Kantor Kepolisian PKT yang Bertebaran di Luar Negeri Dibongkar, Eropa & AS Investigasi Terhadap “110 Overseas”

Li Jing – Epochtimes.com

Seiring dengan media massa terus mengungkap lembaga kepolisian RRT (Republik Rakyat Tiongkok) yang didirikan di luar negeri, semakin banyak pula negara Eropa – Amerika yang melakukan investigasi terhadap “110 Overseas” bentukan PKT (Partai Komunis Tiongkok). 

Menurut laporan investigasi independen, PKT sedang melakukan “aksi polisi lintas negara ilegal” pada lima benua, yang bertujuan mengganggu dan mengintimidasi tokoh oposisi di luar negeri yang mengkritik PKT, serta memaksa mereka untuk bermigrasi kembali ke Tiongkok untuk menerima gugatan pidana.

Pertengahan September lalu, organisasi “Safeguard Defenders” yang berkantor pusat di Spanyol merilis laporan “110 Overseas: Chinese Transnational Policing Gone Wild” (https://safeguarddefenders.com/sites/default/files/pdf/110%20Overseas%20CN.pdf), telah mengungkapkan bahwa PKT telah membangun banyak pos pelayanan polisi luar negeri seperti ini di banyak negara seluruh dunia.

Laporan menyebutkan, menurut data resmi pemerintah, kesatuan polisi regional RRT telah mendirikan setidaknya 54 unit kantor layanan. 

Semua pusat layanan tersebut menggunakan kode nomor darurat di Tiongkok yakni 110 sebagai sebutannya. 

Kantor layanan polisi ini menghubungi komunitas etnis Tionghoa luar negeri di negara setempat, dan komunitas itu sendiri memiliki hubungan erat dengan partai komunis yang berkuasa di Tiongkok. 

Jerman Menginvestigasi Kantor “110 Overseas” PKT

Beberapa hari lalu, Jerman menjadi negara paling baru dalam melakukan investigasi atas tuduhan terhadap PKT yang telah mendirikan “kantor polisi ilegal” di negara tersebut. 

Pada Jum’at (28/10) lalu, juru bicara dari Departemen Internal negara bagian Hessen Jerman mengonfirmasi kepada surat kabar Frankfurter Allgemeine, bahwa pemerintah Jerman sedang melakukan investigasi apakah PKT mendirikan “kantor polisi” ilegal di Frankfurt.

Juru bicara tersebut menyatakan, pihak kepolisian Jerman bersama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang memeriksa laporan dari “Safeguard Defenders” yang berasal dari Spanyol ini.

Polisi Portugal Telah Lakukan Investigasi

Kantor Kejaksaan Agung Portugal pada Kamis lalu kepada surat kabar Expresso membenarkan bahwa pihak kepolisian Portugal telah melakukan investigasi terhadap “Pos Layanan 110” yang disebut oleh PKT sebagai polisi luar negeri.

Surat kabar Expresso mengutip pernyataan narasumber yang mengatakan, hingga saat ini, belum ada kasus imigran yang bermukim di Portugal yang dipaksa untuk kembali ke Tiongkok.

Irlandia Perintahkan Tutup Kantor “110 Overseas” Di Wilayahnya

Kemenlu Irlandia pada Kamis (27/10) lalu menginstruksikan menutup kantor layanan polisi luar negeri Fuzhou (Fuzhou Police Service Overseas Station) yang didirikan di pusat kota Dublin.

Kantor polisi ilegal tersebut sudah mulai beroperasi sejak awal tahun ini, pihak penguasa Tiongkok menyatakan, kantor tersebut hanya menyediakan layanan perpanjangan SIM bagi warga Tiongkok yang berada di Irlandia.

Akan tetapi, Kemenlu Irlandia menyatakan, pejabat Tiongkok tidak pernah mengajukan izin untuk mendirikan lembaga pemerintahannya di Dublin.

“Semua tindakan negara asing di wilayah Irlandia harus memenuhi persyaratan hukum internasional dan hukum dalam negeri Irlandia”, demikian surat kabar The Irish Times mengutip pernyataan juru bicara dari Kemenlu tersebut, atas dasar ini, Kemenlu memberitahu Kedubes Tiongkok, agar kantor yang berada di Jalan Capel (Capel Street, red.) Dublin harus ditutup dan dihentikan aktivitasnya.

Pihak Kedubes Tiongkok membenarkan bahwa kantor tersebut saat ini sudah berhenti beroperasi.

Parlemen Inggris Desak Investigasi

Di Inggris, tim peneliti Tiongkok parlemen dari Partai Konservatif menyerukan agar dilakukan investigasi terkait laporan mengenai polisi luar negeri Tiongkok. Menurut laporan “Safeguard Defenders”, di Inggris terdapat tiga kantor polisi seperti ini, dua di antaranya berada di London, dan ada satu berada di Glasgow.

Alamat salah satu kantor “110 Overseas” PKT yang berada di London didaftarkan sebagai sebuah perusahaan agen properti, sedangkan yang berlokasi di Glasgow, Skotlandia, alamatnya didaftarkan sebagai sebuah restoran masakan Tionghoa.

Lengan PKT yang dijulurkan hingga ke Inggris beraktivitas dengan merajalela. Pemimpin aksi unjuk rasa “anti UU ekstradisi” Hong Kong 2019 lalu yakni Finn Lau mengungkapkan, dia diburu oleh polisi Tiongkok dan melarikan diri ke Inggris, tapi walaupun berada di London dia merasa tidak aman.

Pada 2020, di sebuah jalan di dekat kediamannya di selatan London, dirinya diserang oleh tiga pria berkedok, ia meyakini ketiganya bekerja bagi pemerintah Tiongkok. “Karena mereka tidak melontarkan kata-kata rasisme apapun, juga tidak mengambil barang pribadi saya”, demikian tutur Finn Lau kepada VoA.

“Selama bertahun-tahun ini, banyak orang dari Tiongkok dan Hong Kong yang berpandangan politik berbeda, telah menjadi sasaran dilacak atau penyerangan dengan cara yang berbeda oleh PKT”, imbuhnya.

Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Skotlandia yakni Nicola Sturgeon menyatakan, akan “secara serius” memperlakukan pos layanan polisi PKT di Glasgow, polisi Skotlandia telah menyoroti masalah ini.

PKT Ganggu Tokoh Oposisi, Pemerintah Belanda Akan Investigasi

Menurut laporan “Safeguard Defenders”, PKT telah membangun setidaknya dua kantor polisi luar negeri di Belanda, yang satu bernaung di bawah komunitas suku Qingtian di Belanda sebagai “Kantor Keamanan Umum Lishui di Amsterdam”, yang merupakan lembaga cabang luar negeri yang dikendalikan lewat internet oleh Biro Keamanan Publik kota Lishui provinsi Zhejiang, dan yang satunya adalah kantor layanan polisi “110 Overseas” yang dibangun oleh Biro Keamanan Publik Fuzhou di Rotterdam.

Kemenlu Belanda menyatakan, “Kedua lembaga ini adalah ilegal.” Kepada surat kabar The Epoch Times, juru bicara Kemenlu Belanda mengatakan, “Kami akan menyelidiki apa sebenarnya yang mereka lakukan disini, lalu akan mengambil tindakan yang dianggap perlu, kami sangat menyoroti masalah ini.”

Tokoh oposisi asal Chongqing yakni Wang Jingyu saat ini sedang mengasingkan diri di Belanda. Karena pernah mengkritik PKT di media sosial, ia telah diburu oleh kepolisian Tiongkok selama tiga tahun. Setelah dia tiba di Belanda, penindasan oleh polisi Tiongkok masih saja terus menghantuinya.

Pada Selasa (25/10) lalu kepada surat kabar The Epoch Times Wang Jingyu mengungkapkan, “Februari tahun ini, kantor polisi RRT di Rotterdam menyaru sebagai petugas finansial menghubungi saya, dan mengatakan ia sangat mendukung saya, serta bersedia mendukung saya secara ekonomi, dia bermaksud membuat janji pertemuan dengan saya di dekat Rotterdam Central Station. Saya merasa hal ini agak aneh sehingga tidak menghiraukannya, kemudian komunis pun terus mengganggu saya, setiap hari menelepon saya lewat aplikasi Telegram dari pagi sampai malam, dan setiap hari saya diteror.”

Juru bicara Kemenlu Belanda yakni Maxime Hovenkamp pada Rabu (26/10) lalu menyatakan kepada wartawan The Epoch Times, “Pihak kepolisian sedang menelaah untuk memberikan perlindungan baginya (Wang Jingyu).” Mengenai rincian lebih konkrit ia menyarankan wartawan agar bertanya pada pihak polisi Belanda atau kepada Departemen Kehakiman dan Keamanan.

Anggota parlemen Belanda dari Partai Demokrasi dan Kebebasan Rakyat yakni Ruben Brekelmans menulis di Twitter, kantor (kantor polisi “110 Overseas” PKT) ini adalah “satu lagi contoh penetrasi pemerintah Tiongkok terhadap Belanda, PKT mutlak tidak bisa dibiarkan menyusup ke Belanda dengan motif penindasan.”

Kanada Meluncurkan Investigasi Kantor “110 Overseas” PKT

Laporan dari Safeguard Defenders menyebutkan, di Kanada setidaknya terdapat 3 alamat kantor “110 Overseas”. Menurut laporan berita pemerintah Fujian, 3 alamat di Toronto, yang pertama beralamat sebuah toko serba ada di Scarborough, yang satu adalah kediaman warga di Markham, dan yang satu lagi adalah komunitas etnis Tionghoa nirlaba yang terdaftar di pemerintah federal, yakni Canada Toronto Fu Qing Business Association (CTFQBA).

Komisaris Angkatan Kepolisian Kerajaan Kanada yakni Brenda Lucki menyatakan Pusat Pelayanan Polisi Luar negeri RRT tersebut sebagai “sebuah masalah yang kian hari kian serius”, dan investigasi saat ini sedang dilakukan.

Pada 3 Oktober lalu Kepala Biro Urusan Asia Utara dan Oceania (NAOB) dari Departemen Diplomatik Kanada (Global Affairs Canada, red.) yakni Weldon Epp membenarkan kepada kongres, telah dilakukan investigasi terhadap 3 buah kantor polisi “110 Overseas” PKT, Epp menegaskan, antara Kanada dengan RRT tidak ada kesepakatan bilateral yang mengizinkan pihak RRT membangun kantor polisi di dalam wilayah Kanada.

Pendiri “Safeguard Defenders” yakni Peter Dahlin mengatakan kepada The Epoch Times, selain 3 kantor “110 Overseas” di Toronto, di dalam wilayah Kanada kemungkinan masih terdapat banyak kantor polisi serupa, hanya saja belum terungkap.

Dahlin juga mengungkapkan, setelah laporan dirilis, banyak lembaga keamanan atau pemerintahan negara di Eropa maupun Amerika menghubungi Safeguard Defenders, meminta untuk berdiskusi lebih rinci terkait aksi kepolisian RRT tersebut.

Polisi PKT Dirikan Pos di New York, Anggota Kongres AS Desak Pemerintah Selidiki

Baru-baru ini, Ketua Komisi Studi Partai Republik DPR AS yakni Jim Banks bersama banyak anggota DPR lainnya melayangkan surat kepada Menlu Antony John Blinken dan Menteri Kehakiman Merrick Garland, meminta kedua pejabat tersebut agar mengusut ketat keberadaan lembaga layanan polisi RRT di wilayah AS.

Laporan “Safeguard Defenders” mengungkapkan, polisi luar negeri 110 RRT mempunyai sebuah kantor di China Town kawasan Manhattan kota New York yang bernaung di bawah komunitas pro-komunis yakni “Chang Le American Association Inc.”.

“Kementerian Kehakiman dan Kemenlu harus menjelaskan, mengapa pemerintah Biden mengizinkan kepolisian RRT mendirikan kantor di wilayah Amerika Serikat.” 

Banks mengatakan kepada Fox News, “Ketika Partai Republik berhasil merebut kembali kursi DPR, kami akan menuntut pertanggungjawaban pemerintah Biden yang telah membantu PKT melakukan pelanggaran ini.”

Anggota DPR negara bagian Florida yakni Michael Waltz mengatakan kepada Fox News, “Negara kita telah mengizinkan polisi Fuzhou melakukan operasi di wilayah kita sendiri, ini sungguh sulit dipercaya.”

Dalam suatu pernyataannya dikatakan, “PKT memanfaatkan lembaga seperti ini untuk mengejar dan menangkap tokoh oposisi politik di luar negeri, di saat yang sama juga mengancam keamanan wilayah AS, kita harus melindungi warga AS dan tokoh gerakan kebebasan dari Tiongkok, membuat mereka terbebas dari penyalahgunaan PKT pada sistem hukum AS.”

Berapa Banyak Kantor 110 Yang Dibangun PKT Di Luar Negeri?

Pendiri “Safeguard Defenders” Dahlin mengungkapkan, para penyidik pernah melihat sebuah naskah pers terkait Kemenlu RRT berjudul “Rencana Kerja Untuk Pengawasan dan Penumpasan Khusus Melawan Kejahatan Berkelompok Nasional”, yang isinya menuntut 10 provinsi untuk membangun kantor 110 luar negeri ini.

“Safeguard Defenders” mengatakan, PKT sedang memperluas “aksi kepolisian lintas negara ilegal” di lima benua, mengincar tokoh di luar negeri yang mengkritik PKT dengan mengganggu dan mengancam kerabat mereka di negara tersebut, serta dengan teknik “membujuk” agar mereka kembali ke Tiongkok.

Tapi Kemenlu RRT menyangkal adanya kantor polisi yang dibentuk di Eropa, juru bicara Mao Ning dalam konferensi pers pada Kamis (27/10) lalu mengatakan, Biro Keamanan Publik RRT “menaati peraturan internasional secara ketat, sepenuhnya menghormati kedaulatan hukum negara lain”. Seorang juru bicara lain bernama Wang Wenbin pada Rabu (26/10) lalu mengatakan, “Tuduhan itu sama sekali tidak benar.”

Seorang senator Prancis yakni André Gattolin beberapa hari lalu saat diwawancarai NTDTV mengatakan, cara PKT seperti ini adalah sepenuhnya tindakan negara totaliter, “Mendirikan pos polisi di luar negeri ala milisi seperti ini adalah sepenuhnya melanggar hukum, sangat berbahaya, seharusnya hal ini diperhatikan dan di-counter secara hukum.” (sud)