjak pada 2017. Persentase jumlah orang asing juga menjadi yang tertinggi dalam lebih dari satu abad, pada tahun 2017 lalu. Demikian rekaman data Biro Sensus AS yang diterbitkan pada 13 September 2018.

Jumlah penduduk kelahiran asing meningkat menjadi 44,5 juta pada tahun 2017. Angka itu naik sebesar 1,8 persen dari tahun sebelumnya.

Padahal pemerintah AS dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump mulai membatasi imigrasi resmi. Mereka juga meningkatkan upaya untuk menghalau dan mendeportasi imigran gelap.

Randy Capps, seorang demografer di Migration Policy Institute, mengatakan pemerintah tidak maksimal membatasi imigrasi resmi. Pasar kerja Amerika yang meningkat kuat juga dinilai sebagai salah satu pemicu peningkatan pada populasi warga kelahiran luar negeri.

“Ekonomi pasti menjadi faktor dalam hal ini, bukan hanya pada lebih banyak orang yang datang, tetapi lebih banyak orang yang tinggal,” kata Capps.

Warga asing menjadi sebesar 13,7 persen dari penduduk AS pada tahun 2017. Jumlah itu naik dari 13,5 persen pada tahun 2016, menurut perkiraan Biro Sensus. Itu menempatkan proporsi imigran di Amerika Serikat tahun lalu, menjadi yang tertinggi sejak 1910. Ketika itu, jumlah mereka mencapai 14,7 persen dari populasi.

Data juga menunjukkan bahwa semakin banyak imigran adalah orang Asia atau memiliki gelar universitas, memperluas tren yang telah ada selama lebih dari satu dekade. Dalam sepuluh tahun terakhir, peningkatan imigrasi dari Meksiko semakin melambat. Pangsa imigran dari Meksiko turun menjadi 25,3 persen tahun 2017, dari 26,5 persen pada 2016. Sementara pangsa dari Tiongkok naik menjadi 6,4 persen dari 6,2 persen.

Data ini berasal dari ‘Survei Komunitas Amerika’ tahunan yang dilakukan oleh pemerintah. Survei itu digunakan oleh ahli demografi untuk mempertimbangkan sumber paling komprehensif untuk memperkirakan populasi imigran. Survei itu, juga digunakan untuk mengukur tren demografi di kota-kota dan kabupaten di seluruh negara bagian.

Survei itu menghitung semua orang yang lahir di luar negeri. Namun, survei tidak membedakan antara orang-orang yang tinggal di negara itu secara legal atau ilegal. Mereka juga tidak membedakan orang asing berdasarkan visa tinggal sementara, penduduk tetap, atau warga negara naturalisasi.

Para demograf mengatakan bahwa survei tersebut kemungkinan menurunkan data angka migran ilegal di negara itu. Imigran ilegal kini menjadi lebih sulit untuk ditemui oleh surveyor karena pengaturan hidup yang informal. Sebagian dari mereka juga kemungkinan sengaja menghindari surveyor, karena takut data mereka dilaporkan kepada pemerintah, menurut para peneliti. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Uni Eropa Loloskan Resolusi Bela Taiwan Hadapi Ancaman Tiongkok

admin
-
0
Uni Eropa Loloskan Resolusi Bela Taiwan Hadapi Ancaman Tiongkok

Hubungan diplomatik Taiwan dengan Uni Eropa mendapat kemajuan pada 12 September ketika Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang, sebagian, berusaha untuk mencegah Beijing dari “membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”

Resolusi, yang disusun oleh Bas Belder, seorang politisi Belanda dan anggota Parlemen Eropa, menerima 530 suara mendukung dan 53 menentang, dengan 55 abstain. Belder adalah anggota Komite Parlemen untuk Urusan Luar Negeri.

Resolusi tersebut menyerukan Uni Eropa (UE) dan negara-negara anggotanya untuk mendesak Beijing “untuk menahan diri dari provokasi militer lebih lanjut terhadap Taiwan dan membahayakan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.” Selain itu, menyerukan “cara damai atas dasar hukum internasional” untuk menyelesaikan setiap perselisihan lintas selat. Sejak April, Beijing telah mengirim pesawat-pesawat pembom, jet tempur, atau pesawat pengintai untuk mengepung Taiwan, tindakan intimidasi yang berfungsi sebagai ancaman terhadap rakyat Taiwan untuk merangkul gagasan penyatuan dengan daratan.

Pada saat yang sama, resolusi tersebut mendukung keikutsertaan Taiwan dalam organisasi-organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Selama bertahun-tahun, Beijing telah mengerahkan kelompok-kelompok WHO dan internasional lainnya untuk mengecualikan Taiwan.

“Pengecualian berkelanjutan terhadap Taiwan tidak sejalan dengan kepentingan Uni Eropa,” kata resolusi itu.

Selama perang saudara Tiongkok, anggota Kuomintang mundur ke Taiwan setelah mengalami kekalahan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada tahun 1949. Sementara Tiongkok berada di bawah kekuasaan otoriter, satu partai, sedangkan pulau Taiwan telah berubah menjadi negara demokrasi penuh dengan konstitusi, mata uang, dan militernya sendiri. Hubungan antara keduanya terisi oleh kecemasan yang tidak diinginkan, karena Beijing menganggap Taiwan provinsi pemberontak yang harus bersatu kembali dengan daratan suatu hari, dengan kekuatan militer jika diperlukan.

Kedaulatan Taiwan telah menjadi pertarungan politik. Dalam resolusi terbaru UE tersebut, ia memutuskan bahwa ia akan tetap mematuhi kebijakan “satu Tiongkok”, sebuah perjanjian antara Tiongkok dan Taiwan bahwa kedua belah pihak adalah milik Tiongkok yang sama, tetapi masing-masing pihak dapat menafsirkan secara berbeda apa arti “Tiongkok”. Namun, Beijing telah menafsirkan kebijakan itu sebagai makna bahwa Tiongkok daratan adalah satu-satunya Tiongkok. Sejak itu telah menekan negara-negara lain untuk menerima penafsirannya.

Dalam dua tahun terakhir, Beijing semakin banyak menerapkan taktik “diplomasi dolar”, memberikan bantuan dan investasi kepada sekutu-sekutu diplomatik Taiwan untuk menekan mereka agar memutuskan hubungan dengan Taiwan. Dalam dua tahun terakhir, São Tomé dan Príncipe, Panama, Republik Dominika, Burkina Faso, dan El Salvador semuanya telah memutuskan hubungan diplomatik dan mengakaui hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Meskipun resolusi tersebut bukan merupakan bagian resmi dari undang-undang, ia masih berfungsi sebagai nilai referensi penting untuk bagaimana Uni Eropa dapat melakukan hubungannya dengan Tiongkok.

Resolusi ini juga mengamanatkan bahwa European External Action Service (EEAS), kementerian luar negeri dan pertahanan Uni Eropa, akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan para anggota parlemen Eropa tentang kesepakatan Uni Eropa dengan Tiongkok dan Taiwan.

Terakhir, resolusi tersebut menyerukan EEAS dan Komisi Eropa untuk memastikan bahwa “kerjasama Uni Eropa-Tiongkok didasarkan pada aturan hukum [dan] keuniversalan tentang hak asasi manusia.”

Pada bulan Januari, Cato Institute, sebuah think tank (lembaga riset) yang berkantor pusat di Washington, menempatkan Tiongkok pada peringkat 138 dari total 150 negara pada indeks kebebasan manusia. Indeks tersebut menempatkan Taiwan di tempat ke-18, hanya satu tempat di belakang Amerika Serikat.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor kepresidenan Taiwan, juru bicara Huang Chung-ye berterima kasih kepada Parlemen Eropa karena mendukung Taiwan. Selain itu, Huang menyatakan bahwa Taiwan akan “dengan gigih membela terhadap setiap pelanggaran kebebasan, demokrasi, dan kualitas hidup warga [Taiwan],” dalam menghadapi tantangan dari Tiongkok.

Pemerintah AS telah menunjukkan dukungan serupa ke Taiwan. Pada 3 September, senator Cory Gardner (R-Colo.), Ed Markey (D-Mass.), Marco Rubio (R-Fla.), Dan Bob Menendez (DN.J.) memperkenalkan Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI), sebuah RUU yang akan membutuhkan strategi AS untuk terlibat dengan pemerintah di seluruh dunia untuk mendukung pengakuan diplomatik Taiwan atau memperkuat hubungan yang tidak resmi dengan Taiwan.

Pada 9 September, duta besar AS untuk El Salvador, Panama, dan Republik Dominika dipanggil kembali pulang ke Amerika Serikat, sebagai tanggapan menentang tiga negara Amerika Latin tersebut yang memutuskan hubungan dengan Taiwan untuk mengakui Tiongkok. (ran)

Pengalaman Wartawan Tentang Bagaimana Rejim Tiongkok Menyensor Media

admin
-
0
Pengalaman Wartawan Tentang Bagaimana Rejim Tiongkok Menyensor Media

Sudah terkenal bahwa Tiongkok menikmati sangat sedikit kebebasan pers. Berdasarkan indeks 2018 dari Reporters Without Borders, Tiongkok menempati peringkat 176 dari 180 negara yang terdaftar.

Media Hong Kong, Initium Media, telah mewawancarai 23 wartawan Tiongkok yang mendapatkan berbagai serangan yang berbeda dari seluruh negeri tentang pengalaman profesional mereka. Untuk melindungi identitas para jurnalis tersebut, masing-masing diberi nomor yang digunakan dalam laporan.

Nomor 1, yang telah bekerja sebagai wartawan selama enam tahun, menggambarkan keparahan penyensoran yang semakin meningkat: “Pada awalnya saya akan mendapatkan pemberitahuan tentang sebuah laporan dua atau tiga hari setelah saya menerbitkannya, atau saya akan diberitahu saat sedang melakukan pekerjaan lapangan. Saat itu, saya masih akan melakukan pekerjaan karena masih ada kemungkinan bahwa berita itu bisa diterbitkan. Saat ini, tidak ada peluang, jadi saya bahkan tidak mau bersusah payah.”

Menurut wartawan tersebut, hanya ada dua jenis media di Tiongkok: media negara yang menerima instruksi-instruksi dari otoritas pusat, dan media yang menulis ulang berita dari corong negara tersebut.

“Panduan-panduan sensor saat ini bukan tentang tidak adanya hal-hal tertentu yang tidak dapat Anda laporkan,” kata Nomor 3, “tetapi Anda tidak diizinkan sama sekali untuk melaporkan masalah-masaah yang memunculkan reaksi emosional yang kuat. Sebenarnya, sensor-sensor tersebut menentukan subjek mana yang diizinkan untuk Anda kerjakan, dan konten apa yang harus Anda sertakan.”

Jurnalis Nomor 5 menjelaskan leksikon (istilah yang digunakan dalam profesi) untuk “kata-kata sensitif” dalam sensor tersebut: “Ada fungsi dalam sistem yang dapat memeriksa laporan berita Anda di balik daftar kata-kata sensitif dan menentukan apakah tulisan Anda memenuhi standar atau tidak. Tidak ada yang tahu seberapa besar daftar itu. [Pencarian] menemukan kata-kata sensitif secara konstan dan harus terus-menerus merevisi artikel sampai [tidak lagi] menunjukkan adanya sebuah peringatan.”

Beberapa organisasi media diizinkan lebih banyak kelonggaran daripada yang lain, seperti seorang jurnalis veteran gambarkan: “Suatu kali saya menerima beberapa informasi tentang perwira militer yang bersekongkol dengan sebuah perusahaan real estate dan menggelapkan beberapa miliar yuan [beberapa ratus juta dolar]. Atasan saya mengatakan bahwa kami tidak dapat melaporkan masalah ini, tetapi kami dapat meneruskannya ke Caixin, yang merupakan satu-satunya media yang diberikan sejumlah kebebasan untuk menjalankan topik sensitif. Caixin tidak melaporkannya sampai sekarang, tetapi itu terjadi enam bulan yang lalu.”

“Setelah sopir Didi Chuxing [taksi online] memperkosa dan membunuh seorang pramugari berusia 21 tahun yang menjadi penumpangnya pada tanggal 5 Mei di Zhengzhou, kami bekerja sama dengan kantor pelaporan lokal dan membuat satu set laporan mendalam dengan data yang solid. Saya melihat wakil ketua redaksi menyetujui salinannya, tetapi pada hari berikutnya, laporan ini tidak muncul di media cetak maupun online. Saya diberitahu bahwa pemimpin redaksi telah menghapus artikel itu tanpa membuat komentar apa pun,” kata Reporter Nomor 10.

Nomor 12 berbicara tentang “Sekarat untuk Bertahan Hidup,” sebuah film komedi tahun 2018 yang didasarkan pada kisah kehidupan nyata seorang pasien leukemia bernama Lu Yong. “Film ini menarik banyak perhatian sejak hari penayangannya. Tetapi pada hari keempat, kami menerima pemberitahuan bahwa tidak ada yang boleh melaporkan film ini. Kami bahkan sudah mendapatkan wawancara eksklusif dengan sutradara, tetapi tidak bisa menggunakannya.”

“Sekarat untuk Bertahan Hidup” menceritakan bagaimana Lu Yong menyelundupkan obat yang murah, efektif, tetapi secara teknis ilegal dari India untuk dirinya sendiri dan untuk lebih dari 1.000 pasien kanker lainnya setelah ia menjual semua propertinya untuk mendapat obat yang legal dan mahal. Lu ditangkap pada Januari 2015. Insiden ini menyoroti buruknya kualitas obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri Tiongkok.

Semua wartawan menyebutkan penutupan paksa akun media sosial media mereka. Menurut Tencent, yang memiliki Weibo dan WeChat, ia menutup lebih dari 99.000 akun dalam 130 hari pertama tahun ini.

Partai Komunis Tiongkok telah memberlakukan banyak peraturan di media, terutama yang berfokus pada platform media sosial dan maya, serta pelaporan berita biasa pada umumnya.

Pada tahun 2015, legislatif stempel karet Tiongkok, Kongres Rakyat Nasional, telah mengesahkan undang-undang keamanan nasional yang mendefinisikan konsep “supremasi dunia maya (cyberspace).” Tahun berikutnya, hukum cybersecurity telah memaksa perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Tiongkok untuk menyimpan data mereka di dalam negara tersebut dan hal itu membuatnya dapat diakses oleh rezim PKT. (ran)

Negara-negara Ini Akui Komitmen Indonesia Wujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak

EpochTimesId
-
0
Negara-negara Ini Akui Komitmen Indonesia Wujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak

Epochtimes.id- Indonesia, tepatnya Kota Surakarta terpilih menjadi tuan rumah “Colombo Plan”, dengan tema Sharing Best Practices on the Implementation of Child Friendly City in Indonesia .

Acara ini digelar untuk berbagi pengalaman terkait komitmen Pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak dan melindunginya dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perlakuan salah; melalui sistem pembangunan berbasis hak anak, yang dikenal dengan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KLA di Indonesia telah diakui dunia internasional.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Yohana Yembise mengatakan pelaksanaan Colombo Plan dengan mengangkat tema berbagi pengalaman terbaik mengenai KLA di Kota Surakarta merupakan hal yang tepat.

Menurut Yohana, Kota Surakarta berdasarkan hasil evaluasi KLA 2018, memperoleh kategori tertinggi, yaitu KLA Utama. KLA merupakan perwujudan suatu kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak.

“Sistem ini dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak,” ujarnya dalam siaran persnya.

Deputi Menteri PPPA Bidang Tumbuh Kembang Anak, sekaligus koordinator pelaksanaan KLA di Indonesia, Lenny N. Rosalin, mengatakan demi mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak memang dibutuhkan sinergi lintas bidang pembangunan, lintas kementerian/lembaga, dan lintas daerah.

Oleh karenanya, penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Koordinasi antar pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional, hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan kota yang tidak hanya layak anak, tapi juga berkelanjutan, selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

KLA telah dirintis sejak 2006, dan pada tahun 2010 direvitalisasi untuk lebih dipercepat capaiannya dan terinternalisasi ke seluruh pelosok tanah air. Hingga Juli 2018, dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, terdapat 389 kabupaten/kota yang menginisiasi untuk mewujudkan KLA.

Walikota Surakarta, F. X Hadi Rudyatmo mengatakan usaha pihaknya memperoleh kategori KLA Utama adalah pertama, kami membentuk Forum Anak, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Forum Anak yang didirikan juga telah mengikuti Musrenbang, baik di tingkat Kelurahan maupun tingkat Kota.

Kedua, kata Hadi Rudyatmo, membangun Taman Cerdas dari tingkat kelurahan. Ketiga,  mendirikan Sekolah Keluarga untuk memberikan pemahaman kepada para keluarga mengenai cara mendidik anak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama mengenai 4 hak anak, yakni hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi.

Lalu, lanjutnya, Pemkot Surakarta sudah mendirikan Radio Anak, namun saat ini sedang menunggu perizinan frekuensi dari Kementerian Kominfo. Melalui radio anak, masyarakat bisa mendengar anak-anak menjadi penyiar radio dan menikmati lagu-lagu anak.

“Kami juga mendukung agar kawasan pemerintah menjadi bebas rokok, termasuk ruangan pelayanan yang bebas rokok. Semua fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas juga harus ramah anak” ujarnya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemen PPPA bekerjasama dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Colombo Plan Secretariat ini berlangsung pada 10 – 14 September 2018.

Terdapat 11 negara anggota Colombo Plan yang hadir sebagai peserta kegiatan ini, diantaranya Indonesia, Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Laos, Malaysia, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka.

Dalam kegiatan ini, peserta juga akan diberi kesempatan untuk melihat secara langsung tentang bentuk-bentuk implementasi KLA di Kota Surakarta, seperti partisipasi anak oleh Forum Anak, Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), Pusat Kreativitas Anak di tingkat kampung dalam bentuk Taman Cerdas, dan lain-lain.

“Semoga semua negara anggota Colombo Plan dapat memperoleh pengalaman praktik terbaik Kota Surakarta mengenai penerapan (KLA), terutama  mengenai kebijakan, program dan kegiatan nasional terkait anak dan tantangan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak masuk ke dalam semua tahapan perkembangan dirinya,” harap Yohana.

“Lebih penting lagi, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen, strategi, metode, dan kerja sama antar negara-negara anggota Colombo Plan untuk memastikan pelaksanaan KLA di masing-masing negara mereka,” tambahnya. (asr)

Oposisi Malaysia Halangi Pencabutan UU Berita Palsu yang Direncanakan Mahathir

EpochTimesId
-
0
Oposisi Malaysia Halangi Pencabutan UU Berita Palsu yang Direncanakan Mahathir

Epochtimes.id- Anggota parlemen dari oposisi Malaysia menghalangi upaya untuk mencabut Undang-Undang “berita palsu” pada 12 September 2018. Sikap oposisi ini menjadikan tantangan besar pertama bagi pemerintahan baru Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Mahathir (93) memenangkan Pemilu pada Mei lalu, mengakhiri kekuasaan satu dekade mantan perdana menteri Najib Razak. Kemenangan Mahathir mengubah pemerintah Malaysia untuk pertama kalinya dalam enam dekade.

Tetapi Senat, atau majelis tinggi parlemen, masih didominasi oleh oposisi yang dipimpin oleh koalisi Barisan Nasional (BN) yang kalah dapat menghalangi RUU dan menunda inisiatif pemerintah.

Malaysia adalah salah satu dari beberapa negara pertama yang memperkenalkan UU berita palsu meskipun negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Singapura dan Filipina, mengatakan mereka sedang mempertimbangkan cara mengatasi “berita palsu.”

Kritikus menuduh Najib menggunakan UU untuk mengekang kebebasan berbicara menjelang pemilihan umum Mei ketika pemerintahannya berusaha menangkis kritik atas tuduhan korupsi.

Pada bulan Agustus, majelis rendah parlemen mengeluarkan RUU Anti-Fake News 2018, yang menetapkan denda hingga 500.000 ringgit ($ 123.000) dan penjara hingga enam tahun karena melaporkan berita “seluruhnya atau sebagian salah”.

Tetapi para pemimpin Barisan Nasional dan anggota partai Islamis sayap kanan, Parti Islam Se-Malaysia menghadang pencabutannya pada 12 September.

RUU itu akan kembali ke majelis rendah parlemen untuk suara lain.

Hanya beberapa hari sebelum pemilihan, Mahathir sendiri dituduh menyebarkan berita palsu setelah pihak berwenang mengatakan mereka sedang menyelidiki dirinya atas apa yang mereka katakan sebagai klaim palsu bahwa pesawatnya disabotase.

Para pemimpin lain yang menentang Najib juga dituduh melakukan tindakan itu.

Oleh Praveen Menon/Reuters/The Epochtimes

Penasehat Ekonomi Trump : AS Kirim Undangan Penuhi Keinginan Negosiasi Tiongkok

EpochTimesId
-
0
Penasehat Ekonomi Trump : AS Kirim Undangan Penuhi Keinginan Negosiasi Tiongkok

oleh Xu Zhenqi

Kepala penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow pada Rabu (12 September)  mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mengusulkan kepada pihak Tiongkok untuk duduk bersama membicarakan kembali isu-isu perdagangan.

Pembicaraan ini dilakukan dikarenakan Amerika Serikat telah mempersiapkan rencana untuk menaikkan tarif senilai USD. 200 miliar atas barang-barang impor dari Tiongkok. Tampaknya suhu konflik perdagangan akan meningkat, dan pihak Tiongkok sendiri karenanya meminta kesempatan untuk bernegosiasi.

Kepada Fox Business Network Larry Kudlow mengatakan bahwa Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin telah mengirim surat undangan ke pejabat senior Tiongkok, tetapi ia menolak memberikan rincian lebih lanjut.

“Beberapa diskusi dan informasi yang kami terima adalah pemerintah Tiongkok – pejabat senior mereka ingin bernegosiasi,” kata Kudlow. “Oleh karena itu, sebagai pemimpin delegasi dari pihak AS ia mengirim undangan kepada pihak Tiongkok.”

“Saya pikir pihak Tiongkok mau bernegosiasi”

Reuters melaporkan bahwa dua orang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan bahwa undangan Mnuchin telah dikirim ke pihak berwenang Tiongkok, termasuk Liu He, penasehat ekonomi utama Presiden Xi Jinping, dan mengusulkan untuk mengadakan pembicaraan dalam beberapa minggu ke depan.

Pemerintah Trump sedang mempersiapkan untuk menerapkan tarif atas komoditas Tiongkok senilai USD. 200 miliar yang dalam daftarnya termasuk tas, sepeda, furnitur, produk teknologi internet dan sebagainya. Tidak jelas apakah negosiasi akan berdampak pada penundaan kenaikan tarif.

“Saya pikir kebanyakan dari kita berpendapat bahwa bernegosiasi akan lebih baik daripada tidak bernegosiasi. Saya pikir pihak Tiongkok juga bersedia untuk bernegosiasi,” kata Kudlow. Dia juga mengatakan bahwa ini memiliki nilai tambahan.

Ketika ditanya apakah pemerintah Trump ingin melakukan negosiasi perdagangan tambahan dengan Tiongkok ? Kudlow mengatakan : “Jika mereka datang ke meja perundingan secara serius, dan dapat menghasilkan beberapa hasil positif, tentu saja itu baik. Tetapi ini memang uneg-uneg selama beberapa bulan terakhir yang ingin kami tanyakan”.

Kudlow menegaskan : “Saya tidak menjamin apapun lho !”

Menurut orang-orang yang akrab dengan masalah ini, waktu dan tempat pertemuan yang diusulkan masih belum jelas.

Juru bicara Departemen Keuangan AS tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Biar Tiongkok memenuhi permintaan AS terlebih dulu sebelum kenaikan tarif diterapkan

Sebelumnya hari Rabu, The Wall Street Journal telah memberitakan soal rencana mengadakan negosiasi dagang ulang antara Tiongkok dengan AS. Salah satu sumber mengatakan, Amerika Serikat mengeluarkan undangan untuk bernegosiasi, mencerminkan bahwa beberapa personil otoritas masih memberikan kesempatan kepada pihak Tiongkok, berharap Tiongkok mau memenuhi permintaan AS sebelum kenaikan tarif benar-benar dilaksanakan.

Pejabat tingkat menengah dari Amerika Serikat dan Tiongkok mengadakan pembicaraan di Washington DC pada 22 dan 23 Agustus, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Hari Jumat pekan lalu, Kudlow menghendaki perdagangan AS – Tiongkok berlangsung dalam kondisi nol tarif, nol tarif tanpa hambatan, nol subsidi, menghentikan pencurian kekayaan intelektual dan stop pengalihan paksa teknologi. Mengijinkan investor AS untuk memiliki perusahaan sendiri di Tiongkok”.

“Isu-isu tersebut sudah kami ajukan kepada mereka beberapa bulan yang lalu, namun sampai sekarang masalah ini belum diselesaikan,” kata Kudlow.

Pada 11 September di hadapan wartawan yang meliput di Kantor Oval Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat mengambil sikap yang sangat keras terhadap Tiongkok komunis dalam isu perdagangan.

Negosiasi AS – UE dan NAFTA berlangsung lancar, membuat Tiongkok tegang

Kudlow juga mengatakan kepada Fox Business News bahwa pemerintah AS terus membuat kemajuan dalam perdagangan dunia setelah AS dan Meksiko sepakat untuk mereformasi perjanjian NAFTA.

“Hubungan kami dengan Meksiko sangat bagus” katanya, “Pada dasarnya kami telah menandatangani perjanjian yang menurut saya akan terus berkelanjutan”.

Pada hari Rabu, menteri ekonomi Meksiko Ildefonso Guajardo mengatakan bahwa Meksiko berharap untuk mencapai kesepakatan tentang perundingan perdagangan AS-Kanada, tetapi jika Kanada dan Amerika Serikat tidak dapat mencapai kesepakatan, Meksiko siap untuk mencapai perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat.

Pada hari Selasa, negosiasi perdagangan AS – Kanada dibuka lagi. Reuters melaporkan bahwa, sebagaimana yang dituturkan oleh peserta negosiasi dari Kanada bahwa Kanada siap untuk menyediakan akses terbatas buat produk susu AS masuk ke pasar Kanada sebagai langkah konsesi dari Kanada untuk melancarkan negosiasi ulang NAFTA.

Menlu Kanada Fang Huilan yang berunding dengan Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer pada hari Selasa mengatakan bahwa suasana negosiasi perdagangan antara Kanada -dengan AS berlangsung sangat tegang tetapi dan positif.

Kudlow pada hari Rabu mengatakan, industri susu masih menjadi titik kunci dalam negosiasi perdagangan dengan Kanada.

Pada hari Senin, perwakilan perdagangan AS dan Uni Eropa mengadakan pembicaraan di Brussels untuk menghilangkan perbedaan pandangan dalam negosiasi perdagangan yang berlangsung pada bulan Juli lalu.

Kantor Perwakilan Perdagangan AS mengatakan bahwa pembicaraan itu konstruktif dan berharap untuk mencapai kesepakatan dengan Uni Eropa pada bulan November mendatang untuk mengatasi masalah teknis yang menghambat perdagangan kedua negara.

Ketika Trump bersengketa dagang dengan Uni Eropa, Jepang, Tiongkok dan beberapa negara lainnya, Tiongkok diam-diam merasa senang, tapi negosiasi perdagangan antara AS dengan sejumlah negara yang berjalan lancar akhir-akhir ini membuat Tiongkok mulai khawatir, apakah Trump sedang menerapkan strategi baru dalam menghadapi Tiongkok komunis dengan mengisolasi Tiongkok ?

“Langkah-langkah ini telah membuat tegang otoritas Beijing” Eswar Prasad, mantan kepala Dana Moneter Internasional cabang Tiongkok mengatakan kepada Financial Times.

Laporan bulan Juli dari thank tank Institut Ekonomi dan Politik Dunia pada Akademi Ilmu Sosial Tiongkok juga membuktikan keprihatinan Tiongkok tersebut. Laporan menyebutkan bahwa bagi Tiongkok : skenario terburuk yang akan dihadapi Tiongkok komunis adalah Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang secara bersama-sama menyingkirkan Tiongkok dan mengesampingkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). (Sin/asr)

Amerika Perpanjang Larangan Perjalanan ke Korea Utara

admin
-
0
Amerika Perpanjang Larangan Perjalanan ke Korea Utara

EpochTimesId – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memutuskan untuk memperpanjang larangan perjalanan ke Korea Utara bagi warga negara AS, pada 30 Agustus 2018. AS akan memperpanjang ‘travel ban’ itu selama satu tahun, berdasarkan perintah eksekutif atau instruksi presiden.

Alasan perpanjangan ‘travel ban’ adalah kekhawatiran yang berkelanjutan tentang ancaman penangkapan dan penahanan jangka panjang warga AS di negara semenanjung itu. Larangan perjalanan itu tampaknya belum bisa dicabut, walau ketegangan antar kedua negara sempat mereda.

Larangan sebelumnya mulai berlaku pada 1 September 2017, dan ditetapkan berakhir pada 31 Agustus 2018. Kini, larangan itu diperpanjang hingga 31 Agustus 2019, Departemen Luar Negeri mengatakan dalam pemberitahuan di berita acara negara AS, ‘Federal Register’.

Kedua negara sebelumnya sempat terlibat dalam pembicaraan untuk meredakan ketegangan di antara kedua negara. Presiden AS, Donald Trump bahkan sempat bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Juni 2018 lalu.

Sejak saat itu hubungan dua negara mulai mendingin. Sehingga muncul harapan untuk berakhirnya larangan perjalanan tersebut.

Namun, upaya denuklirisasi yang menjadi isu utama pertemuan Trum dan Kim kini terkesan jalan di tempat. Sejauh ini, belum ada aksi nyata dalam upaya melucuti senjata nuklir Korut.

Bahkan, kunjungan yang direncanakan oleh diplomat tingkat atas AS ke Korea Utara dibatalkan baru-baru ini. Trump mengatakan tidak ada kemajuan yang memadai yang dilakukan Korut dalam upaya menuju denuklirisasi total. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Dua Kasus Penyakit Langka Monkeypox Muncul di Inggris

admin
-
0
Dua Kasus Penyakit Langka Monkeypox Muncul di Inggris

EpochTimesId – Pihak berwenang Inggris mengkonfirmasi kasus ‘monkeypox’ kedua yang pernah tercatat. Kasus pertama muncul tiga hari sebelumnya. Dua kasus penyakit langka ini adalah yang pertamakalinya muncul di negara Ratu Elizabeth.

Otoritas kesehatan mengatakan bahwa dua kasus itu tidak terkait satu sama lain. Namun, ada fakta bahwa para korban pernah melakukan perjalanan ke Nigeria di benua Afrika.

“Semua tindakan pencegahan yang diperlukan sedang diambil oleh staf spesialis, dan saat ini tidak ada risiko bagi staf rumah sakit, pasien atau pengunjung,” kata Dr Mike Beadsworth, direktur klinis Unit Penyakit Tropis dan Infeksi, di Royal Liverpool University Hospital, di mana pasien dirawat.

Badan kesehatan masyarakat di Inggris, Public Health England (PHE) mengatakan bahwa gejala penyakit ini biasanya ringan dengan risiko infeksi yang sangat rendah.

“Namun, penyakit berat dapat terjadi pada beberapa individu tertentu,” kata PHE dalam sebuah pernyataan.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyakit ini telah berakibat fatal pada sejumlah wabah di lokasi terpencil di Afrika. Wabah biasanya mengakibatkan korban jiwa pada tingkat kematian 1 persen hingga 10 persen.

Luka ‘monkeypox’ pada tangan pasien di salah satu kasus pertama yang diketahui dari virus itu di Amerika Serikat, pada 27 Mei 2003. (Courtesy of CDC/Getty Images/The Epoch Times)

Monkeypox Mirip dengan Human Smallpox
Gejala monkeypox diantaranya ruam khas yang sering dimulai pada wajah, sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Gejala lainnya adalah pembengkakan kelenjar getah bening, dan gejala mirip flu lainnya.

“Virus monkeypox mirip dengan cacar manusia, penyakit yang telah diberantas pada tahun 1980,” menurut bahan penyuluhan WHO. “Meskipun monkeypox jauh lebih ringan daripada cacar, penyakit ini bisa berakibat fatal.”

Monkeypox biasanya terjangkit melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, seperti tupai dan monyet.

“Human monoxypox pertama kali diidentifikasi pada manusia pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo (saat itu dikenal sebagai Zaire) pada seorang anak laki-laki berusia 9 tahun di wilayah di mana wabah cacar telah berhasil dikendalikan pada tahun 1968,” menurut laporan WHO.

Kasus Pertama Monkeypox Inggris
“Sejak itu, sebagian besar kasus telah dilaporkan di daerah pedesaan, hutan hujan di Lembah Kongo dan Afrika barat, khususnya di Republik Demokratik Kongo, yang dianggap endemik. Pada 1996–1997, wabah besar terjadi di Republik Demokratik Kongo,” masih menurut WHO.

Kasus pertama di Inggris dikonfirmasi pada 8 September 2018. Penyakit ini diderita oleh seorang warga Nigeria yang tinggal di pangkalan angkatan laut di Cornwall, Inggris selatan.

Kasus kedua didiagnosis di Blackpool, di barat laut Inggris, pada seorang pasien yang baru-baru ini, juga bepergian ke Nigeria.

Wakil Direktur National Infection Service di PHE, Dr. Nick Phin, mengatakan, “Kami tahu bahwa pada September 2017 Nigeria mengalami wabah monkeypox yang besar dan sejak itu kasus sporadis terus dilaporkan. Monkeypox bisa saja beredar di seluruh Nigeria dan dengan demikian menjangkiti wisatawan yang berkunjung ke daerah (negara) itu.”

“Namun, sangat tidak biasa melihat dua kasus dalam waktu yang relatif singkat. Kami bekerja keras untuk menghubungi individu, termasuk petugas layanan kesehatan, yang mungkin telah melakukan kontak dengan individu untuk memberikan informasi dan saran kesehatan,” kata Phin.

Penyakit ini bisa menghasilkan ruam yang dimulai di wajah, sebelum menyebar ke seluruh tubuh, sebelum akhirnya membentuk scab yang nantinya akan luruh dengan sendirinya.

Menurut WHO, tidak ada pengobatan khusus atau vaksin yang tersedia untuk penyakit itu. Walau vaksinasi cacar sebelumnya cukup efektif untuk diinokulasi terhadap monkeypox. (SIMON VEAZEY/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Rezim Tiongkok Intensifkan Penghancuran Gereja di Provinsi Henan

admin
-
0
Rezim Tiongkok Intensifkan Penghancuran Gereja di Provinsi Henan

Beijing telah mengintensifkan penindasannya terhadap kelompok-kelompok agama, terutama di Provinsi Henan Tiongkok tengah, di mana pihak berwenang terus-menerus meruntuhkan salib-salib Kristen.

Rezim Tiongkok telah merobohkan sekitar 7.000 salib dari gereja-gereja di seluruh Henan baru-baru ini, menurut Jonathan Liu, seorang pendeta dan pendiri Chinese Christian Fellowship of Righteousness yang berbasis di San Francisco, dalam wawancara 10 September dengan stasiun radio internasional Taiwan, Radio Taiwan International ( RTI). Liu mengatakan seorang pendeta untuk Gereja Tiga Mandiri (Three-Self Church) yang terletak di Henan mengatakan kepadanya jumlah salib tersebut ketika keduanya berkomunikasi melalui aplikasi pesan sosial WeChat yang populer di Tiongkok.

Gereja Tiga Mandiri, sebuah gereja Protestan, adalah salah satu dari beberapa mimbar yang telah menerima persetujuan resmi dari pihak berwenang Tiongkok, karena hukum Tiongkok menetapkan bahwa penganut agama hanya bisa beribadah di gereja-gereja yang direstui pemerintah. Namun, jutaan orang Tionghoa menentang pembatasan semacam itu untuk menghadiri mimbar di dalam apa yang disebut gereja bawah tanah atau gereja rumah.

Liu menambahkan bahwa penghancuran salib-salib di Henan telah menargetkan gereja-gereja rumah maupun yang telah disetujui pemerintah.

Mengenai mengapa Henan dijadikan sasaran oleh rezim Tiongkok, Liu menjelaskan bahwa Henan adalah tempat penting bagi agama Kristen Tiongkok karena dijuluki Galilea di Tiongkok, sebuah acuan tentang situs tempat Yesus dikatakan berjalan di atas air. Di beberapa desa di Henan, lebih dari 95 persen penduduk lokal adalah orang Kristen, kata Liu.

“Meskipun [otoritas Tiongkok] tidak pernah secara terbuka mengakui hal ini, alasan di balik [penindasan Henan] adalah bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) ingin mengamankan pemerintahannya di daerah tersebut,” kata Liu.

Perobohan salib-salib gereja secara massal di Henan mirip dengan apa yang terjadi di Provinsi Zhejiang Tiongkok timur pada tahun 2016, menurut Liu. Saat itu, salib di lebih dari 1.700 gereja telah dirobohkan oleh otoritas Tiongkok.

Mereka juga menargetkan Wenzhou, sebuah kota di Zhejiang yang dikenal karena sejumlah besar gereja dan umat Kristen menjalankan kebaktian, kata Liu. Itu adalah salah satu daerah pertama di Tiongkok yang dikunjungi oleh misionaris asing selama tahun 1800-an.

Pada 10 September, rezim Tiongkok memperkuat kontrolnya terhadap kelompok-kelompok agama di Tiongkok dengan rancangan pedoman baru. Menurut suratkabar Tiongkok yang dikelola pemerintah Global Times, pedoman tersebut mengharuskan semua organisasi yang terlibat dalam penyebaran informasi keagamaan secara online harus mengajukan permohonan lisensi dari departemen urusan agama provinsi.

Panduan baru ini juga secara khusus melarang layanan keagamaan online membangkitkan subversi, sebuah tuduhan penangkapan semua hal apa pun yang tidak disetujui PKT, seperti menentang kepemimpinan Partai.

Penindasan terhadap orang-orang Kristen baru-baru ini tidak terbatas pada Henan. Di Beijing, gereja Zion, gereja rumah terbesar di ibu kota, telah ditutup oleh pemerintah setempat pada 9 September, setelah menyatakan perkumpulan-perkumpulan di gereja tersebut ilegal.

Menurut laporan 8 September oleh Asosiasi untuk Pembelaan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama (Association for the Defense of Human Rights and Religious Freedom), nonprofit independen, pelarangan terhadap gereja juga terjadi di Provinsi Guangdong di Tiongkok selatan dan di Provinsi Heilongjiang di utara.

Liu mengatakan kepada RTI bahwa agama Kristen telah menjadi sangat berbeda di bawah PKT, karena inti agama telah menjadi mematuhi doktrin Partai. Orang-orang Kristen harus patuh di bawah kepemimpinan rezim tersebut, katanya.

Misalnya, selama kebaktian gereja, jemaat diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaan Tiongkok atau lagu lain yang memuji Partai, dan para pendeta diharuskan membacakan serangkaian peraturan Partai tentang “urusan agama” sebelum memberikan khotbah.

Pada akhirnya, rezim Tiongkok mengubah umat Kristen lokal menjadi umat “Pink Christian (Kristen Merah Muda),” kata Liu. Warna merah muda di Tiongkok memiliki makna pokok [simpatisan komunis] tentang menjadi sangat patriotik terhadap PKT, sebuah permainan tentang pentingnya warna merah dalam melambangkan komunisme. Istilah “Little Pink,” atau “Xiaofenhong” dalam bahasa Tiongkok, misalnya, berarti pemuda Tiongkok yang merupakan troll (pembuat posting provokatif) nasionalis di internet yang membela Partai terhadap kritik apa pun. (ran)

Rekomendasi video:

Parlemen Afrika Selatan Tuding Tiongkok Melakukan ‘Diplomasi Jebakan Utang’

admin
-
0
Parlemen Afrika Selatan Tuding Tiongkok Melakukan ‘Diplomasi Jebakan Utang’

Pinjaman senilai US$2,5 miliar dari Tiongkok ke utilitas (perusahaan layanan publik) terbesar di Afrika Selatan telah mendapat sorotan ketika anggota parlemen setempat menuduh rezim Tiongkok melakukan “diplomasi jebakan utang.”

Tiongkok telah secara agresif mendorong negara-negara Afrika melakukan investasi-investasi yang terlihat seperti berguna bagi agenda nasionalnya.

Di Kongo, Tiongkok telah menyediakan miliaran bantuan, memungkinkannya untuk mengamankan hak penambangan kobalt, bahan yang merupakan komponen kunci untuk membuat baterai lithium ion yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan listrik, sebuah industri yang ditargetkan oleh Beijing untuk pembangunan. Di Kenya, Tiongkok telah membiayai proyek-proyek infrastruktur dengan anggaran besar, yang telah membuat negara Afrika tersebut tidak mampu membayar pinjamannya kepada entitas-entitas Tiongkok.

Pada forum kerjasama baru-baru ini di Beijing, Tiongkok telah menjanjikan $60 juta untuk negara-negara Afrika, menjanjikan bahwa utang pemerintah dari pinjaman tanpa bunga Tiongkok yang jatuh tempo pada akhir tahun akan dihapuskan bagi negara-negara Afrika yang paling miskin.

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memulai perjalanan ke negara-negara Afrika pada bulan Juli, kesepakatan-kesepatan bisnis yang mencolok. Di antara mereka adalah pinjaman US$2,5 miliar dari China Development Bank untuk membantu utilitas raksasa Afrika Selatan yang penuh skandal dan utang, Eskom, tetap bertahan. Perusahaan tersebut memasok lebih dari 90 persen listrik negara dan memiliki 220 miliar rand (US$ 17 miliar) utang yang dijamin negara, menurut Reuters. Hingga akhir Maret, Eskom memiliki utang 399 miliar rand ($30 miliar), menurut Bloomberg.

Partai Aliansi Demokratik Afrika Selatan telah menyuarakan keprihatinan tentang sifat dari pinjaman tersebut, dan kemungkinan bahwa utang akan membebani negara tersebut.

“Diplomasi jebakan utang Tiongkok telah menjebak utilitas listrik Zambia dan tidak diragukan lagi akan menjadi kejam terhadap utilitas listrik Afrika Selatan jika Eskom gagal membayar pinjaman 33 miliar rand dari CDB [China Development Bank],” akun Twitter resmi partai tersebut mencatat pada 9 September. Perusahaan utilitas Zambia yang dimaksud adalah Zesco, yang dilaporkan media Afrika saat ini sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan Tiongkok untuk menyerahkan kendali, setelah Zambia tidak dapat membayar utangnya.

Di Afrika Selatan, pemimpin Aliansi Demokrat, Mmusi Maimane, mengancam litigasi (proses pengadilan) terhadap Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, jika akhirnya tidak mengungkapkan syarat dan ketentuan pinjaman dari Tiongkok, menurut laporan 9 September oleh EWN Eyewitness News, sebuah outlet berita Afrika Selatan.

afrika selatan terjebak utang
Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada konferensi pers bersama selama Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika yang diadakan di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 4 September 2018. (Lintao Zhang / AFP / Getty Images)

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Eskom Phakamani Radebe mengatakan Eskom akan mendanai pembayaran untuk pinjaman tersebut sendiri, yang mewakili 62 persen dari pendanaan yang diperlukan Eskom untuk tahun keuangan ini, katanya.

Pada 11 September, Ramaphosa telah memberikan lebih banyak rincian tentang pinjaman tersebut saat menjawab pertanyaan dari majelis parlemen yang lebih tinggi, Dewan Provinsi Nasional. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang harus dibayarkan Eskom mulai tahun 2020, melalui 20 cicilan dalam 10 tahun, menurut laporan EWN.

Presiden telah menolak gagasan tentang telah terjebak oleh utang ke Tiongkok. “Kita sangat waspada tentang kehilangan aset kita dan tidak akan menyerahkan Afrika Selatan ke negara lain atau entitas lain apa pun, yang dapat saya jamin,” kata EWN mengutip Ramaphosa.

Ramaphosa menambahkan bahwa China Development Bank tidak memiliki kepemilikan aset Eskom secara langsung atau tidak langsung.

Bagaimanapun kekhawatiran yang diungkapkan oleh beberapa anggota parlemen Afrika Selatan dapat dimengerti, mengingat rekam jejak di negara-negara seperti Djibouti dan Kenya, di mana proyek-proyek bersama Tiongkok telah menyebabkan Beijing menjadi kreditor terbesar negara tersebut dan memungkinkan rezim Tiongkok untuk memberikan pengaruh dalam tawar-menawar. (ran)

Rekomendasi video:

https://www.youtube.com/watch?v=XYskDBnCmf4

Seni Nego Trump Terhadap Amerika Utara Indikasikan Situasi Berbahaya PKT

EpochTimesId
-
0
Seni Nego Trump Terhadap Amerika Utara Indikasikan Situasi Berbahaya PKT

Tang Hao

Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) adalah transaksi yang paling buruk sepanjang sejarah negara.” Ini ditegaskan berulang kali oleh Trump sebelum pilpres.

Menurut Trump, NAFTA yang dibahas di masa pemerintahan Bush senior, lalu ditandatangani dan diterapkan pada masa pemerintahan Clinton, telah mendatangkan angka defisit sangat besar yang sangat merugikan AS.

Oleh sebab itu, meralat isi kesepakatan NAFTA telah menjadi salah satu janji penting oleh Trump terhadap warga pemilihnya. Awal tahun lalu, Trump menjadi presiden, lalu mulai secara aktif mewujudkan janji-janjinya, berkali-kali ia menghimbau Kanada dan Meksiko untuk melakukan perundingan ulang, jika tidak maka AS akan mundur dari NAFTA.

Strategi Negosiasi Maju Bertahap, NAFTA Disepakati Ulang

Pada Agustus 2017, pemerintahan Trump secara resmi melakukan amandemen perundingan NAFTA dengan  Kanada dan Meksiko, namun beda pendapat antar ketiga negara itu sangat besar, perkembangan yang diraih sangat pelan.

Akhirnya lewat Twitter Trump mencuit, akan melakukan penjajakan opini dan tekanan awal, “Kami tengah berunding ulang dengan Meksiko dan Kanada terkait NAFTA, tapi pembicaraan kedua pihak relatif sulit, mungkin sudah waktunya diakhiri (NAFTA)?”

Akan tetapi, sikap kedua negara Kanada dan Meksiko tetap sangat pasif, perkembangan perundingan itu pun sangat lambat.

Tanggal 31 Mei 2018, pemerintah Trump mengumumkan mulai tanggal 1 Juni memberlakukan bea masuk 25% untuk produk besi baja dan 10% untuk produk aluminium yang diimpor dari Kanada dan juga Meksiko, tekanan keras ditempuh bagi kedua negara dengan harapan mempercepat proses negosiasi.

Tindakan keras sedikit banyak akan menuai reaksi keras dan kecaman.

PM Kanada Justin Trudeau berkali-kali menantang Trump lewat Twitter, media massa sayap kiri tentunya juga tidak lupa memprovokasi. Tapi Trump tetap berprinsip “tidak pernah menyerah”, menahan tekanan itu, teguh tak pernah mundur, tapi juga terus berunding secara aktif dengan pihak Kanada dan Meksiko.

Trump yang berlatar belakang pengusaha sangat memahami tingkat kesulitan perundingan tiga pihak ini. Apalagi jika Kanada dan Meksiko diam-diam bersekutu saling dukung dan melindungi, agar memiliki daya tawar lebih tinggi dengan AS, akan membuat AS semakin sulit mencapai tujuan negosiasi.

Oleh karena itu sejak awal ia telah mempersiapkan NAFTA dibagi menjadi dua kesepakatan bilateral (AS-Meksiko dan AS-Kanada), lalu menyerang secara terpisah, bila salah satu pihak saja bersedia bekerjasama, maka pihak lainnya akan kehilangan keseimbangannya.

Trump memilih menyerang Meksiko lebih dulu, karena Meksiko memiliki ketergantungan paling besar pada Amerika. Nilai perdagangan AS-Meksiko setiap tahunnya mencapai USD 6 trilyun dan sebanyak 80% dari produk Meksiko diekspor ke pasar AS, Meksiko bisa dibilang merupakan peraih manfaat terbesar dari NAFTA.

Ditambah lagi Meksiko baru saja melakukan pilpres awal Juli lalu, partai berkuasa kalah, pemerintahan baru akan berkuasa di akhir tahun ini.

Di satu sisi secara mencolok membina hubungan baik dengan presiden terpilih Andres Manuel Lopez Obrador; di sisi lain Trump yang sangat mengenal sifat manusia sangat paham, presiden sekarang Enrique Pena Nieto sangat mungkin berniat meraih prestasi politik bagi dirinya sebelum mundur dari jabatannya sebagai “hadiah perpisahan”, dan menorehkan nama harum dalam sejarah. Jadi sekarang inilah momentum paling tepat untuk berunding dengan Meksiko.

Tanggal 27 Agustus pagi hari, Trump menggelar konferensi pers di Gedung Putih, mengumumkan telah tercapainya kesepakatan perdagangan bebas antara AS dengan Meksiko, di hadapan wartawan Trump langsung menelepon Presiden Meksiko Nieto, selain menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih pada Nieto dan rakyat Meksiko, juga memberi kesempatan bagi Nieto berpidato pada media massa internasional, berbagi kehormatan akan tercapainya kesepakatan bersejarah ini.

Kemudian Trump kembali berseru pada Kanada, memberi sedikit tekanan, dan mengingatkan Kanada jika tidak mau berunding dengan AS, maka AS akan menaikkan bea masuk terhadap mobil impor dari Kanada.

Tak Hiraukan Perselisihan Sebelumnya, Beri Kesempatan Lawan Berbagi Kehormatan

Satu hal kecil yang patut diperhatikan adalah, sebelumnya Trump sempat beberapa kali konflik dengan Nieto terkait masalah pembangunan tembok perbatasan, namun Trump tidak bersikap dingin atau mengabaikan Nieto, sebaliknya bahkan secara khusus mengatur Nieto tampil di depan media massa, dengan membuatnya tampil di hadapan media massa internasional dengan penuh kehormatan sebelum masa jabatannya berakhir.

Ini juga merefleksikan prinsip negosiasi Trump yang mempertahankan “semua senang”, serta sikap serius dan kemurahan hatinya dalam memperlakukan orang lain.

“Pakar negosiasi akan mengulurkan kedua tangan bagi lawannya, menunjukkan empatinya, lalu menciptakan hasil akhir yang menguntungkan diri sendiri juga menguntungkan lawannya.” Demikian seorang rekan bisnis Trump sekaligus wakil CEO Trump Group yakni George Ross menilai karakter Trump dalam bernegosiasi.

Interpretasi Penuh “Seni Bertransaksi” Taklukkan Lawan Tanpa Perang

Setelah AS dan Meksiko lebih dulu mencapai kesepakatan, Kanada menyadari situasi tidak menguntungkan, kehilangan dukungan dari Meksiko membuat Kanada kehilangan keseimbangan dan terjebak dalam kondisi pasif.

Jika terus bersikukuh dan tidak mau berkompromi, tidak hanya industri otomotif Kanada akan dikenakan bea masuk tambahan, juga akan dikucilkan oleh AS dan Meksiko, terlebih lagi mungkin akan merembet pada kenaikan harga barang di Kanada, perusahaan hengkang, dan pengangguran meningkat dan lain-lain.

Sore hari itu, PM Kanada Trudeau langsung menelepon Trump dan menyampaikan niatnya untuk berunding. Malam hari itu Trudeau mencuit di Twitter, memberitahu semua pihak bahwa perundingan dagang AS-Kanada akan segera dilaksanakan, dan ada harapan dalam minggu yang sama akan mencapai kesepakatan. Peta perdagangan bebas Amerika Utara akhirnya menunjukkan secercah sinar terang.

Mencermati perundingan dagang Amerika Utara kali ini, Trump secara mutlak menunjukkan kemampuan berundingnya di ajang bisnis, menyusun strategi secara tertata, teknik memberi tekanan secara tepat, sabar dan gigih bertahan, ditambah lagi kecermatannya menilai orang, memahami sifat manusia, serta menguasai situasi dan kondisi.

Sehingga bisa membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan momentum perundingan terbaik, dalam satu gebrakan langsung berhasil, dengan cepat mendobrak jalan buntu perundingan ketiga negara, mendesak lawan agar berkompromi dan mengalah, jika tidak akan kehilangan ruang gerak di pentas internasional, dan harus membayar mahal untuk perekonomian negaranya.

Dengan kata lain dalam perundingan dagang Amerika Utara ini, bisa dikatakan merupakan contoh klasik “seni perundingan” Trump (arts of the deal), juga memperlihatkan kehebatan taktik “mengalahkan lawan tanpa berperang” dalam taktik perang Sun Tzu.

Strategi Internasional Trump Pojokkan PKT

Perundingan dagang Amerika Utara, dalam tingkatan tertentu juga merefleksikan tren ke depan perang dagang AS-RRT: hadang dari segala penjuru, kepung dan kucilkan.

Menghadapi Partai Komunis Tingkok (PKT) yang tidak mau melepaskan perdagangan tidak adil dan pertumbuhan ekonomi yang tak bermoral, baru-baru ini Trump berupaya mengerahkan seni perundingan, bersekutu lintas negara: terlebih dulu mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan bea masuk nol dengan Uni Eropa, kemudian mencapai kesepakatan dagang dengan kedua negara Amerika Utara (Kanada dan Meksiko), membangun zona perdagangan bebas melintasi Amerika Utara dan daratan Eropa.

Dengan demikian, tidak hanya dalam sistem perdagangan telah mengucilkan PKT, di saat yang sama pihak AS memanfaatkan aturan detil pada perdagangan bebas untuk menyingkirkan suku cadang buatan RRT dalam jumlah besar, produk hulu akan masuk ke dalam sistem perdagangan ini, yang berarti menempatkan jaring yang akan menjerat PKT secara makro maupun mikro.

Faktanya, di dalam tubuh PKT juga telah mengetahui situasi membahayakan oleh kepungan internasional ini, namun PKT belakangan ini tidak hanya mempropagandakan bahwa pihaknya “berpijak pada moralitas”, dan mengatakan “PKT akan menjadi pemenangnya”, bahkan menekankan hubungan dagang dengan 30 negara Afrika sangat baik, tidak hanya tidak akan mengejar pembayaran hutang negara Afrika, bahkan menyumbang dana bantuan bagi negara Afrika.

Logika propaganda perang psikologis dengan “taktik kemenangan spirit” ini bisa dibilang adalah gangguan mental.

Daya beli dan kapasitas pasar negara-negara di Afrika bisa dibilang tidak bisa menandingi Eropa, Jepang dan Korsel, juga Amerika Utara, sulit untuk mendatangkan devisa bagi RRT; selain itu bila zona perdagangan bebas yang dipimpin oleh Amerika bersedia membukakan pintu bagi negara Afrika untuk bergabung, mayoritas negara di Afrika akan meninggalkan RRT, dan akan memilih peluang bisnis dengan konsumsi yang besar tanpa beban di zona perdagangan yang adil.

Apalagi, PKT masih berniat memberi uang pada negara lain dan tidak menagih hutang, aksi diplomatik yang boros seperti ini “membeli negara lain dengan uang”, tidak hanya akan membuat tekanan finansial RRT semakin besar, juga akan membuat devisa yang mengalir keluar menjadi semakin ketat. PKT berpura-pura kaya dengan memberikan uang, yang dihamburkan bukan kekayaan para petinggi PKT, melainkan hasil darah dan keringat milyaran jiwa rakyatnya.

Kini Trump telah menebar jaring raksasa di seluruh dunia untuk menjerat PKT, mengatur strategi, tidak hanya akan melakukan kepungan dari segala penjuru, juga telah menyiapkan kartu as ekonomi senilai USD 200 milyar, untuk memberi tekanan sekuat tenaga. Selanjutnya, tinggal dilihat bagaimana PKT akan memilih. (SUD/WHS/asr)

Tiongkok Undang Bankir-bankir AS untuk Saran Hubungan Kedua Negara

admin
-
0
Tiongkok Undang Bankir-bankir AS untuk Saran Hubungan Kedua Negara

Tiongkok telah mengundang bankir-bankir Amerika Serikat ke pertemuan di Beijing untuk membahas hubungan antara kedua negara tersebut, di tengah kebuntuan dengan Presiden Donald Trump tentang masalah-masalah perdagangan dan tarif.

Menurut Financial Times, pertemuan meja bundar akan diadakan di Beijing pada 16 September. Ini akan diketuai bersama oleh Zhou Xiaochuan, mantan kepala People’s Bank of China (PBoC), dan John Thornton, ketua Barrick Gold. Corp dan mantan eksekutif Goldman Sachs.

Tiongkok mengundang perwakilan dari Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley, dan Blackstone untuk menghadiri forum “China–U.S. Financial Roundtable”. Mengutip pernyataan singkat, mantan Menteri Keuangan AS Hank Paulson telah menolak undangan tersebut, sementara Jonathan “Jon” Gray, presiden dan COO Blackstone Group, dan John Waldron, rekan kepala Divisi Investasi Perbankan (IBD) Goldman Sachs, telah mengkonfirmasi kehadiran mereka.

Para bankir AS tersebut menerima undangan mereka dari Fang Xinghai, wakil ketua Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok. Fang telah ditugasi dengan tujuan untuk meredakan ketegangan perdagangan Tiongkok – AS, sebelum Amerika Serikat memberlakukan tarif 25 persen pada impor Tiongkok senilai $50 miliar.

Sebelum pertemuan, delegasi AS akan bertemu dengan Wang Qishan, wakil ketua Tiongkok dan sekutu politik penting pemimpin Tiongkok Xi Jinping, FT melaporkan.

“Kami yang berada di industri keuangan kedua negara menyadari bahwa kami memiliki kewajiban untuk membantu meningkatkan hubungan AS-Tiongkok,” FT melaporkan, mengutip seseorang yang terlibat dalam diskusi meja bundar tersebut. “Hubungan ini terlalu penting untuk dirusak oleh beberapa orang.”

Perwakilan dari pihak Tiongkok akan mencakup kepala PboC, Yi Gang, perbankan dan regulator asuransi Guo Shuqing, dan Liao Min, seorang wakil menteri keuangan.

China – U.S. Financial Roundtable tersebut adalah langkah terbaru Beijing menyusul pengumuman Trump bahwa Amerika Serikat berencana memberlakukan tarif hukuman atas semua impor Tiongkok senilai $500 miliar. Otoritas Tiongkok berniat mengadakan forum meja bundar setiap enam bulan, untuk mendiskusikan kemungkinan reformasi ekonomi dan keuangan.

Ini juga pertama kalinya Wang, seorang negosiator dan negarawan yang berpengalaman, telah melibatkan dirinya secara langsung dalam perang dagang tersebut, meskipun sifat dari partisipasinya dalam forum serta pendekatan apa yang ia rencanakan untuk diambil tidak pasti. Pada tahun 1995, Wang adalah kepala Bank Pembangunan Tiongkok (China Construction Bank). Dia telah membantu mendirikan bank investasi pertama Tiongkok, China International Capital Corporation, sebagai usaha bersama dengan bank investasi AS, Morgan Stanley.

Pada tahun 2008, Wang memimpin delegasi Tiongkok di pertemuan China–U.S. Strategic Economic Dialogue, yang diadakan pada paruh tahun permulaan, saat ia wakil perdana menteri. Sejak tahun 2009, Wang memimpin pihak Tiongkok pada dialog yang telah diperbarui, U.S.–China Strategic and Economic Dialogue,  hingga tahun 2016. S&ED adalah pertemuan tahunan dan berfokus pada kerjasama bilateral.

Menurut data statistik dari Departemen Perdagangan AS, pada tahun 2017 Amerika Serikat mengimpor $505,6 milyar barang dari Tiongkok, dan mengekspor $130,4 milyar, membuat defisit perdagangan sebesar $375,2 milyar yang menguntungkan Beijing.

Sampai saat ini, baik Amerika Serikat dan Tiongkok telah memberlakukan tarif hukuman atas barang dagang senilai $50 miliar dari kedua belah pihak. Pemerintahan Trump siap untuk mengenakan tarif pada impor Tiongkok senilai $200 miliar pada awal pekan ini.

Pada 7 September, Trump mengatakan dia memunculkan gagasan tarif tambahan senilai $267 miliar, atau keseluruhan, barang-barang Tiongkok yang diekspor ke Amerika Serikat. (ran)

Rekomendasi video:

Pilot Maskapai Biaya Murah Terbesar Eropa Mogok Terbang Massal

admin
-
0
Pilot Maskapai Biaya Murah Terbesar Eropa Mogok Terbang Massal

EpochTimesId — Pilot dan awak kabin maskapai Ryanair di Jerman memulai mogok terbang sehari penuh pada 12 September 2018. Aksi digelar untuk memberi tekanan pada manajemen maskapai, dalam upaya pembicaraan kesepakatan kerja dengan maskapai berbiaya rendah terbesar di Eropa itu.

Ryanair mengatakan membatalkan 150 dari total 400 penerbangan yang dijadwalkan untuk terbang ke dan dari Jerman, pada 12 September 2018 waktu setempat. Pembatalan itu karena aksi mogok pekerja. Pihak maskapai menyertai pengumuman itu dengan ancaman pemecatan (PHK), jika aksi mogok kembali digelar.

Persatuan pilot Jerman, Vereinigung Cockpit (VC) telah meminta Ryanair untuk menyetujui mediasi dalam sengketa pembayaran gaji dan perjanjian kerja. Sayangnya, kedua pihak tidak sepakat tentang siapa yang akan menjadi mediator untuk mereka.

Ryanair mengatakan tawaran terakhirnya kepada VC, guna menjawab semua tuntutan serikat pilot itu. Maskapai juga mengatakan bahwa aksi pemogokan itu tidak masuk akal.

Operator penerbangan udara asal Irlandia itu telah mendapat kecaman yang luas dari serikat pekerja, terutama di Jerman. Masalah utama adalah praktik operasionalnya yang menggunakan pilot melalui agen atau pihak ketiga, seperti diantaranya McGinley Aviation. Maskapai penerbangan itu tahun lalu memutuskan untuk mengakui serikat pekerja, dalam upaya meningkatkan hubungan dengan para pilotnya dan mengurangi keputus-asaan para staf.

Persatuan jasa Jerman, Verdi, juga berjuang untuk mendapat kenaikan gaji yang signifikan serta kontrak lokal untuk sekitar 1.000 awak kabin yang mereka tempatkan di Ryanair. Perusahaan penyalur tenaga kerja itu, bagaimanapun, menawarkan kontrak lokal hanya sampai 2022.

Perusahaan penerbangan itu mengalami pemogokan massal terburuknya musim panas ini. Namun, mereka berhasil menyelesaikan perselisihan di negara asalnya, Irlandia.

Maskapai memperoleh terobosan pada Agustus lalu, ketika mencapai kesepakatan dengan pilot Irlandia. Keberhasilan itu diharapkan bisa segera mengamankan operasional dan menghasilkan kesepakatan di negara lain.

Pekan lalu, tujuh serikat pekerja yang mewakili awak kabin Ryanair di Italia, Portugal, Belgia, Spanyol dan Belanda mengancam akan mengadakan aksi mogok massal. Mogok terbang akan digelar pada akhir September, kecuali jika maskapai setuju untuk memperbaiki kondisi kerja. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

Tiongkok Menambah Tentara ’50 Sen’, Melatih Kader Publikasikan Konten Online yang Menyenangkan

admin
-
0
Tiongkok Menambah Tentara ’50 Sen’, Melatih Kader Publikasikan Konten Online yang Menyenangkan

Rejim Tiongkok sedang melakukan pemantauan terhadap internet dengan strategi baru: menciptakan isu gosip online sendiri.

Strategi ini melibatkan kader-kader dari masyarakat yang akan membuka akun media sosial dan mempublikasikan konten internet untuk membentuk opini publik secara langsung, Chen Yixin, kepala Political and Legal Affairs Commission (PLAC) Partai Komunis Tiongkok, mengatakan pada pertemuan 4 September dengan pejabat-pejabat senior. PLAC mengontrol aparat keamanan Tiongkok.

“Memanfaatkan keuntungan PLAC dalam sumber daya untuk mengatur subyek isu dan membuat topik-topik hangat,” kata Chen, pada pelatihan “penulis profesional dalam sistem PLAC yang memiliki pemikiran internet.”

Para penulis harus dapat membuat berita utama yang menarik yang membuat para netizen langsung mengklik, dan melompat pada setiap peristiwa besar untuk mempengaruhi opini publik dan menyebarkan propaganda dengan segera, “untuk mengambil inisiatif membantu Partai dengan berbagi beban,” tambahnya.

Pemantauan internet dan aparat sensor Tiongkok, yang mencakup berbagai lembaga, terkenal karena menghapus konten apa pun yang dianggap tidak pantas oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT), bahkan menangkap dan menghukum mereka yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap Partai. Namun, ini adalah pertama kalinya PLAC secara terbuka mengumumkan bekerja di bidang pembuatan percakapan internet.

Partai mempekerjakan warga untuk menulis postingan yang memuji kebijakan Partai atau memperingatkan mereka yang tidak setuju, yang dikenal sebagai tentara “50 sen”, karena mereka dibayar 50 sen per postingan. Namun Chen mengatakan bahwa tentara “50 sen” tidak cukup.

“Jumlah mereka tidak cukup sementara kualitasnya lemah,” jadi mereka seperti “sekelompok tentara yang berkeliaran,” adalah kesimpulan dari pertemuan tersebut, menurut laporan media pemerintah. Sebaliknya, anggota Partai harus menumbuhkan para penulis berbakat yang dapat menarik jutaan pengikut untuk akun Weibo mereka. Menurut survei online 2015 dari tentara “50 sen” yang disewa oleh rezim Tiongkok, ada sekitar 10 juta mahasiswa perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam posting online untuk Partai.

Rezim Tiongkok telah mengintensifkan kontrolnya atas internet, karena para pemimpin Partai berusaha untuk mempererat cengkeraman mereka di kancah budaya online yang besar dan beragam yang populer di kalangan pemuda Tiongkok. Semuanya, mulai dari parodi video hingga meme viral dan percakapan yang tidak setuju, berada di bawah sensor Tiongkok.

Platform-platform internet mempekerjakan staf mereka sendiri untuk menyensor informasi, seperti 1.000 orang yang disewa Weibo, setara dengan Twitter di Tiongkok, untuk melaporkan konten “berbahaya”.

Semangat Partai yang semakin meningkat untuk mengendalikan opini publik juga datang pada saat kepemimpinan tersebut mencoba untuk memadamkan kritik yang menentang propaganda nasionalis Partai yang agresif. Beberapa yang vokal, termasuk para akademisi, telah menyalahkan propaganda tersebut karena meningkatkan kewaspadaan dan tekanan internasional terhadap Tiongkok.

Pada bulan Agustus, Partai mengadakan pertemuan dua hari tentang propaganda dan ideologi yang dihadiri oleh para pejabat dari outlet media utama negara dan regulator internet. Pemimpin Tiongkok Xi Jinping memberikan pidato dimana dia berusaha meyakinkan para peserta bahwa upaya-upaya propaganda Partai adalah benar.

Xi mengatakan kebijakan propaganda Partai sejak 2012, ketika ia berkuasa, telah menjunjung tinggi Marxisme dan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Upaya propaganda masa depan perlu diletakkan di depan dan di tengah, menurut media yang dikelola negara Xinhua.

“Menjunjung tinggi ruang internet yang bersih dan benar,” laporan tersebut mengutip ucapan Xi. (ran)

Rekomendasi video:

https://www.youtube.com/watch?v=o_tupgGXrp4

Australia Gelar Pemilihan Sela untuk Bekas Kursi Parlemen Turnbull

admin
-
0
Australia Gelar Pemilihan Sela untuk Bekas Kursi Parlemen Turnbull

EpochTimesId – Pemerintah aliran tengah-kanan Australia akan menghadapi pemilihan sela untuk mengisi satu kursi parlemen yang kosong. Kursi itu ditinggalkan oleh mantan perdana menteri Malcolm Turnbull setelah dilengserkan dari jabatannya.

Pemungutan suara akan digelar di daerah pemilihan Wentworth pada 20 Oktober 2018. Jika kalah, maka partai pemerintah akan kehilangan mayoritas suara parlemen di majelis rendah.

Rencana pemilu sela diumumkan pada 12 September 2018 setelah pengunduran diri Turnbull dari parlemen bulan lalu. Turnbull mundur sebagai anggota parlemen setelah digulingkan dalam ‘pemberontakan internal’ partainya, dari kursi PM. Pemilihan ulang pada internal partai penguasa itu, mengantar Scott Morrison sebagai perdana menteri baru Australia.

Ini adalah pergantian perdana menteri ke-lima sejak 2010. Hanya satu PM yang dipilih pada pemilu, yaitu pemerintahan Tony Abbott pada September 2013.

Pengunduran diri Turnbull membuat Morrison memimpin pemerintahan minoritas, setidaknya untuk sementara waktu. Sebanyak lima anggota parlemen independen menjamin akan memberi dukungan untuk mengalahkan suara oposisi sampai pemilihan sela.

Jika para pemilih dari daerah kaya di Wentworth, yang membentang dari Bondi Beach ke Sydney Harbour, tidak lagi mendukung Partai Liberal, maka Morrison akan dipaksa untuk mengadakan kesepakatan politik dengan pihak independen. Agar dia bisa melanjutkan pemerintahan sebagai partai minoritas.

Sebuah ‘kursi aman’ untuk pemerintah kini benar-benar diperebutan dengan sengit. Dapil Wentworth kini benar-benar menjadi medan perang, karena pemilih setempat marah kepada partai penguasa yang dipenuhi dengan perseteruan internal dan gejolak politik. Demikian terungkap dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh surat kabar ‘The Australian’.

Kandidat Partai Liberal diperkirakan masih unggul tipis pada bagian terbesar wilayah pemungutan suara di Wentworth. Namun, suara mengambang mungkin saja mengalir kepada kandidat partai kecil atau partai oposisi. Kandidat partai kecil selalu berpeluang untuk menang di bawah sistem pemungutan suara preferensi Australia.

Sebuah Newspoll pekan ini menunjukkan bahwa dukungan nasional untuk koalisi Liberal-National yang berkuasa sudah terjun bebas. Mereka kehilangan simpati pemilih setelah penggulingan Turnbull. Partai penguasa pun terancam mengalami kekalahan telak jika pemilihan nasional (yang dijadwalkan pada Mei 2019) digelar saat ini. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://www.youtube.com/watch?v=JGc59EiEYwQ

Simak juga, Pengakuan Dokter yang Dipaksa Panen Organ Hidup :

https://youtu.be/0x2fRjqhmTA

1...1,9331,9341,935...2,268Page 1,934 of 2,268
Versi Koran

36 BAHASA 22 NEGARA

Contact us: idepochtimes@gmail.com

WordPress Theme by ET Indonesia.com