Rezim Tiongkok Bubarkan Polisi yang Mirip Gestapo

Mengapa Partai melemahkan lembaga yang dibuat untuk melakukan penganiayaan terhadap latihan spiritual Falun Gong

Rejim Komunis Tiongkok secara signifikan melemah, jika tidak melenyapkan, kekuatan salah satu dari lembaganya yang paling mematikan dan terkenal “Kantor 610,” sebuah organisasi partai ekstra legal yang serupa dengan Gestapo Nazi.

Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian reformasi struktural yang disahkan selama sesi-sesi parlemen stempel karet Partai tersebut baru-baru ini.

Kantor 610 didirikan oleh mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok, Jiang Zemin, pada 10 Juni 1999, karenanya dinamakan begitu, untuk tujuan tunggal melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong, sebuah latihan meditasi dengan ajaran moral berdasarkan prinsip-prinsip sejati, baik, dan sabar.

Mempercayai popularitas kelompok tersebut, pada tahun 1999, ada hingga 100 juta pengikut, menurut media Barat yang mengutip para pejabat Tiongkok, akan dapat merusak otoritas Partai, Jiang memobilisasi aparat keamanan dan propaganda negara untuk menangkap dan menahan para praktisi, sambil memfitnah latihan tersebut untuk mengubah opini publik terhadap Falun Gong.

Memfungsikannya tanpa persetujuan dari parlemen stempel karet Partai, Kongres Rakyat Nasional, atau Politburo yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari para elit Partai, kantor 610 tidak pernah memiliki dasar hukum untuk keberadaannya.

Namun, di bawah kepemimpinan Kantor 610, praktisi Falun Gong telah secara sewenang-wenang dijatuhi hukuman kamp kerja paksa, penjara, atau pusat pencucian otak untuk menjalani penyiksaan psikologis. Ribuan orang telah disiksa sampai mati atau cacat sejak 1999, menurut lembaga nirlaba yang berbasis di AS, Organisasi Dunia untuk Menginvestigasi Penganiayaan Falun Gong.

kantor 610 penganiaya falun gong
Para pemeran pada peragaan kembali pengambilan organ di Tiongkok pada praktisi Falun Gong, dalam rapat umum menyerukan diakhirinya penganiayaan Falun Gong, di Ottawa, Kanada, pada tahun 2008. (The Epoch Times)

Kantor 610 tersebut juga terlibat dalam praktik pengambilan organ tubuh paksa yang dilakukan oleh negara dari para tahanan nurani, kebanyakan dari mereka adalah praktisi Falun Gong, telah mengakibatkan sejumlah besar kematian, menurut para peneliti.

Kantor 610 mendapatkan otoritas dari hubungannya dengan Komisi Urusan Politik dan Hukum (PLAC). Dua kepala Kantor 610 yang pertama, Luo Gan dan Zhou Yongkang, juga memimpin PLAC.

Sebelumnya, direktur-direktur regional Kantor 610 di tingkat provinsi dan kota juga merupakan sekretaris atau wakil sekretaris PLAC provinsi atau kotamadya. Di bawah pengaturan tersebut, Kantor 610 dapat mengirim semua elemen aparat keamanan Tiongkok, sistem keamanan publik (polisi), keamanan negara, peradilan, dan penuntutan, untuk menganiaya para praktisi Falun Gong.

Mantan pejabat Kantor 610, Hao Fengjun, sebelumnya telah mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota kantor tersebut, diperkirakan sekitar 15.000 staf, juga anggota PLAC.

Pada 21 Maret, Partai menerbitkan dokumen yang mengumumkan reformasinya, termasuk menggabungkan tiga pasukan keamanan yang didedikasikan untuk menekan para pembangkang dan menggolongkannya di bawah PLAC. Salah satunya adalah “Kantor Pusat Penanganan Perselisihan dan Isu-isu Agama,” juga dikenal sebagai Kantor 610. Dua kantor yang dihapus lainnya adalah “Komisi Manajemen Keamanan Publik Terpusat” dan “Kantor Kerja Pemeliharaan Stabilitas Pusat.”

Di bawah pengaturan baru tersebut, tugas Kantor 610 sekarang diserahkan pada PLAC dan Kementerian Keamanan Publik sebagai gantinya. Meskipun dokumen itu tidak secara terang-terangan menyatakan bahwa Kantor 610 telah dihapuskan, sesuatu yang secara eksplisit telah menyatakan untuk dua kekuatan keamanan lainnya tersebut, banyak pengamat percaya bahwa pengutaraan rencana tersebut mengimplikasikan demikian. Bagaimanapun, PLAC dan Kementerian Keamanan Publik kemungkinan masih akan melakukan penganiayaan terhadap Falun Gong, seorang sarjana hukum anonim di Tiongkok mengatakan kepada The Epoch Times.

Kebijakan baru tersebut terus diupayakan oleh pemimpin Partai saat ini Xi Jinping untuk melemahkan PLAC dan Kantor 610. Ketika Xi berkuasa pada tahun 2012, ia menyingkirkan sekretaris PLAC dari Politburo Komite tetap, badan pengambil keputusan paling berpengaruh di Partai, secara signifikan mengecilkan otoritasnya.

Kemudian, mantan kepala sistem 610, termasuk mantan sekretaris PLAC Zhou Yongkang, ajudan utamanya Zhou Benshun, dan mantan direktur Kantor 610 Li Dongsheng, dibersihkan dari Partai dan dijatuhi hukuman penjara.

Kampanye anti korupsi yang melanda dari Xi telah membersihkan banyak pejabat yang setia kepada mantan pemimpin Jiang, sebuah faksi oposisi. Para pejabat itu telah menunjukkan kesetiaan politik mereka kepada Jiang dengan berpartisipasi dalam penganiayaan terhadap Falun Gong.

Menurut Minghui.org, situs web yang berbasis di AS yang berfungsi sebagai pusat informasi untuk informasi tentang penganiayaan Falun Gong di Tiongkok, per Agustus 2016, sebanyak 15,1 persen dari 610 pejabat telah diselidiki, didakwa, dijatuhi hukuman, didisiplinkan, atau dihukum mati.

Xin Ziling, mantan presiden Chinese Military Academy Press yang berafiliasi dengan negara, mengungkapkan bahwa para pemimpin Xi telah berusaha untuk menghilangkan Kantor 610 tersebut.

“Kantor 610 adalah sesuatu yang aneh,” katanya kepada stasiun televisi independen New Tang Dynasty Television dalam wawancara telepon. “Ini bukan organisasi pemerintah, juga tidak berfungsi dalam kapasitas hukum apa pun. Ketika Jiang Zemin gagal menyampaikan usulan rencana untuk menekan Falun Gong melalui otoritas pusat, dia mengadakan pertemuan kader tingkat tinggi, mengumpulkan semua pendukungnya, dan mendirikan organisasi semacam itu.”

Pengacara HAM Tiongkok terkemuka, Gao Zhisheng, menulis dalam suratnya yang terbuka kepada para pemimpin Partai pada tahun 2005: “Kantor 610 adalah organisasi kriminal yang melampaui kekuasaan rezim itu sendiri. Ia dapat memanipulasi dan mengendalikan semua sumber daya politik rezim tersebut, mengerahkan semacam kekuatan yang bahkan tidak dapat diberikan oleh konstitusi atau negara.” (ran)

Rekomendasi video :

https://www.youtube.com/watch?v=0x2fRjqhmTA&t=27s

ErabaruNews