The Epochtimes

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani dua undang-undang hak asasi manusia untuk mendukung para pengunjuk rasa di Hong Kong, pada Rabu 27 November waktu setempat. Kepastian itu dirilis oleh Gedung Putih dalam pernyataan resminya. 

Pekan lalu, baik Senat dan DPR AS mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. 

Jika diberlakukan, Undang-Undang tersebut mengharuskan Amerika Serikat untuk meninjau setiap tahun hubungan perdagangan khusus Hong Kong. 

Undang-Undang tersebut membuka jalan sanksi terhadap pejabat Komunis Tiongkok dan Hong Kong yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Hong Kong. 

Kongres AS juga mengesahkan undang-undang yang akan melarang ekspor peralatan pengendalian massa ke polisi Hong Kong. Dikarenakan telah dituduh menggunakan kekerasan dan taktik berat untuk memadamkan aksi demonstrasi.

“Saya menandatangani Undang-Undang ini untuk menghormati Presiden Xi, Tiongkok, dan rakyat Hong Kong,” demikian pernyataan Trump dalam sebuah pernyataan. 

Pernyataan tersebut berharap para Pemimpin dan Perwakilan Tiongkok dan Hong Kong akan dapat menyelesaikan perbedaan mereka secara damai yang mengarah pada perdamaian jangka panjang dan kemakmuran bagi semua.

Di bawah Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong, Menlu AS diwajibkan untuk menyatakan setiap tahun apakah Hong Kong “cukup otonom.” Peninjauan tersebut untuk membenarkan status ekonomi khusus yang telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992.

Undang-Undang Kebijakan telah memungkinkan Amerika Serikat untuk berurusan dengan Hong Kong secara terpisah dari daratan Tiongkok dalam hal perdagangan, investasi, dan imigrasi sejak kota itu kembali ke pemerintahan Tiongkok pada tahun 1997. 

Misalnya, kota ini tidak dikenakan tarif AS saat ini pada impor terkait perang dagang dengan Tiongkok. 

“Undang-undang itu menegaskan kembali dan mengubah Undang-Undang Kebijakan Amerika Serikat-Hong Kong tahun 1992, menetapkan kebijakan Amerika Serikat terhadap Hong Kong, dan penilaian langsung terhadap perkembangan politik di Hong Kong,” demikian pernyataan Trump pada kesempatan lainnya. .

Trump mengatakan bahwa “ketentuan tertentu dari Undang-Undang tersebut akan mengganggu pelaksanaan kewenangan konstitusional Presiden untuk menyatakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.” Selain itu, pemerintah AS akan “memperlakukan setiap ketentuan Undang-Undang secara konsisten dengan otoritas konstitusional Presiden sehubungan dengan hubungan luar negeri.”

Sedangkan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan, “Pemerintah AS berulang kali kepada Partai Komunis Tiongkok harus menghormati janji kepada rakyat Hong Kong yang menginginkan kebebasan yang dijanjikan dalam Deklarasi Bersama Inggris-Tiongkok.” 

Hong Kong telah menyaksikan babak setelah hari yang damai pada 24 November, ketika kubu pro-demokrasi mencetak kemenangan telak yang menyingkirkan kubu pro-Komunis Tiongkok dalam pemilihan lokal. (asr)

NTDTV.com

Telah terjadi perubahan besar dalam pemilihan Dewan Distrik Hong Kong pada Minggu 24 November lalu. Kubu Pan-Demokrasi meraih kemenangan mutlak, sementara kelompok pro-Komunis Tiongkok kalah telak.

Sekjend Ormas Demosistō yakni Joshua Wong yang mendukung Kevin Lam yang memenangkan pemilihan di daerah pemilihan South Horizon West, distrik tersebut merupakan distrik yang paling banyak dihuni oleh anggota kesatuan penegak hukum Hong Kong.

Joshua Wong menyatakan, hasil pemilihan ini merefleksikan bahwa anggota polisi Hong Kong telah memberontak, “Mereka memilih untuk berkata tidak atas tindak kekerasan oleh polisi.”

Joshua Wong adalah satu-satunya kandidat yang dicabut kelayakannya sebagai caleg. Awalnya ia mendafarkan diri sebagai caleg untuk distrik South Horizon West. Setelah itu, Joshua Wong pun kemudian mendukung caleg lainnya dari Pan-Demokrasi yakni Kevin Lam.

Pada 24 November, Joshua Wong terus mendampingi Kevin Lam di lokasi pemungutan suara. Akhirnya Kevin Lam menang dengan jumlah sebanyak 4.164 suara, jauh melampaui rivalnya Judy Chan Ka-Pui dari New People’s Party yang hanya meraih 900 suara.

Pada pagi hari Senin 25 November, Kevin Lam dan Joshua Wong datang ke depan stasiun MTR Hong Kong untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena telah terpilih. Keduanya tidak jarang menjabat tangan warga, warga juga memberikan dukungan dan memotivasi keduanya.

Kepada media massa Kevin Lam mengatakan, hasil pemilu menyampaikan aspirasi setiap warga distrik South Horizon West.

Joshua Wong menyatakan, South Horizon West adalah distrik dimana terdapat paling banyak kediaman para aparat hukum Hong Kong. Hasil pemilu ini merefleksikan sikap anggota polisi yang telah membelot. Mereka berbalik mendukung kaum demokrasi, dan menentang penindasan dengan kekerasan. Joshua Wong mengatakan, “Walaupun disini banyak bapak dan ibu polisi, tapi semua memilih untuk menolak tindak kekerasan oleh polisi.”

Dalam pemilu kali ini, mantan polisi wanita bernama Cathy Yau yang tidak bisa mentolerir tindak kekerasan polisi dan memilih mengundurkan diri dari kesatuannya, juga berhasil menang dari rivalnya.

Sebaliknya, mantan Ketua Junior Police Officers Association yang memiliki hubungan dekat dengan polisi Hong Kong yakni Chan Zu-Kong mengalami kekalahan.

Cathy Yau yang berusia 36 tahun itu telah mengabdi pada Kepolisian Hong Kong selama 11 tahun. Pada bulan Juli tahun ini Cathy mengundurkan diri. Dia menyatakan dirinya tidak bisa mentolerir tindakan polisi yang penuh kekerasan dalam mengatasi gerakan anti UU ekstradisi.

Cathy Yau secara terbuka mengkritik pemerintahan eksekutif Hong Kong yang bersembunyi di belakang polisi. “Setelah seragam polisi ditanggalkan mereka semua adalah warga Hong Kong biasa. Kami semua adalah warga Hong Kong, tapi pemerintah seperti tidak peduli terhadap peristiwa berdarah yang terjadi di jalan-jalan.” Demikian pernyataan Cathy Yau.

Sebagai seorang polisi yang terlatih, Cathy mengetahui tindakan mereka tidak sepenuhnya melanggar hukum. 

Cathy Yau mengatakan, sebagian polisi telah kehilangan kendali, polisi telah menggunakan kekerasan berlebihan. Ia mengatakan, orang-orang bisa melihatnya pada banyak situasi, di tubuh polisi terdapat banyak perlengkapan, dalam sekejap ia bisa menangkap seseorang. Orang itu sudah tidak bisa berdiri tegak lagi, tapi masih dipukuli, ia merasa polisi sudah keterlaluan.”

Cathy Yau menjelaskan, “Di akademi polisi yang mereka pelajari adalah, tindakan kekerasan yang boleh  digunakan, adalah sampai orang itu telah berhasil dikendalikan, maka selanjutnya harus berhenti. Tindakan itu adalah suatu peringatan yang teramat penting.”

Setelah Cathy Yau mengundurkan diri dari kepolisian, dia lalu beralih untuk bersaing dalam pemilu legislatif distrik, dengan harapan dapat melayani warga Hong Kong dalam bentuk yang lain. Kali ini dia berhasil terpilih di dapil Causeway Bay di distrik Wan Chai.

Faktanya adalah, sejak meletusnya gerakan anti Undang-Undang ekstradisi, di dalam kepolisian Hong Kong sendiri terjadi perpecahan. Banyak polisi sebenarnya menentang melakukan tekanan dengan kekerasan.

Sebelumnya seorang anggota polisi yang tidak ingin diungkap identitasnya bernama samaran Tom kepada media massa mengatakan, ia adalah salah satu dari sedikit anggota polisi yang mendukung “aksi menentang Undang-Undang ekstradisi”. 

Ia berpendapat, keadaan yang disebabkan oleh gerakan anti Undang-undang ekstradisi, semuanya adalah karena ulah pemerintah.

Seorang polisi lainnya bernama Peter yang melakukan pekerjaan di bagian logistik kepolisian, ia mendukung dibentuknya suatu komisi investigasi independent. Komisi tersebut untuk menyelidiki peristiwa penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan oleh pihak kepolisian. Mereka berdua menyatakan berniat mengundurkan diri dari kepolisian.

Tidak sedikit keluarga polisi yang juga menentang tekanan dengan kekerasan tersebut. Sejumlah istri polisi bahkan merupakan partisipan unjuk rasa anti Undang-Undang ekstradisi. Bahkan kerap kali harus berhadapan dengan suami mereka di jalanan.

Warga Hong Kong bernama Sunny yang berusia 26 tahun, suaminya adalah seorang polisi biasa, sejak bulan Juni lalu, mereka terus berada dalam kondisi: Malam hari berhadapan di antara barikade jalan. Keesokan harinya membesarkan kedua putri mereka.

Bulan Juli lalu Sunny membentuk sebuah kelompok di Facebook yang diberi nama “Police Relatives Connection.” Di dalam komunitas tersebut mayoritas anggotanya adalah seperti dirinya: Mereka memiliki keluarga di kepolisian, tapi tetap mendukung para pengunjuk rasa.

Phillis yang berusia 42 tahun adalah seorang relawan yang bekerja untuk anak-anak sekolah dasar. Dia telah menikah selama 21 tahun dengan seorang perwira polisi. Seiring dengan semakin seringnya dia berpartisipasi dalam aksi menentang Undang-Undang ekstradisi, dia merasakan suaminya semakin berubah menjadi orang asing baginya.

Phillis berkata : “Pandangan mereka berbeda, ia mengatakan kepada suaminya, setelah anak-anak mreka dewasa, ia mempertimbangkan untuk bercerai.”

Phillis menceritakan, untuk menghindari terjadi konflik di rumah, dia tidak lagi menonton televisi. Ia hanya berdiskusi masalah politik dengan putrinya di luar rumah, menghindar dari suaminya.

Sejak bulan Juli lalu, lebih dari 200 anggota keluarga polisi telah mengirimkan surat edaran kepada Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Mereka menuntut agar pemerintah Hong Kong “menyelesaikan masalah politik dengan cara politik”, jangan gunakan polisi sebagai tameng.

Pada 25 Agustus 2019 lalu, di bawah guyuran hujan keluarga polisi kembali menggelar pertemuan “Kembalikan Polisi Pada Warga.” Mereka mengajukan tuntutan, termasuk juga membentuk komisi investigasi independent, mengimbau petinggi kepolisian mempertimbangkan kembali cara-cara dalam bertindak. Selain itu, memohon para polisi yang berada di garis terdepan agar menahan diri.

Akan tetapi, cara kekerasan polisi Hong Kong sekarang justru kian memuncak. Kantor berita Reuters mengungkapkan adanya polisi bersenjata dan anggota keamanan publik Komunis tiongkok. Mereka menyusup di antara anggota kepolisian Hong Kong.

Tidak sedikit media massa juga berhasil merekam polisi yang berbicara dalam Bahasa Mandarin. Untuk diketahui, sehari-harinya anggota polisi Hong Kong berbicara dialek Kanton.

Saat ini, The Hong Kong Polytechnic University masih terkepung oleh polisi, di dalamnya masih terdapat sejumlah pengunjuk rasa yang terperangkap.

Joshua Wong menyatakan, saat ini misi paling mendesak bagi kubu Pan-Demokrasi adalah mengatasi peristiwa The Hong Kong Polytechnic University ini. Kini lebih dari 300 orang anggota dewan dari kubu demokrasi yang berhasil terpilih, sedang merundingkan bagaimana memberikan dukungan bagi The Hong Kong Polytechnic University. (Sud/whs/asr)

Eva Pu – The Epochtimes

Warga Hongkong mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong yang baru-baru ini diloloskan oleh Kongres Amerika Serikat adalah harapan mereka untuk melindungi kota mereka dari meningkatnya pengaruh rezim Komunis Tiongkok.

Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong disahkan melalui DPR AS dengan 417 suara berbanding 1 suara dan  melalui Senat AS disahkan dengan suara bulat sehari sebelumnya. 

UU HAM dan Demokrasi Hong Kong itu akan membuat status perdagangan khusus Hong Kong bergantung pada otonomi yang cukup dari daratan Tiongkok. 

Undang-undang tersebut berfungsi sebagai peringatan tegas bagi otoritas Komunis Tiongkok, agar tidak menindak demonstrasi yang sedang berlangsung, menurut anggota parlemen AS. 

Kini, Rancangan Undang-Undang itu membutuhkan tanda tangan presiden untuk menjadi undang-undang.

Bagaimana respon Trump?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada 22 November bahwa dukungannya terhadap Hong Kong adalah alasan bahwa Beijing belum meluncurkan tindakan keras secara militer.

“Saya akan mengatakan ini, jika bukan karena saya, ribuan orang sekarang akan terbunuh di Hong Kong, dan Anda tidak ingin kerusuhan, Anda akan memiliki negara polisi,” kata Trump kepada Fox & Friends dalam sebuah wawancara.

Tapi dia berhenti mengatakan secara tegas apakah akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

Trump mengatakan, dia telah menyampaikan kepada pemimpin Komunis Tiongkok Xi Jinping bahwa sikap garis keras terhadap Hong Kong akan berdampak negatif kepada negosiasi perdagangan yang sedang berlangsung.

“Dia punya sejuta tentara yang berdiri di luar Hong Kong, satu-satunya alasan dia tidak masuk adalah karena saya mengatakan itu akan mempengaruhi kesepakatan perdagangan kita, jika bukan karena saya, Hong Kong akan dilenyapkan dalam 14 menit,” demikian pernyataan Trump.

Ketika ditanya oleh penyiar Fox News, apakah ia akan memveto RUU tersebut, Trump mengatakan, “Kita harus berdiri bersama Hong Kong, tetapi saya juga bersama dengan Presiden Xi, dia adalah teman saya.”

Ketegangan di Hong Kong terus meningkat sejak Juni lalu, ketika demonstrasi menolak meluasnya pengaruh Komunis Tiongkok terhadap masalah lokal. 

Polisi telah menembakkan lebih dari 10.000 putaran gas air mata sejak Juni lalu. Kekerasan polisi melukai paling tidak tiga pemrotes dengan peluru tajam.

Sejumlah pengunjuk rasa tetap terdampar di kampus Universitas Politeknik, yang telah dikepung oleh  Polisi sejak Sabtu lalu. Ratusan demonstran masih terperangkap di dalam kampus, meskipun banyak yang melarikan diri atau menyerahkan diri kepada polisi dalam beberapa hari terakhir.

Orang-orang di dalam kampus sempat mengibarkan bendera Amerika setelah mendengar berita tentang parlemen AS pada 20 November meloloskan Rancangan Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong.

Di antara mereka adalah Cheng Hei, yang menyatakan harapan bahwa pemerintah AS dapat menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Hong Kong, yang dinilai bertindak sebagai pembantu bagi rezim Komunis Tiongkok untuk menggerogoti kebebasan Hong Kong.

“Tidak ada jalan mundur dalam pertempuran ini. Jika kita mundur, kita harus membayar konsekuensinya,” katanya kepada  Epoch Times Hong Kong pada 20 November.

Seperti beberapa temannya, Cheng mengatakan dia telah menulis surat wasiat, bersiap untuk kehilangan nyawanya saat melakukan aksi protes di jalanan. 

“Ketika Anda berpikir Anda melakukan sesuatu dengan benar, maka tidak ada penyesalan,” demikian yang disampaikan Cheng.

Belasan orang telah berjalan keluar dari kampus pada 19 November karena memiliki gejala hipotermia. Pada 21 November, pengunjuk rasa yang tersisa di dalam mengatur barang-barang dengan tulisan “SOS” raksasa yang berarti meminta bantuan dari luar.

Para pemrotes Hong Kong secara konsisten mengimbau pemerintah AS untuk menunjukkan dukungan kepada perjuangan mereka. Dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu, mereka mengibarkan bendera dan spanduk Amerika dengan pro-AS sebuah pesan atas harapan  untuk demokrasi yang lebih besar di Hong Kong.

Seorang pekerja keuangan kepada Reuters, ketika para demonstran berbaris menuju Konsulat AS  pada 8 September 2019 mengatakan, warga Hong Kong ingin pemerintah AS membantu melindungi hak asasi manusia di Hong Kong.  

Ia mengatakan, ketika AS terkunci dalam perang dagang dengan Tiongkok, hal demikian adalah kesempatan baik bagi warga Hong Kong untuk menunjukkan kepada Amerika Serikat bagaimana kelompok-kelompok pro-Tiongkok melanggar hak asasi manusia di Hong Kong dan kebrutalan polisi.

Pada tanggal 8 September 2019, warga Hongkong kembali mengadakan pertemuan doa di Chater Garden di kawasan pusat bisnis serta berkumpul di depan konsulat AS. Mereka mendesak agar RUU tersebut disahkan.

Pemrotes yang bermarga Lam kepada The Epoch Times mengatakan, Perhatian internasional saat ini sangat penting bagi Hong Kong. Dikarenakan perhatian tersebut, Hong Kong masih belum tenggelam kepada tahapan di mana semua warga negara dianiaya, seperti di tempat-tempat lain di Tiongkok. 

Pengunjuk rasa lainnya, Ho, kepada The Epoch Times mengatakan, satu-satunya cara Hong Kong dapat menahan kontrol komunis adalah melalui bantuan dari Amerika Serikat. 

Aksi Demonstrasi serupa juga diadakan pada 31 Agustus, 20 September, 14 Oktober, 20 Oktober, dan 2 November 2019.

Ikon aktivis dan pro-demokrasi Joshua Wong pada 20 November meminta presiden AS untuk menandatangani undang-undang itu menjadi undang-undang “sesegera mungkin.”

Joshua Wong mengatakan, Hak asasi manusia tidak boleh dikesampingkan oleh perjanjian perdagangan. (asr)

GQ PAN

Di tengah kekhawatiran yang meningkat akan subversi dan infiltrasi ideologis Komunis Tiongkok di kampus-kampus Amerika Serikat, Universitas Columbia di New York,  Amerika Serikat, secara tiba-tiba membatalkan panel diskusi tentang pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim komunis Tiongkok. Pembatalan dilakukan sehari sebelum acara dijadwalkan untuk dimulai.

Menurut Columbia Daily Spectator pada 19 November 2019, surat kabar mahasiswa universitas Columbia, penyelenggara acara diberitahukan bahwa mereka gagal memesan tempat “melalui saluran resmi.” 

Oleh karena itu, acara tersebut harus dibatalkan. Mereka juga diberitahu bahwa sejumlah mahasiswa berencana memprotes acara tersebut.

Teng Biao, seorang pengacara hak asasi manusia Tiongkok terkemuka yang berniat hadir di panel 14 November dalam cuitannya di Twitter bahwa Chinese Students and Scholars Association -CSSA- atau Asosiasi Mahasiswa dan Cendekiawan Tiongkok pro-Komunis Tiongkok kemungkinan berada di balik pembatalan tersebut.

“Di antara semua kelompok mahasiswa Tiongkok di universitas luar negeri, hanya CSSA yang memiliki kekuatan untuk mengatur kegiatan politik, seperti memprotes terhadap diskusi panel,” demikian cuitan Teng. 

“Dan tadi malam kami mendengar mahasiswa Tiongkok di Columbia melakukan protes di tempat yang seharusnya kami bicarakan,” demikian cuitannya. 

Teng Biao mengatakan, mahasiswa Tionghoa pro-demokrasi mengatakan kepadanya, bahwa Chinese Students and Scholars Association di seluruh institusi Amerika Serikat akan melaporkan setiap acara di kampus seperti tu ke konsulat Tiongkok. Yang mana akan memerintahkan mahasiswa pro-Komunis Tiongkok untuk ikut campur.

Teng menambahkan, sebuah kelompok mahasiswa Tiongkok , kemungkinan CSSA, mengancam Universitas Columbia untuk membatalkan diskusi panel tentang hak asasi manusia di Hong Kong, Tibet, Turkestan Timur, Uyghur dan Tiongkok. Sekelompok ini berhasil memblokir diskusi, 

Menurut Teng, hal demikian sebagai penghinaan ekstrim terhadap kebebasan berbicara di Amerika Serikat.

Acara tersebut diselenggarakan secara bersama oleh kelompok Amnesty International di New York University dan Columbia University, sebuah panel dengan tema berjudul “Panopticism dengan Karakteristik Tiongkok: Pelanggaran HAM oleh Partai Komunis Tiongkok dan Bagaimana Mereka Mempengaruhi Dunia” adalah untuk menampilkan beberapa kritik paling keras dari pemerintahan komunis Tiongkok . 

Selain Teng Biao, daftar panelis  yang hadir termasuk Pedemo yang selamat dari Pembantaian Lapangan Tiananmen 1989 Rose Tang, aktivis Tibet di pengasingan Dorjee Tseten, aktivis pemuda Hong Kong Roxanne Chang, dan advokat hak asasi manusia Uighur, Rushan Abbas.

Dalam sebuah pernyataan bersama, para panelis mengecam mahasiswa Tiongkok pro-Komunis Tiongkok karena “insiden vandalisme secara terang-terangan, ujaran kebencian dan serangan fisik,” mengutip acara yang dibatalkan Columbia sebagai contoh terbaru dari “tren yang mengkhawatirkan” di universitas-universitas Amerika.

Pernyataan bersama itu menyampaikan keprihatinan bahwa universitas-universitas Amerika, tempat perlindungan yang menyambut semua orang dari seluruh dunia, suar kebebasan, kemerdekaan dan kebenaran, telah menjadi medan pertempuran dan menjadi korban kediktatoran pemerintahan Tiongkok.  

Pernyataan bersama itu juga menyatakan secara tegas dengan berbunyi : 

“Sangat mengejutkan bahwa Partai Komunis Tiongkok, yang bertanggung jawab atas genosida selama jutaan tahun bagi rakyat Tibet, Uighur, Mongol, dan rakyat Tiongkok, diizinkan menggunakan kekuasaannya atas lembaga-lembaga pendidikan Amerika di mana kebebasan akademik dan kebebasan berbicara dilindungi dan dipromosikan. “

Pernyataan bersama tersebut melanjutkan : “Kami sangat terganggu untuk menyaksikan kejadian yang tidak menguntungkan ini di universitas bergengsi seperti Universitas Columbia. Ini adalah tanda seberapa dalam pemerintah Tiongkok telah menyusup ke institusi akademik kami dengan menggunakan pengaruh.”  (asr)

 ISABEL VAN BRUGEN – The Epochtimes

Sejumlah kantor berita akhirnya mencabut berita yang sudah diterbitkan pada 19 November, setelah media-media itu secara keliru menghubungkan statistik penahanan anak yang berkaitan dengan migrasi era-Obama kepada Presiden Donald Trump dari sebuah laporan di Amerika Serikat.

Kantor berita AFP, Reuters, NPR, dan The Associated Press adalah di antara organisasi media yang menarik laporan mereka. Isi berita itu mengklaim lebih dari 100.000 anak-anak berada dalam penahanan AS terkait migrasi.

Laporan kantor berita tersebut mengutip angka-angka dari sebuah laporan di Amerika Serikat yang diterbitkan pada 18 November lalu. Penulisnya sejak itu mengakui bahwa angka-angka tersebut berasal dari sebuah laporan agen pengungsi di Amerika Serikat yang mengutip data dari tahun 2015, ketika Barack Obama sebagai Presiden AS. 

Dalam laporannya, Manfred Nowak, seorang ahli dari PBB The Global Study on Children Deprivation of Liberty, mengklaim laporan tersebut adalah “tingkat tertinggi di dunia” dari anak-anak yang ditahan.

Nowak juga mengatakan statistik merujuk pada jumlah kumulatif anak-anak migran yang ditahan di setiap titik selama tahun itu, apakah “selama dua hari atau delapan bulan atau sepanjang tahun,” angka-angka itu tidak semua secara bersamaan.

Mengutip laporan itu, AFP awalnya memuat story yang menyatakan, “Lebih dari 100.000 anak saat ini ditahan dalam penahanan terkait migrasi di Amerika Serikat, sering kali melanggar hukum internasional, PBB mengatakannya pada Senin.”

Namun demikian, AFP kemudian mengeluarkan koreksi dalam cuitannya yang menyatakan bahwa menarik berita itu.

“AFP mencabut story ini. Penulis laporan tersebut telah mengklarifikasi bahwa angka-angkanya tidak mewakili jumlah anak yang saat ini berada dalam penahanan AS yang terkait dengan migrasi, tetapi jumlah total anak dalam penahanan AS yang terkait dengan migrasi pada tahun 2015. Kami akan menghapus storynya, ”demikian cuitan AFP pada 19 November.

Kantor berita tersebut kemudian disindir oleh tim kampanye Trump dalam cuitannya karena kesalahannya.

Tim Trump dalam cuitannya berbunyi : “Shorter @AFP: Suatu kali kami mengetahui bahwa lebih dari 100.000 anak berada dalam penahanan AS yang terkait migrasi sementara Joe Biden adalah Wakil Presiden, kami tidak lagi ingin melaporkan kisah ini. Tidak ada yang bisa dilihat di sini!”

Sementara itu Reuters mencabut versi storinya setelah menyadari bahwa angka-angka itu secara keliru dikaitkan, dan diterbitkan di situs webnya: “Sebuah kisah pada tanggal 18 November yang berjudul‘ A.S. memiliki tingkat anak-anak tertinggi di dunia dalam tahanan —  Laporan PBB telah ‘Dicabut.’

“Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan pada 19 November yang mengatakan bahwa angka itu bukan saat ini, tetapi pada tahun 2015. Tidak ada cerita pengganti yang akan dikeluarkan.”

Secara langsung merespon berita-berita,  Komite Nasional Demokrat AS, yang menggambarkan angka-angka dalam laporan PBB sebagai “Rasa Sayang Nasional Kita.” 

Sedangkan Senator Bernie Sanders dalam cuitannya dalam laporan Reuters kepada jutaan pengikutnya dengan keterangannya: “Di bawah Trump, Amerika memimpin dunia dalam mengunci anak-anak kecil — termasuk 100.000 anak-anak di perbatasan. Ini tidak bermoral. “

Sementara itu, anggota DPR AS Ilhan Omar dalam cuitannya menuliskan “jumlah penahanan yang tinggi ini langsung dari administrasi Trump,” ia mengikutsertakan dengan tautan kepada  laporan oleh The Associated Press yang ditulis oleh NBC News.

Dalam penjelasan tertulis, kantor berita Asociated Press mengatakan laporannya “mengutip seorang ahli independen yang bekerja dengan kantor HAM PBB mengatakan bahwa lebih dari 100.000 anak saat ini ditahan.”

“Tetapi angka itu merujuk pada jumlah total penahanan anak di AS pada tahun 2015, menurut badan pengungsi PBB,” demikian lanjut laporan tersebut.

Sejak itu Associated Press memperbarui laporannya, yang menyatakan bahwa data yang baru dirilis oleh pemerintah AS bulan ini menunjukkan bahwa 69.550 anak-anak migran telah ditahan selama setahun terakhir. (asr)

FOTO : Para tahanan tidur dan menonton televisi di sel tahanan di Pusat Penempatan Nogales Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS di Nogales, Ariz., Pada 18 Juni 2014. (Ross D. Franklin / AP Photo)

 Cheng Xiaorong

Pada 19 November 2019, Senat Amerika Serikat meloloskan Rancangan undang undang Hak dan Demokrasi Hongkong dan Larangan Mengekspor Peralatan Pengendalian Kerusuhan ke Hongkong. Sehari setelahnya, pada 20 November 2019, kedua Rancangan undang undang itu disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kini tinggal pengesahan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Menurut laporan media, untuk mempercepat berlakunya undang-undang tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk sepenuhnya mengadopsi versi Senat tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hong Kong. Sebelumnya, Senat pada 14 November 2019 meluncurkan ‘mekanisme online’ yang bertujuan mempercepat proses pengesahan.

Melihat situasi di Hongkong yang semakin memburuk, Senat dan Kongres Amerika Serikat memandang perlu untuk mempercepat diberlakukannya undang undang Hak dan Demokrasi Hongkong dan Larangan Mengekspor Peralatan Pengendalian Kerusuhan ke Hongkong. Kedua undang undang itu memiliki arti sangat penting.

Pertama, suara yang diberikan Kongres Amerika Serikat menunjukkan bahwa ratusan anggota parlemen mendukung perjuangan para pengunjuk rasa Hongkong. Itu menjadi inspirasi bagi gerakan demokrasi warga Hongkong, juga menyampaikan harapan kepada semua orang yang tertindas oleh komunis Tiongkok.

Kedua, langkah itu mengejutkan rezim komunis Tiongkok dan mengirimkan sinyal kepada para pejabat, polisi dan media yang menganiaya hak asasi manusia di Hongkong bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan para pelaku kekerasan akan menghadapi konsekuensi. Komunis Tiongkok harus segera menghentikan tekanan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia Hongkong.

Ketiga, langkah itu dengan tegas menjawab tuduhan komunis Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Sejak pecahnya gelombang protes warga Hongkong menentang revisi Undang Undang ekstradisi, komunis Tiongkok selalu mengklaim bahwa Amerika Serikat “bertindak” di belakang layar dan mencoba untuk mengganggu Undang Undang Hongkong. 

Pada 19 November 2019, ketika Senat mengesahkan Rancangan Undang Undang itu, komunis Tiongkok bergejolak. Media resmi. NPC, CPPCC, Kantor Urusan Hongkong dan Macau, departemen lainnya masing-masing mengeluarkan pernyataan, mengklaim bahwa Kongres Amerika Serikat ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Tiongkok. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa pihak Amerika Serikat perlu mengenali situasi dan segera mengambil tindakan untuk mencegah rancangan tersebut diundangkan.

Jelas bahwa protes komunis Tiongkok tidak efektif. Pada hari yang sama, Senator Amerika Serikat Rubio mengatakan kepada New Tang Dynasty. 

“Apa yang kita lakukan bukan mencampuri urusan dalam negeri, karena Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong yang baru saja disahkan adalah hukum dalam negeri Amerika Serikat, yang kita gunakan untuk mengatur urusan dalam negara kita sendiri, jadi Ini bukan intervensi urusan dalam negeri Tiongkok,” kata Rubio.

Setelah Rancangan Undang Undang Hak dan Demokrasi Hongkong menjadi undang-undang, ia akan memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Menghendaki Sekretaris Negara untuk setiap tahun memantau situasi di Hongkong untuk menentukan apakah akan memperpanjang Undang Undang Hubungan Hongkong yang telah dibuat pada tahun 1992.

2. Menghendaki presiden Amerika Serikat untuk mencantumkan nama-nama orang yang melanggar kebebasan rakyat Hongkong, membekukan aset mereka dan menolak masuk ke Amerika Serikat.

3. Menghendaki presiden Amerika Serikat mengeluarkan strategi untuk melindungi warga negara dan bisnis Amerika Serikat dari risiko yang timbul akibat direvisinya Ordonansi Pelanggar Pelarian tahun 2019.

4. Menghendaki Menteri Perdagangan Amerika Serikat menerbitkan laporan tahunan untuk menilai apakah pemerintah Hongkong sepenuhnya menerapkan peraturan ekspor Amerika Serikat.

5. Dengan jelas menyatakan bahwa pemohon visa Amerika Serikat tidak akan ditangkap, ditahan atau diperlakukan yang tidak menguntungkan oleh pemerintah karena yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan yang memperjuangkan demokrasi, HAM atau aturan hukum di Hongkong, yang karena itu lalu pengajuan visanya ditolak.

Dapat dilihat bahwa Rancangan Undang Undang tersebut melibatkan pertukaran ekonomi dan perdagangan antara Amerika Serikat dengan Hongkong, kepentingan perusahaan Amerika dan manajemen urusan keimigrasian Amerika Serikat. Itu semua adalah urusan dalam negeri Amerika Serikat.

Keempat, Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong telah menarik perhatian dunia. Tiga bulan lalu, pada 8 September 2019, pengunjuk rasa Hongkong mengajukan surat petisi kepada Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hongkong, meminta Amerika  untuk meloloskan Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia. Pada saat itu, para pengunjuk rasa mengatakan kepada wartawan bahwa mereka mengibarkan bendera Amerika Serikat karena mereka setuju dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diwakili oleh bendera tersebut.

Sekarang, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Rancangan Undang Undang Hongkong yang dapat pula diartikan sebagai memenuhi harapan rakyat Hongkong, tetapi akan memiliki peran demonstrasi yang penting bagi negara-negara lain. 

Rancangan Undang Undang itu bukan “pedang bermata dua” sebagaimana komentar orang yang dapat mempengaruhi negosiasi perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa komentar. Itu adalah pilihan yang bernilai moral yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat, yang tidak hanya mempertahankan panji kebebasan, tetapi juga memiliki dampak positif pada perdagangan.

Komunis Tiongkok terbakar akibat bermain api

Setelah Senat Amerika Serikat dengan suara bulat mengesahkan Rancangan Undang Undang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Hongkong, Perwakilan Khusus Kementerian Luar Negeri Tiongkok di Hongkong menemui Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Hongkong.  

Perwakilan Khusus itu juga menuduh Amerika Serikat berbuat dosa besar karena secara terbuka melanggar norma dunia, secara kasar mencampuri urusan dalam negeri Hongkong dan urusan dalam negeri Tiongkok dan mendukung para preman berpakaian hitam untuk melanggar hukum. Perwakilan Khusus itu juga  mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bertentangan dengan 7,5 juta rakyat Hongkong dan 1,4 miliar rakyat Tiongkok.

Padahal semua mata dunia melihat bahwa yang berdosa besar karena melanggar norma dunia adalah komunis Tiongkok dan kepolisian Hongkong yang dikendalikan komunis Tiongkok, termasuk media corong-corong tirani. 

Para petugas komunis Tiongkok yang kecanduan melakukan kekerasan yang sudah tidak sadar berbuat kejahatan yang justru ikut mendorong dipercepatnya pengesahan Rancnagan Undang Undang HAM dan Demokrasi Hongkong.

Sebelum rancangan mengenai HAM dan Demokrasi Hongkong diajukan, pemerintah Hongkong mengabaikan suara 2 juta orang rakyat dan komunis Tiongkok telah secara serius mengikis kebebasan dan supremasi hukum di Hongkong. 

Setelah dimulainya prosedur legislatif dari rancangan itu, terutama usai Sidang Paripurna Keempat Partai Komunis Tiongkok, situasi di Hongkong berubah menjadi semakin krisis. Kekerasan polisi meningkat, menggunakan amunisi tajam untuk menindas dan munculnya sejumlah kasus pembunuhan. Polisi memperkosa pengunjuk rasa wanita, kampus PolyU dikepung oleh polisi selama beberapa hari.

Pada 18 November 2019, Pengadilan Tinggi Hongkong memutuskan bahwa pemerintah Hongkong memanfaatkan Undang Undang Darurat untuk menerapkan larangan menggunakan masker atau topeng adalah tidak konstitusional. 

Hal itu membuat Pengadilan Tinggi Hongkong mendapat serangan sengit dari Kantor Urusan Hongkong dan Macao dan Komite Hukum NPC Hongkong. Kasus tersebut mengindikasikan bahwa komunis Tiongkok ingin menerapkan aturan partai berada di atas konstitusi.

Pada 19 November 2019, perusahaan percetakan surat kabar Epoch Times di Hongkong dibakar preman yang disewa komunis Tiongkok, tetapi berusaha melimpahkan kesalahan kepada  pengunjuk rasa.

Hingga saat ini, sudah lebih dari 5.000 orang warga Hongkong yang ditangkap karena berpartisipasi dalam demonstrasi dan yang termuda berusia 12 tahun dan yang tertua berusia 82 tahun. 

Di satu sisi, pemerintah Hongkong menolak untuk membentuk komite investigasi independen untuk mengadili polisi yang menyalahgunakan wewenang dan menerapkan hak pilih ganda. 

Di sisi lain, pemerintah mengabaikan kecaman internasional, menerapkan teror putih, menekan gerakan sosial, dan membiarkan situasi di Hongkong terus memburuk.

Mari kita lihat apa yang dilakukan komunis Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Dalam beberapa bulan terakhir, komunis Tiongkok bersikeras menuduh Amerika Serikat sebagai “tangan hitam” yang berada di belakang layar dalam gerakan anti-revisi Undang Undang ekstradisi, tetapi tidak dapat memberikan bukti. 

Pada 8 Agustus 2019, media ‘Ta Kung Pao’ menerbitkan dalam laporannya informasi pribadi dan keluarga Julie Eadeh, seorang pejabat konjen Amerika Serikat untuk Hongkong dan Macau, dan merilis intimidasi.

Awal bulan Oktober 2019, manajer NBA Houston Rockets memposting pesan di tweet yang mendukung perjuangan rakyat Hongkong. Komunis Tiongkok meluncurkan serangan premanisme terhadap Rockets dan NBA. Anggota bipartisan Amerika Serikat mengatakan bahwa kita tidak dapat membiarkan komunis Tiongkok melanggar kebebasan berbicara Amerika Serikat dan tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia.

Saat ini, komunis Tiongkok menghadapi kebuntuan di segala penjuru karena perbuatannya sendiri. Janji palsu tentang Satu Negara Dua Sistem telah menghancurkan harapan tulus banyak warga Hongkong yang sebelumnya berharap Hongkong kembali ke ibu pertiwi. Itu sesuatu yang menggembirakan. Namun sekarang komunis Tiongkok justru telah membuat jutaan orang pemuda berada di pihak oposisi. 

Kebohongan dan kekerasan yang diluncurkan oleh komunis Tiongkok dalam insiden di Hongkong itu telah membuat dunia semakin jelas mengenali wajah asli dari komunis Tiongkok. Melalui Hongkong semua orang di dunia dapat melalui konfrontasi yang terjadi pada hari itu untuk melihat dan merenungkan sejarah tirani yang mereka lakukan dalam 70 tahun terakhir.

Saat ini, komunis Tiongkok semakin ngotot untuk memperkuat kepemimpinan partai jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Memaksa semua sistem dan departemen di seluruh negeri untuk bersandar pada kepemimpinan partai. Membiarkan 1,4 miliar rakyat Tiongkok berjalan mendampingi partai, menutupi fakta, dan memonitor dengan cermat gerak-gerik rakyat, dan tidak membiarkan rakyat secara bebas mengekspresikan pandangan mereka terlebih mengejar kebebasan. 

Sejumlah tindakan edan, anti-peradaban, dan keinginan keras komunis Tiongkok telah mendorong anggota bipartisan Amerika Serikat dan semua orang yang berhati nurani untuk tidak lagi ragu.

Di saat perjuangan rakyat Hongkong mengalami kesulitan, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang hak asasi manusia yang menyampaikan suara kuat kemanusiaan dan moralitas. Komunis Tiongkok telah mengakumulasi terlalu banyak dosa, sehingga saat dilikuidasi semakin dekat.

sin

Menteri  Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper pada Rabu 20 November menuding Komunis Tiongkok menggunakan paksaan dan intimidasi kepada negara-negara Asia yang lebih kecil. Tindakan itu dilakukan untuk memaksakan kehendaknya di Laut Cina Selatan. 

Melansir dari Associated Press, Mark Esper mendesak Vietnam dan negara-negara lainnya di kawasan pasifik untuk menolak tindakan tersebut.

Esper dalam pidatonya di Akademi Diplomatik Vietnam, sebuah universitas pemerintah mengatakan, AS tidak akan menerima upaya untuk menegaskan klaim maritim yang melanggar hukum dengan mengorbankan negara-negara yang taat hukum. 

Vietnam adalah salah satu pengkritik paling vokal di kawasan itu atas klaim teritorial Komunis Tiongkok di Laut Cina Selatan dan menuduh Beijing melanggar batas perairannya.

“Amerika Serikat dengan tegas menentang intimidasi oleh penggugat untuk menegaskan klaim teritorial atau maritimnya, dan kami menyerukan diakhirinya kegiatan intimidasi dan melanggar hukum,” demikian pernyataan Esper.

Kemudian, dalam sambutannya di markas besar Partai Komunis Vietnam, Esper mengatakan, pihaknya sangat menentang pelanggaran hukum internasional oleh Komunis Tiongkok dan klaim berlebihan di Laut Cina Selatan.

Rezim Komunis Tiongkok mengklaim bahwa mereka memiliki kepemilikan historis atas hampir seluruh wilayah.  Klaim itu menjadikan Komunis Tiongkok membuat pulau-pulau dan mendeklarsikan garis pertahanan di sekitar pulau-pulau buatannya. Bahkan, mengejar kapal-kapal dari negara lain untuk keluar dari Laut Cina Selatan.

Namun demikian, pada 12 Juli 2016, pengadilan arbitrase internasional di Den Haag menemukan klaim rezim Komunis Tiongkok adalahj salah. Dalam putusan pengadilannya, klaim Komunis Tiongkok atas keseluruhan Laut China Selatan ditolak oleh pengadilan beranggotakan 5 negara karena tidak memiliki dasar historis. 

Ditemukan juga bahwa banyak pulau buatan yang telah dibangun oleh Komunis Tiongkok. Bahkan, telah digunakan sebagai pangkalan  militer Tiongkok. Meskipun bukan di atas wilayah yang berhak atas zona eksklusivitas ekonomi. 

Sebaliknya, Komunis Tiongkok ditemukan melanggar kedaulatan Filipina.Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Sejumlah negara saling bersaing atas klaim atas jalur laut, yang melaluinya melewati sekitar sepertiga dari perdagangan lintas laut global.

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Vietnam, Menhan AS Esper mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan kapal amerika yang berlebih kepada penjaga pantai Vietnam. 

Dia mengatakan kapal tersebut akan diberikan pada tahun depan. Akan tetapi, dia tidak memberikan rincian tentang pembayaran atau waktu yang tepat.

Esper bertemu dengan beberapa pejabat tinggi pemerintah dan berkunjung ke penjara Hoa Lo di kota itu, yang dijuluki “Hanoi Hilton” oleh prajurit Amerika yang ditahan di sana selama Perang Vietnam. 

Mendiang Senator AS John McCain sempat ditahan di sana setelah jet Angkatan Lautnya ditembak jatuh di wilayah Hanoi pada tahun 1967 silam. (asr)

Menteri  Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper FOTO : Twitter @EsperDoD

Liang Yi

Ribuan bom gas air mata telah ditembakkan polisi Hong Kong selama aksi unjuk rasa terkait undang-undang ekstradisi yang kontroversial, menyebabkan dampak serius bagi para demonstran, warga dan jurnalis di Hong Kong, bahkan polisi Hong Kong juga terkena dampaknya.

Seorang reporter dari “The Stand News” baru-baru ini mengatakan bahwa ia didiagnosis menderita chloracne – semacam penyakit kulit berupa gatal-gatal memerah. Sementara itu, banyak polisi Hong Kong yang juga terkena dampaknya.

Chen Yu-kuang, seorang jurnalis “the stand news” yang kerap melakukan wawancara di lapangan, memosting sebuah artikel di Facebook, mengatakan ia didiagnosis menderita chloracne setelah memeriksakan diri ke dokter.

Chloracne merupakan penyakit yang ditimbulkan karena tereksposnya seseorang oleh dioksin. Dia mengambil sebuah contoh kasus. Misalnya pada tahun 2004, setelah calon presiden Ukraina Viktor Andriyovych Yushchenko dikonfirmasi keracunan, dari tubuhnya ditemukan kadar dioxin dalam darah pemimpin kelompok oposisi itu 1000 kali lebih banyak dari kadar yang normal. Ini merupakan kasus keracunan akut pertama akibat menyerap sejumlah besar dioksin.

Gas air mata mengandung chlorobenzylidene melono-nitrile (CS). Bentuknya serupa serbuk yang dimasukkan ke dalam aerosol lalu disemprotkan. “Sehingga terjadi bentukan seperti asap dengan kandungan partikel CS

Bagian tubuh lain yang terdampak adalah selaput bening atau membran mukosa, termasuk rongga pernapasan pada hidung dan paru. Beberapa dampak yang terjadi akibat paparan gas air mata di antaranya peradangan dan sesak napas. Sederet dampak ini tak akan berlangsung dalam waktu lama.

Gas air mata akan menimbulkan rasa tidak nyaman seperti sensasi terbakar, perih, berair, bengkak, hingga kesulitan membuka mata. Penyakit kulit berupa gatal-gatal memerah.

Dalam sebuah wawancara dengan media, Chen Yukuang mengatakan bahwa dalam dua bulan terakhir, setidaknya seminggu sekali, ia melakukan wawancara langsung demonstrasi di lapangan, dan kerap menghirup gas air mata. 

Pada Oktober 2019, mulai muncul bintik-bintik di area kulitnya. Dari hasil diagnosa kedokteran Tiongkok, ia didiagnosis menderita penyakit seperti tersebut di atas.

Mereka yang terkena dampak dari sejumlah besar bom gas air mata yang ditembakkan polisi selama aksi unjuk rasa juga dialami polisi Hong Kong sendiri. Baru-baru ini, beredar kabar bahwa banyak polisi Hong Kong juga menderita penyakit kulit chloracne.

Seorang istri polisi mengatakan, suaminya juga menderita penyakit kulit chloracne, yang merupakan akumulasi dari zat-zat beracun dalam tubuh akibat paparan gas air mata.

Gas air mata kerap digunakan untuk membubarkan kerumunan massa oleh petugas keamanan. Peluru gas air mata termasuk dalam senjata kimia yang menyebabkan mata pedih dan menyesakkan pernapasan.

Gas yang dikeluarkan peluru ini juga kerap membuat iritasi kulit, pendarahan, dan yang paling parah menyebabkan kebutaan. Iritasi kulit yang disebabkan oleh bahan kimia gas ini dirasakan seperti rasa pedih di mata, kulit, mulut, paru-paru, dan organ lain yang terkena asap tersebut.

Menurut dokter, paparan jangka pendek manusia terhadap tingkat dioksin yang tinggi bisa menyebabkan lesi pada kulit seperti chloracne, penggelapan kulit, dan perubahan fungsi hati. Jangka panjang bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, saraf, endokrin, dan reproduksi.

Meskipun pasukan polisi dilengkapi dengan masker gas, namun, terkadang ada yang tidak mengenakan alat pelindung, karena cukup merepotkan saat dipakai, jadi mereka tidak mengenakan pelindung sebelum menembakkan gas air mata. Selain itu seragam atau pakaian yang dikenakan juga akan terpapar bahan kimia dari gas air mata.

Istri polisi itu mengatakan bahwa suaminya telah diizinkan untuk cuti, tetapi atasan melarangnya menyebarkan berita itu, karena khawatir akan membuat takut petugas polisi lainnya di garis depan. 

Setelah reporter “the stand news” Chen Yukuang didiagnosis menderita penyakit kulit chloracne yang disebabkan oleh dioksin, sejumlah ahli bersama-sama mengeluarkan pernyataan bersama di media online “the stand news”, menyerukan agar menaruh perhatian pada bahaya keracunan dari paparan gas air mata.

Artikel itu menyebutkan, chloracne adalah penyakit yang cukup fatal. Dioksin mempunyai struktur kimia yang sangat stabil dan bersifat lipofilik, yaitu tidak mudah larut dalam air tetapi mudah larut di dalam lemak. Toksisitasnya baru akan berkurang hingga 20 tahun kemudian. Dengan kata lain, tidak bisa disembuhkan jika masuk ke dalam tubuh Anda, sementara dokter hanya akan menggunakan obat untuk meredakan gejalanya.

Tetapi hal yang paling menakutkan adalah, chloracne cenderung hanya berupa gejala awal keracunan Polycyclic aromatik Hidrokarbon (PAH) atau Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs).

Terhirup dioxin di atas ambang batas juga dapat menyebabkan kanker dan menimbulkan risiko kesehatan lainnya, seperti keracunan, merusak sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi keseimbangan endokrin, dan risiko keguguran atau cacat janin jika terhirup wanita hamil, dan bahkan menularkan dioksin ke generasi berikutnya melalui infeksi ibu-bayi.

Pernyataan terbuka itu menduga bahwa gejala di atas terkait dengan bom gas air mata selama lima bulan terakhir. Dalam lima bulan terakhir, kepolisian Hong Kong telah menembakkan 1.567 bom gas air mata ke berbagai wilayah di Hong Kong pada 12 November 2019, dan secara toral telah bertambah menjadi 7.500 bom gas air mata. 

Suhu gas air mata mencapai lebih dari 400 derajat Celcius setelah ditembakkan. Pada suhu setinggi itu, CS komponen utama bom gas air mata akan melepaskan dioksin, yang dapat masuk ke dalam tubuh melalui kontak kulit, makanan, air dan udara.

Bagi jurnalis yang selalu berada di garis depan, kontak kulit adalah saluran yang utama. Meski menggunakan alat pelindung seperti masker atau respirator/masker, tubuh tidak dapat menghindari terpapar dioksin.

Menanggapi kekhawatiran penyakit kulit chloracne yang dialami wartawan “the stand news”, kepala polisi senior dari departemen operasional Hong Kong, Wang Weixun membantah hal itu terkait dengan bom gas air mata pada konferensi pers 14 November 2019. 

“Belum dapat dipastikan apakah asap dari gas air mata akan melepaskan dioxin, dan saya tidak mengerti mengapa individu yang sakit itu dikaitkan dengan gas air mata,” katanya.

Namun, Huang Yue-ru, seorang dokter gawat darurat di Rumah Sakit Queen Elizabeth Hong Kong, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Radio Free Asia, bahwa gas air mata umumnya mengandung komponen berbahaya seperti dioksin dan bahan kimia lain. 

Apalagi semakin banyak laporan dan bukti menyebutkan bahwa suhu dari gas air mata baru di daratan Tiongkok dapat mencapai 500 hingga 600 derajat, dan semakin banyak zat berbahaya akan dilepaskan di bawah kondisi suhu tinggi, sehingga kemungkinan lebih banyak mengandung sianida dan dioksin. Dioksin erat kaitannya dengan chloracne, dan pada dasarnya tidak ada seorang pun di Hong Kong yang pernah menemui hal ini.

Beberapa netizen mengatakan: “Pemerintah mengabaikan kesehatan polisi, mengirim personelnya ke garis depan menghirup gas air mata, menyebabkan penyakit seumur hidup… dukung aksi mogok polisi Hong Kong. (jon)

Minggu 10 November 2019, polisi Hong Kong menembakkan gas air mata ke para wartawan dan warga di Tsuen Wan, Wilayah Baru Hiong Kong. (Jurnalis Yu Tianyou / the Epoch Times)

FRANK FANG, EPOCH TIMES

Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan pihak berwenang Hong Kong untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Polytechnic University (PolyU) Hong Kong.

Rubert Colville, juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan situasi di universitas itu “jelas memburuk” dan mendesak pemerintah setempat untuk “memfasilitasi solusi damai,” berdasarkan jumpa pers soal Hong Kong pada 19 November di Jenewa, Swiss. 

Intensnya bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di Polytechnic University Hong Kong dimulai akhir pekan ini. 

Pada hari Minggu lalu, polisi mengepung kampus itu dan menutup pintu keluar yang mencegah pengunjuk rasa pergi. Bahkan, Orang-orang juga dilarang masuk, selain dari petugas medis dan mediator khusus yang tiba di tempat kejadian.

Setelah polisi menyerang kampus dengan gas air mata dan proyektil, ratusan orang melarikan diri atau secara sukarela menyerahkan diri kepada polisi.

Pada Rabu 20 November pagi, John Lee, sekretaris keamanan Hong Kong, memberikan angka terbaru: setidaknya 900 orang telah meninggalkan  Polytechnic University Hong Kong dan menyerah kepada polisi. Di antara mereka, sekitar 300 orang berusia di bawah 18 tahun, menurut laporan media lokal. 

Dia menambahkan bahwa semua orang dewasa berusia di atas 18 tahun ditangkap karena dituduh melakukan kerusuhan.

Sedangkan presiden  Polytechnic University Hong Kong Teng Jin-Guang mengatakan, masih ada sekitar 100 orang di dalam sekolah, dengan sekitar 20 dari mereka adalah pelajar, menurut media Hong Kong. Derek Liu, presiden serikat mahasiswa Polytechnic University Hong Kong, memberikan perkiraan serupa.

Teng menambahkan bahwa kondisi sanitasi di sekolah itu tidak baik, dan bahwa kampus sekolah tidak aman karena adanya “bahan kimia dan barang berbahaya lainnya,” Ia memohon kepada para pengunjuk rasa yang tersisa untuk pergi.

Dia mengklaim, bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan polisi, dan  diyakinkan bahwa polisi tidak akan memulai penggunaan kekerasan. Dia mendesak orang untuk tidak mengambil metode berbahaya untuk meninggalkan sekolah, dikarenakan seseorang dari pihak universitas atau dirinya sendiri akan menemani mereka yang secara sukarela pergi ke kantor polisi setempat. Sekitar 10 orang pergi bersamanya pada Rabu 20 November sore.

Pernyataan PBB mengimbau kepada orang-orang yang mengambil bagian dalam protes untuk meninggalkan dan mengutuk penggunaan kekerasan. 

Dewan HAM PBB menyatakan, pertanggungjawaban atas kekerasan juga penting – baik dalam kasus individu yang melanggar hukum dan melakukan tindakan kekerasan, tetapi juga dalam kasus dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dari Polisi. 

Pernyataan  ini meminta pemerintah Hong Kong untuk menyelesaikan krisis secara damai dan melalui dialog.

Kepala serikat mahasiswa Polytechnic University Hong Kong, Derek Liu menambahkan bahwa tiga staf surat kabar kampus ditangkap Minggu dan Senin lalu. Itu dilakukan setelah mereka melakukan wawancara di kampus, dengan dugaan ikut serta dalam kerusuhan. Dia menambahkan bahwa mereka kemudian dibebaskan dengan jaminan.

Asosiasi Jurnalis Hong Kong dan Asosiasi Fotografer Pers Hong Kong, dalam pernyataan bersama pada 20 November, menyatakan “kekecewaan ekstrem” tentang bagaimana polisi telah menetapkan serangkaian pembatasan yang membatasi kebebasan pers di PolyU dan daerah-daerah sekitarnya.

Pernyataan itu mencantumkan dua contoh khusus : pertama, polisi mengarahkan senjata mereka kepada empat wartawan untuk menakut-nakuti mereka agar tidak memasuki  Polytechnic University Hong Kong . 

Dalam contoh lain, polisi memaksa jurnalis foto berlutut dan membuka kunci ponselnya. Setidaknya 13 wartawan dari media sekolah dan media online ditangkap, menurut pernyataan itu. 

Asosiasi Jurnalis Hong Kong dan Asosiasi Fotografer Pers Hong Kong menyerukan polisi untuk membuka Polytechnic University Hong Kong sehingga pers dapat melakukan wawancara di dalam kampus. (asr)