Home Blog Page 520

Pandemi Global Menunjukkan Tanda-tanda Berakhir, Apakah Kontrol Tiongkok Berlanjut Setelah Kongres PKT ke-20?

0

Yu Ting – NTD

Di Shenzhen, sebuah kota ekonomi utama  di daratan Tiongkok, pencegahan dan pengendalian epidemi pihak berwenang terus berulang dan terus meningkat. Ketika pelonggaran pengendalian  secara bertahap bahkan pencabutan pengendalian yang sudah diterapkan di seluruh dunia, lalu apakah PKT akan melonggarkan kontrol setelah Kongres ke-20?  beberapa penelitian tetap tidak optimis.

Seorang Penduduk Shenzhen berkata : “Baru saja dibersihkan selama beberapa hari, dan  dimulai lagi. Anda lihat,  disegel lagi, dan disegel dengan rapat.”

Di Shenzhen, sebuah kota teknologi penting di Tiongkok, kontrol pihak berwenang terus meningkat. Huaqiangbei, yang dikenal sebagai “Jalan Pertama Elektronik Tiongkok”, diblokir lagi setelah berulang kali diblokir oleh pihak berwenang selama 5 atau 6 putaran.

Penduduk Shenzhen menjelaskan : “Kali ini bukan pagar merah, kali ini tembok putih. Mari kita lihat seberapa ketatnya kali ini, bahkan lebih ketat.”

Penduduk Shenzhen: “Wabah ini sama sekali tidak menakutkan, yang menakutkan adalah Anda tidak memiliki pekerjaan.”

Saat ini, tingkat penularan yang parah sudah rendah, Sejauh ini Shenzhen belum melaporkan satu kematian pada tahun ini, data sebenarnya masih harus diverifikasi. Penduduk Shenzhen yang tidak tahan dengan larangan berulang kali dari pemerintah, bahkan melarikan diri melewati tembok Kata “kebebasan” di pagar sangat menarik perhatian. Ada juga warga Futian yang memprotes, menuntut hak asasi manusia.

Penduduk Shenzhen Futian menuturkan : “Penutupan yang tidak masuk akal! Kembalikan kebebasanku!”

Penduduk Shenzhen juga berkata : “suruh pemimpin kalian keluar untuk berbicara. Apakah yang dikatakan oleh Partai Komunis adalah omong kosong, tidak menepati janjinya.”

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia pada pertengahan September lalu bahwa akhir pandemi sudah dekat. Bahkan, Presiden AS Joe Biden juga percaya bahwa AS telah mengakhiri pandemi.

Negara-negara dan wilayah Asia juga telah melonggarkan kontrol bulan ini. Hong Kong mengumumkan pembatalan karantina wajib saat masuk; Taiwan akan mencabut karantina masuk pada  Oktober dan melanjutkan  bebas visa. Jepang juga akan sepenuhnya terbuka untuk turis internasional. Kediktatoran Korea Utara mengumumkan apa yang disebut kemenangan atas epidemi pada awal Agustus dan mengakhiri pengendalian epidemi.  Hari ini, hanya PKT yang tersisa di dunia, dan masih mengambil langkah-langkah pembersihan nol kasus yang ketat.

Seorang penduduk Yiwu, Zhejiang berkata : “Saya telah memasuki mode memperebutkan sayuran lagi,  saya mulai merebut sayuran lagi. Telur habis, dan daging juga direbut habis.”

Akankah PKT melonggarkan pencegahan dan pengendalian epidemi setelah berakhirnya Kongres ke-20? ETNET, Kantor Berita Ekonomi Hong Kong melaporkan pada 26 September bahwa penelitian yang dirilis oleh Nomura Securities percaya, bahwa dibandingkan dengan pelonggaran pembatasan masuk Hong Kong,  terutama karena biaya nol kasus  terlalu tinggi dibandingkan dengan kehilangan statusnya sebagai perusahaan keuangan global, pihak berwenang  diperkirakan terus “mempertahankan kebijakan nol kasus”  mereka hingga Maret tahun depan. (hui)

Anggota Kongres AS Usulkan RUU untuk Menghentikan Penerbitan Visa bagi Warga Negara Tiongkok

0

NTD

Anggota Kongres AS Thomas P. Tiffany baru-baru ini mengusulkan undang-undang baru untuk menghentikan penerbitan visa bagi warga negara Tiongkok, jika pemerintah Tiongkok menolak penerimaan warga negaranya yang melanggar hukum di negara asing. Hal ini menjadi fokus perhatian di tengah laporan bahwa pemerintah Tiongkok telah menghentikan kerja sama dalam isu deportasi dengan pemerintah Amerika Serikat.

Anggota Kongres Wisconsin Thomas P. Tiffany yang juga dikenal sebagai Tom Tiffany, baru-baru ini memperkenalkan Rancangan Undang-Undang tentang deportasi pidana warga asing, atau disingkat ACE Act.

Dia mengatakan bahwa RUU itu merupakan tanggapan terhadap pemerintah Tiongkok yang mengeluarkan pernyataan selama Ketua DPR-AS Nancy Pelosi berkunjung ke Taiwan. Dikatakan bahwa pemerintah Tiongkok tidak bersedia menerima warga negaranya yang melanggar hukum di negara asing untuk kembali ke daratan Tiongkok.

Tom Tiffany mengatakan : “Selama kunjungan Pelosi ke Taiwan, pemerintah Tiongkok telah mengumumkan serangkaian tindakan yang tampaknya sebagai pembalasan atas perjalanan Pelosi ke Taiwan. Salah satu dari kesembilan poinnya adalah : ‘Kami tidak lagi menerima penjahat asing yang berasal dari Tiongkok, para penjahat itu ada di Amerika Serikat’. Pemerintah Tiongkok tidak lagi menerima mereka kembali ke Tiongkok”.

Menurut RUU tersebut, Amerika Serikat akan menghentikan penerbitan visa kepada warga negara Tiongkok dan tidak akan lagi menerima visa Tiongkok.

“RUU yang kami ajukan ini, akan menghentikan penerbitan visa kepada orang-orang dari negara-negara bandel. Tidak cuma Tiongkok, tetapi ada negara lain, negara-negara yang ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai tempat pengasingan bagi penjahat. Menurut RUU ACE, kami tidak akan lagi menerima visa dari negara-negara tersebut”.

“Jika Anda adalah negara jahat, seperti komunis Tiongkok sekarang, yang tidak bersedia menerima penjahat Anda dari AS kembali ke negara Anda, maka kami akan berhenti mengeluarkan visa dari negara Anda”.

Tom Tiffany mengatakan bahwa RUU tersebut juga menandai dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan yang demokratis. Dia berharap RUU itu akan mendapat dukungan bipartisan di Kongres. Jika pemerintahan saat ini menunjukkan kelemahan, Kongres masih memiliki tanggung jawab untuk bergerak maju dan tetap pada jalur yang benar.

“Saya masuk Kongres bertujuan untuk memperkuat Taiwan, satu negara demokrasi yang baik di dunia, tetapi Anda terus melihat komunis Tiongkok dengan pedang terhunus mencoba terus mengancam Taiwan. Saya pikir ini adalah momen yang sangat penting bagi Amerika Serikat untuk bersikap tegas. Saya pikir itu adalah tanggung jawab kita untuk tetap berada di jalur yang benar, sama seperti Kongres telah membela Taiwan sejak tahun 1979”.

Tom Tiffany percaya bahwa beberapa negara dan perusahaan multinasional berkompromi dengan PKT demi uang dan kepentingan pribadinya, yang pada akhirnya akan menghancurkan diri mereka sendiri.

“Coba Anda lihat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti Nike, Apple dan lainnya, mereka sangat menginginkan pasar Tiongkok sehingga terkadang mereka berkompromi pada nilai-nilai prinsip mereka. Ini juga yang dilakukan beberapa negara. Beberapa dari mereka sekarang sedang jatuh ke lembah kesulitan keuangan, seperti Sri Lanka yang telah menerima sejumlah dana melalui proyek Sabuk dan Jalan”.

Tom Tiffany memperingatkan agar jangan sekali-kali berpihak pada PKT.

Tom Tiffany mengatakan : “Kami terus menekankan untuk tidak berbagi ranjang dengan komunis Tiongkok, jika mereka akhirnya mendesak Anda untuk melakukan konsesi, seperti yang mereka coba lakukan dengan AS sekarang, hanya karena kunjungan Pelosi ke Taiwan. Oleh sebab itu, AS perlu bersikap lebih tegas demi mencapai kemenangan. Amerika Serikat harus tangguh !” (sin)

Putin Tandatangani Dekrit untuk Menghukum Pembelot, Wamenhan Rusia Dipecat

0

Zhao Fenghua – NTD

Presiden Rusia Vladimir Putin pada (24/9) menandatangani Undang-Undang yang memperkuat hukuman bagi mereka yang menolak  mendaftar wajib militer. Pada hari yang sama, seorang wakil menteri pertahanan Rusia yang bertanggung jawab atas logistik dipecat.

Pada 24 September, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani amandemen UU Pidana Rusia, yang menetapkan bahwa mereka yang menyerah atau menolak untuk mendaftar diri mereka pada masa wajib militer  dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara.

Awal pekan ini, Putin menandatangani “perintah mobilisasi parsial” yang pertama kalinya sejak Perang Dunia II, merekrut 300.000 tentara cadangan untuk mencapai tujuan militer melawan Ukraina. Namun demikian, banyak warga Rusia mencoba melarikan diri  dan protes anti-perang meletus di mana-mana.

Putin juga menandatangani undang-undang pada Selasa 20 September untuk memudahkan orang asing yang bergabung dengan militer untuk mendapatkan status warga negara Rusia. Meski demikian, negara-negara tetangga tetap berhati-hati.  Kirgistan dan Uzbekistan  mengimbau warga mereka agar tidak berpartisipasi dalam konflik apa pun.

Pada  24 September, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka telah menggantikan seorang wakil menteri pertahanan yang bertanggung jawab atas logistik. Wakil Menteri Pertahanan Jenderal Dmitry Bulgakov dipecat. Kementerian Pertahanan Rusia tidak menyebutkan alasan pemecatan Bulgakov, tetapi dianggap sebagai hukuman atas dukungan logistiknya yang buruk selama perang.

Baru-baru ini, Ukraina telah meluncurkan serangan balasan besar-besaran dari tenggara.  Rusia telah meningkatkan perangnya melawan Ukraina dengan instruksi wajib militer. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pidato yang disiarkan di televisi pada 24 September, bersumpah untuk membebaskan seluruh negara dan menghukum para penyerang.

Volodymyr Zelensky berkata : “Kami pasti akan membebaskan seluruh negara kami – dari Kherson hingga wilayah Luhansk, dari Krimea hingga wilayah Donetsk. Kami tidak akan membiarkan para penyerang luput dari hukuman. Setiap pembunuh, baik pelaku maupun algojo akan dibawa ke pengadilan.” (hui)

Menlu AS : Sebagian Besar Chip Diproduksi di Taiwan, Ekonomi Dunia akan Terdampak Serius Jika Taiwan Terganggu

oleh Chen Ting

Menteri Luar Negeri AS Blinken dalam wawancara eksklusif yang disiarkan pada Minggu 25 September, mengatakan bahwa rezim Beijing menjadi semakin agresif dalam masalah Taiwan. Dia memperingatkan bahwa karena sebagian besar semikonduktor diproduksi di Taiwan, maka jika ia terganggu dampaknya terhadap ekonomi global akan sangat serius.

Antony Blinken diwawancarai oleh pembawa acara “60 Minutes” CBS setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di sela-sela Sidang Umum PBB (tautan: https://www.cbsnews.com/news/secretary-of-state-antony-blinken-60-minutes-interview-2022-09-25/).

Ketika ditanya tentang pernyataan Presiden AS Biden baru-baru ini bahwa ia bersedia membantu membela Taiwan, Blinken menegaskan bahwa sikap rezim Beijing yang semakin keras telah mengancam perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan.

Ketika pembawa acara Scott Pelley menyebutkan bahwa “mungkin Wang Yi meminta Blinken untuk menjelaskan pernyataan Biden”, Blinken mengatakan : “Kedua belah pihak memiliki sikap yang berbeda terhadap Taiwan, dan kami telah melakukan percakapan yang relevan tentang hal ini”.

“Saya mengulangi lagi apa yang telah ditekankan oleh Presiden (Biden) dan apa yang selalu dia jelaskan. Kami mematuhi kebijakan satu-Tiongkok, kami bertekad untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, dan kami bertekad untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Namun kami sangat prihatin dengan tindakan Tiongkok yang terus mencoba untuk mengubah status quo, itulah inti permasalahannya”, katanya.

Blinken juga memperingatkan bahwa gejolak di Selat Taiwan dapat memukul ekonomi global.

Blinken menyebutkan bahwa Taiwan adalah tempat produksi hampir semua semikonduktor yang dibutuhkan dunia. “Itulah salah satu alasan kami berinvestasi besar-besaran dalam kapasitas produksi semikonduktor AS saat ini”, kata Blinken.

“Kami merancang semikonduktor, tetapi manufaktur sebenarnya dilakukan di beberapa tempat, dan Taiwan memproduksi sebagian besar. Oleh sebab itu, jika Taiwan terganggu, itu akan berdampak buruk terhadap ekonomi global”.

Selain hubungan AS – Tiongkok, dalam wawancara tersebut, Blinken juga berbicara tentang perang Rusia – Ukraina, kesepakatan nuklir Iran dan sebagainya.

Blinken menekankan bahwa Washington telah menjelaskan kepada Moskow bahwa konsekuensi penggunaan senjata nuklir adalah mengerikan.

“Putin memiliki jalan keluar yang jelas, dan itu adalah mengakhiri perang. Jika Rusia menghentikan perang, perang akan berakhir”, kata Blinken.

Dia juga mengatakan bahwa negara-negara otoriter cenderung memiliki kelemahan, yaitu “seringkali tidak ada orang yang memiliki kemampuan atau kemauan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada penguasa”. Salah satu alasan Rusia berada dalam kesulitan saat ini, adalah karena tidak ada yang bisa memberitahu Putin bahwa dirinya melakukan sesuatu yang salah.

Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat “bertekad agar perang ini tidak meluas, tidak menjadi lebih luas”. Selain itu akan melakukan segala upaya untuk mendukung proses diplomatik. (sin)

Alasan PLN Batalkan Program Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik

0

ETIndonesia- PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik. Langkah ini dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9/2022).

PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik ini telah diputuskan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan.

Selain itu, PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.

“Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut. PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik,” tegas Darmawan.

PLN menyatakan terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal, serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat. (asr)

Lebih dari 90 Persen Pasien Diabetes Memiliki Gejala Ini

0

Trinh Dinh

Banyak penderita diabetes pernah mengalami gangguan pendengaran sensorineural. Meski demikian, apa hubungannya antara diabetes dan gangguan pendengaran?

Menurut American Diabetes Association, ada sekitar 37 juta orang penderita diabetes di Amerika Serikat dan sekitar 34,5 juta kasus memiliki beberapa jenis gangguan pendengaran. Jumlahnya menyumbang 93 persen dari semua pasien yang mengidap diabetes.

Sebuah studi dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan gangguan pendengaran dua kali lebih umum bagi orang-orang yang menderita diabetes dibandingkan orang-orang dengan usia yang sama dan tidak menderita diabetes.

Bahkan orang dengan pradiabetes (memiliki glukosa darah lebih tinggi dari normal tetapi tak cukup menjadi penderita diabetes tipe 2) memiliki risiko gangguan pendengaran 30 persen lebih tinggi daripada orang dengan glukosa darah normal.

Gangguan pendengaran terjadi karena berbagai alasan, seperti penuaan atau mendengar suara keras terlalu banyak, tetapi mengidap diabetes dapat menempatkan Anda pada risiko gangguan pendengaran, menurut CDC.

Sebuah penelitian tentang efek diabetes pada gangguan pendengaran sensorineural, yang diterbitkan dalam jurnal Ontology and Neurotology pada 2003 menyebutkan, para peneliti meninjau catatan medis elektronik dari 53.461 pasien nondiabetes dengan usia yang sama dan 12.575 pasien diabetes, dari tahun 1989 hingga 2003.

Studi menunjukkan, beberapa ukuran hasil utama digunakan untuk mengidentifikasi apakah pasien dengan diabetes memiliki insiden gangguan pendengaran yang lebih tinggi daripada populasi umum, dan memeriksa apakah kontrol diabetes terkait dengan tingkat keparahan gangguan pendengaran. Kreatinin serum adalah salah satu ukuran hasil tersebut.

Kreatinin serum adalah ukuran untuk menguji kadar kreatinin, produk limbah dalam darah, dan memeriksa seberapa baik ginjal menyaring limbah dari darah. Orang-orang yang menderita diabetes juga dapat memiliki masalah ginjal, dan akan menghasilkan kreatinin serum.

Hasil penelitian di atas mencerminkan korelasi antara gangguan pendengaran dan diabetes pada kreatinin serum. 

Para peneliti menemukan bahwa gangguan pendengaran lebih sering terjadi kepada penderita diabetes daripada mereka yang tak memiliki kondisi tersebut.  Kontrol diabetes yang buruk berhubungan dengan gangguan pendengaran pada pasien.

Para peneliti menyimpulkan, tingkat keparahan gangguan pendengaran tampaknya berhubungan dengan perkembangan penyakit sebagaimana tercermin dalam kreatinin serum. Juga mungkin karena penyakit mikroangiopati di telinga bagian dalam.

Masih belum jelas bagaimana diabetes berkaitan dengan gangguan pendengaran. Namun, CDC mencatat bahwa diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf yang memengaruhi banyak bagian tubuh, termasuk tangan, kaki, mata, dan ginjal, sehingga kemungkinan juga menyebabkan kerusakan saraf di telinga pasien. Mengidap gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil dan saraf di telinga bagian dalam dari waktu ke waktu.

Pasien diabetes bisa mengalami gula darah tinggi dan gula darah rendah. Orang dengan gula darah rendah juga dapat mengalami gangguan pendengaran karena memiliki gula darah rendah dari waktu ke waktu dapat merusak bagaimana sinyal saraf berjalan dari telinga bagian dalam ke otak.

Tanda-tanda gangguan pendengaran termasuk meminta orang lain untuk mengulangi kata-kata mereka lebih sering, kehilangan konsentrasi dalam percakapan dengan lebih dari satu orang, berpikir bahwa orang lain bergumam, berjuang dengan suara pelan, menyalakan TV atau radio terlalu keras, atau memiliki masalah dengan pendengaran di beberapa tempat yang bising seperti restoran yang ramai.

Orang-orang yang mengalami masalah di atas harus berbicara dengan dokter untuk melindungi telinga mereka. Jika perlu, tes pendengaran dapat dilakukan oleh audiolog (profesional perawatan kesehatan yang mengevaluasi masalah pendengaran). (asr)

Sempat Dikunci Selama 50 Hari, Protes Masyarakat Urumqi Bisa Menjadi Percontohan Warga Sipil Menundukkan Lockdown Ekstrem Otoritas

0

oleh Luo Tingting

Kebijakan Nol Kasus menjelang Kongres Nasional ke-20 semakin diperketat dengan tujuan yang tampaknya lebih cenderung untuk mengawasi dan mengendalikan masyarakat sipil ketimbang mencegah penyebaran epidemi. Pada 26 September, warga sipil di Wangjialiang, Urumqi, Xinjiang yang telah mengalami penguncian selama hampir 50 hari melalui protes kolektif berhasil mengalahkan kesewenangan otoritas sehingga memaksa mereka membatalkan penguncian yang berlaku. Hal mana menjadi contoh pertama warga sipil Tiongkok menundukkan lockdown ekstrem otoritas.

Rekaman video dan foto warga Wangjialiang yang memprotes lockdown otoritas beredar secara online. Sebuah video menunjukkan ada seorang pria paruh baya sampai berlutut di hadapan petugas ber-APD sambil mengatakan : “Di rumah kami sudah tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum keluarga kami, apakah Anda harus memaksa keluarga kami yang terdiri dari 4 orang untuk melompat dari gedung ? Saya akan segera kembali dan melompat dari gedung sekarang juga”.

Petugas berseragam APD putih-putih yang tampaknya masih berperikemanusiaan ini terus berusaha untuk membujuknya dengan mengatakan : “Jangan, jangan melakukan hal itu”.

Video lain menunjukkan, seorang pria dan wanita muda berlutut di depan petugas ber-APD juga menceritakan kesulitan mereka selama masa lockdown. Sebagian besar orang yang tinggal di Wangjialiang adalah pekerja migran, mereka tidak memiliki penghasilan tanpa pekerjaan, mereka telah dikunci selama hampir 50 hari dalam rumah kontrakan.

Ada juga video yang memperlihatkan ada sekelompok orang berkumpul di depan gerbang sedang menggoyang-goyangkan dengan keras pagar besi di depan gerbang karena ingin bisa keluar. Beberapa orang di antaranya berteriak dengan nada keras untuk menuntut petugas ber-APD yang berdiri di depan gerbang besi untuk membuka blokade.

Seorang netizen lokal memposting berita berikut melalui Weibo :  Tidak seorang pun warga yang acuh tak acuh atau berdiam diri ketika protes di Wangjialiang berlangsung. Semua orang menggunakan ponselnya untuk mengambil foto atau merekam video kejadian ini dan mempostingnya secara online. Akibatnya, pada 26 September pagi Wang Jialiang tiba-tiba mengumumkan pencabutan blokade, sehingga semua warganya bersorak gembira.

Perlawanan penduduk Wangjialiang telah mendapat dukungan dari banyak netizen daratan Tiongkok, tulisan komentar mereka antara lain : “Seluruh warga sipil yang tinggal di Wangjialiang kemarin, hari ini telah menjadi pahlawan”. “Wangjialiang di Xinjiang semuanya adalah pahlawan, epidemi adalah pembunuh manusia”. “Air mata membasahi kelompak tatkala melihat gambar ini ! Mana ada orang yang mau berlutut, jika kehidupnya tidak sedemikian terdesaknya !”

“Insiden Wangjialiang juga dapat dianggap mewakili suara rakyat kita yang telah lama tertekan. Meskipun epidemi telah surut, tetapi biaya hidup warga sipil tidak menurun. Beban pembayaran angsuran KPR, KPM, biaya pendidikan anak, biaya kehidupan sehari-hari …. Bagaimana mengatur pengeluaran tanpa pemasukan ?”, demikian komentar netizen.

“Wangjialiang di Urumqi Salut ! Kalian hebat ! Tampaknya bukan blokade tidak bisa didobrak, tetapi para penghisap darah rakyat ini enggan membuka blokir, karena lockdown menguntungkan mereka”.

“Para pemimpin harap membuka hati nurani kalian. Sadari apa yang kalian lakukan ? Air dapat membuat perahu berlayar, juga bisa menenggelamkan perahu”. (sin)

Mengapa PKT “Mencak-Mencak” dengan Munculnya Giorgia Meloni Sebagai Unggulan PM Italia ?

 oleh Xu Jian

Menurut hasil awal pemilihan umum Italia pada 25 September, koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh Fratelli d’Italia (FdI) berhasil unggul secara menyolok. Pemimpin Partai tersebut Giorgia Meloni berpotensi menjadi perdana menteri wanita pertama negara itu. Tetapi hal ini membuat PKT sangat marah, mengapa demikian ?

Ada media yang menyebut bahwa Fratelli d’Italia sebagai partai sayap kanan, sementara Meloni mengatakan partai itu adalah partai konservatif arus utama yang mirip dengan Partai Konservatif Inggris atau Partai Republik Amerika Serikat. Jika tidak terjadi hal-hal yang di luar dugaan, maka Giorgia Meloni akan memimpin pemerintahan Italia ke-68. Tetapi, PKT tidak sabar untuk mengeluarkan “peringatan”, padahal pemerintahan baru Italia ini belum terbentuk.

Reuters melaporkan bahwa Kedutaan Besar Tiongkok untuk Italia dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa, pihak Tiongkok “merasa sangat tidak puas dan dengan tegas menolak terhadap komentar negatif tentang Tiongkok yang berkaitan dengan Taiwan”.

Ternyata FdI sangat bersahabat dengan Taiwan dan memiliki pendirian yang jelas tentang sistem terpusat PKT. Ketika Meloni menjadi menteri kabinet, dia meminta atlet Italia untuk memboikot upacara pembukaan Olimpiade Beijing 2008. Dia juga mengatakan belum lama ini bahwa Uni Eropa harus menekan Beijing untuk menghindari konflik di Selat Taiwan, dan mengatakan akan memeriksa kembali proyek-proyek “One Belt One Road” yang dikerjakan antara Tiongkok dengan Italia.

“Taiwan akan menjadi perhatian penting bagi Italia”

Media Taiwan “Central News Agency” pernah mewawancarai Giorgia Meloni. Dalam sebuah laporan pada 23 September, Meloni menyatakan dukungannya terhadap Taiwan dan mengkritik agresivitas PKT dalam skala global yang sangat berpengaruh terhadap Italia dan Uni Eropa.

Meloni mengatakan bahwa jika FdI berkuasa nanti “tidak diragukan lagi Taiwan akan menjadi perhatian penting bagi Italia”. Meloni menggambarkan hubungan antara Italia dengan Taiwan sebagai “persahabatan yang tulus”, dan ia mengaku bahwa dirinya terus “mengikuti secara saksama” intimidasi militer Tiongkok terhadap Taiwan.

Ketika ditanya soal ketegangan di Selat Taiwan baru-baru ini, Meloni mengatakan : “Perilaku Beijing tidak dapat diterima, dan kami bergabung dengan semua negara demokrasi di dunia bebas untuk mengutuk keras tindakan Beijing itu”.

Meloni yang sejak tahun 2020 mengetuai Konservatif dan Reformasi Eropa (ECR) di Parlemen Eropa mengatakan, bahwa Uni Eropa harus mengerahkan semua senjata politik dan diplomatik yang dimilikinya untuk menerapkan sebanyak mungkin tekanan terhadap rezim Beijing untuk mencegah mereka memicu konflik militer di Selat Taiwan.

Meloni mengatakan bahwa Taiwan adalah mitra dagang strategis Italia dan Eropa.”Jangan lupa bahwa Uni Eropa juga merupakan pasar ekspor utama Tiongkok, dan jika mereka memutuskan untuk menyerang Taiwan, maka Uni Eropa dapat menutup (pasar)nya”, katanya.

Italia bergabung dalam inisiatif One Belt One Road Tiongkok adalah satu kesalahan besar

Pada tahun 2019, Italia menjadi satu-satunya negara G7 yang menandatangani inisiatif One Belt One Road (OBOR) Tiongkok, tetapi ketika ditanya oleh Central News Agency apakah berencana memperbarui nota kesepahaman OBOR, Meloni mengatakan bahwa aksesi Italia ke inisiatif OBOR ini merupakan satu kesalahan besar.

Dia mengutip peristiwa sejak penandatanganan MoU itu, seperti PKT melakukan kekerasan terhadap aktivis di Hongkong, diskriminasi terhadap warga etnis Uighur dan etnis minoritas lainnya, menunjukkan sikap yang tidak tegas atas invasi Rusia ke Ukraina, juga berulang kali melakukan ancaman kekerasan terhadap Taiwan.

“Jika besok saya menemui saat untuk memperbarui memorandum itu, saya pikir saya tidak melihat ada kondisi politik yang menunjang (untuk melakukannya)”, katanya.

Giorgia Meloni mengatakan bahwa pemerintahnya akan bekerja untuk memastikan bahwa “Global Gateway” Uni Eropa (proyek yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur global dari tahun 2021 hingga 2027) mampu membantu negara-negara yang tidak punya pilihan selain menerima “infiltrasi Tiongkok”.

Dia juga mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah barunya termasuk melawan pengaruh Tiongkok dan Rusia di wilayah Balkan Barat dan sebagian Afrika, Indo-Pasifik dan Amerika Latin. Italia akan mempertahankan kedaulatannya di bidang militer, keamanan siber dan kebebasan informasi untuk mencegah intervensi dari Tiongkok dan Rusia.

Meloni juga mengatakan bahwa jika dirinya berkuasa nanti, pemerintahannya akan mempromosikan babak baru kerja sama yang lebih erat di berbagai bidang termasuk pertukaran budaya, pariwisata, pencegahan dan manajemen krisis kesehatan masyarakat , industri kunci semikonduktor global dengan Taiwan. “

Ini baru beberapa area saja lho yang dijelajahi” ujarnya. (sin)

Aksi Protes Anti-Kediktatoran di Iran Terus Berlanjut Selama 10 Hari, Rakyat Menolak Mundur

Li Qingyi – NTD

Aksi protes secara besar-besaran meletus di Iran yang dipicu oleh kematian gadis muda Mahsa Amini. Aksi Massa sudah memasuki hari ke sepuluh pada Minggu (25/9).  Ada puluhan warga yang tewas dalam aksi protes. Akan tetapi, rakyat Iran menegaskan tak akan mundur.

Para pengunjuk rasa meneriakkan: (bahasa Persia) “Persatuan, Pertarungan, Kemenangan.”

Aksi protes menentang kediktatoran yang dipicu oleh kematian  Mahsa Amini, kini telah menyebar  setidaknya ke 46 kota dan desa di Iran. Hingga Minggu 25 September, aksi protes tak menunjukkan tanda-tanda akan mereda.

TV pemerintah Iran melaporkan, setidaknya 41 pengunjuk rasa tewas dalam bentrokan dengan polisi sejak aksi protes meletus. 

Setidaknya 13 orang tewas dan lebih dari 1.200 demonstran ditangkap, menurut statistik resmi dari otoritas Iran.

Di kota Babol, Iran utara, pengunjuk rasa membakar bendera Iran dan menghancurkan potret mantan Pemimpin Tertinggi Syiah Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini  dan Pemimpin Tertinggi saat ini Ayatollah Ali Khamenei.

Mahsa Amini, 22 tahun, meninggal dunia saat ditahan oleh otoritas Iran. Wanita Kurdi itu ditangkap oleh polisi moral Iran karena memperlihatkan beberapa helai rambut saat mengenakan jilbab. Dia dinyatakan meninggal setelah tiga hari ditahan.

Pada 16 September, setelah kematian Mahsa Amini, demonstrasi pecah di Teheran, ibu kota Iran. Selanjutnya,  menyebar menjadi gerakan anti-kediktatoran skala nasional.

Pada  Minggu 25 September, di Jerman, Italia, Kanada, dan negara-negara lain, penduduk lokal keturunan Iran mengadakan rapat umum untuk mendukung protes rakyat Iran.

Nafise Ahmadi, seorang warga Kanada keturunan Iran berkata : “Kami tak menginginkan sebuah republik Islam. Kami ingin Iran di masa lalu kami kembali, kami ingin Iran menjadi negara yang bebas.” (hui)

Pejabat Rusia Akui Adanya Warga yang Kabur ke Perbatasan Gara-gara Wajib Militer, UE Akan Tentukan Sikap Bersama untuk Syarat Masuk

NTD

Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan perintah wajib militer yang pertama kalinya sejak Perang Dunia II pada  21 September. Rusia ingin merekrut 300.000 orang pasukan cadangan untuk berperang di Ukraina. Begitu perintah  keluar, justru memicu warga beramai-ramai kabur. Pejabat perbatasan Rusia mengakui adanya gelombang besar mobil yang mencoba melintasi perbatasan ke Georgia. Uni Eropa menentukan sikap yang sama tentang syarat orang-orang Rusia yang ingin masuk.

Warga Rusia takut dipanggil mengikuti wajib militer, akan tetapi tidak sanggup membeli tiket pesawat. Mereka pun akhirnya memilih bergegas melintasi perbatasan darat, demikian laporan Central News Agency. Sejak 21 September, orang-orang telah mengantre berjam-jam untuk melintasi perbatasan ke Mongolia, Kazakhstan, Finlandia atau Georgia, sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters.

Keterangan Foto : Di Bandara Zvartnots Rusia pada 21 September 2022. Penerbangan keluar dari Rusia hampir penuh dipesan minggu ini setelah Presiden Vladimir Putin menawarkan untuk memanggil beberapa cadangan untuk berperang di Ukraina, menurut data dari maskapai penerbangan dan agen perjalanan. (KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images)

Pada 24 September, pejabat lokal Rusia di perbatasan dengan Georgia mengatakan bahwa ada sekitar 2.300 kendaraan pribadi yang menghalangi jalan, menunggu untuk melewati pos pemeriksaan perbatasan.

Pejabat setempat juga mengatakan pos pemeriksaan mengalami kesulitan memindahkan kendaraan dan tenaga tambahan telah dikerahkan. Menyerukan kepada masyarakat untuk tidak bergerak ke arah Georgia.

Ini adalah pertama kalinya pejabat Rusia yang terkait secara resmi mengakui bahwa adanya gelombang eksodus dari negara itu.

Kritik Langka dari Media Rusia

Perintah mobilisasi parsial Putin juga memicu protes di seluruh Rusia. Menurut organisasi pemantau independen OVD-Info, lebih dari 1.300 pengunjuk rasa ditangkap dan dihukum di 38 kota besar dan kecil di seluruh Rusia pada  21 September.  Mereka terdiri lebih dari 740 orang di lebih dari 30 kota dari St. Petersburg hingga Siberia pada 24 September. 

Polisi memblokir jalan di St. Petersburg pada 24 September 2022, setelah seruan untuk memprotes mobilisasi parsial yang diumumkan oleh presiden Rusia. (AFP melalui Getty Images)

Polisi menahan seorang pria di St. Petersburg pada 24 September 2022. (AFP melalui Getty Images)

Selain memicu gelombang eksodus dan aksi protes, perintah mobilisasi mengirimkan dokumen perekrutan yang  salah sasaran.  Dilaporkan bahwa beberapa pria yang tak memiliki pengalaman militer atau telah melewati usia perekrutan, juga menerima dokumen perekrutan sehingga meningkatkan kemarahan publik.

Begitu kabat tersebut menyebar, mendapat kritik dari jurnalis media pemerintah pro-Kremlin, sebuah peristiwa yang jarang terjadi. Margarita Simonyan, pemimpin redaksi saluran berita milik negara “Russia Today” (RT), mengkritik di akun Telegramnya pada  24 September: “Pihak berwenang mengumumkan bahwa batas usia atas untuk perekrutan tentara adalah 35 tahun. tetapi perintah perekrutan telah dikeluarkan. Untuk orang-orang berusia 40-an.”

Dengan melakukan itu, ia mengatakan, “mereka memprovokasi orang-orang, seolah-olah mereka sengaja, berbuat jahat. Seolah-olah mereka dikirim oleh otoritas Kyiv”.

Selain perintah mobilisasi militer, Rusia juga mengeluarkan undang-undang pada  24 September menetapkan bahwa tentara yang meninggalkan tugas tanpa izin, menyerah “tanpa persetujuan”, menolak untuk melawan atau tidak mematuhi perintah dapat dihukum hingga 10 tahun penjara.

Penumpang dari St. Petersburg, Rusia turun setelah tiba di Bandara Helsinki di Vantaa, Finlandia, pada 24 September 2022. (JUSSI NUKARI/Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Orang-orang Rusia kabur ke negara-negara lain, UE mencari posisi bersama tentang syarat masuk.

Data Google Trends menunjukkan bahwa pada pagi hari perintah mobilisasi  yang  dikeluarkan oleh Rusia pada 21 September, jumlah pencarian untuk kata kunci “tinggalkan Rusia” adalah 100 kali lebih tinggi dari biasanya.

Komisi Eropa pada 22 September mengatakan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa harus membangun posisi bersama terhadap orang-orang Rusia yang ingin masuk. Ia menambahkan bahwa negara-negara anggota harus menilai permohonan masuk Rusia berdasarkan kasus per kasus, dengan mempertimbangkan hak-hak dasar dan undang-undang tentang prosedur suaka.

Republik Ceko mengatakan pada  22 September bahwa mereka tidak akan mengeluarkan visa kemanusiaan untuk warga Rusia yang meninggalkan negara itu untuk menghindari perintah wajib militer. Ceko mengambil sikap yang berbeda dari beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya.

“Saya tahu bahwa orang-orang Rusia melarikan diri dari keputusan Putin yang semakin putus asa,” kata Menteri Luar Negeri Ceko Jan Lipavsky dalam sebuah pernyataan yang diperoleh AFP, yang tidak memenuhi kriteria untuk visa kemanusiaan.

Republik Ceko, yang saat ini memegang jabatan presiden bergilir Uni Eropa, berhenti mengeluarkan visa ke Rusia setelah Rusia menginvasi Ukraina. Akan tetapi,  membuat pengecualian untuk kasus kemanusiaan.

Jerman berbeda dengan Republik Ceko. Pihak berwenang Jerman mengatakan pada 22 september bahwa mereka bersedia membiarkan beberapa warga Rusia yang kabur untuk masuk.

“Buronan yang diancam dengan penindasan berat umumnya menerima perlindungan internasional di Jerman,” kata Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser, menurut kutipan dari wawancara dengan Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ia mengatakan, siapa pun yang berani menentang rezim Putin dan dalam bahaya besar dapat mengajukan permohonan suaka dengan alasan penganiayaan politik. Namun dia juga menyebutkan bahwa suaka politik tidak secara otomatis diberikan.  Pelamar juga harus menjalani pemeriksaan keamanan terlebih dahulu. 

Menteri Dalam Negeri Jerman Faeser. (Sean Gallup/Getty Images)

Finlandia Mempertimbangkan Melarang Masuknya Warga Rusia

Setelah invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan negara-negara Barat menutup perbatasan dan wilayah udara mereka ke Rusia.  Meski demikian,  perbatasan darat Finlandia tetap menjadi salah satu dari sedikit titik masuk bagi orang Rusia ke Eropa.

Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin mengatakan, pemerintah sudah menilai risiko yang ditimbulkan oleh orang-orang Rusia yang melewati Finlandia. Ia mempertimbangkan cara untuk mengurangi penyeberangan orang Rusia secara signifikan.

Marin berkata : “Kehendak pemerintah sangat jelas. Kami percaya perlu untuk berhenti mengizinkan orang-orang Rusia mengunjungi (ke Finlandia) dan transit melalui Finlandia. Setelah berita  (21 September), saya pikir situasinya perlu diperbaiki dan dievaluasi ulang.”

Finlandia secara signifikan mengurangi visa yang dikeluarkan untuk warga Rusia sejak 1 September.

Perdana Menteri Finlandia Marin. (FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images)

Negara-negara Baltik Tak Menawarkan Suaka kepada Warga Rusia yang Kabur dari Wajib Militer

Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia secara resmi melarang semua warga negara Rusia yang memegang visa Schengen jangka pendek memasuki negara itu sejak 19 September. 

Larangan tersebut dikecualikan terhadap pembangkang Rusia yang mencari suaka di UE, serta pengemudi truk, pengungsi, penduduk tetap negara-negara UE dan pengunjung keluarga. (hui)

Pasar Guangzhou, Tiongkok Terbakar, Kobaran Api Membumbung Tinggi

0

Luo Tingting

Kebakaran terjadi di sebuah pasar di Guangzhou, Tiongkok, pada (25/9) malam. Asap tebal terlihat membumbung tinggi dan seluruh pasar nyaris ludes. Saksi di tempat kejadian berseru: “Sangat mengerikan, sangat menakutkan!”

Pemadam Kebakaran Guangzhou mengumumkan di akun medsosnya pada pukul 22.00 malam itu, bahwa kebakaran terjadi di lantai dua Pasar Huadi Lily Garden, Jalan Hualei, Distrik Liwan. Disebutkan juga, bangunan yang terbakar adalah pasar hasil sektor pertanian. Kobaran api sedang diupayakan  dipadamkan, sementara tidak ada orang yang terluka.

Warga yang menyaksikan adegan itu mengunggah beberapa video di Weibo. Apinya sangat besar. Amukan si jago merah  menutupi seluruh pasar, dan api memantulkan kobaran besar di malam yang gelap.

Warga yang menyaksikan peristiwa itu berseru: “Wow! Ini sangat menakutkan! Saya tidak bisa melihat apakah ada orang di pasar. Aduh, seluruh pasar terbakar!”

Warga lainnya berkata ; “Wow, mengerikan, mengerikan, api yang begitu besar, seluruh pasar terbakar! Wow, dan membakar ke sisi jalan, terlalu menakutkan! “

Video yang beredar menunjukkan bahwa api dari pasar berada di tengah-tengah bangunan pemukiman.  Berita  menunjukkan bahwa kebakaran telah melanda beberapa bangunan tempat tinggal.

Ada netizen mengatakan: “Saya menonton video lain, dan rumah penduduk juga terbakar . Semoga mereka selamat.”

Netizen Indomethacin_L menuliskan: “Api dari pasar berjarak 30 meter dari rumah saya.”

Netizen Guangzhou Liu_Xiaopei berkata: “Tidak ada korban, saya tinggal di sebelah, tapi saya tidak bisa kembali kesana malam ini, dan pakaian di balkon juga musnah terbakar.”

Netizen Martian Wood 123 menulis : “Tidak ada korban jiwa, tapi tokonya ada di lantai satu. Saya tidak tahu apakah barangnya masih ada.”

Pada pukul 0:07  26 September, pemadam kebakaran Guangzhou mengeluarkan pemberitahuan yang berunyi : Api di pasar  seluruhnya padam. Lokasi kebakaran utama ada di lantai dua. Produk yang terbakar terutama adalah produk pertanian dan lain-lain, dan luas tempat yang terbakar sekitar 800 meter .Tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran sedang diselidiki.​​ (hui)

Masyarakat Internasional Diserukan Mendukung Partisipasi Taiwan di ICAO

0

oleh Wang Kwo-tsai 

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) mengembangkan peraturan dan  standar umum untuk penerbangan sipil. Arahan dari ICAO ini dipatuhi oleh seluruh  negara di dunia untuk memastikan pertumbuhan penerbangan sipil internasional yang  aman dan teratur.  

Sidang tiga tahunan ke-41 Majelis ICAO yang akan diadakan mulai 27 September  hingga 7 Oktober tahun ini di Montreal, Kanada, akan menjadi acara terbesar  organisasi tersebut sejak mulainya pandemi COVID-19. 

Pertemuan tersebut akan menjadi simbol untuk mendukung pemulihan sektor  penerbangan. Kami menyerukan ICAO untuk mengikutsertakan Taiwan demi  terwujudnya penerbangan yang lancar. 

Menghubungkan kembali dunia dan memfasilitasi partisipasi teknis Taiwan 

ICAO merupakan forum penting di sektor penerbangan dan perkembangannya.  Organisasi ini merupakan wadah otoritas penerbangan sipil yang membahas isu-isu,  seperti keselamatan penerbangan, layanan navigasi udara, keamanan penerbangan,  perlindungan lingkungan, dan ekonomi penerbangan.  

Semua hal itu berdampak pada perkembangan sektor penerbangan sipil di setiap  negara. Oleh karena industri penerbangan global sangat terdampak oleh pandemi,  kolaborasi di antara semua pihak maskapai dalam mendukung kesehatan penumpang  dan perjalanan yang aman menjadi lebih penting dibanding sebelumnya, sehingga tidak  boleh ada otoritas penerbangan sipil yang diabaikan.  

ICAO akan mengadakan sesi Majelis ke-41 dengan tujuan untuk menghubungkan  kembali dunia, dan partisipasi Taiwan akan membantu dunia memenuhi tujuan tersebut. 

Taiwan’s Taipei Flight Information Region (Taipei FIR) adalah bagian dari jaringan  ICAO yang memiliki lebih dari 300 FIR.  

Administrasi Penerbangan Sipil Taiwan (CAA Taiwan) adalah satu-satunya entitas yang  mengawasi dan bertanggung jawab atas manajemen lalu lintas udara yang aman di  seluruh Taipei FIR.  

Entitas ini menawarkan layanan informasi yang lengkap dan merampingkan rute udara  untuk memastikan keselamatan semua pesawat dan penumpang yang tiba, berangkat,  dan transit di Taipei FIR. 

Namun, upaya Taipei FIR terhambat oleh tindakan China baru-baru ini, ketika pada  Agustus 2022, China secara sepihak melakukan latihan militer di sekitar Taiwan. Hal ini  mempengaruhi rute udara internasional dan membahayakan keselamatan penerbangan  di Taipei FIR serta FIR negara tetangga.  

Dalam upaya untuk menghindari bahaya dan mengatasi masalah keselamatan, CAA  Taiwan harus mengambil tindakan cepat untuk menyusun rencana, dan memandu  pesawat, termasuk sejumlah pesawat asing yang berangkat, tiba, atau transit di Taipei  FIR. Situasi tersebut telah membebani maskapai penerbangan dengan biaya  tambahan, karena mereka harus menempuh perjalanan yang lebih lama dan mahal,  serta meningkatnya risiko keamanan yang tidak terduga.  

Dari perspektif manajemen risiko dan keselamatan, ICAO perlu mengizinkan CAA  Taiwan untuk berpartisipasi dalam ICAO sehingga dapat berkomunikasi dengan FIR  lain secara tepat waktu melalui organisasi internasional ini. 

Berbagi pengalaman penerbangan Taiwan untuk tujuan penerbangan bebas  hambatan  

Terlepas dari pandemi parah yang telah berdampak terhadap perkembangan dunia  selama dua tahun terakhir ini, CAA Taiwan telah melakukan segala upaya untuk  mempertahankan rekor keamanan yang kuat dari Taipei FIR sembari mematuhi  langkah-langkah antipandemi dan mematuhi standar dan rekomendasi praktik ICAO.  

Dengan upaya bersama oleh pihak penerbangan sipil dan pemerintah, maskapai  nasional Taiwan menjadi satu dari sedikit maskapai di seluruh dunia yang tetap  menguntungkan dan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, menurut  statistik Airports Council International untuk tahun 2020 dan 2021, Bandara  Internasional Taoyuan Taiwan adalah bandara tersibuk keempat di dunia untuk kargo  udara internasional. 

Kemajuan teknologi telah menyebabkan perkembangan dan perubahan yang belum  pernah terjadi dalam sejarah penerbangan. Drone (pesawat terbang nirawak) adalah  salah satu contohnya. Penggunaan drone yang lebih luas dan menimbulkan risiko  potensial terhadap keselamatan penerbangan serta operasi bandara, telah mendorong  ICAO untuk merevisi ketentuan dalam materi panduan terkait sistem pesawat tak  berawak.  

Namun, akses untuk memperoleh informasi dari ICAO sangat terbatas bagi CAA  Taiwan. Meskipun demikian, CAA Taiwan telah membentuk mekanisme manajemen  secara tepat waktu guna menjaga keselamatan penerbangan di dalam FIR Taipei.  

Bab khusus tentang drone dalam Undang-Undang Penerbangan Sipil Taiwan mulai  berlaku sejak 31 Maret 2020. Sistem aplikasi berbasis web yang disebut Sistem  Informasi Manajemen Operasi Drone juga dimulai pada saat yang bersamaan. 

Selanjutnya, untuk menjaga keamanan pengoperasian bandara dan mendeteksi  aktivitas drone ilegal, CAA Taiwan menyiapkan sistem pertahanan drone di berbagai  bandara.  

Selain itu, CAA Taiwan juga telah merencanakan sistem pengaturan otomatis lalu lintas  udara generasi berikutnya untuk memastikan sistem manajemen lalu lintas udaranya  memenuhi kebutuhan operasional Taipei FIR di masa depan.  

Taiwan bersedia berbagi pengalaman penerbangannya dengan negara lain dan  berharap dapat mempelajari pengalaman mereka untuk meningkatkan keselamatan  penerbangan. 

Mendesak masyarakat internasional untuk mendukung partisipasi Taiwan di ICAO 

Seruan Taiwan untuk masuk dalam ICAO semakin mendapat perhatian dunia  internasional. Sebagai bagian penting dalam komunitas penerbangan internasional,  Taiwan bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penerbangan. Partisipasi  dalam ICAO akan memungkinkan Taiwan bersama dengan semua negara lain  berkontribusi dalam penerbangan global dan kesejahteraan seluruh umat manusia. 

Selama bertahun-tahun, CAA Taiwan telah mempertahankan standar layanan dan  keamanan terbaik untuk Taipei FIR demi mematuhi Standar dan Rekomendasi Praktik  dari ICAO.  

Tema dari ICAO, “Menghubungkan Kembali Dunia”, pada Majelis tahun ini bertujuan  untuk mempromosikan pemulihan penerbangan global.  

Sekarang saatnya ICAO berhubungan kembali dengan Taiwan. Agar lebih berkontribusi  dalam penerbangan sipil internasional, CAA Taiwan berharap dapat berbagi  pengalaman dan praktik terbaiknya dan berpartisipasi dalam Majelis ke-41 ICAO secara  bermakna dan profesional untuk membantu dunia memenuhi tujuan ICAO, yakni  terwujudnya jaringan yang lancar demi keselamatan penerbangan. 

Menteri Perhubungan Republic of China (Taiwan) 

Pakar AS : 4 Pertanda yang Mencerminkan Partai Komunis Tiongkok Mulai Runtuh

0

 oleh Zhang Ting

Sebastian Mallaby, rekan senior ekonomi internasional di Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat menulis artikel berjudul “Beberapa Petanda yang Mencerminkan PKT Mulai Runtuh” yang diterbitkan oleh Washington Post pada 24 September. Beberapa pertanda itu dijabarkan dari aspek-aspek : epidemi, real estate, penindasan terhadap perusahaan raksasa teknologi, dan masalah demografi Tiongkok.

Sebastian Mallaby memulai penjelasannya dengan bertanya, apakah Tiongkok adalah raksasa ekonomi dan dalam waktu tak lama lagi akan melampaui Amerika Serikat dalam hal teknologi ? Atau raksasa yang sedang sakit, terganggu oleh demografi, krisis perumahan, dan mandat pemerintah yang kontraproduktif ?

Sebastian Mallaby dengan terampil menjawab bahwa tampaknya kedua unsur itu ada. Namun dia langsung menekankan bahwa kelemahan yang dimiliki Tiongkok semakin kuat mendominasi.

Perkembangan terbaru Tiongkok dalam drone, pembayaran seluler dan peralatan jaringan 5G, serta kecerdasan buatan, cukup menggambarkan mengapa beberapa orang khawatir bahwa suatu hari nanti Tiongkok akan menyusul Amerika Serikat. Tetapi sejauh menyangkut para pemimpin Tiongkok, mereka menghadapi tantangan yang lebih dalam, kata Malaby.

Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan hanya tumbuh sedikit di atas 3%, katanya. Itu jauh di bawah target resmi 5,5%, Bahkan cukup memalukan jika dibandingkan dengan kinerja ekonomi Tiongkok satu dekade lalu, ketika pertumbuhan tahunan mencapai sekitar 8%. PKT akan mengaitkan perlambatan ekonomi tersebut dengan hambatan-hambatan istimewa lainnya. Namun hambatan itu semua secara kolektif menunjuk pada gambaran yang lebih besar, yakni “sistem otoriter telah mencapai puncaknya”.

Mallaby mengatakan bahwa rintangan pertama yang dialami Tiongkok adalah COVID-19. Segera setelah ada tanda-tanda wabah muncul di suatu tempat di Tiongkok, PKT langsung memberlakukan tindakan penguncian yang ekstrem. Kota-Kota seperti Shanghai, Shenzhen dan lusinan kota lainnya telah mengalami jam malam yang menghancurkan secara ekonomi, mengganggu rantai pasokan global dan menyebabkan kekurangan pangan dan kesulitan lainnya bagi jutaan orang. Di Kota Ruili yang berbatasan dengan Myanmar, penduduk dilarang meninggalkan rumah mereka selama total 119 hari antara bulan Maret 2021 hingga April 2022, Demikian Bloomberg Businessweek baru-baru ini melaporkan.

Pada saat sebagian besar negara di dunia secara bertahap memulai lagi kegiatan ekonomi mereka dan menerapkan kebijakan hidup berdampingan dengan virus, kebijakan nol kasus PKT yang ekstrem telah menyebabkan semakin banyak warga Tiongkok merasa tidak puas terhadap pemerintah. Pada 18 September pagi hari sebuah bus yang mengangkut 45 orang warga Guizhou yang dicurigai sebagai suspek COVID-19 akan dibawa paksa ke tempat isolasi terpusat, bus yang terguling dan jatuh ke jurang yang dalamnya belasan meter menyebabkan 27 orang penumpangnya tewas dan belasan lainnya terluka. Meski pejabat setempat sudah meminta maaf, tetapi sulit meredam kemarahan warga.

Netizen yang menggunakan nama “Nobita Nobi” menyebutkan : “Meminta maaf tidak dapat menghidupkan kembali korban tewas, dan pengkhianatan kepercayaan pasti mengerikan. Kecelakaan ini telah menghabiskan kepercayaan yang diberikan seluruh masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan yang rusak tidak dapat diperbaiki dengan permintaan maaf yang tulus. Terlebih lagi , ketulusan tidak dapat ditunjukkan dengan kalimat, naskah, keirei atau membungkuk penuh hormat. Sedangkan kegiatan membawa paksa warga yang diduga berkontak dekat dengan COVID-19 ke tempat-tempat isolasi terpusat masih terus berlangsung sampai sekarang”.

Rintangan kedua yang dihadapi PKT menurut Sebastian Mallaby, adalah masalah real estate. Sekali lagi, pemerintahan partai komunis Tiongkok telah membuat keputusan politik yang mencegah konsumsi swasta. Akibatnya, kebijakan distorsi negara telah mendorong pertumbuhan yang tidak sehat di pasar real estat.

Pada tahun 2000-an, Tiongkok memanipulasi nilai mata uangnya guna mendorong ekspor tetapi juga menyebabkan surplus perdagangan yang tidak berkelanjutan, katanya. Langkah pemerintah Tiongkok selanjutnya adalah memerintahkan bank dan pemerintah daerah untuk mempromosikan kebangkitan industri konstruksi. Meskipun sekali lagi mampu mendongkrak kenaikan pertumbuhan, tetapi itu menggantikan pembelian obligasi luar negeri yang tidak berkelanjutan dengan utang dalam negeri yang tidak berkelanjutan. Akibatnya, para pengembang real estat terbesar Tiongkok gagal membayar utangnya. Pembeli apartemen yang proyeknya mangkrak sangat marah, lalu mereka menghentikan pembayaran angsuran KPR yang jumlahnya terus menyebar ke lebih dari seratus kota. Harga rumah jatuh selama 12 bulan berturut-turut. Akibat industri real estat berhasil mendongkrak lebih dari seperempat porsi pertumbuhan ekonomi, jadi keruntuhannya pasti mengancam resesi yang lebih luas dalam ekonomi Tiongkok.

Mallabi mengatakan bahwa rintangan ketiga telah membayangi kekuatan Tiongkok di bidang teknologi. Untuk alasan politik, PKT tidak dapat mentolerir raksasa teknologi yang bercita-cita menjadi influencer gaya Elon Musk. Orang-orang ini mendaftarkan perusahaan di bursa saham asing dan memulai perusahaan untuk membantu mahasiswa Tiongkok mendaftar ke universitas asing. Tetapi pemerintah Tiongkok telah menindak perusahaan raksasa teknologi ini. Tindakan PKT ini tidak akan mendorong generasi teknologi berikutnya untuk memulai perusahaannya di daratan Tiongkok.

Rintangan keempat menurut Sebastian Mallaby adalah isu demografi Tiongkok : Pada tahun 1979, para pemimpin PKT menerapkan kebijakan satu anak yang keras yang menyebabkan aborsi selektif menurut jenis kelamin, ketidakseimbangan gender, tingkat kelahiran yang menurun dengan cepat. Pemerintah akhirnya beralih ke kebijakan dua anak pada tahun 2016 ketika menyadari hal ini dapat memicu krisis populasi. Tahun lalu, dalam kepanikan, pemerintah mengumumkan kebijakan tiga anak, serta rencana untuk mendorong kelahiran, tetapi sudah terlambat, dan tingkat kesuburan tidak menunjukkan tanda-tanda meningkat.

Semua hambatan ini bukan kabar baik, katanya. Dia menyimpulkan artikel yang diterbitkan pada “Washington Post” melalui akun Twitter-nya pada hari Minggu : “Model ekonomi terpusat PKT akan segera berakhir”. (sin)

Xi Jinping Lewatkan Seminar Militer yang Memicu Spekulasi

0

 Sophia Lam

Pemimpin partai Komunis Tiongkok (PKT)  Xi Jinping tidak menghadiri Seminar Pertahanan Nasional dan Reformasi Militer yang diselenggarakan di Beijing pada Rabu 21 September. 

Meskipun absen, Xi, yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), Ketua Tiongkok, dan Ketua Komisi Militer Pusat (CMC), memberikan instruksi kepada para hadirin dan memerintahkan agar tentara  “fokus kepada kesiapan tempur ,” menurut corong propaganda utama PKT, Xinhua News Agency. 

Pada kesempatan itu, juga tidak hadir  Wei Fenghe, menteri Pertahanan Nasional PKT.

Li Qiaoming, mantan komandan Komando Teater Utara Tiongkok, hadir dalam seminar tersebut. Li digantikan oleh Wang Qiang dari Angkatan Udara yang dipromosikan Xi menjadi jenderal pada 8 September. 

Li terlihat di China Central TV  duduk di baris pertama di bawah panggung, di sebelah Liu Zhenli, komandan Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).

Li menghilang dari  publik setelah Wang Qiang menggantikannya sebagai komandan dan pernah dimasukkan dalam rumor tentang “kudeta militer.”

Ada banyak spekulasi yang muncul tentang perombakan militer sebelum kongres nasional ke-20 PKT di mana Xi mengamankan masa jabatan 3 periode. 

Komentator  Tiongkok, Yang Wei menulis pada 9 September untuk The Epoch Times edisi bahasa Mandarin bahwa Li kemungkinan akan dipromosikan menjadi Central Military Commission (CMC) pada kongres partai ke-20 oleh Xi.

Yang Wi mencatat dalam artikelnya bahwa Li dipromosikan menjadi komandan Komando Teater Utara pada tahun 2017 oleh Xi dan  Li memimpin pembentukan bendera selama parade militer pada peringatan yang menandai pengambilalihan Tiongkok oleh PKT, yang menunjukkan bahwa Xi menghargainya.

Laporan Nikkei Asia juga percaya bahwa Li kemungkinan akan dipromosikan ke CMC, karena Li “menarik perhatian Xi” ketika dia menulis sebuah artikel yang menyentuh hati Xi.

Li menulis: “Uni Soviet runtuh karena partai tak memiliki tentara sendiri,” menurut Nikkei Asia.

RFI (Radio France Internationale) memperhatikan bahwa Li mengenakan lambang pasukan darat PLA dalam laporan TV Tiongkok, yang diyakini  “mengonfirmasi” bahwa Li akan menggantikan Liu Zhenli sebagai komandan pasukan darat PLA di kongres nasional PKT ke-20, seperti yang dilaporkan pada 23 September.

Ketidakhadiran menteri pertahanan Wei Fenghe, menurut komentator urusan Tiongkok Wang He, kemungkinan besar berkaitan dengan “alasan fisik.”

“Wei dianggap sebagai loyalis Xi dan ketidakhadirannya bukan karena alasan politik,” kata Wang dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times edisi bahasa Mandarin pada 22 September, “Kemungkinan besar dia terinfeksi oleh pandemi atau [ memiliki] beberapa masalah kesehatan lainnya.”

Wei terakhir kali muncul di kota Xi’an barat laut  (rumah bagi tokoh terakota Dinasti Qin) ketika dia bertemu dengan Jenderal Qamar Javed Bajwa, Kepala Staf Angkatan Darat Angkatan Darat Pakistan, menurut China Military News. 

Mantan letnan kolonel angkatan laut Tiongkok, Yao Cheng, yang sekarang tinggal di Amerika Serikat, men-tweet bahwa ketidakhadiran Xi menandakan bahwa dia tak mungkin mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin negara, pemimpin partai, dan pemimpin militer Tiongkok. 

“Xi, sebagai Ketua CMC, tidak menghadiri Seminar Pertahanan Nasional dan Reformasi Militer yang diadakan oleh CMC, sedangkan mantan Komandan Teater Utara Li Qiaoming, yang dicopot dari jabatannya oleh Xi, justru duduk di barisan depan, ” demikian cuitan Yao pada 22 September, “ini menunjukkan bahwa tentara akan memperbaiki keadaan terkait kegagalan besar Xi dalam reformasi militer. Jadi, tampaknya bukan hanya tidak mungkin Xi akan menjabat secara berturut-turut sebagai kepala partai, pemerintahan, dan militer, tetapi bahkan suksesinya sebagai ketua CMC sedang digantung oleh seutas benang.”

Yao pernah membeli teknologi militer berteknologi tinggi untuk rezim Tiongkok, hanya untuk dihukum karena melakukannya. Sayangnya, dia menjadi korban pertikaian politik PKT dan dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara pada 1998.

Ning Haizhong berkontribusi pada artikel tersebut.