EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyarankan sebuah ‘opsi nuklir’ dalam menangani penutupan pemerintahan, Minggu (21/1/2018) waktu Amerika. Penutupan pemerintahan sudah berlangsung sejak Sabtu (20/1/2018).
“Senang melihat betapa kerasnya Partai Republik berjuang untuk Militer dan Keamanan kita di Perbatasan. Demokrat hanya ingin imigran ilegal masuk ke negara kita tanpa dibatasi. Jika jalan buntu berlanjut, orang-orang Republik harus pergi ke 51 persen (Opsi Nuklir) dan memberikan suara pada anggaran jangka panjang dan nyata, tidak ada C.R.’s!” kicau Trump di twitter pada pukul 4.35 subuh waktu setempat.
Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2018
Pada hari Sabtu, Trump mengatakan bahwa militer tengah disandra oleh partai Demokrat. Partai yang mendukung Hillary Clinton pada Pilpres tahun lalu dinilai lebih mementingkan imigran gelap.
“Demokrat menyandra militer kita atas keinginan mereka untuk memiliki imigrasi ilegal yang tidak terkendali. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi!” kicau Trump, lagi.
Opsi nuklir, dalam hal ini, berarti mengakhiri peraturan Senat yang mensyaratkan 60 suara agar undang-undang tersebut dapat disahkan.
Di DPR, Partai Republik bisa meloloskan undang-undang dengan anggotanya sendiri karena ukuran mayoritas. Mereka mengeluarkan RUU pada hari Kamis malam setelah meloloskannya, dengan harapan agar pemerintah federal tetap buka.
Suara yang sama ada di Senat (wakil Negara Bagian), di mana Partai Republik memiliki mayoritas kursi, 51-49. Sebagian besar undang-undang memerlukan dukungan bipartisan. Dalam kasus ini, Partai Republik akan membutuhkan sembilan orang Demokrat untuk meloloskan sebuah RUU.
“Jika peraturan biasa berlaku, mayoritas memerintah di Senat, pemerintah akan kembali buka mulai hari ini,” kata Direktur Manajemen dan Anggaran Senat, Mick Mulvaney kepada CNN.
“Ini juga menanggapi kritik konstan ini yang kami dengar, ‘Oh, Anda orang Republik mengendalikan Gedung Putih, sekaligus DPR dan Senat, mengapa Anda tidak bisa mendanai pemerintah?'” Katanya.
“Butuh 60 suara di Senat. Kita tidak bisa membuka pemerintahan tanpa dukungan Demokrat di Senat.”
Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, seorang Republikan, mengatakan bahwa dia menentang ‘opsi nuklir’ guna mengakhiri kebuntuan anggaran.
“Konferensi Partai Republik menentang perubahan peraturan tentang undang-undang,” kata perwakilan McConnell dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, seperti dikutip dari CNBC.
Ada ketakutan di kalangan anggota Partai Republik bahwa jika Demokrat mendapatkan kembali mayoritas di Senat, mereka akan dapat secara dramatis mempengaruhi kebijakan.
Partai Republik pernah menggunakan opsi nuklir dalam pemilihan Hakim Agung Neil Gorsuch tahun lalu. Pada tahun 2013, Demokrat juga pernah menggunakan opsi nuklir untuk mengkonfirmasi pejabat Kabinet Obama dan hakim federal di bawah tingkat Mahkamah Agung.
Putra Presiden Trump, Eric Trump, menuding bahwa Demokrat menggunakan penutupan pemerintah untuk mengalihkan perhatian orang Amerika dari momentum presiden.
.@EricTrump: "My father was elected for one reason, and that's because he actually believes in putting America first, which is overwhelming among the citizens of this country." @JudgeJeanine pic.twitter.com/8qKt8Bb199
— Fox News (@FoxNews) January 21, 2018
“Dia (sang Ayah) melakukan lebih banyak dibandingkan dengan Presiden sebelum-sebelumnya dalam satu tahun. Sejujurnya saya pikir, halangan ini adalah hal yang baik bagi kita, karena orang melihatnya melalui hal itu,” kata Eric kepada Fox News. (The Epoch Times/waa)
