Epochtimes.id- Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menghadapi tekanan global untuk menyelesaikan krisis bagi minoritas Muslim Rohingya yang mengungsi. Su Kyi bertemu dengan Sekjen PBB dan diplomat tertinggi Amerika Serikat di Filipina.
Hal demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa (14/11/2017) dalam pertemuan bersamaan KTT ASEAN.
“Sekretaris Jenderal menyoroti bahwa upaya yang diperkuat untuk memastikan akses kemanusiaan, pemulihan yang aman, bermartabat dan berkelanjutan, serta rekonsiliasi antara masyarakat, akan sangat penting,” sebuah pernyataan PBB untuk Suu Kyi diwartakan newsindianexpress.
Komentar Guterres disampaikan beberapa jam sebelum Suu Kyi bertemu Sekretaris Negara Amerika Serikat, Rex Tillerson di sela-sela KTT ASEAN di Manila.
Washington telah berhati-hati dalam pernyataannya mengenai situasi di Rakhine, dan telah menghindari kritik terang-terangan terhadap Suu Kyi.
Pada kesempatan foto di puncak pertemuannya dengan Tillerson, Suu Kyi mengabaikan seorang wartawan yang menanyakan apakah Rohingya adalah warga negara Myanmar.
Lebih dari 600.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu. Kini warga Rohingya tinggal di kamp pengungsi terbesar di dunia.
Krisis meletus setelah gerilyawan dari Rohingya menyerang pos polisi di negara bagian Rakhine, Myanmar. Aksi ini yang memicu sebuah tindakan keras militer yang membuat ratusan desa musnah dan memicu eksodus besar-besaran.
PBB mengatakan militer Myanmar terlibat dalam usaha yang “terkoordinasi dan sistematis” untuk membersihkan wilayah Rohingya.
Pemerintah Burma menegaskan tindakan militer di Rakhine adalah respon yang proporsional terhadap kekerasan oleh militan.
Sejumlah pegiat HAM mengatakan Su Kyi tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan militer yang berkuasa. Militer telah memerintah negara tersebut selama berpuluh-puluh tahun walaupun partai Su Kyi berkuasa setelah pemilihan 2015. (asr)
