ErabaruNews – Amerika Serikat memperingatkan negara-negara yang menentang kebijakan Amerika Serikat terkait Yerusalem. Mereka akan mengubah kebijakan terkait perekonomian dan bantuan keuangan terhadap negara-negara tersebut.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan bahwa dia akan mencatat nama negara-negara yang memilih untuk berseberangan dengan negaranya dalam resolusi Yerusalem yang kontroversial.
Sebelumnya, sejumlah negara memilih mendukung sebuah resolusi PBB yang kontroversial. Resolusi itu mengkritik keputusan Amerika untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.
“Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih banyak dan memberi lebih. Jadi, ketika kami membuat keputusan, atas kehendak tradisional Amerika, di mana untuk memindahkan kedutaan kami, kami tidak mengharapkan orang-orang yang telah kami bantu menargetkan untuk menyerang kami,” tulis Haley di akun Twitter-nya.
“Jika ada suara yang mengkritik pilihan kami. AS akan mengambil dan mencatat nama mereka,” imbuh Hayden.
At the UN we're always asked to do more & give more. So, when we make a decision, at the will of the American ppl, abt where to locate OUR embassy, we don't expect those we've helped to target us. On Thurs there'll be a vote criticizing our choice. The US will be taking names. pic.twitter.com/ZsusB8Hqt4
— Archive: Ambassador Nikki Haley (@AmbNikkiHaley) December 19, 2017
Haley sebelumnya menggunakan hak veto AS untuk mencegah agar resolusi serupa tidak sampai di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/12/2017) lalu. Sementara resolusi yang disusun oleh Mesir tidak menyebut Amerika Serikat secara jelas, menyatakan sebuah penyesalan mendalam atas keputusan mengenai status Yerusalem baru-baru ini.
Awal Desember, Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dia juga mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mulai merencanakan untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Trump bukanlah presiden AS yang pertama yang telah berjanji untuk melakukannya. Janji serupa dibuat oleh Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama. Namun, Trump adalah orang pertama yang bertindak.
Amerika Serikat diminta mengikuti undang-undang untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem sejak 1995. Itu menyusul kesepakatan Kongres (MPR) Amerika mengadopsi Undang-Undang Relokasi Kedutaan menuju Yerusalem.
UU yang keluar tahun 1995 itu memperluas dukungan bipartisan di Kongres. Tindakan tersebut ditegaskan kembali dengan suara bulat di Senat pada enam bulan yang lalu.
Presiden Trump mengingatkan negara-negara anggota PBB yang mengambil uang dari Amerika Serikat. Namun, mereka kemudian memilih untuk menentangnya.
“Mereka mengambil ratusan juta dolar (AS), dan bahkan miliaran dolar. Kemudian mereka memberikan suara (untuk resolusi yang) menentang kita,” kata Trump di Gedung Putih pada hari Rabu (20/12/2017) waktu setempat.
“Kami melihat suara itu. Biarkan saja mereka memilih melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” kata Trump.
Selama sebelas bulan pertamanya menjabat, Trump selalu ngotot membela kepentingan Amerika atas negara-negara lain dan organisasi internasional.
“Ini tidak seperti dulu, di mana mereka bisa memilih melawan Anda, dan kemudian Anda membayar mereka ratusan juta dolar, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan,” imbuhnya.
“Orang-orang bosan dengan Amerika Serikat, orang-orang yang tinggal di sini, warga negara besar kita yang mencintai negara ini. Mereka bosan dengan kondisi bahwa negara ini (selama ini) dimanfaatkan (negara lain). Sekarang, kita tidak akan bisa dimanfaatkan lagi,” tutupnya. (waa)
