Para Pemimpin 27 Negara Uni Eropa Sepakat Menentang Tiongkok Menyerang Taiwan
oleh Luo Tingting
Dalam KTT Dewan Uni Eropa yang diadakan di Brussel, Belgia pada 20 – 30 Juni 2023, para pemimpin dari 27 negara anggota Uni Eropa yang berkumpul untuk membahas kebijakan Tiongkok, memperoleh kesepakatan untuk menentang Tiongkok mengubah status quo di Selat Taiwan secara sepihak. Ini merupakan pertama kalinya negara-negara anggota Uni Eropa mengklasifikasikan sikap dasarnya dalam masalah Taiwan.
Dokumen kesimpulan pertemuan yang dikeluarkan menunjukkan bahwa PKT bukan hanya mitra Uni Eropa, tetapi juga pesaing dan lawan sistemik Uni Eropa.
Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan memiliki kepentingan strategis untuk kemakmuran dan keamanan regional dan global. Uni Eropa prihatin dengan terus memburuknya ketegangan di Selat Taiwan dan menentang upaya apa pun oleh pihak mana pun untuk mengubah status quo di Selat Taiwan, apalagi melalui kekerasan atau paksaan. Meskipun demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa Uni Eropa tetap akan mematuhi “kebijakan satu Tiongkok”.
Pernyataan UE jelas ditujukan terhadap tekanan militer, politik, diplomatik, dan ekonomi yang dilakukan Tiongkok terhadap Taiwan. Selama ini, Beijing telah berulang kali menyatakan niatnya untuk menyatukan Taiwan dengan bila perlu menggunakan kekuatan militernya.
KTT kali ini juga membahas soal perang Rusia – Ukraina. Uni Eropa menyatakan bahwa Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki tanggung jawab khusus untuk menegakkan tatanan internasional berbasis aturan, Piagam PBB, dan hukum internasional. Uni Eropa menghimbau Tiongkok untuk menekan Rusia agar secepatnya mengakhiri perang agresi militernya dan menarik pasukan sepenuhnya dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina.
Para pemimpin juga membahas bagaimana memberikan lebih banyak bantuan kepada Ukraina, termasuk jet tempur F-16 dan sistem pertahanan udara.
Mengenai masalah hak asasi manusia di Tiongkok, Uni Eropa dengan tegas berkomitmen untuk terus mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Uni Eropa menyatakan keprihatinan tentang kerja paksa, pembela hak asasi manusia dan etnis minoritas, situasi yang terjadi di Tibet dan Xinjiang, serta kegagalan dalam mengimplementasikan komitmennya terhadap Hongkong yang perlu dibuat PKT sebelumnya.
Dalam KTT kali ini juga dibahas soal kebijakan “de-risking” terhadap Tiongkok. Para pemimpin negara yang menghadiri pertemuan tersebut menyatakan bahwa mereka telah belajar banyak dari ketergantungan terhadap energi Rusia di masa lalu, dan berniat menerapkan kebijakan “de-risking” demi memastikan keamanan rantai pasokan.
Pada 20 Juni sebelum KTT diadakan, Uni Eropa menerbitkan “Strategi Keamanan Ekonomi Eropa”, yang menekankan perlunya “bekerja sama dengan negara-negara yang sejalan menuju de-risking”.
Baru-baru ini, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman dan Prancis mengkritik kebijakan “de-risking” yang diusung oleh Uni Eropa. Pada 27 Juni, Li Qiang yang hadir di Forum Davos di Kota Tianjin kembali menyebutkan bahwa ungkapan sensasional Barat tentang “mengurangi ketergantungan dan mengurangi risiko” dari Tiongkok adalah proposisi yang salah.
Dia bahkan membujuk perusahaan-perusahaan Eropa untuk melawan pemerintah mereka, menggunakan pengamatannya untuk menolak kebijakan “de-risking”, dan mendorong mereka untuk berinvestasi di Tiongkok.
Namun, pada hari yang sama ketika Li Qiang menyampaikan pidatonya, menteri ekonomi dari tiga negara besar Eropa, yakni Jerman, Prancis, dan Italia dalam konferensi pers bersama di Berlin malahan memberikan pernyataan yang tidak seirama dengan Li Qiang. Ketiga negara tersebut sepakat untuk bekerja sama lebih erat dalam memastikan pasokan bahan mentah ke negara-negara Uni Eropa, dan mengurangi ketergantungan Uni Eropa terhadap bahan mentah impor dari negara-negara seperti Tiongkok dan lainnya dalam rangka menghadapi persaingan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat.
Qing Peng, komentator urusan terkini mengatakan bahwa kerja sama ketiga negara itu mencerminkan bahwa Eropa sudah mulai tidak lagi berharap banyak dari Tiongkok. (sin)
PKT Menghendaki Mencabut Sanksi Baru Dialog Militer yang Langsung Ditolak Pentagon
NTD
Partai Komunis Tiongkok (PKT) memutus mekanisme komunikasi militer antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, dan menyerukan bahwa untuk melanjutkan komunikasi AS perlu terlebih dahulu membatalkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu, yang langsung ditolak oleh Pentagon.
Menurut laporan Bloomberg bahwa pejabat Tiongkok telah berulang kali menekankan bahwa mereka bersikap “terbuka” terhadap tawaran negosiasi, tetapi dengan syarat mencabut sanksi yang dikenakan kepada Menlu Li Shangfu.
Pada Rabu (28 Juni), Liu Pengyu, juru bicara kedutaan Tiongkok di Washington mengklaim : “Sebelum ada pertukaran dan kerja sama antara kedua negara, (Amerika Serikat) semestinya menghilangkan hambatan itu.”
Liu Pengyu tidak merinci lebih lanjut mengenai hambatan yang dimaksud, tetapi pejabat Tiongkok sebelumnya pernah meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi perorangan yang dijatuhkan kepada Li Shangfu.
Pada Kamis, Kementerian Pertahanan AS kembali menolak permintaan Tiongkok dengan mengatakan bahwa pejabat senior militer Tiongkok tidak beralasan untuk menghindari dialog dengan rekan-rekan AS.
Sekretaris pers Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder mengatakan kepada VOA bahwa dari sudut pandang kami, tidak ada halangan untuk mempertahankan jalur komunikasi terbuka, dan bahkan jika sanksi tidak dicabut, Menteri Pertahanan Lloyd Austin dapat berkomunikasi dengan Li Shangfu.
Pada awal Juni tahun ini Lloyd Austin dan Li Shangfu telah mengadakan pembicaraan singkat saat bertemu di jamuan makan malam “Dialog Shangri-La” di Singapura. Namun pihak Tiongkok sebelumnya telah menolak usulan agar keduanya mengambil kesempatan untuk bertemu.
Sejak militer AS menembak jatuh balon mata-mata PKT pada bulan Februari tahun ini, Tiongkok telah memutus komunikasi militer tingkat tinggi antara kedua negara. Pejabat Pentagon mengatakan bahwa Tiongkok telah berulang kali menolak permintaan AS untuk mengadakan dialog.
Kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Beijing baru-baru ini juga menemui kegagalan dalam upayanya untuk menyambung kembali dialog militer AS – Tiongkok.
Pada 20 September 2018, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Li Shangfu, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Komite Sentral PKT, dijatuhi sanksi akibat terlibat dalam membuat ‘kesepakatan besar’ dengan pedagang senjata Rusia, yang menurut AS telah melanggar hukum tentang ‘penerapan undang-undang sanksi untuk melawan musuh Amerika Serikat’.
Pada Maret 2023, dengan mengabaikan sanksi AS, Partai Komunis Tiongkok mempromosikan Li Shangfu sebagai Menteri Pertahanan Tiongkok. Hal itu dituduh sebagai upaya sengaja dari PKT untuk “menentang” AS, dan secara artifisial menambah hambatan pada dialog tingkat tinggi antara kedua negara.
Setelah Li Shangfu menjabat Menteri Pertahanan, PKT berulang kali meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terhadap diri Li Shangfu. Tetapi Amerika Serikat telah menolak untuk mencabut sanksi tersebut. (sin)
RI Kecolongan, Terjadi Ekspor Nikel Ilegal 5 Juta Ton ke Tiongkok
Fajar Pratikto
Dugaan ekspor ore nikel ilegal ke Tiongkok sejak 2021 lalu sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. Informasi tersebut muncul dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria menyebut setidaknya ada 5 juta ton ore nikel ilegal yang diterima di Tiongkok dari Indonesia sepanjang 2021-2022.
Data ekspor ilegal ini justru sumbernya dari bea cukai Tiongkok. Hanya saja Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke Tiongkok tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.
Selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti melalui Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Pengawasan semakin diperketat sejak awal Januari 2020, dimana pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel sebagai salah satu langkah hilirisasi sektor pertambangan melalui Peraturan Menteri ESDM No. 11 tahun 2019. Namun, ternyata masih ada kebocoran sehingga terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Oleh karena itu, KPK akan segera mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.
Kasus Lama Tak Ditindak
Dugaan bobolnya larangan ekspor bijih nikel pemerintah sejak 2020 lalu juga sudah disampaikan oleh Ekonom Senior Faisal Basri. Ia menaksir pada 2020 lalu ada 3,4 juta ton ekspor dari Indonesia ke Tiongkok yang bocor dengan nilai US$193,6 juta atau setara Rp2,8 triliun. Ia menjabarkan kebocoran terdeteksi dari catatan impor bijih nikel di General Customs Administration of TChina (GCAC). Sedangkan secara legal pintu ekspor biji nikel di Indonesia sejak tahun 2020 lalu sudah ditutup. Ditaksir selama lima tahun hingga 2020 kerugian negara akibat kebocoran ekspor nikel ke Tiongkok sampai ratusan triliun rupiah.
Menurut Faisal, pemerintah sebenarnya bisa melacak potensi kebocoran ekspor bijih nikel. Misalnya, hitung total produksi smelter nikel yang ada di Indonesia dan dibandingkan dengan kebutuhan produsen nikel. Hanya saja Badan Pusat Statistik (BPS) membantah dugaan Faisal. Mereka mengklaim tak ada ekspor bijih nikel ke Tiongkok pada 2020.
Namun, ia tak menjelaskan lebih lanjut alasan tak ada ekspor bijih nikel pada tahun 2020, apakah karena hanya berdasarkan catatan BPS saja atau kebijakan larangan ekspor dari pemerintah.
Pengamat Pertambangan dan Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyebut ekspor ilegal oknum nakal bisa saja terjadi. Itu juga bukan isu baru. Masalah itu katanya, bisa terjadi karena tata niaga nikel yang amburadul. Itu membuat pemerintah gampang kecolongan. Ia mengatakan di atas kertas aturan Kementerian ESDM sejatinya memang bagus dan berpotensi mendatangkan nilai tambah besar kalau saja benar diimplementasikan di lapangan. Tapi, beda praktik lapangan dengan harapan.
Dari pengamatannya di beberapa titik di Sulawesi, Ferdi menyebut sejak 2014 ada saja bongkar muat ekspor bijih nikel ilegal yang tak dicatat negara setiap harinya. Belum lagi praktik false invoicing atau pencatatan kalori komoditas yang tidak sesuai guna mengurangi kewajiban pajak. Sayangnya, ia melihat itu tidak pernah jadi perhatian pemerintah. Di tengah kebocoran ekspor, pemerintah menurutnya, hanya hanya melihat pasar nikel dari ibu kota.
Kalau kebocoran bisa ditutup, produk hilirisasi nikel atau bijih nikel yang sudah diolah di smelter sebenarnya punya nilai tambah antara 14-18 kali lipat dari bijih nikel mentah, tergantung jenis nikel yang dihasilkan. Dengan membuat rata-rata nilai ekspor bijih nikel RI di kisaran US$2 miliar per tahun, Ferdy memproyeksikan nilai tambah yang bisa dihasilkan dari ekspor hilirisasi nikel bisa mendatangkan potensi pendapatan hingga US$36 miliar.
Ferdy mengatakan Presiden Joko Widodo boleh saja bangga RI merupakan penghasil bijih nikel terbesar dunia, tapi ia menilai tak ada gunanya bila tak bisa membendung kebocoran yang masih terjadi.
Dari kacamata Ferdy, kebocoran hanya bisa terjadi karena ada kerja sama atau sindikasi antara oknum perusahaan dengan pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Sehingga, ia mengingatkan Jokowi untuk tak hanya rajin bikin aturan tapi juga menertibkan anak buahnya.
Untuk itu, perlu ada pendisiplinan tata niaga sekaligus pejabat publik yang melibatkan lintas sektoral, seperti Kementerian ESDM, Dirjen Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian Perhubungan supaya praktek bongkar muat ekspor ilegal di pelabuhan daerah bisa diatasi. Ferdy menyebut penertiban tata niaga jadi kunci karena toh smelter di RI sudah memadai.
Senada dengan itu, Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkeywjgaku mengaku sudah pernah menyampaikan masalah ekspor biji nikel ilegal sejak 2022 kepada Kementerian ESDM. Menurutnya, penjualan nickel ore ilegal ke Tiongkok menggunakan HS Code 2604 yang digunakan untuk ekspor nikel olahan. Sehingga harus diperiksa potensi kebocoran pengiriman bijih nikel namun menggunakan dokumen untuk Nickel pig iron (NPI).
Akibat Hilirisasi Belum Maksimal
Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Saat ini, nikel menjadi salah satu komoditas yang banyak diminati terutama oleh Tiongkok untuk kebutuhan produksi baterai mobil listrik.
Berdasarkan data Kemenperin, kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik pada 2025 sebesar 25.133 ton, pada 2030 sebesar 37.699 ton, dan di 2035 sebanyak 59,506 ton.
Sejauh ini, ekspor nikel RI masih didominasi oleh feronikel, yakni sebanyak 5,7 juta ton senilai US$13 miliar pada 2022. Sedangkan ekspor produk hilir seperti stainless steel HRC dan CRC hanya sebesar US$4 miliar.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dari 34 perusahaan smelter nikel, baru 4 yang menjalankan hilirisasi. Adapun hilirisasi nikel ini khususnya untuk bahan baku baterai electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik.
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan keempat perusahaan itu adalah PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, PT Halmahera Persada Lygend, dan PT Kolaka Nickel Indonesia.
Penjualan nikel secara illegal dapat terjadi karena adanya permintaan yang tinggi dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan nikel resmi. Penerimaan Tiongkok terhadap nikel illegal juga mungkin disebabkan oleh lemahnya pengawasan di Indonesia dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan produksi mereka yang besar.
Dua tahun lalu pemerintah Indonesia telah mengakui terjadi ekspor nikel secara illegal dari Sulawesi ke Tiongkok. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa ekspor tersebut terjadi karena tindakan ilegal dari pelaku yang mengirimkan nikel ke Tiongkok tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
Menurut Arifin, pemerintah Indonesia telah menemukan bukti-bukti yang kuat atas perbuatan ilegal ini. Diketahui bahwa data yang diperoleh menunjukkan bahwa setidaknya ada sekitar 10.000 ton nikel yang diekspor secara ilegal ke Tiongkok pada bulan Oktober 2020 lalu.
Saat itu pemerintah berjanji akan menindak tegas para pelaku ilegal ini, baik perusahaan maupun individu yang terlibat dalam tindakan itu.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan izin ekspor kepada perusahaan yang melakukan tindakan ilegal seperti ini. Kenyataanya tahun berikutnya 2021-2022, masih saja terjadi ekspor nikel ilegal ke Tiongkok.
Ekspor nikel secara ilegal oleh pihak yang tak bertanggungjawab tentu saja telah memberikan beberapa keuntungan bagi Tiongkok, di antaranya: mendapatkan sumber daya alam yang murah
Nikel merupakan salah satu sumber daya alam yang penting bagi industri pembuatan baterai mobil listrik dan perlengkapan elektronik lainnya. Dengan mengambil nikel secara ilegal dari Sulawesi Indonesia, Tiongkok dapat memperoleh sumber daya alam yang murah dan terjangkau bagi industri mereka.
Namun, perdagangan nikel illegal sudah pasti merugikan negara dan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi penyebab terjadinya perdagangan nikel illegal dan meningkatkan pengawasan terhadap industri pertambangan nikel di Indonesia. Sudah semestinya pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap ekspor nikel ilegal ke Tiongkok agar dapat meningkatkan pendapatan negara dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup.
Untuk itu, anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar akan mendorong Komisi VII DPR menindaklanjuti temuan KPK mengenai dugaan ekspor bijih nikel ilegal ke Tiongkok, melalui panja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dengan menyorot kerugian negara dari sektor ekpor bijih nikel ilegal itu. Gunhar menambahkan, dugaan praktik ekspor bijih nikel ilegal itu tentu sangat merugikan pendapatan negara, yang sedang menggiatkan hilirisasi demi menambah penerimaan devisa negara.
Pesawat Khusus Misterius Rusia ke AS, Pergerakan Militer Xi Jinping Semakin Gencar Diterapkan
Han Fei
Setelah pemberontakan Wagner berakhir bak layu sebelum berkembang, tiga pesawat milik armada kepresidenan Rusia lepas landas dari Moskow dan salah satunya mendarat di Washington, D.C. Pada saat yang sama, militer Xi Jinping melakukan banyak pergerakan.
Pada hari yang sama ketika pimpinan tentara bayaran Wagner Group Prigozhin tiba di Belarusia, media Inggris dan Amerika mencatat bahwa, menurut situs web pelacakan penerbangan Flightradar24, tiga pesawat milik armada Presiden Rusia Vladimir Putin telah lepas landas dari Moskow pada pagi 27 Juni, dengan salah satu pesawat, RSD 898, mendarat di Washington DC sekitar pukul 14.10 EST. Salah satu pesawat, RSD 898, mendarat di Bandara Internasional Washington Dulles pada pukul 14.10 EST, sementara dua pesawat lainnya tidak menyebutkan tujuannya.
Pada saat kudeta Wagner menimbulkan kekacauan politik di Rusia dan Putin menghadapi krisis terbesar dalam pemerintahannya selama beberapa dekade, pesawat kepresidenan tiba-tiba terbang ke Washington dan dengan sengaja melewati wilayah udara Uni Eropa, melewati Norwegia utara, sehingga menimbulkan spekulasi mengenai maksud sebenarnya.
Komentator urusan internasional Tang Hao berkata: “Di satu sisi, kami ingin tahu apakah AS terlibat dalam kudeta Wagner atau tidak. Di sisi lain, ini mungkin menguji dari kondisi yang mungkin untuk kesimpulan negosiasi perang Rusia-Ukraina.”
Sebuah Jaringan berita secara eksklusif melaporkan bahwa pesawat kepresidenan Rusia terbang langsung ke Washington, D.C., untuk membawa para diplomat “penting” kembali ke Moskow, di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller juga mengatakan bahwa pemerintah AS akan mengizinkan Rusia mengirimkan penerbangan khusus ke AS untuk menjemput para diplomat yang menyelesaikan masa tugasnya dan kembali ke negara asalnya. Selain itu, Rusia akan diminta memberikan balasan atas penugasan pengangkutan khusus tersebut.
Sebuah laporan percaya bahwa Rusia dapat menggunakan para diplomat yang telah berakhir masa tugasnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pemikiran pihak berwenang AS mengenai kasus Wagner dan status Putin.
Sementara itu, seorang mantan pejabat intelijen AS menyatakan bahwa pesawat tersebut mungkin juga membawa diplomat Rusia yang baru untuk menggantikannya, dan kemungkinan agen intelijen tersebut datang ke AS untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka di Washington untuk pertama kalinya.
Tang Hao menunjukkan bahwa ada kemungkinan lain mengapa pesawat itu pergi ke AS pada saat yang sensitif ini: Putin sedang mengalami krisis dan ingin “menangkap mata-mata” di antara para diplomat AS.
“Dikarenakan Putin berpikir kemungkinan besar pemberontakan Wagner dipicu oleh AS untuk pertama kalinya, tetapi para diplomat yang ditempatkan di kedutaan AS malah tidak memahami informasi yang relevan tentang pemberontakan Wagner sebelumnya,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, tak dikesampingkan dugaan Putin mungkin curiga bahwa para diplomat yang ditempatkan di Amerika Serikat ini tidak efektif dalam pekerjaan mereka, atau mungkin sudah berkolusi dengan Amerika Serikat sebagai mata-mata untuk mencoba menggulingkan rezim Putin melalui pemberontakan.
Pada saat yang sama, Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang tetap hangat dengan Rusia, juga sering melakukan gerakan setelah pemberontakan Rusia, diduga melakukan babak baru pembersihan tentara untuk mengkonsolidasikan posisinya di bidang militer.
Kantor Berita Xinhua melaporkan pada 28 Juni bahwa Komisi Militer Pusat baru saja mengangkat dua jenderal, Zheng Xuan, komisaris politik Komando Teater Utara, dan Ling Huanxin, komisaris politik Akademi Ilmu Militer.
Posisi militer terbaru dari kedua pria itu dipublikasikan untuk pertama kalinya. Analis percaya bahwa militer PKT telah membuat penyesuaian personel lebih rahasia dalam beberapa tahun terakhir. Ada banyak kenaikan pangkat menjadi jenderal sebelumnya, dan posisi baru mereka terungkap untuk pertama kalinya. Lebih banyak perubahan personil sering kali dilakukan hanya saja secara tidak langsung diketahui oleh pihak luar. (Hui)
Tingginya Inflasi Global Belum Terselesaikan, Bank-bank Sentral Mendesak Kenaikan Suku Bunga
Lin Yi
Pertemuan tahunan Bank Sentral Eropa (ECB) digelar pada 28 Juni, para pemimpin bank sentral utama dunia sepakat bahwa mereka dapat memperketat kebijakan lebih lanjut untuk memerangi inflasi yang tinggi sambil menghindari jatuh ke jurang resesi
Pada Rabu (28 Juni) pukul 09.00 pagi waktu setempat beberapa gubernur bank sentral utama dunia berkumpul di Portugal, dengan pidato dari Ketua The Fed Jerome Powell, Presiden ECB Christine Lagarde, Gubernur Bank Sentral Inggris (BOE) Andrew Bailey dan Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda.
Semua gubernur bank sentral sepakat bahwa pengetatan kebijakan lebih lanjut diperlukan untuk mengekang inflasi yang tinggi dan tetap yakin bahwa hal ini dapat dicapai tanpa memicu resesi.
Ketua Federal Reserve Jerome Powell mencadangkan kemungkinan kenaikan suku bunga berturut-turut di AS, dengan mengatakan bahwa pasar tenaga kerja AS perlu melambat lebih lanjut untuk mengurangi tekanan harga.
Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde memiliki pandangan yang sama mengenai perekonomian Eropa dan memperkirakan zona euro akan menaikkan suku bunga untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut pada Juli.
Inggris memiliki tingkat inflasi tertinggi di negara maju dan sangat penting untuk mengambil langkah-langkah untuk meredakan harga.
Gubernur Bank Sentral Inggris (BOE) Andrew Bailey berkata : “Saya rasa pasar tidak merasa bahwa kita sudah dekat dengan target kita, mereka telah menyiapkan kita untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.”
Suku bunga di Inggris diperkirakan akan naik dari 5% saat ini menjadi 6,25% pada akhir tahun ini.
Jepang, yang telah berpegang teguh pada kebijakan moneter yang sangat longgar, juga akan berbalik arah.
Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda berkata: “Kami memperkirakan kenaikan inflasi pada tahun 2024. Ini bisa menjadi alasan yang baik untuk perubahan kebijakan tingkat inflasi.”
Meskipun tingkat inflasi utama Jepang saat ini jauh lebih rendah daripada di negara-negara maju lainnya, tingkat inflasi masih di atas 3%, dan Kazuo Ueda mengatakan Jepang mungkin akan meninggalkan kebijakan suku bunga nol yang telah berlaku selama hampir satu dekade. (Hui)
