Biden Teken Undang-Undang yang Dapat Melarang TikTok
Batas waktu awal bagi perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance untuk menjual TikTok adalah 19 Januari, sebelum hari pelantikan presiden berikutnya
Terri Wu
Presiden Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang divestasi atau pelarangan TikTok menjadi undang-undang. Pada 23 April malam, Senat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang tersebut dengan suara 79–18, sebagai bagian dari paket bantuan luar negeri.
Undang-undang tersebut memberi waktu setahun kepada ByteDance, perusahaan induk TikTok di Tiongkok, untuk menjual aplikasi tersebut, atau aplikasi tersebut akan dilarang dari toko aplikasi seluler dan layanan hosting web.
Batas waktu awal adalah 19 Januari 2025, sebelum hari pelantikan presiden berikutnya. Menurut undang-undang, Presiden Biden dapat memperpanjang batas waktu tiga bulan agar kesepakatan dapat diselesaikan.
CEO TikTok Shou Zi Chew merilis pernyataan video pada 24 April.
“Jangan salah, ini adalah larangan—larangan terhadap TikTok dan larangan terhadap Anda dan suara Anda. Kami yakin, dan kami akan terus memperjuangkan hak-hak Anda di pengadilan. Fakta dan Konstitusi berpihak pada kami, dan kami berharap dapat menang lagi.”
Chew mengacu pada keberhasilan perusahaan dalam menghindari perintah eksekutif mantan Presiden Donald Trump yang melarang aplikasi tersebut di Amerika Serikat pada tahun 2020.
Pada konferensi pers 24 April, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan undang-undang TikTok yang baru “bukanlah larangan” dan “tentang divestasi.”
Dia mencatat bahwa ada cukup waktu untuk “membiarkan proses itu berjalan” dan ada “sejumlah pembeli yang tertarik” untuk TikTok. Dia juga mengatakan Tiongkok “harus mengizinkannya untuk dijual.”
Senator Marco Rubio, petinggi Partai Republik di Komite Intelijen, mengatakan setelah RUU TikTok menjadi undang-undang: “Sudah resmi: komunis Tiongkok siap siaga.
Ia mengatakan, “TikTok memperluas kekuatan dan pengaruh Partai Komunis Tiongkok ke negara kita sendiri, tepat di depan kita. Ia telah menyampaikan kekhawatiran tentang TikTok sejak tahun 2019, jadi undang-undang baru yang memaksa ByteDance untuk melakukan divestasi dari TikTok adalah langkah besar dalam menghadapi pengaruh jahat Beijing.”
Pada 23 April, perdebatan Senat mengenai RUU TikTok membahas tentang keamanan nasional dan kebebasan berpendapat.
Senator Mark Warner, ketua Select Intelligence Committee, menyoroti kekhawatiran bahwa TikTok “beroperasi atas arahan musuh asing.”
Warner menegaskan : “Tidak sulit membayangkan bagaimana sebuah platform yang memfasilitasi begitu banyak perdagangan, wacana politik, dan debat sosial dapat dimanipulasi secara diam-diam untuk mencapai tujuan rezim otoriter, rezim yang memiliki rekam jejak panjang dalam penyensoran, penindasan transnasional, dan promosi disinformasi.”
Dia juga menyinggung upaya lobi Kedutaan Besar Tiongkok terhadap UU TikTok.
“Dalam beberapa minggu terakhir, kita telah melihat lobi langsung yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, yang menunjukkan, mungkin lebih dari apa pun yang akan kita sampaikan di sini, betapa besarnya investasi Xi Jinping pada produk ini—sebuah produk, [yang ] bahkan tidak diperbolehkan beroperasi di pasar domestik Tiongkok sendiri.”
Geoffrey Cain, seorang jurnalis dan ahli teknologi, sebelumnya mengatakan kepada The Epoch Times bahwa versi domestik TikTok di Tiongkok memblokir konten berbahaya bagi pengguna berusia 13 tahun dengan peringatan dari Kementerian Keamanan Publik. Namun konten serupa mudah diakses oleh anak-anak Amerika berusia 13 tahun di TikTok.
Senator Maria Cantwell (D-Wash.), ketua Komite Perdagangan Senat, mengutip Departemen Kehakiman yang mengatakan, “Kekuatan asing yang bermusuhan mempersenjatai data dalam jumlah besar dan kekuatan kecerdasan buatan untuk menargetkan orang Amerika.”
Cantwell mengatakan persyaratan divestasi atau pelarangan TikTok adalah “pencabutan senjata” untuk menghentikan algoritma yang dikontrol ekspor milik perusahaan Tiongkok dalam mengakses data konsumen Amerika.
Menurut Undang-Undang Kontra-spionase Tiongkok, ByteDance harus menyerahkan data pengguna Amerika jika diminta.
TikTok telah berulang kali menyatakan bahwa mereka independen dari perusahaan induknya di Tiongkok. Menurut TikTok, data pelanggan AS-nya disimpan di Virginia dan dicadangkan di Singapura, dan TikTok tidak pernah, dan tidak akan pernah, membagikan data AS-nya kepada rezim Tiongkok.
Untuk mengatasi masalah keamanan data, TikTok meluncurkan “Proyek Texas” pada Juli 2022—sebuah proposal bagi Oracle yang berbasis di Texas untuk menyimpan data TikTok dan meninjau kode dan perangkat lunaknya.
Namun, Warner mengatakan proyek tersebut “tidak menyelesaikan kekhawatiran keamanan nasional Amerika Serikat mengenai kepemilikan ByteDance atas TikTok” karena proyek tersebut “masih memungkinkan algoritme, kode sumber, dan aktivitas pengembangan TikTok tetap berada di Tiongkok” dan “di bawah kendali ByteDance dan tunduk pada eksploitasi pemerintah Tiongkok.”
Dia menekankan kepada kaum muda bahwa RUU tersebut bukanlah larangan dan TikTok masih bisa tersedia di Amerika Serikat setelah penjualan tersebut.
Namun, Senator Ed Markey (D-Mass.) berpendapat bahwa penjualan akan sangat sulit dan mahal sehingga “hampir mustahil.” Oleh karena itu, kata dia, UU tersebut merupakan larangan.
Meskipun mengakui adanya ancaman terhadap keamanan nasional, Markey memperingatkan mengenai konsekuensi dari pelarangan TikTok: menghambat kebebasan berpendapat dan menyebarkan sensor.
Ketika TikTok mengeluarkan pernyataan pada 21 April, sehari setelah DPR meloloskan paket bantuan luar negeri, perusahaan tersebut menyatakan bahwa mereka akan menggunakan jalur hukum berdasarkan Amandemen Pertama setelah RUU divestasi atau pelarangan TikTok menjadi undang-undang.
Senator Rick Scott (R-Fla.) dan John Fetterman (D-Pa.) mengatakan kepada The Epoch Times bahwa mereka tidak menganggap TikTok memiliki kasus kebebasan berpendapat.
“Mereka memiliki kesetiaan kepada pemerintah Tiongkok, dan itulah masalahnya di sini,” kata Fetterman tentang perusahaan tersebut, seraya menyatakan bahwa TikTok akan baik-baik saja “jika mereka bersedia melepaskan diri dari hal tersebut.”
The Epoch Times menghubungi TikTok untuk memberikan komentar tetapi tidak menerima tanggapan apa pun hingga berita ini dimuat. (asr)
Rudal S-300 Iran Kurang Digdaya, Beijing Hadapi Masalah Serupa
Shen Zhou
Setelah serangan udara terbatas Israel terhadap Iran pada 18 April lalu, saat ini kedua belah pihak belum terlihat tanda-tanda akan melakukan serangan balasan lebih lanjut. Menurut informasi, Israel telah menghancurkan setidaknya radar sistem rudal darat ke udara S-300 dekat instalasi nuklir Iran, hal ini mengisyaratkan bahwa Israel mampu menyerang instalasi nuklir Iran.
Pihak Iran berusaha menutupi, dengan menyatakan tidak akan membalas. Mungkin Iran menyadari kemampuan pertahanan udara dan serangannya tidak sekuat Israel, mau tidak mau harus berhenti. Rudal anti udara Iran tidak berguna, sistem serupa milik Tiongkok juga menghadapi masalah yang sama, begitu perang dimulai, dikhawatirkan tidak akan mampu menahan serangan AS atau sekutunya.
Iran Tak Mampu Bendung Serangan Udara Israel
Pada 13 April lalu, Iran melakukan serangan kombinasi drone dan rudal berskala besar sebanyak lebih dari 300 unit terhadap Israel, namun 99% di antaranya berhasil dihadang oleh Israel dan sekutunya. Disusul pada 18 April Israel melakukan serangan udara balasan yang relatif terkendali.
Ada media massa yang memberitakan, pesawat tempur Israel menembakkan setidaknya 3 rudal udara ke darat dari wilayah di luar perbatasan Iran yang tidak disebutkan nama tempatnya, sasarannya adalah pangkalan AU Iran. Menurut analisa foto satelit, Iran menempatkan satu kompi rudal darat ke udara S-300PMU2, dan serangan udara Israel ini kemungkinan telah merusak radar pertempuran pada sistem rudal darat ke udara S-300PMU2 tersebut.
Kompi rudal anti udara tersebut terletak di wilayah tengah Iran yang bernama Isfahan, dan merupakan bagian dari sistem pertahanan udara instalasi nuklir di sana, tempat itu merupakan fasilitas pengayaan uranium utama milik Iran. International Atomic Energy Agency (IAEA) dan media massa Barat maupun Iran telah membenarkan, Israel tidak menyerang fasilitas nuklir milik Iran.
Israel mampu menghancurkan radar dari sistem rudal pertahanan udara terbaik milik Iran, tentu saja Israel juga mampu menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Seharusnya ini adalah peringatan Israel terhadap Iran, jika berani gegabah, maka fasilitas nuklir Iran akan terancam. Berkat himbauan dari AS dan Barat, akhirnya Israel memutuskan melakukan serangan udara terbatas sebagai respon terhadap serangan kombinasi berskala besar Iran terhadap Israel. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak perlu meningkatkan konfrontasi tersebut, sesuai dengan kepentingan kedua negara dan berbagai pihak lain.
Iran menyangkal hasil serangan udara Israel tersebut, tapi banyak orang mendengar setidaknya tiga kali suara ledakan. Iran menyebutkan, sistem pertahanan udara telah menembak jatuh drone ukuran kecil di udara Isfahan, dan bukannya rudal, yang telah menimbulkan ledakan di udara. Iran bahkan tidak mengakui ada serangan apapun dari luar, hanya mengakui adanya penyusupan internal.
Sangat kecil kemungkinan Israel meluncurkan drone ukuran kecil untuk menyerang Iran dari udara, mengingat jarak kedua negara lebih dari 900 km. Pesawat tempur siluman Israel dan rudal udara ke darat Israel sangat mampu menyusup mendekati sistem pertahanan udara Iran, tanpa harus mengirimkan drone berkecepatan rendah untuk membuka jalan atau mengecoh musuh. AU Israel seharusnya tidak akan melakukannya, karena itu sama saja telah lebih dulu mengungkapkan sendiri operasi serangan udara tersebut, sehingga akan kehilangan momentum serangan mendadak dan kerahasiaan serangan tersebut.
Iran terus mengembangkan senjata nuklir, ini mengkhawatirkan AS dan Barat, dan yang paling sulit menerimanya adalah Israel, senjata nuklir Iran untuk sementara ini belum bisa menjangkau AS, tapi bisa menyerang Israel. Sejak awal Israel berusaha menghalangi proyek senjata nuklir Iran, dalam serangan udara kali ini Israel memilih untuk menghancurkan radar pada sistem rudal pertahanan udara di dekat instalasi nuklir Iran, hal ini bertujuan membuktikan kepada Iran bahwa Israel sangat mampu menghancurkan fasilitas nuklir milik Iran.
Pejabat AS mengungkapkan, sebelum kejadian pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Israel, dan memastikan sasaran serangan udara itu bukan fasilitas nuklir. Iran telah kehilangan satu sistem pertahanan udara untuk sementara waktu, tapi fasilitas nuklirnya tidak rusak, dan untuk menjaga pamornya, Iran menutupi fakta ini. Terhadap hal ini Israel mengatakan “tidak ada komentar”, setelah kedua belah pihak kontak senjata, seharusnya menarik pasukannya untuk sementara waktu.
Rudal Anti Udara S-300 Iran Tidak Berfungsi
Sangat jelas terlihat perbedaan kekuatan kedua pihak dalam konfrontasi kali ini, drone dalam skala besar dan serangan rudal udara Iran sangat sulit menembus jaring pertahanan udara milik sekutu dan Israel; serangan udara terbatas Israel justru membuat Iran tak berkutik, rudal anti udara S-300 yang terbaik itu tidak berfungsi, radarnya justru dihancurkan, sungguh tragis. S-300 adalah serangkaian rudal darat ke udara jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni Soviet, yang kemudian terus di-upgrade oleh Rusia, dan telah diekspor ke banyak negara, antara lain: Aljazair, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Bulgaria, Mesir, Yunani, Iran, Kazakhstan, Korea Utara, Suriah, Venezuela, dan Vietnam.
Beijing adalah negara pembeli terbesar sistem S-300 ini, sejak era 1990-an RRT telah mengimpor S-300PMU tipe standar sebanyak 2 batalyon, S-300PMU1 sebanyak 8 batalyon, dan S-300PUM2 sebanyak 15 batalyon, dengan jumlah sekitar 2.500 rudal; setiap batalyon rudal anti udara S-300 mencakup 4 perangkat satuan peluncur, dan 16 unit kendaraan peluncur. RRT membayar dengan harga mahal, dikabarkan transaksi terakhir nilainya mencapai 4 milyar dolar AS.
Tahun 2016 Iran memperoleh perlengkapan 4 kompi rudal S-300PMU2, setiap kompi rudal sudah termasuk 1 radar penangkap sasaran, 1 radar pertempuran, dan 4 unit alat peluncur. Iran juga memiliki sistem rudal pertahanan udara produksi sendiri, namun relatif tertinggal, S-300 adalah rudal anti udara terbaik yang dimiliki Iran saat ini. Israel telah menghancurkan radar pertempuran S-300, yang berarti telah membuat 1 kompi rudal tersebut kehilangan kemampuan tempurnya.
Sudah bukan pertama kalinya rudal anti udara S-300 itu bermasalah. Tahun 2020, militer Suriah menyatakan kemampuan deteksi radar sistem pertahanan udara S-300 sangat terbatas, sulit menghadang serangan udara Israel. Pada 17 Mei 2022, Israel menyerang Suriah dari udara, rudal S-300 yang dioperasikan oleh militer Rusia menembakkan 1 rudal ke arah pesawat tempur F-16 Israel, tembakan itu dianggap sebagai catatan perang nyata S-300 yang pertama kalinya. Ada pula media yang menyebutkan, Rusia telah menembakkan sebanyak 13 rudal anti udara, tapi tidak ada satu pun pesawat tertembak. Kemudian Israel membenarkan militer Rusia telah menembakkan 1 rudal S-300, tapi tidak menjadi ancaman bagi pesawat tempur Israel, dan menyatakan bahwa pesawat tempur Israel bahkan tidak berada di tempat tersebut.
Setelah Perang Rusia-Ukraina meletus pada 2022 lalu, rudal S-300 Rusia hampir tidak ada kinerja sama sekali, versi upgrade S-300 yakni S-400 pada dasarnya juga bungkam. Pada 13 April 2022, kapal komando Armada Laut Hitam Rusia yakni kapal jelajah Moskva ditenggelamkan oleh rudal anti kapal Ukraina, rudal anti udara S-300 di atas kapal tersebut juga tidak berfungsi. Seluruh pasukan Rusia telah diganti dengan rudal anti udara S-400, dan rudal S-300 sudah ketinggalan zaman, pasukan Rusia masih sering menggunakan S-300 sebagai rudal darat ke darat untuk menyerang fasilitas infrastruktur sipil Ukraina.
Militer Iran telah membantu Rusia, dan Rusia berjanji akan memasok rudal anti udara S-400 serta pesawat tempur Su-35 kepada Iran, tapi untuk sementara belum bisa diserahkan. Kemampuan pertahanan udara Iran agak lemah, dan tidak mampu menghadang serangan udara Israel, demi melindungi fasilitas nuklirnya, Iran tidak bisa meningkatkan konflik dengan Israel, hanya bisa menahan diri sambil berbohong. (sud)
Indosat Catat Lonjakan Trafik Data Sebesar 17% Sepanjang Perayaan Idulfitri, Madiun Jadi Penyumbang Trafik Tertinggi se-Indonesia
Surabaya – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mencatatkan peningkatan trafik data sebesar 17% sepanjang periode perayaan Idulfitri 1445 H. Pada saat yang sama, Perusahaan juga membuktikan kualitas jaringannya yang telah berhasil melayani pelanggan dan masyarakat selama masa kenaikan trafik telekomunikasi sepanjang Ramadan, Lebaran dan masa libur setelah Lebaran. Lonjakan trafik yang telah diprediksi ini dikontribusikan oleh peningkatan penggunaan media sosial, aplikasi pesan singkat, hingga aplikasi mobile gaming.
Desmond Cheung, Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan “Pelayanan yang kami berikan sepanjang periode Hari Raya Idulfitri dan juga musim mudik menjadi bukti komitmen kami untuk terus dapat melayani pelanggan di manapun dan dalam situasi apapun, termasuk saat periode Ramadan dan Lebaran. Komitmen kami terhadap Unparalleled Network Services Guaranteed atau jaminan pelayanan jaringan yang tak tertandingi, menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas jaringan, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga diperluas hingga ke wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.”
Lebih lanjut, Desmond menegaskan bahwa dengan kualitas jaringan ini, pelanggan dapat menikmati layanan digital kelas dunia mulai dari mengakses media sosial, berbagi pesan, hingga bermain game online tanpa kendala berarti. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penggunaan beberapa aplikasi oleh pelanggan, seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang menjadi penyumbang terbesar dalam lonjakan trafik data, dengan rata-rata peningkatan sebesar 24%. Sementara itu, game mobile seperti Mobile Legends, Free Fire, dan Call of Duty mencatat lonjakan trafik data tertinggi, dengan rata-rata peningkatan sebesar 95%.
Kualitas layanan ini didukung pemanfaatan infrastruktur jaringan berteknologi tinggi berbasis artificial intelligence/machine learning, efisien dari sisi penggunaan energi, serta sumber daya manusia yang andal. Indosat juga mengantisipasi peningkatan kebutuhan telekomunikasi pelanggan dengan menambah 2.145 sites baru dan 38 mobile BTS (MBTS). Penambahan ini juga didukung oleh jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 51 ribu km dan lebih dari 224 ribu km akses metro fiber optic untuk memperkuat sinyal di lokasi prioritas.
Tidak hanya itu, Indosat juga menyiagakan lebih dari dua ribu personel yang bekerja 24 jam 7 hari baik di lapangan maupun di Pusat Operasi Jaringan Indosat (INOC) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya, jumlah tiket aduan pelanggan mengalami penurunan sebesar 26% untuk IM3 dan 42% untuk Tri dibandingkan periode lebaran tahun sebelumnya.
Di wilayah regional Jawa Timur, Indosat mencatat peningkatan trafik data tertinggi di area Madiun, yakni naik sebesar 70,3% sepanjang periode Hari Raya Idulfitri 1445 H. Dibandingkan dengan area lain dalam skala nasional, Madiun bahkan menjadi area dengan peningkatan trafik data tertinggi di Indonesia.
Setelah Madiun, berturut-turut area Madura dan Kediri menjadi area dengan pertumbuhan trafik data tertinggi kedua dan ketiga di Jawa Timur, dengan kenaikan masing-masing sebesar 59,3% dan 40,1% di sepanjang periode Hari Raya Idulfitri 1445 H. (amel)
Jelang Kunjungan Xi Jinping ke Eropa, Uni Eropa Luncurkan Investigasi Terhadap Peralatan Medis Buatan Tiongkok
oleh Li ZHaoxi – NTD
Uni Eropa pada Rabu (24 April) mengumumkan penyelidikan terhadap pasar perangkat medis Tiongkok, yang bertujuan untuk mengatasi kekhawatiran bahwa pemerintah Tiongkok secara tidak adil memihak pemasok dalam negerinya. Ini adalah kasus terbaru dari buntut ketegangan antara Tiongkok dengan Eropa menjelang rencana kunjungan Xi Jinping ke Eropa pada Mei tahun ini.
Uni Eropa telah meluncurkan investigasi terhadap dukungan otoritas Tiongkok terhadap produsen mobil listrik, yang dapat menyebabkan diberlakukannya tarif baru. Uni Eropa juga mengamati sektor-sektor lain seperti pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, dan kereta api seiring dengan upaya Brussel untuk melepaskan diri dari ketergantungan berlebihan terhadap teknologi murah Tiongkok.
Brussel curiga terhadap Partai Komunis Tiongkok yang lebih menyukai pemasok peralatan medisnya sendiri. Jurnal Resmi Uni Eropa (Official Journal of the European Union. OJEU) mengumumkan penyelidikan terbaru dan mencantumkan kemungkinan metode penyelidikannya.
“Langkah-langkah dan praktik pembatasan (yang diadopsi oleh Partai Komunis Tiongkok) telah menyebabkan kerugian sistemik yang signifikan bagi para pelaku ekonomi, barang dan jasa (Uni Eropa), karena mereka secara sistematis lebih memilih sumber produk dalam negeri dibandingkan produk impor”.
UE juga khawatir bahwa Tiongkok mungkin akan memberlakukan pembatasan impor dan menerapkan persyaratan yang “mengakibatkan penawaran yang sangat rendah sehingga mustahil bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada keuntungan untuk tetap bertahan”, demikian ditulis dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.
Menurut laporan yang dirilis oleh lembaga pemikir Tiongkok MERICS pada 2023, pasar perangkat medis Tiongkok adalah pasar perangkat medis terbesar kedua di dunia, kedua setelah Amerika Serikat, dengan nilai pasar pada 2022 mencapai sekitar EUR.135 miliar (setara USD.145 miliar).
Investigasi terbaru Uni Eropa ini merupakan yang pertama berdasarkan Instrumen Pengadaan Internasional UE (International Procurement Instrument). Instrumen tersebut adalah undang-undang 2022 yang bertujuan untuk mendorong timbal balik dalam akses ke pasar pengadaan publik internasional.
Jika penyelidikan menemukan Tiongkok memberlakukan ketidakadilan, maka UE dapat membatasi perusahaan Tiongkok memasuki pasar pengadaan publik di blok 27 negara tersebut.
OJEU mengatakan, jangka waktu penyelidikan adalah 9 bulan, namun Komisi Eropa dapat memperpanjang jangka waktu tersebut selama 5 bulan. Investigasi awal akan difokuskan terhadap pengumpulan informasi dari perusahaan dan negara-negara anggota sebelum pihak berwenang memulai negosiasi dengan Beijing mengenai pasar yang adil dan terbuka.
Beijing “diundang untuk menyampaikan pandangannya dan memberikan informasi yang relevan” dan dapat berkonsultasi dengan Komisi Eropa “dengan maksud untuk menghilangkan atau memperbaiki dugaan tindakan dan praktik tersebut”. Beijing mengecam penyelidikan tersebut, dan juru bicara Kemenlu Tiongkok menuduh UE “menekan dan membatasi perusahaan-perusahaan Tiongkok”.
Uni Eropa percaya bahwa Beijing telah melakukan tindakan dan praktik yang mendistorsi pasar untuk mencapai tujuan “Made in China”. Partai Komunis Tiongkok membanggakan bahwa pada 2025, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang memproduksi komponen inti perangkat medis akan mencapai 85% pasar domestik. Diantaranya, pangsa pasar peralatan kelas atas mencapai 70%.
UE juga menuduh pemerintah Tiongkok melakukan diskriminasi terhadap produk impor dan sering menerapkan persyaratan ketat pada perusahaan asing, termasuk berinvestasi di entitas Tiongkok atau menyediakan transfer teknologi.
Minggu ini, sebagai bagian dari penyelidikan terhadap subsidi asing, regulator Uni Eropa berdasarkan Undang-Undang Anti Dumping telah menggerebek sebuah perusahaan peralatan keselamatan yang tidak diketahui kewarganegaraannya yang memproduksi dan menjual “peralatan keselamatan”.
Selain terdapat perselisihan di bidang ekonomi, beberapa orang Eropa ditangkap atas tuduhan menjadi mata-mata untuk Partai Komunis Tiongkok. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Federal Jerman pada 23 April, pihak berwenang Jerman menangkap 6 orang tersangka mata-mata dalam waktu 6 hari. Baru-baru ini, Polandia dan Inggris juga telah menangkap tersangka mata-mata Tiongkok. (sin)
Gila Uang Akibat Kas Pemda Kosong ? Pengendara Sepeda di Nanjing, Tiongkok Didenda Karena Sepedanya Tidak Berplat Nomor
oleh Li Chengyu
Jelas karena keuangan Pemda yang ketat, sehingga polisi lalu lintas di banyak tempat menjadi gila dalam upayanya untuk menghasilkan pendapatan melalui denda. Seorang warga Kota Nanjing didenda polisi lalu lintas karena mengendarai sepedanya yang tidak berplat nomor di jalan raya. Kejadian ini membuat sejumlah netizen Tiongkok mencemooh tidakan polisi yang tidak masuk akal itu.
Pada 23 April, seorang netizen Nanjing memposting di media sosial, bahwa dirinya pada 9 April kena denda polisi lalin sebesar RMB.50,- karena “mengendarai sepeda yang tanpa plat nomor”. Dia juga memposting foto sepeda yang dia kendarai beserta surat tilang dari polisi lalu lintas.
Dalam foto tersebut terlihat sepeda warganet tersebut hanyalah sebuah kendaraan roda dua biasa yang bertenaga manusia. Tilang yang dikeluarkan oleh Polisi Lalu Lintas Nanjing menunjukkan bahwa netizen tersebut bertanggung jawab atas “tindakan ilegal mengendarai kendaraan non-motor yang seharusnya didaftarkan tetapi tidak terdaftar ketika melalui Jalan Zhongshan pada 9 April 2024 pukul 17:46” Stempel resmi pada surat tilang tersebut adalah milik “Brigade Pertama Biro Manajemen Lalu Lintas Biro Keamanan Umum Nanjing”.
Mr. Wang, netizen yang memposting pesan tersebut mengatakan kepada media Tiongkok bahwa ketika ia pulang kerja dengan mengendarai sepeda pada hari itu (9 April), sesampainya di persimpangan Jalan Zhongshan dan Jalan Huaqiao di Kota Nanjing, dia dihentikan oleh polisi lalu lintas yang sedang bertugas kerena mengendarai sepeda melawan arah. Polisi lalu lintas menginformasikan bahwa pengendara kendaraan non-motor harus turun dari kendaraan dan mendorong kendaraannya jika berjalan melawan arah, namun karena ini merupakan pelanggaran pertamanya, maka dirinya hanya diberi peringatan.
Namun, segera setelah itu polisi lalu lintas memeriksa sepedanya dan mengeluarkan surat tilang karena tidak ada plat nomornya. Saat itu, Wang sempat dibuat bingung dan bertanya kepada polisi lalu lintas : “Apakah sepeda juga perlu didaftarkan ?” Polisi balik bertanya : “Kendaraan jenis apa yang berjalan di jalan raya tanpa berplat nomor ? Bahkan sepeda yang disewakan saja di rangkanya ada cap !”
Meskipun Wang masih bingung, dia langsung memindai lewat ponselnya denda 50 yuan.
Mr. Wang mengatakan bahwa dia adalah penduduk asli Nanjing dan belum pernah mendengar bahwa sepeda harus memiliki pelat nomor, dan belum pernah melihat sepeda yang berpelat nomor lewat di jalan. Rekan-rekannya yang sesama pengendara sepeda juga merasakan hal yang sama dan menilai hukuman polisi lalu lintas Nanjing adalah tindakan ilegal.
Sehari setelah kejadian, dia menelepon hotline resmi 12345 untuk melaporkan kejadian tersebut. Dijawab oleh petugas kantor pengelola kendaraan, bahwa sepeda bertenaga manusia tidak perlu didaftarkan. Kemudian, seorang petugas polisi lalu lintas meminta nomor identitas pelapor, dan mengaku akan melakukan verifikasi dan memberikan jawaban, tetapi tidak ada berita kelanjutannya.
Brigade Pertama Biro Manajemen Lalu Lintas dari Biro Keamanan Umum Kota Nanjing saat menanggapi pertanyaan media Tiongkok, mengatakan bahwa jika warga tidak puas, mereka boleh mengajukan keberatan lewat hukum.
Netizen daratan Tiongkok yang marah menulis : “Menuntut pengembalian 50 yuan lewat jalur hukum, memang warga sipil pengangguran punya waktu luang ?” “50 yuan juga memerlukan pertimbangan ulang administratif dan litigasi ? Departemen pengatur lalu lintas Anda yang berbuat salah, tetapi masyarakat juga yang diminta untuk menyia-nyiakan waktu, dan mondar-mandir”.
Banyak netizen Tiongkok juga mencemooh pihak berwenang atas tindakan polisi lalin yang terobsesi mencari uang lewat denda : “Uang kecil itu juga menjadi incaran mereka”, “Saking miskinnya”, “Ganti ekonomi denda setelah ekonomi real estat mangkrak”, “Nantinya mungkin berjalan kaki saja perlu berplat nomor”, “Besok bernapas di Nanjing saja perlu punya izin. Uang telah membuat mereka menjadi gila”.
Seorang netizen Beijing juga mengeluh : “Apakah kas negara benar-benar kosong ? Saya baru kena denda RMB.20,- dua hari lalu karena dituduh bersepeda melawan arah. Saya diberitahu bahwa saya mengendarai sepeda melawan arus. Agar tidak melanggar lalu lintas, awalnya saya mengambil jalan memutar sejauh 1 km dan memutar balik di bawah jembatan layang. Akibatnya, saya dihentikan oleh polisi lalu lintas yang mengatakan bahwa mobil boleh berputar, tetapi sepeda dilarang”.
Beberapa netizen meninggalkan pesan : “Tadinya muncul di Mongolia Dalam, sekarang muncul di Nanjing. Tampaknya keuangan di berbagai tempat memang ketat”. “Hari-hari baik mereka tidak lama lagi akan berakhir”.
Beberapa waktu yang lalu, pejabat desa dan kota di Kabupaten Kailu, Mongolia Dalam, dengan kasar mencegah kontraktor tanah yang melakukan pembajakan lahan garapan musim semi, dan meminta kontraktor untuk belunasi terlebih dahulu “biaya kontrak tambahan” yang jumlahnya jutaan yuan. Masyarakat mengutuk pihak berwenang yang saking miskinnya sampai berbuat gila-gilaan dalam meraup uang.
Yang menjadi populer seiring dengan hukuman sepeda tanpa plat nomor di Nanjing yakni, instruksi yang diberikan oleh Zhao Lei, Direktur Keuangan Kota Fangchenggang di Guangxi, yang memberi saran kepada polisi lalu lintas setempat dengan mengatakan : “Para anggota polisi lalu lintas kiranya perlu lebih berkreatif, berinisiatif menciptakan peluang, mengatasi kesulitan dan berupaya mencapai target dana pendapatan yang diharapkan.”
Demikian yang dikatakan Zhao Lei saat memeriksa tim polisi lalu lintas pada November tahun lalu. Dikatakan bahwa saat itu, dia menekankan bahwa keuangan daerah sedang ketat dan mendorong anggota polisi lalu lintas mencari peluang demi peningkatan “pendapatan”.
Pidato ini menjadi viral di Internet daratan Tiongkok pada 23 April tahun ini. Netizen mennyindir : “Tidak lagi berpura-pura, langsung saja tanpa malu-malu.” (sin)
Hong Kong Terpental dari Daftar 10 Pelabuhan Peti Kemas Terbaik di Dunia untuk Pertama Kalinya
Dubai telah menggeser pelabuhan Hong Kong dari posisi nomor 10. Pergeseran ini mencerminkan penurunan tajam dari pelabuhan yang dulunya pernah menjadi pelabuhan tersibuk di dunia
Danny Tang dan Cindy Li
Hong Kong telah keluar dari daftar 10 pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia tahun lalu untuk pertama kalinya, menurut data terbaru dari Alphaliner, sebuah perusahaan konsultan maritim asal Prancis.
Throughput pelabuhan Hong Kong turun 14,1 persen menjadi 14,3 juta TEUs (twenty-foot equivalent units) pada 2023, yang mengindikasikan penurunan jangka panjang di pelabuhan peti kemas yang pernah berkembang pesat, yang berada di antara yang tersibuk di dunia selama lebih dari 40 tahun.
Pelabuhan Dubai melampaui Hong Kong untuk menjadi yang terbesar kesepuluh di dunia. Shanghai tetap berada di urutan teratas, diikuti oleh Singapura, Ningbo-Zhoushan, dan Qingdao. Shenzhen, yang berjarak sekitar 30 mil dari Hong Kong, berada di peringkat kelima.
Melengkapi daftar 10 besar adalah Guangzhou, Busan, Tianjin, dan Los Angeles/Long Beach.
“Dubai menyalip dua pesaing terdekatnya pada tahun 2023 untuk masuk ke dalam 10 besar, posisi yang sebelumnya ditempati pada tahun 2018. Seperti yang telah diprediksi sebelumnya oleh Alphaliner, pelabuhan ini bergerak di depan Hong Kong, yang membukukan penurunan volume tahun ketujuh berturut-turut dan kini telah kehilangan sepertiga dari lalu lintas peti kemasnya selama satu dekade terakhir,” tulis Alphaliner pada 17 April.
Satu-satunya pelabuhan utama lainnya yang mengalami penurunan volume yang lebih besar adalah Pelabuhan New York dan New Jersey, yang mengalami peningkatan volume yang mencolok selama pandemi COVID-19 karena pemilik kargo mengalihkan pengiriman dari pelabuhan Pantai Barat ke Pantai Timur di Amerika Serikat untuk mengurangi kemacetan akibat pandemi.
Stephen Ng Tin-hoi, ketua dan direktur pelaksana Wharf Holdings, sebuah perusahaan real estat dan logistik, mencatat pada Maret bahwa Hong Kong telah turun dalam peringkat global, dan memperingatkan bahwa peringkat tersebut dapat semakin melemah karena persaingan yang semakin ketat, gangguan rantai pasokan, dan ketegangan geopolitik.
Ng mengatakan bahwa dengan munculnya pelabuhan seperti Shenzhen dan Nansha di Provinsi Guangzhou selatan Tiongkok, throughput peti kemas Hong Kong telah terpengaruh secara signifikan. Tekanan dari persaingan ditambah dengan berbagai masalah dalam pendekatan ke Panama dan Terusan Suez.
Industri pengiriman peti kemas global sudah berada dalam kondisi semi-monopoli, dengan beberapa perusahaan pelayaran peti kemas mengumumkan rencana restrukturisasi aliansi untuk mengatur ulang rute, sebuah gelombang perubahan yang akan kembali menghantam Hong Kong.
Selain itu, penyesuaian rute pengiriman sebelumnya oleh tiga aliansi pelayaran utama dunia dapat mempengaruhi status pelabuhan transit Hong Kong.
Menurut Orient Overseas (International) Limited, koperasi Ocean Alliance yang menjadi anggotanya telah melakukan penyesuaian signifikan terhadap tata letak rute dan urutan pelabuhan, dengan tujuan meningkatkan ketepatan waktu. Beberapa rute tidak lagi menyinggahi pelabuhan tertentu termasuk Hong Kong. Sementara itu, beberapa jalur pelayaran dari Ocean Alliance akan menangguhkan pelayaran melalui Hong Kong karena krisis Laut Merah.
Namun, perusahaan ini mengatakan bahwa mereka telah memantau dengan cermat perubahan pasar dan menyesuaikan strategi operasionalnya. Awal tahun ini, perusahaan ini meluncurkan rute intra-Asia baru, yang mencakup Hong Kong sebagai pelabuhan singgah.
Sementara itu, THE Alliance, salah satu aliansi laut utama lainnya, memangkas pelayaran langsungnya ke Hong Kong dari 11 menjadi enam, menurut penyedia layanan data Sea-Intelligence.
Otoritas Hong Kong Menolak Setelah Pemberitaan Media
Pada 4 April. Radio Free Asia (RFA) menerbitkan sebuah cerita dalam edisi bahasa Mandarin berjudul “Industri Pelayaran Internasional Merestrukturisasi Rute Global, Industri: Status Pelabuhan Transit Hong Kong Mungkin Akan Dicabut.”
“Dipengaruhi oleh situasi politik di Hong Kong, tidak hanya kalangan politik Barat tetapi juga komunitas bisnis internasional mengevaluasi kembali status ekonomi Hong Kong. Data menunjukkan bahwa Hong Kong, yang selalu menganggap dirinya sebagai pusat pengiriman, memburuk dengan cepat,” RFA melaporkan.
Biro Transportasi dan Logistik Hong Kong menanggapi keesokan harinya, menyatakan di halaman Facebook-nya bahwa status Hong Kong sebagai pusat pengiriman internasional diakui secara internasional dan menuduh laporan RFA sebagai “sama sekali tidak berdasar dan dibuat-buat.”
“Kami sama sekali tidak dapat menerima kritik dan serangan sembrono seperti itu yang didasarkan pada fakta-fakta yang dibuat-buat,” demikian pernyataan dalam bahasa Mandarin.
RFA menanggapi pada 8 April dengan menerbitkan artikel opini berjudul “Siapa yang mengarang fakta? Penghapusan status pelabuhan transit Hong Kong bukanlah ‘rekayasa’.” Artikel tersebut mengulas data pengiriman yang menunjukkan penurunan pelabuhan.
“Untuk menutupi ekonomi yang memburuk, pejabat keuangan Hong Kong telah menjadi sangat tercela sehingga mereka mendistorsi data ekonomi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab,” tulis artikel tersebut.
Editorial RFA lebih lanjut menunjukkan bahwa ketika media lain-termasuk media pro-Beijing dan bahkan media pemerintah Tiongkok-meliput kemerosotan kekayaan pelabuhan Hong Kong, pihak berwenang memilih untuk memilih RFA sebagai sasaran kritik.
“Tidak sulit untuk mengaitkannya dengan penarikan staf RFA baru-baru ini dari Hong Kong karena masalah keamanan, sebagai respon terhadap undang-undang Pasal 23, yang telah menyebabkan pihak berwenang Hong Kong mencoreng dan mengkritik melalui cara-cara politik,” tulis artikel tersebut.
“Dapat dilihat bahwa klaim para pejabat bahwa kebebasan pers akan dilindungi sama sekali tidak dapat dipercaya,” tambahnya.
Pada akhir Maret, kantor berita yang didanai oleh Amerika Serikat ini mengumumkan bahwa mereka menutup kantornya di Hong Kong karena masalah keamanan terkait pengesahan Pasal 23, Undang-Undang Perlindungan Keamanan Nasional. Undang-undang tersebut disahkan pada 19 Maret.
Sebuah artikel RFA berbahasa Inggris pada 21 April mengatakan “faktor politik termasuk reaksi internasional terhadap tindakan keras yang sedang berlangsung di kota itu terhadap perbedaan pendapat” telah berperan dalam penurunan pelabuhan. Para pejabat Hong Kong “memilih untuk menyangkal masalah ini dan lebih memilih untuk mengeluarkan propaganda positif tentang prospek kota ini,” kata RFA.