Home Blog Page 786

Menkes Inggris Kena COVID-19, Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Jalani Isoman

Zhu Ying

Menteri Kesehatan Inggris Sajid Javid pada Sabtu (17/7/2021) malam waktu setempat, mengonfirmasi kepada publik bahwa ia didiagnosis menderita pneumonia Wuhan (Virus Komunis Tiongkok). Ia terinfeksi, kurang dari tiga minggu sebelum dia menggantikan Matt Hancock sebagai Menteri Kesehatan.

Sehari sebelumnya, Javid sempat melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di Downing Street No. 10, juga melakukan kontak dengan Menteri Keuangan Rishi Sunak, dan mengunjungi House of Commons sebanyak tiga kali. 

Oleh karena itu, setelah Javid didiagnosis, Johnson dan Sunak, sebagai orang yang memiliki  kontak erat, menerima pemberitahuan informasi pelacakan yang dikeluarkan oleh Layanan Kesehatan Nasional Inggris (NHS). Menurut peraturan pencegahan epidemi Inggris, kontak erat harus mengisolasi diri selama 10 hari.

Pada Minggu 18 Juli, Kantor Perdana Menteri Inggris mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Johnson dan Sunak diizinkan untuk terus “melakukan urusan pemerintahan yang diperlukan” di kantor dengan test virus harian, dan akan melakukan isolasi diri selama sisa waktu.

Namun demikian,  mendapat tantangan keras hanya tiga jam pernyataan itu disampaikan. Di tengah kritik, Johnson dan Sunak mengubah keputusan mereka sebelumnya dan mengumumkan akan menjalani karantina mandiri selama 10 hari.

Menurut informasi publik, pada 16 Juli, 87,8% orang dewasa di Inggris telah menerima dosis pertama vaksin melawan pneumonia Tiongkok, dan 67,8% orang dewasa telah menyelesaikan dua dosis vaksinasi. 

Namun demikian, karena penyebaran virus varian Delta yang cepat dan meluas, jumlah kasus baru yang dikonfirmasi di Inggris terus meningkat baru-baru ini.

Data yang dirilis oleh pemerintah Inggris pada 17 Juli menunjukkan bahwa, ada 54.674 kasus baru yang dikonfirmasi di negara selam 24 jam, dengan total 5.386.340 kasus yang dikonfirmasi; 41 kematian baru dalam sehari, dengan total 128.683 kasus kematian. 

Sejauh ini, jumlah diagnosis baru dalam sehari di Inggris telah melampaui 50.000 kasus selama dua hari berturut-turut.

Perdana Menteri Boris Johnson percaya, meskipun jumlah kasus yang dikonfirmasi di Inggris terus meningkat baru-baru ini, angka kematian menurun secara tajam, dan “sangat mungkin” bahwa periode epidemi terburuk di Inggris telah berlalu. 

Oleh karena itu, pemerintah Inggris masih berencana untuk mencabut sebagian besar pembatasan pencegahan epidemi mulai 19 Juli. Nantinya mulai berlaku menghapus peraturan seperti mengenakan masker di tempat umum dan jaga jarak, serta klub malam dan industri lainnya juga akan dibuka kembali.

Pakar medis di Inggris dan Uni Eropa secara terbuka mengkritik keputusan pemerintah Inggris yang terbaru. Para ilmuwan  menekankan bahwa meskipun hubungan antara infeksi dan kematian telah dilemahkan melalui vaksinasi massal, hubungan ini belum sepenuhnya terputus. Upaya untuk memperoleh kekebalan dari infeksi alami dalam kelompok yang didominasi oleh kaum muda, masih menimbulkan bahaya yang tidak dapat diabaikan. (hui)

Krisis Air di Iran Menyebabkan Warga Turun ke Jalan, 2 Pengunjuk Rasa Tewas

Iran menghadapi kekeringan terburuk dalam 50 tahun. Kekurangan air memicu protes di daerah barat daya. Setidaknya dua pengunjuk rasa tewas. Pada Sabtu (17/7/2021), pada malam kedua protes, terdengar suara tembakan di lokasi protes, dan seorang pemuda dilaporkan tewas

Beberapa kota di provinsi Khuzestan yang kaya minyak di Iran,  meletus aksi protes atas krisis kekurangan air, yang telah mempengaruhi keluarga, merusak pertanian dan peternakan, dan menyebabkan pemadaman listrik.

Para pengunjuk rasa di Ahvaz dan kota-kota sekitarnya menutup jalan raya selama beberapa jam. 

Kantor berita resmi Iran (IRNA) mengutip pejabat regional Shadegan Omid Sabripur, yang melaporkan bahwa insiden fatal terjadi di Shadegan, Khuzestan pada hari Jumat, dan salah satu peluru menewaskan 1 orang di tempat kejadian. Dia menyalahkan kematian kepada kelompok “oportunis dan preman.” Ia mengklaim dengan menunjukkan bahwa beberapa orang yang melepaskan tembakan telah ditangkap.

Sementara itu. pihak oposisi menuduh pasukan keamanan menyebabkan kematian itu.

Selain itu, Dewan Nasional Perlawanan Iran (NCRI) melaporkan bahwa orang-orang yang kesal turun ke jalan untuk memprotes kekurangan air, mereka mengangkat spanduk bertuliskan “Kami tidak akan pernah menyerah, kami menginginkan air.”  Mereka juga meneriakkan ” Kami tidak akan menerima penghinaan.” Beberapa pengunjuk rasa membakar ban, memblokir beberapa jalan raya utama. Pihak berwenang mengirim pasukan keamanan nasional untuk mencoba membubarkan mereka.

Laporan itu mengatakan, dikarenakan takut akan meluasnya protes rakyat, pasukan penindas menembaki pengunjuk rasa di banyak daerah dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka. 

Selama protes pada 16 Juli, Pengawal Garda  menembak dan membunuh salah satu pengunjuk rasa, Mostafa Na’imavi, yang berusia 26 tahun, dan melukai lainnya di Shadegan.

Selama masa protes, orang-orang meneriakkan “Matilah diktator” dan “Matilah Ayatollah Ali Khamenei” untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei. 

Sebuah video yang diunggah ke media sosial menunjukkan bahwa pengunjuk rasa membakar ban untuk memblokir jalan. Pasukan keamanan mencoba membubarkan kerumunan yang berkumpul. Suara tembakan terdengar selama aksi ini. Reuters saat ini tidak dapat memverifikasi keaslian video ini secara independen.

Dalam beberapa pekan terakhir, aksi protes dari sektor industri energi utama Iran juga meledak. Ribuan pekerja di ladang gas alam selatan dan beberapa kilang di beberapa kota besar memprotes untuk upah dan kondisi kerja yang lebih baik. (hui)

Sumber : NTDTV.com

Jajak Pendapat : Hampir 2/3 Warga AS Menuntut Komunis Tiongkok Harus Memberikan Kompensasi Akibat Kerugian Epidemi

0

ETIndonesia- Jajak pendapat yang dilakukan oleh Institute of Technology Standards Policy and Politics (TIPP) yang ditugaskan oleh Center for Security Policy  menunjukkan bahwa 63% orang Amerika menuntut kompensasi dari Komunis Tiongkok akibat pandemi. Jika survei di masa depan menunjukkan bahwa rezim Komunis Tiongkok sengaja menyebarkan virus, jumlah ini akan meningkat menjadi 78%.

Bahkan jika Komunis Tiongkok secara tidak sengaja dan lalai membocorkan virus, 71% dari Partai Republik, 61% dari Demokrat dan independen percaya bahwa Komunis Tiongkok harus membayar kompensasi.

Bagi mereka yang tidak mendukung klaim tersebut, kecuali kaum muda berusia 18 hingga 24 tahun, proporsi kelompok lain yang memiliki sikap “tidak pasti” juga lebih tinggi daripada proporsi yang menentang kompensasi.

J. Michael Waller, analis senior strategi CSP, mengatakan bahwa klaim Komunis Tiongkok akan memiliki dampak ganda, “Ini akan memberikan kompensasi kepada pembayar pajak AS dan warga negara untuk kerugian pribadi dan memulai proses penggulingan (Komunis Tiongkok).”

Jajak pendapat CSP juga menunjukkan bahwa, sekitar setengah dari responden percaya bahwa virus itu dikembangkan di laboratorium, dan seperempat orang percaya bahwa Komunis Tiongkok menciptakan dan melepaskan virus.

Jajak pendapat dilakukan antara 30 Juni dan 2 Juli, dan respondennya adalah 1.424 orang Amerika berusia di atas 18 tahun.

Hasil jajak pendapat ini konsisten dengan hasil jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh situs web berita AS Politico dan Universitas Harvard. Hasilnya menunjukkan bahwa pada tahun lalu, pandangan publik Amerika tentang asal usul virus telah berubah secara dramatis. 

Sebanyak 52% publik percaya bahwa virus itu berasal dari kebocoran laboratorium Komunis Tiongkok. Di antara mereka, 59% dari Partai Republik memegang pandangan ini dan  Demokrat menyumbang 52%.

Jajak pendapat CSP juga menemukan bahwa 67% dari Partai Republik, 42% dari Demokrat, dan 52% dari independen percaya bahwa virus itu berasal dari laboratorium Komunis Tiongkok. 

Sedangkan Jajak pendapat  “politico” dan Universitas Harvard juga menunjukkan bahwa, 59% dari Partai Republik, 52% dari Demokrat, dan 47% dari independen percaya bahwa virus itu  berasal dari laboratorium.  (hui)

Sumber : NTDTV.com

Pecahkan Rekor! 1.338 Kasus Kematian Akibat COVID-19, Jawa Timur 359 Kasus

ETIndonesia – Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia per Selasa (19/07/2021).  Angka kematian yang dilaporkan sebanyak 1.338 kasus kematian akibat COVID-19.

Rinciannya  antara lain 5 provinsi dengan angka kematian tertinggi yakni Jawa Timur menambahkan 359 kasus dan kumulatifnya 16.195 kasus, Jawa Tengah menambahkan 278 kasus dan kumulatifnya 14.675 orang.

Masih di Pulau Jawa,  DKI Jakarta menambahkan 250 kasus dan kumulatifnya 10.417 kasus, kemudian Jawa Barat menambahkan 82 kasus dan kumulatifnya 7.422 kasus serta Kalimantan Timur menambahkan 77 kasus dan kumulatifnya 2.469 kasus. 

Berikut rinciannya :

1. Jawa Barat: 82

2. DKI Jakarta: 250

3. Jawa Timur: 359

4. Jawa Tengah: 278

5. Banten: 5

6. DIY: 56

7. Kalimantan Timur: 77

8. Bali: 25 9. NTT: 9

10. Sumatera Barat: 0

11. Kepulauan Riau: 17

12. Riau: 27

13. Lampung: 11

14. Sumatera Utara: 8

15. Sumatera Selatan: 32

16. Sulawesi Selatan: 17

17. Bangka Belitung: 12

18. Sulawesi Tengah: 5

 19. Kalimantan Selatan: 6

20. NTB: 2

21. Maluku: 11

22. Jambi: 6

23. Papua: 0

24. Gorontalo: 0

25. Kalimantan Barat: 8

26. Kalimantan Utara: 6

27. Kalimantan Tengah: 8

28. Sulawesi Tenggara: 3

29. Bengkulu: 2

30. Maluku Utara: 5

31. Sulawesi Utara: 2

32. Papua Barat: 3

33. Sulawesi Barat: 3

34. Aceh: 3

(asr)

Direktur Badan Intelijen Inggris MI5 : Ancaman Mata-mata Komunis Tiongkok dan Rusia Seperti Terorisme

Luo Tingting

Direktur Badan Intelijen Inggris,  MI5, Ken McCallum  dalam laporan ancaman tahunan di markas MI5 pada Rabu (14/7/2021) mengatakan bahwa  Komunis Tiongkok dan Rusia sedang mencoba untuk mencuri informasi komersial sensitif dan hak kekayaan intelektual. Bahkan, mengganggu politik domestik di Inggris hingga menyebarkan informasi palsu.  Ia juga menegaskan, Badan Intelijen MI5 bertujuan melipatgandakan sumber daya yang digunakan untuk melawan ancaman nasional.

Dia mengatakan bahwa selain mencuri teknologi hingga membunuh, mata-mata asing tersebut mencoba merusak figur publik Inggris, menabur perselisihan, dan menghancurkan infrastruktur melalui serangan siber yang berpotensi merusak. 

Badan intelijen Inggris berhasil melacak 10.000 kasus mata-mata asing menggunakan taktik kamuflase untuk memanipulasi warga Inggris.

McCallum mengatakan bahwa seluruh negara harus waspada terhadap ancaman mata-mata asing . 

Ia mengatakan : “Kami telah melihat pencurian atau penyalinan hasil penelitian dari universitas dan lembaga penelitian terkemuka di Inggris.”

Ken McCallum menuturkan, kemungkinan sekecil apa pun, aktor yang bermusuhan akan mengakhiri penelitian atau berinvestasi selama bertahun-tahun di Inggris. Cara ini terjadi dalam skala besar.  Hal demikian mempengaruhi semuanya, pekerjaan Inggris, layanan publik Inggris, dan masa depan Inggris “

McCallum juga memperingatkan, “Beberapa orang yang berniat jahat akan datang ke Inggris untuk membunuh.”

Dia mengatakan bahwa, sejak serangan agen saraf Inggris terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Viktorovich Skripal  pada tahun 2018, MI5 telah menyerang aktivitas pasukan musuh yang dapat menyebabkan pembunuhan, tetapi dia menolak untuk memberikan rinciannya.

Dia menekankan, mengingat dampak ancaman mata-mata Komunis Tiongkok dan Rusia terhadap rakyat Inggris, Badan Intelijen Inggris harus membangkitkan kesadaran publik akan ancaman nasional dan menanggapinya, sama seperti menangani terorisme selama bertahun-tahun.

Dia juga menunjukkan bahwa ancaman dari Komunis Tiongkok berbeda dari Rusia.

Kembali pada Oktober tahun lalu, McCallum mengatakan dalam pidato publik pertamanya di London bahwa Komunis Tiongkok adalah “ancaman jangka panjang terbesar.” 

Dia berkata, “Jika Anda mengatakan kegiatan intelijen negara mana yang paling merugikan Inggris, itu seharusnya Rusia pada Oktober 2020, tetapi pertanyaannya adalah negara mana yang akan membentuk kembali dunia kita dalam sepuluh tahun ke depan dan membawa peluang dan tantangan besar ke Inggris. Jawabannya adalah Tiongkok (Komunis Tiongkok).”

Badan Intelijen “MI5” sama terkenalnya di dunia  internasional seperti Badan AS -CIA- dan KGB dari bekas Uni Soviet. 

 “MI5” adalah badan intelijen dan keamanan nasional Inggris. Ia beroperasi di bawah kepemimpinan Komite Intelijen Gabungan (di bawah yurisdiksi Kantor Kabinet Inggris dan Kementerian Dalam Negeri), akan tetapi tidak berafiliasi dengan Kementerian Dalam Negeri Inggris.  Kementerian Dalam Negeri Inggris Bertanggung jawab untuk memerangi kejahatan berat, separatisme militer, dan Terorisme dan spionase. 

Setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat dan pemboman kereta bawah tanah di London pada tahun 2001, fokus pekerjaan MI5 bergeser untuk mencegah serangan teroris dan memerangi pasukan teroris.

“MI5” sangat misterius, meskipun memiliki 2.500 anggota, hanya pimpinannya yang identitasnya diungkapkan. Selain itu, masyarakat umum tidak mengetahui apapun tentang lembaga itu.

Seorang komentator Qin Peng mengatakan,Harus dikatakan bahwa ini adalah titik balik yang sangat penting bagi badan-badan intelijen Inggris. Selain itu, merupakan peringatan  keras bagi Komunis Tiongkok dan Rusia. “MI5” tidak hanya akan memerangi berbagai kegiatan spionase politik, militer dan ekonomi Komunis Tiongkok di Inggris, tetapi juga memperkuat pengumpulan intelijen di seluruh dunia untuk mencegah Komunis Tiongkok mengancam Inggris dan dunia bebas.

Beberapa tahun terakhir, negara-negara Eropa dan Amerika telah menyesuaikan arah strategis mereka dan menunjukkan sikap keras terhadap Komunis Tiongkok. Badan intelijen “Aliansi Lima Mata” yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru juga telah mengalihkan target utamanya kepada Komunis Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir.  Selain itu, komunike NATO pada Juni lalu juga menganggap Komunis Tiongkok sebagai salah satu ancaman terbesar.  (hui)

FDA AS Menambahkan Peringatan Mengenai Gangguan Neurologis Terkait dengan Vaksin COVID-19 Johnson & Johnson

Jack Phillips

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) mengatakan pihaknya akan menambahkan label peringatan untuk vaksin COVID-19 Johnson & Johnson yang terkait dengan sebuah gangguan neurologis langka yang dikenal sebagai sindrom Guillain-Barré, sementara Johnson & Johnson memastikan sedang “dalam diskusi” dengan badan-badan federal

Seorang  juru bicara The U.S. Food and Drug Administration (FDA) kepada The Epoch Times pada 12 Juli mengatakan FDA sedang mengumumkan revisi-revisi penerima vaksin dan lembar-lembar fakta penyedia vaksinasi untuk vaksin COVID-19 Johnson & Johnson, untuk memasukkan informasi yang berkaitan dengan sebuah peningkatan risiko sindrom Guillain-Barré setelah vaksinasi. 

Meski demikian, ia menjelaskan manfaat vaksin lebih besar daripada risikonya.

Penentuan itu dibuat “berdasarkan sebuah analisis data Pelaporan Kejadian Merugikan Vaksin” yang menemuka,n “sudah ada 100 laporan awal setelah vaksinasi menggunakan vaksin Janssen setelah sekitar 12,5 juta dosis diberikan,” kata juru bicara tersebut. “Dari laporan-laporan ini, 95 di antaranya adalah serius dan memerlukan rawat inap.”

Sampai sekarang, FDA AS mencatat, meskipun data yang tersedia menunjukkan adanya sebuah  hubungan antara vaksin Johnson & Johnson dengan sebuah peningkatan risiko sindrom Guillain-Barré, ini adalah “tidak cukup untuk membangun hubungan sebab akibat.”

Juru bicara tersebut menambahkan bahwa vaksin COVID-19 Moderna dan Pfizer, tidak menghadirkan sebuah risiko yang  serupa.

Sementara itu, seorang juru bicara CDC AS mengatakan kepada The Epoch Times, bahwa  badan kesehatan federal itu sedang memantau laporan-laporan sindrom Guillain-Barré.

“Setiap tahun di Amerika Serikat, diperkirakan 3.000 hingga 6.000 orang menderita sindrom Guillain-Barré,” kata juru bicara CDC AS. Ia menambahkan bahwa “biasanya sindrom Guillain-Barré dipicu” oleh sebuah infeksi saluran pernafasan atau gastrointestinal. Kebanyakan orang pulih sepenuhnya dari sindrom Guillain-Barré.”

Menurut CDC AS, sindrom Guillain-Barré adalah sebuah gangguan neurologis di mana  sistem kekebalan tubuh merusak sel-sel saraf dan menyebabkan kelemahan otot. Dalam beberapa kasus, gangguan tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan, kata Klinik Mayo, yang mencatat bahwa kebanyakan orang dengan kondisi tersebut harus dirawat di rumah sakit.

Johnson & Johnson, dalam pernyataan pada hari Senin, memastikan bahwa pihaknya “telah berdiskusi dengan FDA AS dan regulator-regulator lainnya mengenai  kasus-kasus gangguan neurologis yang langka, sindrom Guillain-Barré, yang telah dilaporkan setelah vaksinasi menggunakan vaksin COVID-19 Janssen.”

Pernyataan itu menyebutkan : “Kemungkinan hal ini terjadi adalah sangat rendah, dan angka kasus-kasus yang dilaporkan sedikit melebihi angka latar belakang.”

Sindrom Guillain-Barré dikaitkan sebagai sebuah efek samping yang jarang terjadi pada berbagai vaksin, termasuk salah satunya yang dikembangkan untuk memerangi flu babi pada tahun 1976, menurut  situs web Layanan Kesehatan Nasional Inggris.

Awal tahun ini, CDC AS dan FDA AS menganjurkan penghentian penggunaan vaksin Johnson & Johnson setelah laporan-laporan pembekuan darah muncul di antara beberapa individu yang

telah menerima vaksin Johnson & Johnson. Beberapa minggu kemudian, kedua lembaga itu mengatakan bahwa vaksin Johnson & Johnson boleh digunakan lagi, tetapi dengan sebuah peringatan  FDA AS.

“Jeda ini adalah penting bagi kemampuan kami untuk menginformasikan kepada masyarakat, menginformasikan dokter-dokter, dan memperoleh lebih banyak data untuk presentasi dan untuk analisis,” kata Dr. José Romero, Ketua Komite Imunisasi CDC AS , pada April lalu. Pemungutan suara adalah 10–4 mendukung anjuran vaksin tersebut kepada orang dewasa yang berusia 18 tahun atau lebih. Ada satu suara abstain.

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Komunis Tiongkok.

Johnson & Johnson belum menanggapi permintaan komentar saat dikonfirmasi. (Vv)

Banjir Besar Melanda Eropa, Menewaskan 170 Jiwa di Jerman dan Belgia

NTD

Eropa Barat baru-baru ini dilanda hujan lebat yang memecahkan rekor selama lebih dari setengah abad. Banjir menghantam Jerman dan Belgia dengan parah, luapan sungai dan banjir bandang menenggelamkan rumah-rumah, mengganggu lalu lintas jalan dan pasokan listrik. Sedangkan  jumlah korban akibat bencana banjir pada Sabtu (17/7/2021) meningkat menjadi 170 kematian.

Kantor berita Reuters melaporkan bahwa sekitar 143 orang tewas akibat banjir di Jerman. Menurut statistik polisi, sekitar 98 orang tewas di Ahrweiler, selatan Cologne. Ratusan orang masih hilang atau hilang kontak. Karena di beberapa daerah dilanda tingginya tingkat air, lalu lintas  terganggu, dan komunikasi di banyak tempat masih terputus.

Sedikitnya 45 orang tewas di kota Erftstadt di North Rhine-Westphalia. Di tempat lain di kota, tentara menyeberangi selokan sebatas pinggang, mencoba membersihkan jalan-jalan, dan mencari korban di reruntuhan bangunan, di bawah jembatan yang runtuh, dan mobil yang terendam air. Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier mengunjungi ke lokasi kejadian.

Pihak berwenang mengatakan bahwa setelah sebuah bendungan jebol di kota Wassenberg dekat Cologne, sekitar 700 penduduk dievakuasi pada malam tanggal 16 Juli. Bendungan di Jerman barat masih berisiko jebol tanggulnya, dan pihak berwenang telah mengevakuasi sekitar 4.500 orang dari hilir.

Salah satu kota yang paling parah terkena dampak adalah Schuld di Rhineland-Palatinate, kota yang hampir hancur total dengan sekitar 700 penduduk, banyak di antaranya tidak dapat ditemukan. Kanselir Jerman Angela Merkel dijadwalkan untuk mengunjungi kota ini pada Minggu (18/7). 

Di Belgia, Pusat Krisis Nasional, yang bertanggung jawab atas integrasi dan koordinasi operasi penyelamatan, menunjukkan bahwa jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 27 orang. 103 orang lainnya “hilang atau kehilangan kontak.” Beberapa orang mungkin kehilangan kontak karena ponsel mereka tidak dapat diisi daya atau dirawat di rumah sakit tanpa dokumen identitas.

Pada Jumat (16/7), Raja Philip dari Belgia dan Ratu Mathilde mendatangi Pepinster untuk memeriksa lokasi bencana dan berbicara dengan pemilik toko dan penduduk. Belgia mendeklarasikan 20 Juli sebagai hari berkabung nasional.

Tak hanya Jerman dan Belgia, hujan deras juga melanda Swiss, Luksemburg, dan Belanda. Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, mengumumkan bahwa provinsi selatan Provinsi Limburg telah memasuki keadaan bencana nasional, dan pada Jumat (16/7)  ia pergi ke provinsi Venlo untuk meninjau lokasi bencana. (hui)

Minta Tiongkok Memberikan Data ‘Mentah’ Virus, Dirjen WHO : Kita Berutang Kepada Jutaan yang Menderita dan Meninggal Dunia

Zhang Qiling – NTD Asia Pasifik 

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang telah berbicara berkali-kali untuk melindungi Komunis Tiongkok, kini tak mengesampingkan teori  kebocoran laboratorium virus Covid-19. Dia  menyatakan bahwa tahap kedua penyelidikan asal virus akan dilakukan selanjutnya. Ia meminta Komunis Tiongkok untuk memberikan data ‘mentah’ pada awal epidemi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Kamis (15/7/2021) mengatakan kita berutang penjelasan kepada jutaan korban dan jutaan orang yang meninggal dunia tentang kebenaran tentang virus. Oleh karena itu, Kita perlu memahami apa yang terjadi, dan ia berharap dapat bekerja sama lebih baik.”

Tedros mencontohkan, pada tahap pertama penyelidikan asal-usul virus, ketidakmampuan memperoleh data asli di awal pandemi menjadi salah satu tantangan terbesar.

Ia mengatakan : “Mendapatkan data asli, terutama data asli pada awal pandemi belum dibagikan. Sekarang, kami telah merencanakan penelitian tahap kedua, dan kami meminta Komunis Tiongkok transparan, terbuka dan kooperatif.”

Ia juga mengaku masih terlalu dini untuk menutup kemungkinan bocornya virus dari laboratorium.

Tedros mengatakan: “Anda tahu, masih terlalu dini untuk mengurangi kemungkinan (asal usul virus), seperti teori laboratorium (kebocoran). Ia menyebut dirinya juga teknisi laboratorium, ahli imunologi , dan ia Bekerja di laboratorium, kecelakaan laboratorium terjadi, itu sangat umum.”

Pernyataan Tedros tidak diragukan lagi membalikkan laporan yang dikeluarkan oleh Kelompok Pakar Investigasi Wuhan WHO pada Maret tahun ini. Saat itu, laporan WHO menyatakan bahwa klaim kebocoran laboratorium “sangat tidak mungkin” benar.

Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengkritik laporan itu di Twitter dengan menyebutkan : “Laporan WHO adalah penipuan, kelanjutan dari Komunis Tiongkok dan kegiatan propaganda berita palsu WHO.” (hui)

Terdampak Pandemi, Pemprov DKI Jakarta Cairkan Bantuan Sosial Tunai Rp 600.000 kepada 1 Juta Warga

ETIndonesia- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial melakukan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap 5 dan 6 pada Senin (19/7/2021).

Harapannya, BST tahap 5 dan 6 ini dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19, terutama saat menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sekarang ini.


Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan besaran nominal yang diterima masyarakat sama seperti BST sebelumnya, yakni Rp300.000 per bulan.


“BST tahap 5 dan 6 pada Mei dan Juni 2021, diberikan dengan nilai Rp300.000 setiap bulannya. Sehingga total yang diberikan sekaligus dua bulan berjumlah Rp600.000 untuk tiap penerima” kata Premi dalam keterangan tertulisnya.

Dalam penyaluran BST Tahap 5 dan 6, tercatat sebanyak 1.007.379  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BST. Meski begitu, saat ini Dinas Sosial masih melakukan pemadanan sejumlah data penerima BST Pemprov DKI Jakarta dengan data penerima BST Kementerian Sosial RI. Sehingga, untuk sementara ini dilakukan penyaluran bantuan kepada 907.616 KPM.


“Per hari ini, sementara dilakukan top up kepada 907.616 KPM. Jika pemadanan data sudah selesai, selebihnya akan dicairkan minggu depan,” ujarnya.

Premi mengatakan, proses pemadanan data dilakukan agar tidak terdapat data ganda pada penerima BST. Sehingga, dalam proses pemadanan ini apabila ada data yang sama antara Dinsos DKI dengan Kemensos RI, maka akan secara otomatis penerima bantuan tersebut tidak akan mendapatkan BST dari Pemprov DKI karena penerima bantuan tersebut sudah mendapatkan BST dari Kemensos RI.

“Proses pemadanan ini memerlukan waktu, sehingga kami mohon masyarakat bisa bersabar. Jika memang terdapat duplikasi dengan data penerima BST Kemensos RI, penerima bantuan tersebut akan secara otomatis tereliminasi,” jelas Premi.


BST tersebut disalurkan kepada masyarakat yang berada di lima wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan rincian, Jakarta Pusat sebanyak 50.526 KPM, Jakarta Utara sebanyak 181.367 KPM, Jakarta Selatan sebanyak 142.029 KPM, Jakarta Timur sebanyak 457.250 KPM, Jakarta Barat sebanyak 73.948 KPM dan Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 KPM.


Penerima BST dapat langsung melakukan penarikan melalui mesin ATM Bank DKI terdekat. Kendati demikian, Premi berpesan kepada masyarakat agar tidak berkerumun dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Tetap patuhi protokol kesehatan. Menggunakan masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak dan jangan berkerumun,” tuturnya.


Jika terdapat penyalahgunaan bantuan saat pencairan maupun penyaluran bantuan sosial, masyarakat dapat mengadukan ke Dinas Sosial melalui aplikasi JAKI, kanal CRM Pemerintah Provinsi . (asr)

Warganya Tolak PPKM Darurat, Walikota Bandung Surati Pemerintah Pusat

ETIndonesia – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial akan melayangkan surat kepada pemerintah pusat terkait dengan keberatan sejumlah warga soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Surat tersebut dilayangkan setelah mendengar sejumlah aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat di Pendopo Kota Bandung, Senin (19/7/2021).

 “Mereka menyampaikan aspirasi kepada Pemkot Bandung. Mang oded akan sampaikan ke pemerintah pusat atas keberatan mereka terkait perpanjangan PPKM. Insyaallah akan saya buat,” tuturnya dalam siaran pers Humas Pemkot Bandung.

Wali kota memastikan segera melayangkan surat tersebut ke pemerintah pusat. Ia pun prihatin atas kondisi saat ini.

Ia mencontohkan pengemudi ojek online yang harus membayar cicilan kendaraannya.

“Mereka sampaikan curhatan mereka bahwa tidak tahan, tidak kuat. Sudah mobilnya tidak terbayar cicilan, motor juga berat, untuk ojek online,” katanya.

Tak hanya dari pengemudi ojek online, wali kota juga menyerap aspirasi dari Aliansi Pedagang Pasar sampai perwakilan Literasi Pemuda. Aspirasi tersebut salah satunya menolak perpanjangan PPKM Darurat.

Kordinator Aliansi Pedagang Pasar Kota Bandung, Rahmat Rendi berterima kasih diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Salah satu permintaan para pedagang, yaitu evaluasi PPKM Darurat karena PPKM Darurat telah membuat para pedagang kesulitan.

Sedangkan Perwakilan Driver Online Roda 4 Kota Bandung, Adi Azhari menyambut gembira jika Pemkot Bandung melayangkan surat kepada pemerintah pusat.

 “PPKM ini menyiksa berbagai lini, seperti restoran, antar penumpang sampai pengambilan barang. Kita harapkan ini jangan perpanjang,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Ojek Online Roda 2, Iyan Restu sangat berharap, aspirasinya soal evaluasi PPKM bisa diperjuangkan ke pemerintah pusat.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya juga mengaku siap menampun aspirasi para pengemudi online. Termasuk soal penyekatan jalan. (asr)

Masih Jauh dari Selesai! Kasus Infeksi Global Melonjak, WHO Memperingatkan Kemungkinan Munculnya Varian Baru yang Lebih Berbahaya

 Li Zhaoxi

Ketika jumlah infeksi harian di seluruh dunia melonjak menjadi 500.000 kasus, Komite Darurat WHO mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (15/7/2021) bahwa pandemi itu “masih jauh dari selesai.” Ketua Komite Didier Houssin juga mengakui kepada wartawan bahwa “tren baru-baru ini sangatmengkhawatirkan.” 

Setelah pengumuman pertama bahwa epidemi tersebut merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat (PHEIC) yang menjadi perhatian internasional, satu setengah tahun setelah tingkat peringatan tertinggi WHO dikeluarkan disebutkan bahwa : “kita masih mengejar virus ini, dan virus itu masih mengejar kita.”

Saat ini, 4 varian virus yang menjadi Varian of Concern mendominasi situasi pandemi global, yaitu Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Varian Delta, yang pertama kali ditemukan di India, adalah yang paling menular dan telah menyebar ke lebih dari 111 negara. Hampir 60% dari semua kasus di Amerika Serikat disebabkan olehnya.

Baru-baru ini, karena melonjaknya varian Delta, jumlah kematian di Afrika melonjak. 

WHO mengatakan , bahwa secara keseluruhan, karena kurangnya tempat perawatan intensif dan oksigen, jumlah kematian akibat infeksi di Afrika telah melonjak sebesar 43% dalam waktu seminggu. Di Asia, Indonesia mengumumkan rekor 56.757 infeksi pada Kamis 15 Juli, menjadikannya “pusat episentrum” epidemi di wilayah tersebut.

Komite memperingatkan bahwa situasi yang lebih buruk mungkin belum datang, dan menunjukkan bahwa “varian baru, mungkin lebih berbahaya, dan mengkhawatirkan kemungkinan akan muncul dan menyebar ke seluruh dunia. Varian ini mungkin lebih sulit dikendalikan.”

Komite tersebut menyatakan bahwa, mengingat bahwa setiap negara memiliki kebutuhan kesehatan, ekonomi, dan sosial yang berbeda, pandemi tetap menjadi tantangan dalam skala global.

WHO menyatakan : “Negara-negara dengan vaksin canggih dan sistem kesehatan yang makmur menghadapi tekanan untuk membuka kembali masyarakat mereka sepenuhnya. Negara-negara dengan akses terbatas terhadap vaksin, mengalami gelombang infeksi baru, dan kepercayaan publik melemah dan memburuk.  Bahkan, dalam beberapa kasus terjadinya peningkatan kerusuhan sosial.”

WHO terus menekankan pentingnya vaksin dan mengeluarkan seruan untuk bertindak, yang mengharuskan setidaknya 10% dari penduduk setiap negara untuk divaksinasi pada September tahun ini, sembari mendorong negara-negara kaya untuk berbagi vaksin dengan negara lain.

Dikarenakan epidemi masih belum menunjukkan tanda-tanda usai, WHO bekerja keras untuk melakukan penyelidikan tahap kedua tentang asal usul virus. 

Pada Kamis 15 Juli, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak Komunis Tiongkok untuk bekerja sama lebih baik, transparan dan terbuka, dan menuntut lebih banyak data awal virus. (Hui)

Partai Komunis Tiongkok Masih Bermain dengan Kebohongan Ekonominya untuk Memengaruhi Persepsi Banyak Orang

oleh Cheng Xiaonong

Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengandalkan serangkaian kebohongan-kebohongan ekonomi untuk memengaruhi persepsi banyak orang mengenai situasi saat ini.

Dalam artikel ini, saya melihat beberapa kebohongan-kebohongan terbesar dan menunjukkan gambaran yang sebenarnya di balik kebohongan itu.

Kebohongan Ekonomi Pertama: Pengembangan Adalah Prinsip Mutlak

Dalam beberapa dekade terakhir, kebohongan terbesar dari kebijakan-kebijakan ekonomi Partai Komunis Tiongkok adalah “pengembangan adalah prinsip mutlak,” sebuah pernyataan yang dibuat oleh pemimpin PKT Deng Xiaoping selama tur ke daerah selatan Tiongkok pada tahun 1992.

Sejak itu, membenarkan hal-hal sebagai “pengembangan” telah menjadi alasan terbaik untuk menutupi kesalahan-kesalahan, yang menjadikan kesalahan-kesalahan tersebut dibenarkan dan tidak perlu dipertanyakan lagi.

Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an, kampanye “Lompatan Jauh ke Depan” Mao Zedong mengakibatkan  kelaparan selama tiga tahun di Tiongkok, tetapi Mao Zedong lebih suka membiarkan puluhan juta petani mati kelaparan daripada menghentikan pengembangan bom-bom atom dan rudal-rudal yang mahal.

Mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Deng Xiaoping (kanan) dan penggantinya Jiang Zemin berjabat tangan pada Oktober 1992. Deng meluncurkan transformasi kapitalis Tiongkok dan Jiang membangun jaringan faksi yang luas yang didukung oleh endemik korupsi di negara satu partai. (AFP/Getty Images)

Agenda politik PKT benar-benar berbeda dari  kebudayaan Konfusianisme tradisional, di mana “rakyat biasa adalah yang paling berharga” yang menghargai kebutuhan-rakyat sebagai kebutuhan utama negara, dan satu-satunya tujuan pengembang adalah untuk benar-benar melayani mayoritas rakyatnya.

Kebohongan Ekonomi Kedua: Para Pejabat adalah Curang, Bukan Sistem Partai Komunis Tiongkok adalah Curang

PKT berbohong kepada orang-orang Tiongkok, bahwa kecurangan hanyalah masalah perilaku pribadi pejabat-pejabat dan bahwa sistem PKT adalah selalu baik. Orang-orang gagal melihat bahwa kecurangan PKT dilembagakan. 

Rezim komunis tersebut didirikan dengan kekuatan yang tidak tertandingi untuk pejabat-pejabat di semua tingkatan. Kecurangan Partai Komunis Tiongkok yang dilembagakan ada dan merasuki hampir semua kegiatan-kegiatan ekonomi Tiongkok sepanjang sejarah Partai Komunis Tiongkok.

Sebelum reformasi tahun 1978, kecurangan terjadi dalam berbagai bentuk, terutama terwujud dalam penyediaan makanan (terutama selama kelaparan besar selama tiga tahun), perumahan gratis, dan pelayanan-pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkatan para pejabat.

Hak-hak istimewa itu bahkan mencakup penggunaan kekuasaan untuk seks. Pejabat-pejabat Partai Komunis Tiongkok di semua tingkatan mengikuti jejak Mao Zedong dan pejabat-pejabat senior lainnya. 

Pengungsi Tiongkok mengantrie untuk makan di Hong Kong selama kelaparan yang disebabkan oleh “Lompatan Jauh ke Depan” pada Mei 1962. (AFP via Getty Images)

Pada tahun 1970-an, penulis dikirim ke daerah-daerah pedesaan di Provinsi Anhui untuk pendidikan ulang (Turun ke Gerakan Desa). Suatu kali, pada tahun 1973, saya pergi ke Kabupaten Chao untuk sebuah pertemuan  dan menginap di sebuah wisma. Saya melihat komisaris politik  sub-distrik militer Chaohu memangku seorang gadis muda dari wisma tersebut. Sang komisaris bahkan tidak peduli untuk menutup pintu karena kekuasaan yang dimilikinya.

Setelah reformasi, sistem birokrasi rezim Tiongkok tidak pernah berubah. Tujuannya  adalah untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan-keuntungan pribadi saat melakukan tugas-tugas resminya. Menggunakan kekuasaan untuk menghasilkan uang menjadi norma, dan sedikit pejabat yang baik  menjauhi praktik tersebut, akan menjadi sebuah duri di pihak pejabat-pejabat lainnya  akan menyingkirkan sedikit pejabat yang baik itu.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, keturunan pejabat-pejabat Partai Komunis Tiongkok yang kuat mengambil keuntungan dari intervensi birokrasi ini. Mereka menjual sertifikat kuota bahan-bahan produksi dan sumber daya yang dikendalikan oleh Partai Komunis Tiongkok, mendapat untung dari selisih harga, dan mereka menjual kuota impor untuk mobil atau peralatan-peralatan listrik rumah tangga. 

Pada awal tahun 1990-an, mereka mengambil keuntungan dari memperoleh tanah melalui penyuapan dan real estat, dan pada akhir tahun 1990-an, para pangeran itu memperoleh ketenaran dan kekayaan dengan bekerja sebagai agen-agen untuk sektor-sektor keuangan luar negeri.

Pada abad ini, penyuapan dan penjualan jabatan dan gelar resmi, juga menjadi sebuah  cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah. Guo Boxiong dan Xu Caihou, dua  jenderal militer yang dijatuhi hukuman penjara karena kecurangannya, ini baru dua contoh.

Kebohongan Ekonomi Ketiga: ‘Biarkan Beberapa Orang Menjadi Kaya Lebih Dulu”

Kebohongan ketiga Partai Komunis Tiongkok adalah reformasi ketika Deng Xiaoping menggembar-gemborkan “biarkan beberapa orang menjadi kaya lebih dulu” pada pertengahan tahun 1980-an, dan orang-orang Tiongkok yang biasa mengira mereka termasuk di antara “beberapa orang” untuk menjadi kaya.

Faktanya, mayoritas orang Tiongkok adalah penduduk pedesaan. Sejak apa yang disebut praktik pendaftaran rumah tangga diperkenalkan di era Mao Zedong, orang-orang pedesaan Tiongkok semuanya berubah menjadi warganegara yang lebih rendah derajatnya.

Di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok, apa yang disebut “pekerja migran” lahir. Istilah tersebut mengacu pada pekerja kota dari daerah pedesaan. Mereka itu tidak akan diberikan sebuah status penduduk kota  kecuali mereka mampu membeli sebuah rumah yang sangat mahal di kota.

Pekerja migran, tidak memiliki asuransi kesehatan atau jaminan sosial jangka-panjang, dan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah atau menempuh ujian masuk perguruan tinggi nasional,  bersama dengan rekan-rekan mereka di daerah-daerah perkotaan. 

Pekerja migran menghabiskan setengah dari hidupnya bekerja di lokasi konstruksi dan jalur-jalur perakitan pabrik, tetapi pada akhirnya, pekerja migran tersebut masih harus kembali ke pedesaan untuk pensiun.

Sebagian besar penduduk pedesaan tetap relatif miskin, meskipun  ekonomi Tiongkok adalah salah satu ekonomi top dunia. Bahkan dengan kontribusi dari pekerja-pekerja migran, pengeluaran konsumsi tahunan per kapita tahun 2019 untuk orang-orang Tiongkok di pedesaan, kira-kira sebesar  USD 2.000, dengan konsumsi harian per kapita sebesar sekitar USD 5,60.

Menurut data yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018, garis standar kemiskinan adalah USD 5,50 per hari di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas. Dengan kata lain, setelah beberapa dekade reformasi dan keterbukaan, ratusan juta penduduk di pedesaan Tiongkok masih hidup dekat dengan garis kemiskinan.

Keberadaan populasi berpenghasilan-rendah yang begitu besar menunjukkan bahwa, pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang tinggi hanya menciptakan masyarakat relatif miskin terbesar di dunia. Pada saat yang sama, hal tersebut telah menciptakan sebuah kelas elit kroni yang merupakan minoritas kecil dari populasi, tetapi yang kekayaan rumah tangganya adalah jauh lebih besar daripada rata-rata kelas menengah ke atas di negara-negara Barat.

Kebohongan Ekonomi Keempat: Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara

Komunis Tiongkok mulai memprivatisasi perusahaan milik negara (BUMN) pada tahun 1997, tetapi sampai hari ini, Komunis Tiongkok masih menolak untuk mengakui bahwa privatisasi itu diselesaikan lebih dari 20 tahun yang lalu.

Alasan di balik privatisasi tersebut adalah bahwa kepemilikan publik Komunis Tiongkok atas perusahaan-perusahaan telah benar-benar gagal dan BUMN telah menjadi sebuah beban ekonomi yang berat  bagi pemerintah Tiongkok, yang menyebabkan hampir runtuhnya sistem perbankan. 

Lebih dari 20 persen pinjaman BUMN diberikan oleh empat bank besar milik negara pada awal tahun 1990-an adalah kredit-kredit macet. 

Pada tahun 1996, kredit-kredit macet dari BUMN di sistem perbankan dan tunggakan pinjaman BUMN mencapai sekitar 70 persen dari total pinjaman. Untuk menyelamatkan sistem perbankan dari kehancuran, Partai Komunis Tiongkok meluncurkan privatisasi komprehensif BUMN pada paruh kedua tahun 1997.

Kunci privatisasi adalah siapa yang akan membeli BUMN. Rata-rata gaji bulanan  manajer BUMN tidak akan mampu membeli BUMN, dan modal asing berperan minimal dalam proses-proses privatisasi BUMN.

Penulis menganalisis 130 kasus privatisasi BUMN di 29 provinsi dan kota, hasilnya menemukan metode-metode utama yang digunakan Partai Komunis Tiongkok untuk memprivatisasi BUMN. Karena rahasia gelap ini, Partai Komunis Tiongkok tidak mengizinkan studi-studi domestik terhadap proses privatisasi, dan media pemerintah pada dasarnya tidak memberitakan kebenaran mengenai privatisasi BUMN.

Salah satu metodenya adalah Partai Komunis Tiongkok mengizinkan manajer-manajer dari hampir 1 juta BUMN untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman dari bank-bank dengan jaminan atas nama perusahaan. Kemudian manajer-manajer itu membeli barang milik negara dengan pinjaman tersebut dan manajer-manajer itu diizinkan untuk mendaftarkan perusahaan yang mereka kelola atas nama mereka sendiri atau atas nama anggota-anggota keluarganya. 

Setelah itu, para manajer  menggunakan dana-dana bisnis publik dalam  kapasitas mereka itu sebagai pemilik bisnis, untuk mengembalikan pinjaman bank di mana mereka telah membeli bisnis tersebut secara pribadi.

Cara lainnya adalah para manajer BUMN memaksa karyawan mereka untuk membeli sebagian saham perusahaan-perusahaan. 

Para Karyawan harus menggunakan tabungan keluarganya untuk membeli saham perusahaan, tak lain untuk mempertahankan pekerjaannya, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk menyelidiki operasi perusahaan itu atau pemindahan aset. Para Karyawan juga dipaksa  menyumbangkan uang, tujuannya membantu manajemen BUMN untuk mengakuisisi kepemilikan BUMN.

Metode ketiga adalah bahwa pihak berwenang berkomplot dengan pasangan dan anak-anak keluarga merah ini yang berkuasa,  menggunakan jaringan mereka untuk membantu BUMN yang besar agar terdaftar, di mana mereka diberikan saham gratis dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Kemudian mereka mendapat untung besar dari saham tersebut dengan menaikkan harga saham tersebut.

Ada total 110.000 BUMN industri nasional pada tahun 1996, dan per akhir tahun 2008, hanya tersisa 9.700 BUMN, termasuk BUMN yang besar yang telah diprivatisasi sebagian.

Menurut dua survei sampel nasional yang didanai oleh Bank Dunia dan lainnya, sekitar 50 hingga 60 persen perusahaan dimiliki secara pribadi oleh manajemen, dan sekitar seperempat dari perusahaan tersebut dibeli oleh investor dari luar perusahaan itu. Investor ini berasal dari industri-industri lainnya di dalam negeri, di mana kurang dari 2 persen adalah investor-investor asing. Hanya 10 persen perusahaan diprivatisasi bersama oleh manajemen dan karyawan.

Restrukturisasi BUMN semacam ini, hampir seperti sebuah pembagian terbuka dan perampasan aset-aset nasional oleh manajemen, bersama-sama dengan atasan-atasan mereka  (pejabat-pejabat pemerintah daerah) dan generasi merah kedua.

Dari tahun 1998 hingga 2003, ketika elit merah secara ekstensif mengambil alih aset BUMN yang kecil dan BUMN yang menengah melalui privatisasi, rezim komunis secara khusus menutup Administrasi Aset-Aset Negara, yang bertanggung jawab untuk mengawasi BUMN, menciptakan sebuah periode jendela di mana pengawasan BUMN tidak hadir selama enam tahun kritis privatisasi.

Hal ini memudahkan penggelapan aset BUMN oleh elit merah.

Saat itu, Partai Komunis Tiongkok mempropagandakan bahwa PHK pekerja BUMN adalah sebuah pengorbanan yang diperlukan untuk reformasi, tetapi rezim Tiongkok tidak mau memberi sebuah  tunjangan pengangguran terpadu untuk pekerja-pekerja yang diberhentikan. 

Jiang Jiemin, mantan direktur Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara, di Hong Kong pada 25 Maret 2010. (Mike Clarke/AFP/Getty Images)

Rezim Tiongkok melempar tanggung jawab ini kepada bos-bos merah dari perusahaan yang diprivatisasi, dan jika pemilik yang baru tidak mau membayar tunjangan pengangguran, rezim komunis Tiongkok tidak peduli. Akibatnya, puluhan juta mantan pekerja BUMN itu diturunkan statusnya menjadi warga kota yang  miskin, yang berjuang untuk kelangsungan hidupnya.

PKT Sedang Membuat Rakyat Tiongkok Membayar Utangnya

Kini Partai Komunis Tiongkok membanggakan bahwa ekonominya akan melampaui Amerika Serikat. Masyarakat yang kurang informasi mudah dibingungkan oleh kemakmuran yang dangkal dari konstruksi perkotaan dan infrastruktur seperti kereta api berkecepatan tinggi. 

Masyarakat salah mengira itu adalah pencapaian Partai Komunis Tiongkok, tetapi pada kenyataannya, itu adalah sebuah utang besar yang akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan internal yang tidak ada habisnya.

Sejak awal abad ini, Partai Komunis Tiongkok telah berubah dari pernah mengandalkan pasar-pasar internasional dengan  mengandalkan sepenuhnya pada real estat dan infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian. Inflasi real estate yang berlebihan telah menciptakan sebuah gelembung ekonomi berbahaya yang telah meninggalkan sistem perbankan di bibir kebangkrutan. Pemerintah-pemerintah daerah telah lama mengandalkan pendapatan dari penjualan tanah untuk mempertahankan keuangan-keuangan setempat, sebuah jalan yang kini telah berakhir.

Dengan ketergantungannya pada ekspor, ekonomi Partai Komunis Tiongkok sangat bergantung pada  pinjaman yang berlebihan oleh warganegara Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. 

Dengan kata lain, semakin banyak uang yang bersedia dibelanjakan oleh orang-orang Barat, semakin ekonomi Tiongkok dapat menopang dirinya sendiri. Itulah mengapa Partai Komunis Tiongkok, di tengah-tengah hubungan-hubungan Tiongkok–Amerika Serikat saat ini, masih mengharapkan Amerika Serikat untuk menghilangkan tarif-tarif impor. Namun, Amerika Serikat tidak mau lagi mengorbankan  masa depannya untuk kelangsungan hidup Partai Komunis Tiongkok.

Saat ini, Partai Komunis Tiongkok meminjam utang luar negeri dengan suku bunga yang tinggi untuk mengimpor makanan, minyak, bijih besi, dan chip-chip yang diperlukan untuk menopang perekonomiannya. Ini adalah sama dengan memajukan pengeluaran dalam hal pembiayaan internasional.

Di dalam negeri, Kementerian Keuangan  Komunis Tiongkok mengakui belum lama ini bahwa “akumulasi utang pemerintah adalah 46,6 triliun yuan  per akhir tahun 2020, yang menyumbang 46 persen dari Produk Domestik Bruto.” Ini tidak mencakup banyak obligasi konstruksi perkotaan yang diterbitkan oleh pemerintah-pemerintah daerah dan utang-utang yang dikeluarkan oleh tiga bank kebijakan sentral: China Development Bank, The Export-Import Bank of China dan The Agricultural Development Bank of China. Adalah aman untuk mengatakan bahwa, utang-utang di semua tingkat keuangan juga telah mencapai  tepi kehancuran di semua tingkat keuangan.

Awalnya, tujuan pengeluaran pemerintah daerah dalam jumlah besar obligasi dan keterlibatan aktif dalam investasi infrastruktur adalah untuk menggunakan pendapatan dari penjualan tanah untuk membayar utang-utangnya. Cara pengeluaran defisit ini adalah tidak lagi tersedia karena pemerintah pusat bersaing dengan pemerintah-pemerintah daerah  untuk sumber-sumber keuangan. Mulai 1 Juli tahun ini,  pemerintah pusat mengumumkan bahwa pendapatan dari penjualan tanah di daerah akan ditransfer ke pemerintah pusat, dan kebijakan ini mulai dijalankan di kota Shanghai dan Provinsi Zhejiang, Hebei, Mongolia Dalam, Anhui, dan Yunnan. Mulai 1 Januari tahun depan, seluruh Tiongkok akan mengikuti aturan tersebut.

Ini merupakan sebuah pukulan fatal bagi pemerintah-pemerintah daerah, yang tidak akan mampu membayar kembali sejumlah besar obligasi yang diterbitkan oleh mereka untuk pengembangan infrastruktur dan real estate. 

Untuk bertahan hidup, perbendaharaan daerah perlu mempercepat pengenalan pajak properti, yang akan memecahkan gelembung real estat, dan para pemilik rumah akan membayar sejumlah besar uang untuk melunasi utang pihak berwenang.

Kini pasar perumahan, keuangan, dan bank Tiongkok dalam keadaan tegang. Tidak hanya ledakan ekonomi tidak mungkin kembali, tetapi kesulitan-kesulitan ekonomi tercermin dalam pengangguran tinggi dan upah-upah yang rendah semakin memburuk dari hari ke hari,  mengakhiri “masa lalu yang baik” untuk ekonomi Tiongkok. 

Gaya hidup mendatar (yaitu, gaya hidup anak muda tidak mencari sebuah pekerjaan maupun pasangan, tidak  menikah, dan hidup pada tingkat terendah dari uang pensiun orangtuanya),  menjadi populer di kalangan beberapa anak muda sekarang, mencerminkan, sebagian besar, suasana pesimis generasi muda akan masa depan. (Vv)

Penulis adalah Cheng Xiaonong seorang pakar politik dan ekonomi Tiongkok yang berbasis di New Jersey. Cheng adalah seorang peneliti kebijakan dan ajudan mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Zhao Ziyang. Ia juga menjabat sebagai pemimpin redaksi Modern China Studies

Fraksi Jiang Zemin dan Yayasan Dana Pensiun di AS Ikut Mencicipi Laba Besar Perusahaan Vaksin Sinovac

0

 oleh Li Bei

Tercatat hingga 1 Juni tahun ini, Sinovac Life Sciences Co., Ltd., anak perusahaan Sinovac Holdings telah menyediakan 600 juta dosis vaksin ke hampir 40 negara dan wilayah di dunia. Pada April tahun ini, pabrik pembuat cairan vaksin gedung ketiga telah diresmikan dan mulai berproduksi dengan kapasitas tahunannya yang bisa mencapai 2 miliar dosis.

Ketika Sinovac Holdings menghasilkan keuntungan yang tinggi, para pemegang saham yang berada di belakangnya telah menjadi sorotan banyak pihak, khususnya pemerintah komunis Tiongkok.

Pada 9 Juli, Guo Wengui (Miles Guo), seorang miliarder asal daratan Tiongkok yang mengasingkan diri ke Amerika Serikat menyampaikan informasi bahwa salah satu pemegang saham Sinovac, yakni CDH Investment, tidak hanya menguasai industri farmasi, logistik, sains dan teknologi berteknologi tinggi di daratan Tiongkok, tetapi pihaknya juga memiliki kemitraan dengan sejumlah besar yayasan dana pensiun dan yayasan dana keluarga yang terkait dengan masalah pensiun bagi banyak warga Amerika Serikat.

Kuartal pertama tahun ini Sinovac menghasilkan laba bersih USD. 1.7 miliar

Baik media Hongkong maupun media daratan Tiongkok memberitakan bahwa, berdasarkan laporan keuangan kuartal pertama yang dipublikasikan perusahaan Sino Biopharmaceutical Ltd yang terdaftar di bursa Hongkong pada 24 Mei, diketahui bahwa laba kuartal pertama perusahaan telah mengalami lonjakan dari tahun sebelumnya yang RMB. 323.3 juta (setara USD. 505.000,-) menjadi RMB. 1,47 miliar (setara USD. 230 juta). Lonjakan besar ini diyakini merupakan laba yang diperoleh perusahaan Sinovac Life Sciences Co., Ltd., anak perusahaan Sinovac Holdings.

Pialang seperti Guotai Junan Securities (HK) dan CITIC Securities memperkirakan bahwa perusahaan  yang memiliki 15.03% saham Sinovac Holdings sedikitnya telah menghasilkan laba sebesar RMB. 10 miliar (setara USD. 1.67 miliar) pada kuartal pertama tahun 2021. Naik 10 kali lipat dari laba tahun 2020 yang RMB. 984 juta (setara USD. 150 juta). 

Menurut perkiraan beberapa perusahaan pialang, keuntungan dari inactivated vaccine (vaksin  tidak aktif) Sinovac dosis ketiga adalah sekitar RMB. 50,- (setara USD. 8,3), margin laba bersihnya diperkirakan berkisar antara 40% hingga 50%. 

Jika dihitung berdasarkan output 2 miliar dosis yang diproduksi tahun ini, maka laba bersih tahunan dari vaksin Sinovac akan mencapai RMB. 100 miliar (setara USD. 16,7 miliar).

Saat ini, Sinovac Biotech Ltd. yang telah terdaftar di NASDAQ Global Selected Market, disebutkan memiliki anak perusahaan seperti Sinovac Biotech (HK) Ltd., Sinovac Life Sciences Co., Ltd., Sinovac Biotech (Beijing) Ltd., bersama keempat basis industrinya.

Pemegang saham baru Sinovac dan orang kuat yang berada di belakangnya

Sinovac Holdings terdaftar di bursa saham Amerika Serikat pada tahun 2003 dan sempat ditangguhkan selama satu setengah tahun karena terjadi perselisihan internal perusahaan pada tahun 2018. 

Dewan direksi Sinovac Holdings pada tahun lalu meluncurkan shareholder rights plan (rencana hak pemegang saham) yang dikenal sebagai “Pil Racun”, yang mana memungkinkan pemegang saham lain untuk membeli  saham tambahan dengan harga diskon besar untuk mengatasi dilusi yang terjadi.

Pada 22 Desember 2020, tercatat CDH Utopia Ltd., menguasai 8,39 % saham. Pemegang saham baru termasuk Ketua Dewan Yin Weidong 8,89%, SAIF Partners IV 15,07%, Prime Success LP 8,25%, Vovo Capital 8,25% dan 1 Globe Capital LLC 4,69%.

Selain itu, Sinovac Life Sciences Co., Ltd., yang terdaftar di bursa saham Hongkong, 15.04% sahamnya dimiliki oleh Talent Forward Limited dari China Biopharmaceuticals, yang dikendalikan oleh Charoen Pokphand Group. 6.34 % dimiliki oleh VIVO Capital Fund IX LP. 12.69% dimiliki oleh Keding Investment (HK) Ltd, dan 6.34% oleh Prime Success,L.P. Selain itu, Vivo Capital dan Shanghui Capital masing-masing memegang 7,5% obligasi konversi.

Ketika Charoen Pokphand Group menjadi pemegang saham terbesar dari raksasa asuransi Tiongkok Ping An Group pada tahun 2014, di belakangnya adalah Xiao Jianhua, orang kaya Tiongkok yang mewakili kepentingan keluarga Zeng Qinghong, seorang tokoh inti dari faksi Jiang Zemin.

Fu Shan, mitra Vivo Capital, adalah mantan mitra global dan kepala perwakilan Blackstone Group di Tiongkok, dan Blackstone memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang Qishan, wakil ketua Partai Komunis Tiongkok saat ini.

CDH Utopia yang dikendalikan oleh CDH Investment, yang baru ikut menjadi salah satu pemegang Sinovac memiliki hubungan dekat dengan keluarga Jiang Zemin.

CDH Investment merupakan BUMN komunis Tiongkok yang mendapat dukungan dari keluarga Jiang Zemin.

CDH Investment yang dahulu bernama China International Capital Corporation (CICC) didirikan pada tahun 2002 dengan bermitrakan Singapore Government Direct Investment Co., Ltd., China Investment Guarantee Co., Ltd. dan Zurich Insurance Group Ltd.

Dalam beberapa tahun terakhir, CDH Investment telah memusatkan investasinya di industri farmasi, bidang yang telah lama dikendalikan oleh faksi Jiang Zemin di Tiongkok. Fosun Group, yang merupakan agen tunggal vaksin BioNTech Jerman di wilayah Tiongkok Raya, belakangnya adalah keluarga Jiang.

Pada tahun 2015, dua perusahaan milik CDH, yakni CDH Ventures dan CDH PE Healthcare ditata ulang secara strategis menjadi dana inovasi dan pertumbuhan. Investasi yang ditanamkan di industri farmasi mencakup seluruh rantai industri mulai dari platform R&D hingga produksi obat, logistik, dan network yang ada.

CDH berhubungan erat dengan beberapa yayasan dana pensiun di AS

Saat wawancara eksklusif dengan media Tiongkok ’21st Century Business Herald’ pada 25 September 2015, Ketua Dewan CDH Wu Shangzhi membahas masalah bagaimana CDH memelihara kemitraan dengan sejumlah yayasan dana pensiun dan yayasan dana keluarga terkenal di Amerika Serikat dan Eropa. Banyak investor institusi penting datang dari Amerika Serikat, termasuk yayasan dana pensiun, dana abadi atau dana sumbangan, perusahaan keluarga, dan Fund of Funds.

Wu Shangzhi mengatakan : “Kami telah memelihara hubungan kerjasama yang sangat erat dengan investor institusi seperti Dana Pensiun California, Dana Pensiun Oregon, Dana Pensiun Maryland, Dana Keluarga Carnegie, Dana Abadi Universitas Pennsylvania, dan Dana Abadi Universitas Stanford”.

Wu mengatakan bahwa kerja sama antara kedua pihak telah memungkinkan dana investor institusi AS, untuk memberikan dukungan keuangan dan strategis bagi perusahaan Tiongkok, dan aset pensiun AS yang dikelola oleh CDH, juga memberikan perlindungan pensiun bagi jutaan orang pekerja di Amerika Serikat dan memungkinkan para investor Amerika Serikat untuk mendapat manfaat dari perkembangan ekonomi riil Tiongkok.

Pada Mei 2013, CDH Investments, sebagai pemegang saham terbesar Shuanghui International, telah berpartisipasi dan memimpin akuisisi perusahaan Smithfield Foods, produsen daging babi terbesar dunia di Amerika Serikat oleh Shuanghui Group. (sin)