Home Blog Page 649

Korea Utara Tegaskan Tidak Berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022

oleh Wang Xiang

Menurut laporan media, pada Jumat 7 Januari Korea Utara menegaskan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade di Beijing pada Februari 2022 karena epidemi

Kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA mengatakan pada hari Jumat, bahwa Komite Olimpiade Nasional dan Biro Olahraga Korea Utara memberitahukan keputusan tersebut dalam sebuah surat kepada pihak Tiongkok.

Korea Utara juga tidak mengirimkan kontingen ke Olimpiade Musim Panas 2021 di Tokyo karena pandemi virus komunis Tiongkok (COVID-19).

Menurut KCNA, bahwa Korea Utara mengatakan penyebaran COVID-19 mendorong mereka untuk tidak berpartisipasi dalam Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Di saat penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin PyeongChang di Korea Selatan pada Februari 2018. Delegasi Korea Utara dipimpin oleh Kim Yo-jong, saudara perempuan Kim Jong-un dan ajudan dekat Kim Yo-jong.

Korea Utara dianggap sangat rentan terhadap penyakit menular, karena menderita kekurangan makanan dan pasokan medis yang kronis. Sementara itu, Korea Utara berada di bawah sanksi ekonomi dari PBB atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik.

Korea Utara melarang orang asing memasuki negara itu selama epidemi sindrom pernafasan akut yang parah (SARS) pada tahun 2003, juga selama wabah Ebola Afrika Barat merajalela pada tahun 2014.

Pihak berwenang Korea Utara mengatakan dalam surat itu bahwa persiapan Olimpiade Musim Dingin Beijing berjalan memuaskan, karena upaya aktif yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, dan bahwa Pyongyang berjanji untuk tetap bekerja sama dengan Beijing dengan harapan Olimpiade Musim Dingin kali ini mencapai sukses.

Pada saat yang sama, Korea Utara juga menunjukkan sikap persaudaraan sesama negara komunis yang ingin dilihat oleh Partai Komunis Tiongkok dengan mengkritik Amerika Serikat dan negara lainnya yang memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing.

Amerika Serikat dan sejumlah negara lain, seperti Inggris dan Australia, telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade di Beijing pada Februari 2022 karena menentang pemerintah Tiongkok yang melanggar hak asasi manusia terhadap warga etnis Uighur di Xinjiang.(sin)

Wabah di Hong Kong Mendadak Naik, Penerbangan dari 8 Negara Dilarang Masuk

NTDTV.com

Epidemi di Hong Kong tiba-tiba melonjak. Pemerintah Hong Kong baru-baru ini mengumumkan bahwa mulai 8 Januari, penerbangan dari delapan negara akan dilarang memasuki Hong Kong. Dan, mulai 7 Januari, semua acara besar di Hong Kong  dibatalkan, dan 15 jenis tempat telah berhenti beroperasi. Hong Kong Disneyland dan Ocean Park juga ditutup sejak 6 Januari.

Pada 4 Januari, Hong Kong mengumumkan sebanyak 114 kasus Omicron yang dikonfirmasi. Kemudian pada 5 Januari, 38 kasus baru yang dikonfirmasi diumumkan, 31 di antaranya terkait dengan strain virus mutan Omicron, dan sekitar 20 kasus pada awalnya positif COVID-19. 

Kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor  pada konferensi pers  5 Januari bahwa situasi epidemi di Hong Kong telah berubah secara drastis dalam beberapa hari terakhir, dan situasinya mengkhawatirkan. Muncul rantai transmisi yang tidak terlihat di komunitas. Omicron menyebar dengan cepat, atau mengkonfirmasi jumlah komunitas.

Ia mengumumkan pengetatan tindakan anti-epidemi Mulai dari 00:00 pada 7 Januari, restoran Hong Kong akan dilarang digunakan setelah pukul 6 sore, bar, pusat kebugaran, klub malam, salon kecantikan, pusat pijat, ruang mahjong dan 15 jenis tempat lainnya juga akan tutup selama 14 hari.

Selain itu, semua acara besar di Hong Kong, termasuk Festival Bersepeda Hong Kong, juga akan dibatalkan. Disneyland dan Ocean Park akan ditutup dari 6 Januari hingga 20 Januari.

Pada saat yang sama, pemerintah Hong Kong juga telah mengadopsi langkah pencegahan dan pengendalian baru untuk penerbangan internasional. 

Mulai 8 Januari, penerbangan dari delapan negara ke Hong Kong akan dilarang selama dua minggu. Kedelapan negara tersebut antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Prancis, Filipina, India, dan Pakistan.

Menurut  laporan oleh AFP, tindakan pembatasan  pemerintah Hong Kong ini akan membawa gelombang kejutan baru bagi perekonomian Hong Kong. Bahkan, akan mengisolasi penduduk Hong Kong dari dunia. (hui)

AS Kembali Menambahkan 860.000 Kasus COVID-19, Australia Batalkan Persyaratan Konfirmasi Tes PCR

Li Mei dan Ruili

Sebanyak 295 juta orang di seluruh dunia, kecuali daratan Tiongkok, didiagnosis dengan COVID-19  dan sekitar 5,46 juta orang meninggal dunia, pada Rabu (5/1/2022). Jumlah orang yang baru didiagnosis di Amerika Serikat melebihi 860.000 kasus. Presiden Polandia Andrzej Duda terinfeksi untuk keduakalinya.

Taiwan menambahkan 25 kasus baru imigrasi dari luar negeri pada Rabu 5 Januari, dan tambahan kasus lokal yang dikonfirmasi adalah petugas kebersihan di Bandara Taoyuan.

Dalam kasus cluster Bandara Taoyuan, total 5 orang telah didiagnosis, yang semuanya merupakan  infeksi terobosan, termasuk kasus pertama pengemudi taksi Taiwan yang terinfeksi varian Omicron.

Menurut statistik dari Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat memberitahukan 860.000 kasus yang dikonfirmasi pada hari Selasa dan tambahan 2.384 kasus kematian.

Presiden AS Joe Biden pada Selasa 4 Januari mengatakan bahwa, ada juga infeksi cluster di Gedung Putih, tetapi dia mengatakan kepada orang-orang untuk tidak terlalu panik.

“Anda mungkin masih bisa terinfeksi virus Corona baru, tetapi sangat tidak mungkin untuk terjangkit penyakit serius. Kami telah melihat kasus virus Corona baru di tempat kerja yang divaksinasi di seluruh Amerika Serikat, termasuk di gedung putih,” ujarnya. 

Biden mengatakan bahwa virus varian Omicron berbeda dengan Delta. Para pelejar masih  aman di sekolah dan dapat terus membuka sekolah.

Dia juga mengatakan bahwa tim telah diinstruksikan untuk menggandakan pesanan obat antivirus Pfizer dengan total 20 juta pil. Biden mengatakan pil ini akan secara drastis mengurangi jumlah rawat inap dan kematian.

Australia memiliki lebih dari 64.000 kasus yang dikonfirmasi pada Rabu, membuat rekor sehari. Sebanyak 2.990 orang dirawat di rumah sakit dan 196 pasien membutuhkan perawatan intensif.

Namun demikian, banyak pusat pengujian harus ditutup karena kelebihan beban, sehingga jumlah diagnosis yang dikonfirmasi tidak lagi mencerminkan situasi sebenarnya.

Perdana Menteri  Asutralia, Scott Morrison mengumumkan pada Rabu bahwa mereka akan menghapus persyaratan untuk pengujian PCR untuk mengkonfirmasi diagnosis.

“Jika Anda adalah kontak dekat dan telah menjalani tes antigen cepat dan hasilnya positif, maka Anda tidak perlu melakukan tes PCR untuk konfirmasi, yang akan mengurangi tekanan pada jalur tes PCR,” katanya.

Presiden Polandia Andrzej Duda kembali terinfeksi COVID-19 pada Rabu, dia terinfeksi pada Oktober tahun lalu. Duda telah menerima tiga dosis vaksin.

Menurut laporan, Duda dinyatakan positif setelah beberapa kasus dikonfirmasi oleh staf Kantor Kepresidenan Polandia. (hui)

Analis Tiongkok Menunjukkan Kekuatan Ekonomi Partai Komunis Tiongkok Membuat Perusahaan AS ‘Tunduk’ kepada Beijing

Danella Pérez Schmieloz dan Jan Jekielek

Kekuatan ekonomi Partai Komunis Tiongkok membuat banyak perusahaan dan pemerintahan “tunduk,” dalam  membantu rencana Beijing untuk mencapai hegemoni global, menurut analis Tiongkok Anders Corr.

Anders Corr, kepala di firma penasihat Corr Analytics dan penulis “The Concentration of Power,” mengatakan kepada program “American Thought Leaders” EpochTV mengatakan perusahaan [dan] … pemerintah  mulai sejalan dengan apa yang Partai Komunis Tiongkok ingin mereka lakukan … dengan sebuah cara yang benar-benar harus menjadi perhatian kita.” 

Anders Corr, yang juga merupakan seorang kontributor The Epoch Times, mengatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok memaksa perusahaan-perusahaan untuk melakukan penawarannya dengan imbalan akses ke pasar Tiongkok, yang menyumbang 20 persen ekonomi dunia. Perusahaan cenderung mematuhi Partai Komunis Tiongkok, karena  ingin menjual produk-produknya kepada 1,4 miliar orang Tiongkok dan mendapatkan tenaga kerja murah dari Tiongkok. 

Demikian halnya dengan Apple, kata Anders Corr, Apple dilaporkan membuat sebuah  kesepakatan rahasia dengan Partai Komunis Tiongkok pada 2016 untuk menghabiskan USD 275 miliar di Tiongkok selama lima tahun. Kesepakatan itu juga mencakup transfer teknologi secara paksa. 

Anders Corr mengatakan, kesepakatan itu tampaknya dipaksakan, karena Partai Komunis Tiongkok membuat aplikasi tertentu tidak tersedia di App store milik Apple.

“Jika anda membuktikan kepada Tiongkok bahwa anda berada di pihak Partai Komunis Tiongkok… [dengan cara] menyumbangkan  275 miliar dolar AS dalam sebuah perjanjian rahasia untuk transfer teknologi ke Tiongkok, jika anda membuktikan bahwa … mungkin Partai Komunis Tiongkok memberi kesepakatan yang lebih baik kepada anda… yang memaksimalkan pendapatan jangka-pendek anda [dan] meningkatkan bonus anda sebagai Kepala Staf Eksekutif, tetapi menjual semua pemegang saham di masa depan,” kata Anders Corr.

Anders Corr berpendapat bahwa tindakan semacam itu dimungkinkan karena konsentrasi kekuasaan Partai Komunis Tiongkok, yang memungkinkan Partai Komunis Tiongkok untuk “bertindak sebagai penjaga gerbang” ke pasar Tiongkok. Kekuasaan semacam ini tidak tersedia bagi presiden Amerika Serikat karena adanya kebebasan ekonomi di Amerika Serikat.

Banyak perusahaan yang membuat kesepakatan dengan Partai Komunis Tiongkok, bersedia untuk mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh rezim Tiongkok karena keserakahan, menurut Anders Corr.

Anders Corr menyebutkan bahwa beberapa pengusaha, seperti manajer pengelola investasi global miliarder Ray Dalio, membenarkan kesepakatan mereka dengan Partai Komunis Tiongkok dengan mengatakan bahwa, mereka tidak dapat terlibat dalam masalah hak asasi manusia dan masalah pemerintahan dan bahwa Amerika Serikat juga memiliki masalahnya sendiri. Tetapi, Anders Corr percaya bahwa ini adalah sebuah pernyataan yang tidak dapat diterima.

“Anda tidak dapat membandingkan tiga genosida di Tiongkok–—dari orang-orang Uyghur, orang-orang Tibet, dan Falun Gong–—dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat,” ungkapnya.

“Untuk membandingkan keduanya adalah Tiongkok berupaya menyembunyikan bukti-bukti yang tidak menyenangkan itu dan sebuah fitnah untuk Amerika Serikat.”

Analis tersebut mengatakan Partai Komunis Tiongkok memiliki tujuan untuk mencapai “hegemoni global,” yang merupakan sebuah kebenaran yang diterima di dunia akademis. Anders Corr mengatakan, Partai Komunis Tiongkok menggunakan kekuasaan ekonomi ini untuk memperluas pengaruh politiknya di Amerika Serikat.

“Pengaruh yang dimiliki Beijing atas politik Amerika Serikat melalui perusahaan Amerika Serikat sebenarnya sangat mirip dengan pengaruh yang dimiliki Beijing terhadap negara-negara lain,” kata Anders Corr.

“Apakah itu Uganda atau Filipina, mereka menggunakan sedikit kekuasaan karena dapat menghidupkan dan mematikan impor dan ekspor antara Tiongkok dengan semua negara lain di dunia,” katanya.

Demokrasi Barat tidak berbuat cukup untuk melawan ekspansi Partai Komunis Tiongkok dan harus mengkoordinasikan sebuah pendekatan strategis ke Tiongkok, bersama dengan negara-negara Barat lainnya “sehingga demokrasi-demokrasi Barat memastikan bahwa perusahaan kita tidak menjual demokrasi ketika perusahaan kita sedang berbisnis di Tiongkok,” menurut Anders Corr.

“Kami seharusnya lebih banyak melawan. Kita seharusnya melihat lebih banyak bukti perlawanan terhadap Partai Komunis Tiongkok, yang tidak kita lihat, Bahkan G-7… mereka tidak dapat menyetujui boikot diplomatik terhadap Olimpiade ketika ada tiga genosida  yang sedang terjadi di Tiongkok,” pungkas Anders Corr.  (Vv)

Aksi Protes Meletus Hingga Rusuh di Kazakhstan Gara-gara Kenaikan LPG, Kabinet Pemerintah Mengundurkan Diri

Xue Fei

Sejak 1 Januari 2022, harga LPG di Prefektur Mangystau, Kazakhstan, naik dua kali lipat sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat setempat. Aksi protes dan demonstrasi pecah di banyak tempat termasuk Aktau dan Almaty, ibu kota negara bagian.

Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev memerintahkan pembentukan komite pemerintah untuk menyelidiki situasi tersebut. Panitia mengatakan pada tanggal 4 Januari, bahwa mereka siap untuk memenuhi tuntutan utama para pengunjuk rasa dan menurunkan harga gas. Namun demikian, aksi protes tidak mereda dan malah menyebar ke kota-kota lain.

Pada 4 Januari, bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi di Almaty, kota terbesar di Kazakhstan, polisi menggunakan gas air mata dan bom flash. Di kota-kota lain, pengunjuk rasa berbaris dan sejumlah besar pasukan keamanan ditempatkan di tempat kejadian.

Kantor Kepresidenan mengumumkan pada 5 Januari pagi bahwa Almaty dan negara bagian Mangystau barat telah memasuki keadaan darurat selama dua minggu. Langkah ini termasuk memberlakukan jam malam mulai pukul 23.00 hingga 07.00, membatasi pergerakan dan melarang pertemuan massal.

Pada 5 Januari, Tokayev menandatangani dekrit presiden dan menerima pengunduran diri kabinet pemerintah saat ini. Perdana Menteri saat ini Askar Mamin mengundurkan diri. Wakil Perdana Menteri Pertama Alikhan Smailov untuk sementara akan bertindak sebagai perdana menteri transisi.

Namun demikian, sejumlah besar pengunjuk rasa masih menerobos masuk ke kantor walikota Almaty untuk memprotes. Menurut lokasi kejadian yang dilaporkan oleh media Kazakh “Zakon.kz”, sejumlah besar orang berkumpul di luar gedung administrasi. Polisi menembakkan bom kejut dan gas air mata ke tempat kejadian, dan suara ledakan berlanjut.

Reuters melaporkan bahwa dari siaran langsung warga Kazakh di IG, terlihat ada kebakaran di kantor walikota dan suara tembakan terdengar di dekatnya.

Menurut laporan media lokal, komunikasi internet di seluruh Kazakhstan  terputus. Beberapa media lain memberitakan bahwa komunikasi telepon lokal juga terputus secara besar-besaran.

Kementerian Dalam Negeri Kazakhstan menyatakan bahwa lebih dari 200 orang ditangkap selama demonstrasi di seluruh negeri dan 95 petugas polisi terluka.

Mengenai situasi kacau di Kazakhstan, Rusia secara resmi mengeluarkan pernyataan yang menyatakan  sangat memperhatikan perkembangan situasi di negara-negara tetangga yang bersaudara. Rusia menyerukan kepada pemerintah dan rakyat untuk memulai dialog sesegera mungkin serta penyelesaian semua masalah di bawah kerangka hukum dan konstitusional, bukan kerusuhan jalanan atau melanggar hukum.”

Kazakhstan adalah negara kunci bagi partai Komunis Tiongkok untuk mempromosikan diplomasi di Asia Tengah. Ketika Xi Jinping mengunjungi Kazakhstan pada 2013, ia secara khusus memilih untuk mengusulkan rencana “Belt and Road” untuk pertama kalinya di negara itu.

Beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah banyak berinvestasi di Kazakhstan, terutama di ladang minyak dan gas. Tiongkok dan Kazakhstan telah bersama-sama berinvestasi dalam 55 proyek skala besar dengan total investasi 27,3 miliar dolar AS. 

Media lokal mengatakan bahwa seperempat minyak Kazakhstan ditambang oleh perusahaan Tiongkok. Selain itu,  Tiongkok juga telah mendirikan sejumlah besar Institut Konfusius untuk penetrasi ideologis.

Akan tetapi, Kazakhstan juga merupakan salah satu negara paling anti partai komunis Tongkok di Asia Tengah. Protes lokal anti-Beijing terus berlanjut, yang melibatkan isu-isu seperti “jebakan utang” yang mungkin dibawa oleh inisiatif “Belt and Road”  serta kamp konsentrasi Xinjiang. (hui)

Banjir dan Longsor di Jayapura, 6 Orang Meninggal Dunia

0

ETIndonesia- Korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi basah yang terjadi di Kota Jayapura bertambah. Selain banjir, guyuran hujan lebat juga memicu terjadinya tanah longsor hingga mengakibatkan 6 orang meninggal dunia pada Jumat (7/1/2022).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan enam korban meninggal dunia telah dievakuasi oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Polda Papua. Dari total korban jiwa, tiga orang telah diidentifikasi,  sedangkan sisanya masih dalam proses identifikasi. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura mencatat sebanyak 500 orang mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Sampai saat ini, BPBD masih melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir menggunakan 3 perahu karet serta 1 truk serbaguna untuk evakuasi warga terdampak longsor.

Dinas Pekerjaan Umum setempat turut mengerahkan alat berat untuk mendukung percepatan penanganan wilayah terdampak tanah longsor.

Kondisi mutakhir saat ini hujan ringan masih mengguyur wilayah Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. BPBD melaporkan banjir berangsur surut namun listrik masih dalam kondisi padam.

Banjir dan longsor yang melanda beberapa distrik atau kecamatan di Kota Jayapura, Provinsi Papua terjadi sejak Kamis malam (6/1) sekitar pukul 22.00 WIT. Distrik terdampak meliputi Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami. BNPB terus memonitor dan berkoordinasi dengan BPBD setempat terkait giat tanggap darurat. (asr) 

Walikota Bekasi Ditetapkan Tersangka Korupsi : Kerahkan Kaki Tangan dari Lurah, Camat dan Kepala Dinas Hingga dengan Modus ‘Sumbangan Masjid’

0

ETIndonesia- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka korupsi. Kasus yang menjeratnya tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.

Sebanyak 9 orang tersangka, dengan 4 orang diduga sebagai pihak pemberi yaitu AA selaku Direktur PT ME, LBM selaku pihak swasta, SY selaku Direktur PT KBR, dan MS selaku Camat Rawalumbu.

Sedangkan sebagai pihak penerima sejumlah 5 orang yaitu RE selaku Walikota Bekasi periode 2018-2022, MB selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, MY selaku Lurah Kati Sari, WY selaku Camat Jatisampurna, dan JL selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi.

Melansir dari rilis KPK, Kamis (6/12022), perkara ini bermula dari penetapan APBD-P Tahun 2021 Pemerintah Kota Bekasi untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran sekitar Rp286,5 Miliar. Anggaran tersebut diantaranya untuk pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 Miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 Miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 Miliar, serta melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 Miliar.

Atas proyek-proyek tersebut, Tersangka RE diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud.

Sebagai bentuk komitmen, Tersangka RE diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi, diantaranya dengan menggunakan sebutan untuk “Sumbangan Masjid”.

Pihak-pihak tersebut kemudian diduga menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang kepercayaannya. Selain itu Tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan di Pemerintah Kota Bekasi. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Tersangka RE.

Hingga pada hari Rabu, 5 Januari 2021 Tim KPK melalukkan kegiatan tangkap tangan di beberapa lokasi wilayah Kota Bekasi. KPK mengamankan sejumlah 14 orang dengan bukti uang sekitar Rp3 Miliar dan buku rekening bank dengan jumlah uang sekitar Rp2 Miliar.

Tersangka AA, dkk sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan Tersangka RE dkk sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK kemudian melakukan penahanan kepada para Tersangka AA, LBM, SY, MS di rutan Pomdam Jaya Guntur, Tersangka RE dan WY di Rutan Gedung Merah Putih, Tersangka MB, MY, dan JL di Rutan KPK pada Kavling C1, masing-masing untuk 20 hari pertama terhitung sejak  6 sampai dengan 25 Januari 2022. (KPK/asr)

Korupsi Melemahkan Efektivitas Pertempuran Militer Tiongkok

0

Nicole Hao

Korupsi adalah sebuah fenomena yang tersebar luas di dalam  militer Tiongkok, di mana para perwira, termasuk jenderal-jenderal, tidak bergantung pada masa kerja mereka atau kekuatan militer untuk naik pangkat, melainkan suap dan koneksi, demikian menurut para analis.

Para ahli berkomentar bahwa kurangnya kepemimpinan yang kompeten akan sangat merugikan kemampuan perang Tiongkok.

Di dalam militer Tiongkok, semua posisi dan pangkat telah dijual dengan mengajukan harga, demikian laporan outlet media pemerintah Tiongkok, Xinhua mengutip tiga mayor jenderal  dari Akademi Ilmu Militer mengatakan pada 10 Maret 2015.

“Seorang komandan dari sebuah distrik militer menyuap Xu Caihou [saat itu Wakil Ketua Komisi Militer Pusat] sebesar 20 juta yuan  untuk sebuah posisi senior. Xu Caihou kemudian mempromosikan orang satu ini, daripada komandan lain yang baru saja menyuap Xu Caihou sebesar 10 juta yuan,” kata Mayjen Yang Chunchang.

Di dalam militer Tiongkok, hanya ada satu jenderal yang memiliki pengalaman pertempuran yang sesungguhnya. Jenderal Li Zuocheng, 68 tahun, bertugas dalam Perang Vietnam pada tahun 1979 sebagai direktur sebuah perusahaan yang terdiri dari sekitar 100 tentara. Li Zuocheng adalah kepala dari Kepala Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.

“Mereka membeli posisi mereka. Mereka tidak akan menghabiskan hidup mereka untuk bertempur,” kata Zhou Meisen, penulis skenario serial TV propaganda anti-korupsi berjudul “Atas Nama Rakyat,” memberitahu People’s Daily, corong rezim Tiongkok, pada 6 April 2017. “Begitu ada perang, siapa yang dapat bertempur? Siapa yang akan mengorbankan hidupnya untuk membela negara?”

“Seorang jenderal masih dapat memimpin militer ketika ia tidak memiliki pengalaman pertempuran apa pun. Ia dapat belajar dari buku-buku dan latihan-latihan militer,” kata Tang Jingyuan, komentator urusan Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat, kepada The Epoch Times pada 17 Desember. 

“Tetapi jika para jenderal dan perwira menerima posisi dan pangkat mereka dengan cara  suap, mereka tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memerintah militer untuk bertempur dalam perang.”

Tang Jingyuan melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai hasilnya, perwira dan tentara-tentara Tiongkok tidak akan fokus pada peningkatan keterampilannya, mengetahui bahwa mereka perlu membeli posisi dan pangkat yang ingin mereka capai.

“Bertempur bukanlah sebuah permainan, Begitu ada sebuah perang, perwira-perwira dan tentara-tentara ini tidak dapat bertempur,” kata Tang Jingyuan.

Pertarungan Melemah

Contoh-contoh para jenderall yang dipecat menjadi hal biasa di bawah rezim Xi Jinping.

Pada 29 April, rezim Tiongkok mengumumkan bahwa Mayor Jenderal Song Xue, mantan wakil kepala staf Angkatan Laut Tiongkok, dicurigai melakukan sebuah  “pelanggaran yang serius terhadap disiplin dan hukum.” Song Xue telah diberhentikan dari posisinya pada 8 April.

Song Xue adalah pemimpin Tiongkok yang penting untuk membangun kembali dan melatih personel untuk kapal induk pertama Tiongkok, Liaoning. Para komentator Tiongkok di luar negeri mengatakan bahwa Song Xue terlibat dalam kasus penyuapan dalam proyek Liaoning.  Ia  dihukum karena kapal induk tersebut tidak memiliki efektivitas pertempuran yang diharapkan dimiliki oleh sebuah kapal induk.

Pada 26 April, kelompok penyerang kapal induk Liaoning–—yang memiliki tiga kapal perusak Tiongkok, satu fregat, dan satu kapal suplai yang berlayar bersama dengan Liaoning–—tidak dapat mencegah sebuah kapal perusak kelas Arleigh Burke dengan Angkatan Laut Amerika Serikat agar tidak masuk ke tengah formasi kelompok penyerang kapal induk Liaoning saat berlayar melalui Laut Filipina.

“Militer Tiongkok telah menjadi melempem, tanpa  keefektifan pertempuran” Luo Yu, putra mantan revolusioner Tiongkok Jenderal Lou Ruiqing, mengatakan kepada The Epoch Times pada 14 November 2017. 

“Tidak ada pejabat atau petugas Tiongkok yang tidak terlibat dalam suap, itu sebuah masalah sistematis. Tidak ada cara untuk menghentikan korupsi di dalam militer Tiongkok,” ujarnya. 

Dalam sambutannya, Zhou mengutip sebuah contoh perwira yang secara aktif menggelapkan dana-dana militer.

“Dalam satu latihan militer, mereka [perwira-perwira] menjual kendaraan-kendaraan dan bensin,” kata Zhou. 

“Perwira-perwira itu kemudian melaporkan bahwa kendaraan-kendaraan itu hancur selama latihan dan gas digunakan. Dana tambahan itu kemudian masuk ke kantong perwira-perwira itu,” tambahnya.

Dalam contoh lain, Zhou mencatat bahwa selama sebuah latihan militer, “tentara-tentara hanya menembakkan 10 meriam dalam latihan, tetapi mereka melaporkan bahwa 100 meriam digunakan.”

“Korupsi terlalu serius untuk digambarkan, Untuk menggunakan kata-kata perwira, [militer] adalah bobrok dari luar hingga dalam,” kata Zhou.

Pada 18 Agustus, dwnews.com yang berkantor pusat di Beijing melaporkan dari Beijing bahwa Jenderal Zhang Yang, yang dilaporkan melakukan bunuh diri, yang  dijuluki “Karung Goni Zhang” karena ia biasa memasukkan uang tunai ke dalam karung goni, ia  menggunakan uang tunai itu untuk menyuap perwira senior atau menerima suap dari perwira-perwira junior. Zhang Yang telah memberi uang tunai sebesar 25 juta yuan  masing-masing kepada Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Jenderal Guo Boxiong dan Xu Caihou sekaligus.

“Hanya beberapa jenderal yang tewas di medan perang ketika Partai Komunis Tiongkok meluncurkan perang pertamanya, pemberontakan Nanchang, pada 1 Agustus 1927, hingga Perang Korea [yang berakhir dengan sebuah gencatan senjata pada 27 Juli 1953],” kata Zhou kepada People’s Daily pada tahun 2017.

“Sekarang, sebuah kampanye anti-korupsi telah memecat lebih dari 140 jenderal,” ujarnya.

Korupsi dan Penggantian

Antikorupsi telah menjadi tugas utama pemimpin Tiongkok Xi Jinping setelah mengambil posisi ketua Komisi Militer Pusat pada tahun 2012. Xi Jinping, yang adalah komandan tertinggi militer Tiongkok, menggunakan sebuah kampanye anti-korupsi untuk memecat para jenderal yang tidak memiliki loyalitas dan untuk mempromosikan jenderal baru yang mendukungnya.

Pada 16 Juni 2018, dwnews.com melaporkan bahwa upaya Xi Jinping untuk mereformasi militer Tiongkok menghadapi perlawanan.

“Saat ini, situasi antikorupsi di dalam militer masih parah dan rumit,” outlet media yang dikelola pemerintah Tiongkok, Harian Tentara Pembebasan Rakyat yang terbit pada 13 April 2020. “Masalah melanggar aturan dan melanggar aturan-disiplin sering terjadi.”

Pada 28 Agustus 2017, Jenderal Zhang Yang, mantan direktur departemen pekerjaan politik Komisi Militer Pusat, dan Jenderal Fang Fenghui, mantan kepala gabungan staf, diselidiki karena kasus suap dan pelanggaran-pelanggaran disiplin.

Tiga bulan kemudian pada 25 November, Zhang  Yang bunuh diri. Pada bulan Oktober 2018, Partai Komunis Tiongkok secara anumerta mencopot Zhang Yang dari Komisi Militer Pusat dan dari Partai Komunis Tiongkok, melucuti pangkatnya, dan menyita properti milik Zhang Yang. Xinhua melaporkan bahwa Zhang Yang memiliki  jumlah kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dan tingkat korupsi yang dilakukan Zhang Yang adalah sangat tinggi.

Fang Fenghui dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh sebuah pengadilan militer Tiongkok pada 20 Februari 2019, dengan kejahatan suap dan memiliki sejumlah besar properti dari sumber yang tidak diketahui.

Tentara Tiongkok memiliki lima komando teater, di mana masing-masing komando meliputi satu wilayah. Sejajar dengan ini, ada angkatan darat, satu angkatan udara, satu angkatan laut, satu angkatan roket, satu angkatan pendukung strategis, satu angkatan pendukung layanan gabungan, dan satu angkatan polisi bersenjata. Pasukan tersebut dipimpin oleh komando-komando teater dan angkatan-angkatan pada saat yang sama. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat memiliki 25 distrik militer provinsi dan tiga garnisun yang melapor ke Komisi Militer Pusat secara langsung.

Pada 6 September, Xi Jinping mempromosikan lima letnan jenderal ke posisi jenderal, serta posisi komando yang lebih tinggi. Lima orang ini termasuk Komandan Komando Teater Barat Wang Haijiang, Komandan Komando Teater Pusat Lin Xiangyang, Komandan Angkatan Laut Dong Jun, Komandan Angkatan Udara Chang Dingqiu, dan Direktur Universitas Pertahanan Nasional Tentara Pembebasan Rakyat, Xu Xueqiang.

Dua bulan sebelumnya pada 5 Juli, Xi Jinping mempromosikan empat letnan jenderal lainnya ke pangkat jenderal. Mereka adalah Komandan Komando Teater Barat Xu Lingqi, Komandan Komando Teater Selatan Wang Xiubin, Komandan Angkatan Darat Liu Zhenli, dan Komandan Angkatan Pendukung Strategis Ju Qiansheng.

Xi Jinping telah mengganti Komandan Komando Teater Barat empat kali dalam sembilan bulan. Pada Desember 2020, saat itu Komandan Zhao Zongqi pensiun. 

Xi Jinping mempromosikan Zhang Xudong, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Komandan Komando Teater Pusat, untuk mengambil alih. 

Pada Juni, Zhang Xudong diberhentikan karena menderita penyakit. Xu Xueqiang mengambil alih posisi tersebut dan pada September digantikan oleh Wang Haijiang. Tidak diketahui mengapa Xi Jinping memecat Xu Xueqiang dan di mana kini Xu Xueqiang berada.

“Xi Jinping belum membangun sebuah militer yang setia kepadanya,” tulis Wang Youqun, seorang kolumnis untuk The Epoch Times berbahasa Mandarin, pada 8 September.

 “Xi Jinping telah mempromosikan lebih dari 60 jenderal sejak mengambil alih sebagai Ketua Komisi Militer Pusat. Jenderal-jenderal ini mengendalikan Komisi Militer Pusat, lima komando teater, tujuh angkatan, dan universitas-universitas militer. Namun, tidak semua ini komandan yang baru diangkat ini setia kepada Xi Jinping, dan inilah alasan mengapa Xi Jinping terus menunjuk komandan yang baru.”

Wang Youqun juga menulis bahwa Xi Jinping menyebut korupsi sebagai alasan untuk menyingkirkan para Jenderal yang tidak setia kepadanya, karena sebagian besar jenderal-jenderal itu terlibat dalam kasus penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penipuan, kolusi, dan penggelapan. (Vv)

Korea Utara Diduga Meluncurkan Rudal Balistik yang Jatuh di Luar Perairan Ekonomi Jepang

NTDTV.com

Korea Utara meluncurkan objek yang mungkin berupa rudal balistik pagi ini dan jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Dunia berspekulasi  adalah rudal balistik. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan “sangat menyesal” tentang rudal yang diluncurkan oleh Korea Utara.

Korea Utara meluncurkan sebuah benda terbang tak dikenal dari pedalaman menuju Laut Jepang pada Kamis (6/1/2022) sekitar pukul 08:10 waktu setempat. Kantor Berita Yonhap melaporkan bahwa militer Korea Selatan, biasanya segera melaporkan ke media ketika mendeteksi bahwa Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik, berspekulasi bahwa benda terbang yang diluncurkan kali ini juga merupakan rudal balistik.

Media Jepang, NHK melaporkan bahwa militer Korea Selatan saat ini bekerja dengan militer AS untuk menganalisa secara detail seperti jenis dan jarak terbang dari objek terbang.

Ini adalah demonstrasi bersenjata pertama oleh pihak berwenang Pyongyang tahun ini. Peluncuran rudal ini adalah 78 hari setelah peluncuran terbaru rudal balistik kapal selam pada 19 Oktober tahun lalu.

Kementerian Pertahanan Jepang dan Badan Keamanan Maritim (setara dengan Badan Patroli Maritim)  menyatakan bahwa, Korea Utara telah meluncurkan objek yang mungkin berupa rudal balistik hari ini, dan belum menerima informasi tentang kerusakan kapal Jepang.

Saat wawancara di pagi hari, Fumio Kishida mengatakan bahwa Korea Utara terus meluncurkan rudal sejak tahun lalu, dan dia menyayangkan tindakan korut.  Pemerintah Jepang akan terus melakukan pengawasan dan analisis terperinci.

Dalam rapat paripurna yang diadakan oleh Partai Buruh Korea beberapa hari lalu, disebutkan bahwa pengembangan dan produksi peralatan teknologi tempur harus ditingkatkan untuk mencapai tujuan kemerdekaan, modernisasi, dan keilmuan industri pertahanan. Hubungan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dibahas pada pertemuan tersebut. Namun demikian, hasil pertemuan terkait tidak diungkapkan.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa sesuai  rencana pertahanan nasional lima tahunnya, Korea Utara  mempromosikan pengembangan rudal balistik dan senjata lainnya. Pada September tahun lalu, Korea Utara menguji rudal jarak pendek dari kereta api dan rudal  hipersonik. (hui)

Warga Asing yang Tidak Menguasai Mandarin Bakal “Setengah Mati” Lantaran Beijing Lagi Melenyapkan Bahasa Inggris

0

oleh Xu Jian

Sejak bulan lalu, yakni tinggal beberapa minggu dari pelaksanaan Olimpiade Musim Dingin Beijing tahun ini, otoritas Beijing justru disibukkan untuk mengubah rambu-rambu jalan, yaitu mengganti rambu jalan yang berbahasa Inggris menjadi Hanyu Pinyin. Yang oleh banyak pihak dicurigai sebagai kampanye memperketat ideologi dan upaya komunis Tiongkok untuk melenyapkan budaya Inggris.

Jelang pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, banyak penduduk Beijing yang memperhatikan adanya perubahan halus di kereta bawah tanah perkotaan. Misalnya, tulisan stasiun yang bahasa Inggrisnya ‘Station’ sekarang diganti dengan tulisan Zhan yang merupakan Hanyu Pinyin dari ‘站’ yang artinya stasiun. 

Contoh lain seperti tulisan Olympic Park diubah menjadi Pinyin ‘Aolinpike Gongyuan’ meskipun orang yang mengerti Mandarin tahu bahwa itu sama. Tulisan bahasa Inggris Terminal 2 di Bandara Beijing diubah menjadi ‘2 Hao Hangzhanlou” (2号航站楼). Tetapi ekstensi di bawah ini masih menggunakan versi terjemahan bahasa Inggris.

Bandara Internasional (International Airport) juga diterjemahkan dengan menggunakan Hanyi Pinyin. Seperti rambu penunjuk arah ke Bandara Internasional Binhai, sekarang diubah menjadi “To BINHAIGUOJIJICHANG”. Tetapi ‘To’-nya masih pakai bahasa Inggris, sedangkan lainnya diubah menjadi pinyin.

Kegiatan ini telah menimbulkan sensasi para netizen di Internet, dan banyak orang telah mempertanyakan apa alasan yang ada di balik penggantian rambu, karena hal ini akan membuat “setengah mati” para turis asing yang tidak bisa berbahasa Mandarin untuk memahami arti pinyin itu.

Beijing Subway mengatakan dalam sebuah pernyataan pekan lalu, bahwa perubahan ini merupakan bagian dari realisasi peraturan yang relevan terkait “standar baru untuk terjemahan nama stasiun kereta bawah tanah Beijing”. Namun hal ini tidak dapat meyakinkan banyak netizen di media sosial. Karena “Terjemahan bahasa Inggris adalah untuk membantu para pendatang (warga asing) yang tidak bisa berbahasa Mandarin, apa gunanya mengubah Hanyu ke Latin tetapi dengan pinyin ?” komentar netizen melalui Weibo.

Ada netizen yang menyarankan agar logo CCTV yang dipasang di stasiun juga diubah dari CCTV menjadi pinyin ZZDS (Zhongguo Zhoyang Dianshi).

Pekan lalu, media corong PKT ‘Guangming Rebao” juga mempertanyakan kepraktisan langkah ini : Kebanyak warga Tiongkok tidak memerlukan pinyin untuk membaca bahasa Mandarin. Bahkan, mungkin lebih banyak orang yang mengetahui huruf Mandarin daripada pinyin. Beberapa orang tua dan Tionghoa perantauan mungkin tidak mengerti pinyin, karena pinyin dipromosikan oleh PKT pada tahun 1950-an. Malahan kebanyakan orang asing mungkin tidak mengenal pinyin …

Meskipun pihak berwenang tidak menjelaskan bahwa perubahan nama akan memiliki hubungan dengan Olimpiade Musim Dingin, namun beberapa orang membandingkannya dengan perubahan rambu jalan Inggris di Beijing sebelum Olimpiade Musim Panas 2008.

“Mereka mulai melenyapkan bahasa Inggris. Tren menggalakan pembelajaran bahasa Inggris selama Olimpiade Beijing 2008 tampaknya telah menjadi masalah kehidupan tempo doeloe,” ungkap seorang netizen melalui media Douban.com.

Selama Olimpiade Musim Panas Beijing tahun 2008, Partai Komunis Tiongkok mendorong para generasi muda Beijing untuk belajar bahasa Inggris. CCTV bahkan mengklaim bahwa ini adalah gerakan massa untuk meningkatkan kesadaran Olimpiade publik dan meningkatkan bahasa Inggris perkotaan dan tingkat beradab.

Beberapa netizen percaya bahwa langkah ini telah memperburuk kekhawatiran masyarakat bahwa PKT terus mengobarkan perang ideologis melawan pengaruh Barat dan semakin menentang bahasa Inggris.

Saat ini, otoritas pendidikan Tiongkok secara berangsur-angsur telah menghapus ujian negara untuk mata pelajaran bahasa Inggris bagi murid-murid sekolah dasar dan menengah. Menekankan supaya tidak menggunakan materi panduan yang berbahasa luar negeri, dan mewajibkan murid-murid sekolah dasar, menengah untuk membaca dan mempelajari apa yang disebut ‘Pemikiran Xi Jinping’. (sin)

Menyusutnya Penduduk Tiongkok Menjadi Masalah Besar Ekonomi

Milton Ezrati

Sensus Tiongkok tahun 2020 akhirnya tersedia. Sensus tersebut membawa beberapa berita baik bagi Beijing tetapi hanya saja terkait dengan harapan yang menakutkan. Statistik masih mengeluarkan sebuah peringatan untuk masa depan. 

Sensus Tiongkok mengumumkan bahwa jumlah penduduk Tiongkok pada tahun 2020 berjumlah 1,41 miliar, naik 5,4 persen dari tahun 2010. Karena ada beberapa ketakutan yang cukup besar bahwa populasi Tiongkok menyusut, ini adalah berita baik bagi pihak berwenang. Tetapi kegembiraan apa pun pasti telah diredam.

Pertumbuhan tersebut merupakan yang terkecil sejak Tiongkok memulai sensusnya pada tahun 1950-an. Dan jika pertumbuhan populasi yang lambat ini mengurangi harapan-harapan terburuk Beijing, gambaran keseluruhan masih menunjukkan sebuah populasi yang lebih kecil di tahun-tahun mendatang. 

Yang paling signifikan dari sebuah sudut pandang ekonomi adalah penurunan yang tidak proporsional dalam populasi usia kerja, karena prospek ini mengancam untuk sangat membatasi kecepatan pembangunan secara keseluruhan.

Akar masalah ini terletak pada kebijakan satu-anak yang berlaku di Tiongkok dari tahun 1970-an hingga saat ini. Ketika mantan pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping memprakarsai aturan bahwa keluarga hanya dapat memiliki satu anak, ia secara khusus berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan memperjelas bahwa lebih sedikit anak-anak, akan membantu perkembangan ekonomi dengan cara membebaskan lebih banyak orang-orang dewasa muda untuk bekerja. 

Lebih sedikit anak-anak yang bersekolah mungkin juga membebaskan mantan guru untuk upaya pertumbuhan. Tetapi seiring waktu, karena tingkat kelahiran turun di bawah penggantian, populasi pemuda Tiongkok berkurang, sehingga saat ini Tiongkok menghadapi kekurangan orang-orang usia kerja untuk menggantikan populasi pekerja  sangat besar yang sekarang ini sudah pensiun dari pekerjaan aktif.

Karena ketidaksesuaian antara orang-orang yang pensiun dengan pekerja muda baru ini semakin kuat, sebuah masalah gerak lambat dengan keseimbangan yang sangat besar telah berkembang. Kekurangan pekerja, misalnya, telah melebih-lebihkan kenaikan upah orang Tiongkok, yang menurut Biro Statistik Nasional, telah meningkat lebih dari 9,0 persen setahun selama lima tahun terakhir. 

Sementara perkembangan ini telah menjadi sebuah anugerah bagi pekerja-pekerja, hal tersebut mulai menutup kesenjangan upah antara Tiongkok di satu sisi, dengan Barat dan Jepang di sisi lain. 

Dengan melakukan itu, hal tersebut telah mencuri beberapa daya pikat Tiongkok yang telah lama menjadi tempat sumber produksi yang murah.

Lebih mendasar lagi, arus pekerja muda yang lambat telah menyebabkan kurangnya sumber daya utama bagi Tiongkok untuk pertumbuhan ekonomi: tangan-tangan dan pikiran-pikiran yang bekerja. 

Dan, karena sebagian besar inovasi terjadi di kalangan dewasa muda, situasi demografis tersebut siap untuk menimbang paling berat di bidang inovasi teknologi yang semakin ditekankan Beijing. PBB memperkirakan bahwa sebelum dekade ini menjadi jauh lebih tua, kekurangan pekerja baru akan menyebabkan angkatan tenaga kerja Tiongkok benar-benar menyusut.

Beberapa tahun yang lalu, ketika masalah demografis ini menjadi jelas, Beijing, setelah hampir 50 tahun, melonggarkan kebijakan satu-anak. Tetapi masyarakat Tiongkok tampaknya tidak menanggapi. 

Pada langkah terakhir, angka kesuburan Tiongkok mencapai rata-rata 1,3 anak dalam hidup setiap wanita, jauh di bawah penggantian. Tampaknya biaya hidup yang tinggi dan biaya mengasuh anak yang tinggi membuat pasangan muda enggan membangun sebuah keluarga, terutama setelah beberapa dekade di mana kebijakan satu-anak mengubah pilihan yang lebih disukai itu. 

Bahkan, dalam kejadian yang tidak terduga bahwa angka kesuburan akan meningkat, yang akan memakan waktu 15 tahun hingga 20 tahun sebelum perubahan itu dapat berdampak pada ukuran relatif populasi usia kerja Tiongkok.

Demografi-demografi saja, betapapun parahnya, tidak akan menghentikan pertumbuhan dan perkembangan Tiongkok. Tetapi hal itu akan berkontribusi pada sebuah perlambatan kecepatan pertumbuhan yang nyata, terutama dibandingkan dengan kecepatan sangat tinggi yang sudah terbiasa bagi Beijing dan dunia. 

Dengan kata lain, warisan kebijakan satu-anak sekarang ini akan mengganggu ambisi besar Beijing. Hal tersebut harus juga berfungsi sebagai sebuah objek pelajaran.

Tiongkok tidak akan menghadapi masalah ini jika bukan karena kekuatan pendekatan ekonominya yang terpusat dan atas-bawah. Apakah pihak berwenang di Beijing untuk mengingat fakta ini, mereka mungkin menghindari jebakan lain dalam pendekatan terpusat dan terencananya.

Namun demikian, ada sedikit tanda bahwa baik pemimpin Tiongkok Xi Jinping atau pun rekan-rekannya di Kota Terlarang memiliki kepekaan terhadap peringatan ini. Fakta itu seharusnya sangat membesarkan hati saingan dan musuh-musuh Tiongkok. (Vv)

Cegah Jakarta Tenggelam, Anies dan 3 Menteri Jokowi Disaksikan Luhut Sepakat Membangun Sistem Penyediaan Air Minum

0

ETIndonesia- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius melakukan pencegahan agar Jakarta tidak tenggelam, salah satu upayanya adalah melalui penyediaan air minum perpipaan untuk mengurangi ekstraksi air tanah. Hal ini diwujudkan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi Dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MoU yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (3/1/2022) di Jakarta.

“Isu Jakarta tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat. Pemerintah merespon hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat,” ujar Menko Marves Luhut B. Pandjaitan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama (“Joint Planning”) yang menyinergikan proyek inisiatif Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat.

“Meskipun kita semua terdampak Covid-19 sehingga kondisi fiskal terpengaruh, bukan berarti kita harus berhenti untuk membangun dan melayani masyarakat. Nota Kesepakatan ini merupakan milestone yang penting untuk menjawab tantangan tersebut,” lanjut Menko Luhut.

Saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64%, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Sementara itu, Menteri PUPR, M. Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kepastian penyediaan air minum ke semua lapisan masyarakat menjadi kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan salah satu solusi mencegah Jakarta tenggelam. Oleh karena itu, Kementerian PUPR berkomitmen untuk membangun 3 (tiga) SPAM Regional melalui skema KPBU untuk mendukung pemenuhan cakupan pelayanan air minum di wilayah DKI Jakarta yaitu SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong yang saat ini telah berjalan, serta SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II masih dalam tahap penyiapan.

“Dengan terbangunnya 3 SPAM Regional tersebut, diharapkan dapat menambah kapasitas suplai air minum Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 30%,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga akan memberikan dukungan infrastruktur hilir kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyerapan air minum curah tahun pertama Proyek SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong dan fasilitasi proyek terkait pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) Buaran III.

Untuk itu, Kementerian PUPR berharap, Pemerintah Provinsi DKI segera menyiapakan readiness criteria yang diperlukan untuk dapat mengakses dukungan pembangunan infrastruktur yang diberikan sehingga SPAM Regional yang terbangun akan segera bermanfaat bagi masyarakat dan cakupan pelayanan air minum di DKI Jakarta dapat segera terpenuhi.

Diketahui bahwa pada 2030 sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah diratifikasi sebagai target di dalam RPJMN Pemerintah Pusat dan RPJMD Pemprov DKI Jakarta, PAM JAYA yang merupakan BUMD dari PEMPROV DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan sebanyak 11.150 liter per detik, dan tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35% wilayah pelayanan baru untuk perpipaan ke +/- 1 juta tambahan pelanggan baru di tahun 2030.

Dalam rangka percepatan proyek tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan fasilitasi melalui rangkaian pembahasan bersama antara Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Lebih lanjut Tito menjelaskan, “Kami juga akan memberikan bantuan dalam bentuk dukungan regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Nota Kesepakatan tersebut dalam rangka pencapaian SPM melalui penyediaan air bersih sebagaimana amanat UU Nomor 23 tahun 2014.”

Sejalan dengan pengembangan infrastruktur SPAM, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan kebijakan pembatasan dan pelarangan pengambilan air tanah di wilayah yang telah dilayani jaringan perpipaan PAM JAYA, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zonasi Bebas Air Tanah. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi laju penurunan permukaan tanah (land subsidence) di DKI Jakarta.

“Tahun 2030 Jakarta harus sudah mencapai 100% akses layanan air minum perpipaan, dan kami berterimakasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR yang berkomitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta, sekaligus solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta,” tutup Anies Rasyid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. (PPID DKI/asr)

Gila-gilaan COVID-19 di Amerika Serikat Tembus 1 Juta Kasus Sehari Hingga Nasib Novak Djokovic  di Australia Open

Li Mei dan Jiang Diya 

Pengecualian daratan Tiongkok, pada Selasa (4/1/2022) dengan lebih dari 292 juta orang di seluruh dunia didiagnosis COVID-19 dan sekitar 5,45 juta meninggal dunia. Jumlah diagnosis baru di Amerika Serikat melebihi 1 juta kasus, dan beberapa sekolah menunda pembukaan belajar tatap muka. Kasus diagnosis COVID-19 di Australia memecahkan rekor.

Keluarga kerajaan Swedia menyatakan pada Selasa 4 Januari, bahwa Raja Swedia Carl XVI Gustaf yang berusia 75 tahun dan Ratu Slvia yang berusia 78 tahun telah dinyatakan positif COVID-19.

Pernyataan itu juga menyatakan bahwa raja dan ratu telah menerima tiga suntikan vaksin. Mereka mengalami gejala ringan, mereka merasa baik, dan  dalam isolasi mandiri.

Taiwan menambahkan 4 kasus lokal yang dikonfirmasi pada 4 Januari. Sebanyak 3 orang adalah petugas kebersihan di tempat parkir Bandara Taoyuan dan seorang sopir taksi pencegahan epidemi. Setidaknya seorang diketahui  terinfeksi Omicron.

Otoritas telah memperkuat pencegahan epidemi di bandara. Selain tes PCR setiap tiga hari untuk pengemudi taksi untuk langkah pencegahan epidemi, staf bandara akan melakukan skrining cepat setiap minggu, dan mereka yang memiliki gejala akan segera menjalani tes PCR.

Walikota Taoyuan Cheng Wen-tsan mengatakan : “khususnya personel bandara, anggota kru, termasuk rombongan supir pencegahan epidemi, hotel pencegahan epidemi, harus 100% diberikan vaksin dosis ketiga.”

Menurut statistik dari Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat menambahkan lebih dari 1,08 juta diagnosis baru pada Senin 3 Januari, membuat rekor dunia di luar Tiongkok. Pasien COVID-19 yang meninggal duni sebanyak 1.688 orang.

Setelah liburan, beberapa daerah terkena wabah dan menunda dimulainya masuk sekolah tatap muka. Ada sekolah di Los Angeles  menunda PTM  hingga 11 Januari,para siswa harus menunjukkan hasil tes negatif sebelum mereka dapat masuk kelas.

David Montalvo, orangtua dari Los Angeles County, California mengatakan,”Kami belum pernah melihat dunia menyerah secara kolektif sebelumnya, bukan? Saya hanya ingin memastikan bahwa saya dan keluarga saya sehat dan siap untuk kembali minggu depan.”

Sementara itu, Australia menambahkan lebih dari 47.000 kasus yang dikonfirmasi pada Selasa, rekor tertinggi sejak epidemi, meningkat lebih dari 10.000 kasus dari sehari sebelumnya.

Ada antrian panjang di luar pusat pengujian di kota-kota besar, menunggu menjalani test COVID-19.

Namun demikian, pusat pengujian di New South Wales, Victoria dan Queensland sekali lagi terpaksa ditutup. Selain kelebihan beban laboratorium, mereka juga menghadapi kekurangan personel.

Anthony Albanese, pemimpin partai oposisi Australia mengatakan, bahkan jika Anda punya janji, Anda tidak dapat melakukan suntikan booster dan pengujian PCR karena stasiun pengujian tutup dan akan ada antrian selama enam hingga delapan jam.”

Australia Open akan dimulai pada 17 Januari 2022. Raja tennis Djokovic, yang belum mengungkapkan apakah dia telah divaksinasi, akhirnya menunggu pengecualian medis yang dikeluarkan oleh Australia Open untuk memenangkan Piala Emas Australia Open ke-10.

Novak Djokovic  dalam cuitannya pada hari Selasa menulis: “Selamat Tahun Baru, semuanya! Saya berharap Anda setiap saat dalam keadaan sehat, penuh cinta, dan kebahagiaan. Semoga Anda semua merasakan cinta dan rasa hormat untuk semua kehidupan di dunia.” (Hui)