Epochtimes.id- Polandia mempertimbangkan pelarangan penggunaan produk Huawei oleh badan-badan publik. Laporan ini disampaikan oleh seorang pejabat senior pemerintahan Polandia kepada Reuters, 13 Januari 2019. Ini menyusul penangkapan terhadap pejabat Huawei atas tuduhan terlibat operasi intelijen.
Pemerintah Polandia bahkan mempertimbangkan memperketat Undang-Undang agar pihak berwenang bisa membatasi ketersediaan produk dari perusahaan mana pun yang dianggap mengancam keamanan.
Sebelumnya, tak hanya menangkap seorang eksekutif Huawei berasal dari Tiongkok, Polandia turut menangkap seorang mantan pejabat keamanan Polandia atas tuduhan spionase.
Sejumlah pejabat dan nara sumber kepada Reuters pada 11 Januari 2019 menyebutkan, praktik spionase tersebut sebuah langkah yang dapat memicu kekhawatiran keamanan di Barat terkait peralatan telekomunikasi.
Seorang pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas cybersecurity kepada Reuters mengatakan perubahan mendadak kebijakan Huawei tidak dapat dibenarkan setelah terjadinya penangkapan.
Namun dia mengatakan penggunaan produk perusahaan tersebut oleh lembaga negara dapat ditinjau ulang.
“Kami akan menganalisa, apakah keputusan kami dapat mencakup diakhirinya penggunaan produk Huawei,” kata Karol Okonski kepada Reuters.
“Kami tidak memiliki sarana hukum untuk memaksa perusahaan swasta atau warga negara untuk berhenti menggunakan produk perusahaan IT mana pun. Tidak dapat dikesampingkan bahwa kami akan mempertimbangkan perubahan legislasi yang akan memungkinkan langkah semacam itu,” tambahnya.
Seorang juru bicara untuk layanan keamanan Polandia mengatakan pada 11 Januari bahwa pejabat Polandia yang ditangkap oleh Badan Keamanan Internal Negara adalah bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat keamanan untuk peralatan yang digunakan oleh administrasi publik.
“(Dia) dulu bekerja untuk sejumlah lembaga publik, memegang posisi manajerial penting dan terhubung dengan lembaga yang melindungi keamanan internal,” katanya kepada TVP.
Sebagai langkah menghindari keterlibatan lebih jauh, Huawei mengatakan pada 12 Januari 2019 bahwa karyawan yang ditangkap secara resmi dipecat. Huawei menambahkan “dugaan tindakannya tidak ada hubungannya dengan perusahaan.”
Huawei adalah produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia. Perusahaan tersebut menghadapi pengawasan ketat di Barat atas hubungannya dengan rezim Komunis Tiongkok. Huawei kini menghadapi tuduhan diprakarsai AS tentang alat perangkat mereka yang digunakan oleh Beijing untuk memata-matai.
Tidak ada bukti yang ditunjukkan kepada publik. Ditambah dengan perusahaan tersebut telah berulang kali membantah segala tuduhan. Tetapi beberapa negara Barat telah membatasi akses Huawei ke pasar mereka.
Menteri Dalam Negeri Polandia, Joachim Brudzinski, mengimbau kepada Uni Eropa dan NATO untuk bekerjasama bersikap apakah akan mengeluarkan Huawei dari pasar Uni Eropa.
“Kami sedang mendorong negara-negara (UE dan NATO) tentang sikap bersama,” kata Okonski kepada Reuters merujuk pada generasi baru infrastruktur telekomunikasi 5G.
Huawei resmi dilarang di sejumlah negara. Amerika Serikat telah melarang militer dan lembaga pemerintah menggunakan atau membeli peralatan dari Huawei dan perusahaan Tiongkok lainnya. Bahkan, Huawei secara efektif diblokir dari pasar domestik.
Australia melarang Huawei menyediakan teknologi 5G pada Agustus 2018, dengan alasan risiko keamanan. Senada dengan Australia, Selandia Baru turut melarang pada November lalu. Bahkan, Jepang melarang Huawei dari kontrak resmi pada Desember tahun lalu.
Di Inggris, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu, BT mengatakan pada Desember 2018 bahwa mereka tidak akan menggunakan Huawei untuk jaringan 5G yang akan mendatang. Perusahaan Inggris tersebut akan menyingkirkan Huawei dari inti jaringan 4G dan 3G. (asr)
Oleh Anna Koper & Justyna Pawlak. Staf Epoch Times, Cathy He turut berkontribusi pada artikel ini.
EpochTimesId – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump berkali-kali berjanji bahwa Meksiko akan ‘membayar’ biaya pembangunan tembok di sepanjang perbatasan kedua negara. Sejak menjabat, Trump menekan Kongres untuk mendapatkan ‘uang’ yang cukup untuk membangun tembok itu.
Upaya Trump masih terhadang jalan buntu, karena anggota parlemen dari Fraksi Demokrat enggan menyetujui anggaran untuk tembok perbatasan. Walau kebuntuan negosiasi antara dua partai mengakibatkan penutupan sebagian pemerintah, yang kini masih terus berlangsung selama berminggu-minggu.
Sejak Desember, Trump mengatakan sudah memenuhi janjinya. Dia juga mengatakan bahwa Meksiko sudah ‘membayar’ untuk pembangunan tembok itu melalui penyeimbangan kembali neraca perdagangan dua negara. Keseimbangan neraca perdagangan diperoleh dari Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada yang dinegosiasikan pada tahun 2018.
“Saya sering menyatakan, ‘Salah satu cara atau yang lain, Meksiko akan membayar untuk Tembok perbatasan,'” kata Trump dalam tweet 13 Desember 2018. “Ini tidak pernah berubah. Kesepakatan baru kami dengan Meksiko (dan Kanada), USMCA, jauh lebih baik daripada kesepakatan NAFTA yang lama, sangat mahal & anti-AS, bahwa hanya dengan uang yang kami hemat, MEKSIKO MEMBAYAR UNTUK TEMBOK!”
“Jelas, saya tidak pernah mengatakan ini dan saya tidak pernah bermaksud mereka akan ‘menulis cek’. Saya bilang mereka akan membayarnya. Mereka. Mereka membayarnya dengan kesepakatan luar biasa yang kami buat,” tegas Trump baru-baru ini.
Kesepakatan itu, yang belum diratifikasi oleh Kongres, mengambil kembali beberapa keuntungan dagang dari Meksiko. Keuntungan itu termasuk persyaratan bahwa produsen mobil harus menggunakan lebih banyak suku cadang buatan AS.
Penyesuaian seperti itu dapat diharapkan menghasilkan pendapatan pajak untuk Amerika Serikat dan hilangnya pendapatan pajak untuk Meksiko. Hal itu memberikan Trump dasar untuk mengatakan bahwa Meksiko membayar untuk tembok tersebut.
Pembenaran ini juga konsisten dengan apa yang dijanjikan Trump kepada pemilih.
Dalam materi kampanyenya, Trump menguraikan beberapa opsi tentang bagaimana membuat Meksiko membayar untuk pembangunan tembok perbatasan. Beberapa opsi di antaranya termasuk agar Meksiko membayar tunai, seperti ancamannya untuk menyita uang kiriman dari imigran gelap kepada keluarga mereka di Meksiko.
“Ini adalah keputusan yang mudah untuk Meksiko: melakukan pembayaran satu kali sebesar $ 5-10 miliar [untuk pembangunan tembok] untuk memastikan bahwa $ 24 miliar [dalam pengiriman uang dari warga negara Meksiko yang bekerja di Amerika Serikat] terus mengalir ke negara mereka tahun demi tahun,” tertulis dalam dokumen kampanye Trump.
Dokumen itu mencantumkan tiga opsi lagi untuk memaksa tetangga selatan membayar: Mengancam akan membatalkan visa untuk orang-orang Meksiko, meningkatkan biaya visa, dan menegosiasikan kembali perdagangan.
“Tidak ada keraguan bahwa Meksiko terlibat dalam perilaku subsidi yang tidak adil yang telah menghilangkan ribuan pekerjaan di AS, dan yang wajib kami tanggapi,” lanjut dokumen itu. “Dampak dari setiap tarif pada harga impor akan lebih dari diimbangi oleh keuntungan ekonomi dan pendapatan dari peningkatan produksi di Amerika Serikat, di samping pendapatan dari tarif itu sendiri. Meksiko membutuhkan akses ke pasar kami lebih dari yang sebaliknya, jadi kami memiliki semua pengaruh dan akan memenangkan negosiasi.”
Dokumen itu tidak menjelaskan apakah ancaman tarif seharusnya mendorong Meksiko untuk ‘menulis cek’ untuk tembok itu atau apakah perdagangan yang lebih seimbang itu sendiri akan memuaskan bagi Trump. (@petrsvab/The Epoch Times/waa)
Mengingat kapasitas listrik yang tersedia dalam beberapa tahun ke depan masih melebihi kebutuhan, pemerintah Pakistan yang baru menolak proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara senilai USD. 60 miliar yang ditawarkan oleh Tiongkok.
Media lokal Pakistan ‘Dawn’ melaporkan bahwa Perdana Menteri Pakistan yang baru Imran Khan telah secara resmi menyampaikan kepada Beijing bahwa negaranya tidak tertarik untuk membangun pembangkit listrik di Rahim Yar Khan. Pasalnya, pembangkit listrik yang ada masih cukup untuk digunakan dalam beberapa tahun mendatang, dan meminta Tiongkok agar proyek termaktub dapat dihapus dari daftar CPEC (China-Pakistan Economic Corridor).
CPEC menghubungkan Provinsi Xinjiang Tiongkok dan Pelabuhan Gwadar, Balochistan di Pakistan. Proyek tersebut merupakan salah satu proyek utama OBOR.
Pemerintahan lama Pakistan PML-N mempromosikan pembangunan proyek pembangkit listrik berkapasitas 1.320 MW di Rahim Yar Khan.
Seorang pejabat Pakistan mengatakan bahwa pada Komite Koordinasi Bersama ke-8 (JCC) yang diadakan pada 20 Desember tahun lalu. Delegasi yang dipimpin oleh Menteri Perencanaan dan Pengembangan negara, Makhdoom Khusro Bakhtyar telah mengusulkan penarikan diri proyek PLTB Rahim Yar Khan dari daftar CPEC. Demi kepentingan Pakistan agar memiliki akses untuk pengoptimalan struktural pasar listrik.
Pada waktu itu, Tiongkok mengusulkan untuk secepatnya melakukan penelitian bersama mengenai pengoptimalan struktur energi.
The New York Times pada bulan Desember tahun lalu melaporkan bahwa menurut rencana rahasia proyek OBOR yang dirancang oleh PKT bersama Pakistan yang mereka dapatkan, PKT akan membangun zona ekonomi khusus untuk menghasilkan pesawat tempur generasi baru, membangun sistem navigasi, sistem radar dan senjata kapal serta proyek lainnya di Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan.
Artikel itu mengatakan bahwa dokumen itu yang pertama kali mengungkapkan bahwa proyek OBOR berisikan ambisi militer Tiongkok.
Michael Fuchs, seorang peneliti senior di Center for American Progress mengatakan kepada CNBC bahwa konten yang diungkapkan oleh New York Times itu “tidak mengejutkan”, tetapi itu hanya membukakan mata dunia bahwa ada udang di balik batu . Dia menilai ada tujuan militer di balik proyek OBOR.
Michael Fuchs menambahkan, rencana pembangunan infrastruktur Tiongkok (PKT) di Pakistan, Sri Lanka dan Djibouti semua itu bertujuan agar militer Tiongkok bisa masuk ke negara-negara itu. (Sin/asr)
‘Kamp Pendidikan Ulang’ Xinjiang di Tiongkok menampung jutaan orang warga etnis Uighur. Hal ini mengejutkan komunitas internasional.
Pejabat Xinjiang dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) baru-baru ini mengumumkan bahwa tujuan dibentuknya ‘Pusat Pelatihan Keterampilan Kejuruan Karier’ adalah untuk mencegah munculnya terorisme.
Kongres Uighur Dunia mengutuk PKT karena menyimpangkan fakta, mengarang kebohongan dan menuntut pembebasan semua warga Uighur yang ditahan dalam ‘kamp pendidikan ulang’.
Menurut berita yang disampaikan oleh Kantor Berita Xinhua pada 16 Oktober 2018, Ketua Daerah Otonomi Xinjiang Uigur Shohret Zakir menyatakan bahwa Xinjiang sedang melakukan pendidikan keterampilan kejuruan dan pelatihan kepada personel yang terlibat kegiatan teroris ringan.
Otoritas setempat berdalih mendidik mereka agar memiliki keterampilan seperti mengolah makanan, salon kecantikan dan lain sebagainya.
Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kesadaran sipil dan menguasai bahasa nasional serta keterampilan bahasa.
Tak disangka hidup begitu penuh warna dan mempesona, ini adalah ungkapan dari para siswa ‘kamp pendidikan ulang’. Hal demikian dikatakan oleh Shohret Zakir dengan bangga.
Sebelumnya PKT telah berulang kali membantah bahwa tidak ada ‘kamp pendidikan ulang’ di propinsi Xinjiang. Namun, ketika dunia luar mengumumkan gambar satelit dari ‘kamp pendidikan ulang’ dan dokumen resmi pemerintah daerah di Internet, PKT langsung mengubah nada.
Pernyataan Shohret Zakir adalah retorika terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berwenang tentang ‘kamp pendidikan ulang’.
Juru bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxat Raxit mengatakan : “Jika faktanya benar seperti yang dikatakan PKT bahwa kamp konsentrasi di Xinjiang adalah untuk melatih ketrampilan bagi masyarakat Uighur dan demi mereka mencari nafkah, demi masa depan mereka yang lebih baik.”
“Jika itu bukan bohong pihak berwenang seharusnya membuka pintu kamp konsentrasi lebar-lebar agar reporter media asing dapat masuk untuk meninjau dan berwawancara secara bebas dengan para siswa tanpa dihalang-halangi,” tambahnya.
Nury Turkel, seorang pengacara yang menjabat Ketua Proyek Hak Asasi Manusia (Uighur Uyghur Human Rights Project) kepada Radio Free Asia mengatakan, berbagai bukti menunjukkan bahwa kampanye pembersihan terhadap etnis minoritas sedang berlangsung di Xinjiang, dan PKT berusaha untuk sepenuhnya menghancurkan budaya, agama, dan tradisi Uighur.
PKT Memaksa Warga Etnis Uighur untuk Menyembah PKT dan Tidak Menyembah Tuhan
Majalah ‘Bitter Winter’ edisi 15 Oktober 2018 mengutip ungkapan dari seorang wanita Uighur di Kashgar, Xinjiang memberitakan bahwa PKT menghendaki setiap rumah tangga memasang potret Xi Jinping.
Bait yang dipasang di depan rumah warga Tiongkok. (foto internet)
Suami wanita tersebut menambahkan : “Sekarang kita tidak berani menyembah Allah. Siapa pun yang menyembah Allah akan ditangkap dan dimasukkan ke ‘kamp pendidikan ulang’ untuk menerima transformasi, dan orang-orang di desa kami hampir habis ditangkapi.”
Menurut adat dan kepercayaan orang Uighur, mereka tidak terikat pada pemasangan bait. Namun, untuk melemahkan keyakinan orang-orang Uighur, PKT memaksa keluarga Uighur untuk memasang bait di depan rumah mereka. Mereka yang tidak memasang dapat dicurigai bermasalah dan bisa dibawa ke kamp untuk menerima ‘pendidikan ulang’ atau kena denda.
Pada saat yang sama, di Kota Shihezi, pejabat pemerintah kotapraja memaksa penduduk desa untuk tidak percaya kepada Tuhan dan memaksa mereka untuk menandatangani persetujuan untuk itu. Pejabat setempat mengancam bahwa jika mereka tidak bersedia menandatangani persetujuan, maka pekerjaan anak-anak mereka akan terpengaruh.
Pemda kota Tumxuk, Xinjiang bahkan mengharuskan setiap rumah untuk memasang bendera 5 bintang di atap rumah mereka sebagai tanda bahwa mereka mendukung PKT.
Pada upacara pengibaran bendera setiap hari Senin, rakyat harus melakukan sumpah setia kepada PKT. Jika mereka tidak bersumpah, mereka akan dicurigai memiliki masalah ideologis dan akan ditangkap dan dibawa paksa ke ‘kamp pendidikan ulang’.
Laporan itu mengatakan bahwa ‘kamp pendidikan ulang’ telah menampung tak kurang dari 1,5 juta orang warga etnis minoritas yang sebagian besar adalah pembangkang agama. Sebagian besar kaum Muslim yang ditahan adalah etnis Uighur dan Kazakh di Xinjiang.
Pengalaman seorang ‘siswa kamp pendidikan ulang’ : Dipaksa duduk di bangku harimau
Radio Free Asia (RFA) telah mewawancarai warga Uighur yang ditahan di ‘kamp pendidikan ulang’.
Mereka mengungkapkan bahwa dalam kamp, mereka dipaksa untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama Islam seperti makan daging babi dan minum arak, mereka dipaksa menyanyikan lagu-lagu komunis setiap hari.
Belajar bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu yang memuji Xi Jinping. Sebelum makan mereka diminta untuk menyerukan, “Terima kasih Partai (PKT).”
Gambar ilustrasi : Seorang pria yang dipaksa menduduki bangku harimau. (foto internet)
“Bagi mereka yang tidak patuh akan didenda, tidak diberikan makanan, atau dipaksa duduk di bangku harimau, tidak diperbolehkan tidur. Soal mereka mendapat tindak kekerasan seperti pemukulan, itu adalah hal yang sering terjadi,” ungkap mereka.
Menanggapi ucapan pejabat resmi PKT Shohret Zakir, juru bicara Kongres Uighur Dunia Dilxat Raxit mengatakan kepada media ‘Apple Daily’ bahwa kutukan keras terhadap PKT telah disampaikan lewat Kongres.
PKT memutarbalikkan fakta dan mengarang kebohongan tak lain adalah untuk menutupi kejahatan penguasa terhadap etnis Uighur Xinjiang.
Kongres mendesak PKT untuk segera membebaskan jutaan orang yang ditahan dalam kamp konsentrasi dan membiarkan mereka kembali berkumpul dengan keluarga mereka. (Sin/asr)
Epochtimes.id- Pemerintah segera menyiapkan fasilitas insentif fiskal dan infrastruktur dalam upaya mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Untuk itu diperlukan harmonisasi regulasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
“Terkait fasilitas fiskal, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Setelah disepakati dan sesuai arahan ratas, selanjutnya dikoordinasikan dengan Menko Perekonomian dan Kemaritiman untuk persiapan Perpresnya. Kemudian, Menteri Keuangan akan berkonsultasi dengan Komisi XI DPR,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1/2019) sore.
Menperin menjelaskan, pengembangan kendaraan listrik sebagai salah satu komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (CO2) sebesar 29 persen pada tahun 2030 sekaligus menjaga ketahanan energi, khususnya di sektor transportasi darat.
“Jadi, tren global untuk kendaraan masa depan adalah yang hemat energi dan ramah lingkungan,” tuturnya.
Selain itu, dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. “Sesuai yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, melalui kendaraan bermotor listrik dapat mengurangi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM), serta mengurangi ketergantungan kita pada impor BBM yang berpotensi menghemat devisa kurang lebih Rp798 triliun,” imbuhnya.
Airlangga menegaskan, Kementerian Perindustrian telah menyusun peta jalan untuk pengembangan industri otomotif nasional. Salah satu fokusnya adalah memacu produksi kendaraan emisi karbon rendah atau Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), termasuk di dalamnya kendaraan listrik.
“Targetnya pada tahun 2025, populasi mobil listrik diperkirakan tembus 20 persen atau sekitar 400.000 unit dari 2 juta mobil yang diproduksi di dalam negeri,” ungkapnya. Di samping itu, pada tahun 2025, juga dibidik sebanyak 2 juta unit untuk populasi motor listrik.
“Jadi, langkah strategis sudah disiapkan secara bertahap, sehingga kita bisa melompat untuk menuju produksi mobil atau sepeda motor listrik yang berdaya saing di pasar domestik maupun ekspor,” tuturnya. Hal ini juga sejalan dengan implementasi program prioritas Making Indonesia 4.0.
Airlangga menambahkan, penyusunan Perpres sebagai payung hukum sedang diformulasikan terutama mengenai persyaratan yang akan menggunakan fasilitas insentif. Dalam implementasinya nanti, pada tahap awal, diberlakukan dengan bea masuk nol persen dan penurunan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor listrik.
Menperin juga menilai, salah satu kunci pengembangan kendaraan listrik berada pada teknologi baterai.
“Indonesia punya sumber bahan baku untuk pembuatan komponen baterai, seperti dari nikel laterit yang merupakan material energi baru,” ujarnya. (asr)
Epochtimes.id- Calon Presiden Prabowo Subianto yang berlaga di Pemilu Presiden mendatang menjadikan tema kebebasan pers dan kemerdekaan berpendapat dalam visi serta misinya. Jaminan ini akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku .
Hal demikian disampaikan oleh Prabowo dalam Pidato Kebangsaan dengan visi-misi Indonesia Menang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Berdiri di samping Prabowo, Sandiaga Uno. Pidato ini juga dihadiri oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman dan pendukung Koalisi Indonesia Adil Makmur.
“Untuk menjamin demokrasi, kami akan menjamin semua hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar kita terutama kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan pers,” kata Prabowo.
Tak hanya media massa, Prabowo berjanji akan menjamin tindak menindak terhadap pihak-pihak oposisi jika nantinya tak sependapat dengan pemerintah.
“Kita akan hentikan ancaman persekusi terhadap individu, organisasi yang bisa saja berseberangan berpendapat dengan pemerintah,” imbuhnya.
Selain itu, Prabowo menyatakan akan menerima dengan baik segala macam kritikan.
Bagi Prabowo, kritikan yang disampaikan kepada pemerintah sebagai dorongan perbaikan langkah-langkah pemerintah agar tak melenceng jauh.
“Kita akan terima kritik sebagai upaya mengendalikan diri agar kita tak salah jalan, bagi kami kritik adalah justru mengamankan jalan pemerintah RI,” katanya.
Prabowo menegaskan, pemerintah Indoensia harus melayani kepentingan rakyat. Tegasnya, pemerintah tak boleh mengerjai rakyatnya sendiri. Prabowo juga berjanji menjamin semua tokoh agama terutama ulama yang harus dihormati dan bebas dari ancaman persekusi.
Menantu Presiden RI ke-2, Soeharto ini memastikan tidak ada intervensi dan politisasi terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air.
Lebih jauh Prabowo menegaskan, hukum di Indonesia nantinya tidak akan pandang bulu dan tebang pilih. Pasalnya, keadilan harus untuk semua, bukan hanya untuk mereka yang kuat dan punya uang.
“Kami pastikan tak ada intervesi hukum, Untuk memberantas korupsi, kami akan perkuat KPK, kepolisian, kejaksanaan dan kehakiman. Kami juga akan tingkatkan akuntablitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga daerah,” ujarnya. (asr)
Epochtimes.id- Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara berhasil mendaratkan paksa sebuah pesawat Kargo asing Jenis Boeing 777 di Bandara Internasional Hang Nadim,Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/01/2019).
Pesawat tersebut memasuki wilayah kedaulatan udara Yurisdiski Indonesia secara ilegal tanpa dilengkapi Flight Clearance (FC).
Pemaksaan mendarat pesawat asing tersebut berawal dari laporan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) III Medan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) tentang adanya pesawat unschedulle tanpa flight clereance yang akan memasuki wilayah udara nasional.
Setelah menerima laporan tersebut, Panglima Komando Perhananan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus melaporkan kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terkait pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing.
Selanjutnya Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memerintahkan Pangkohanudnas untuk mem-force down pesawat asing tersebut.
Dua pesawat tempur TNI AU jenis F 16 Pesawat F16 dari Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan callsign Rydder Flight melakukan identifikasi visual dan penyergapan terhadap pesawat asing B-777 ET-AVN setelah melakukan komunikasi dengan frekwensi darurat.
Dari komunikasi udara tersebut dipastikan bahwa pesawat Kargo yang dioperasikan oleh maskapai Ethiopian Air tersebut tidak memiliki izin atau Flight Clearance (FC) melintasi wilayah udara nasional Indonesia, sehingga dipaksa mendarat di bandara terdekat yaitu Bandara Hang Nangdim Batam pukul 09.33 WIB.
Pesawat Kargo Jenis Boeing 777 dengan nomor registrasi ET-AVN berasal bertolak dari Addis Ababa, ibukota Ethiopia dengan tujuan Hong Kong. Untuk proses penyidikan lebih lanjut pesawat tersebut diamankan oleh personel TNI AU di Bandara Hang Nadim Batam. (asr)
Epochtimes.id- Calon Presiden Prabowo Subianto membeberkan janji-janjinya kepada masyarakat jika kelak terpilih sebagai presiden Bersama dengan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno.
Hal demikian disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam Pidato Kebangsaan dengan visi-misi Indonesia Menang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Prabowo menyatakan Reorientasi pembangunan dan pengelolaan Republik Indonesia diperlukan karena bangsa yang kokoh hanya bisa diwujudkan jika negara tersebut diwujudkan dengan 5 progam yang akan diusung.
Berikut 5 program Prabowo-Sandi, Pertama, Swasembada Pangan, Kedua Swasembada Energi, yaitu bahan bakar. Ketiga, Swasembada Air Bersih.
Program Keempat adalah memiliki lembaga-lembaga pemerintahan yang kuat, diantaranya sistim yudikatif, hakim-hakim yang unggul dan jujur, jaksa-jaksa yang unggul dan jujur, polisi-polisi yang unggul dan jujur, intelijen yang unggul dan setia kepada bangsa dan rakyat.
Program kelima adalah angkatan perang yang unggul. Tentara yang kuat, tentara rakyat yang setia kepada rakyat dan bangsa. Tentara yang tidak kalah dengan tentara-tentara terbaik di dunia.
Prabowo mengatakan Indonesia harus menang serta tak kalah dari meminta-meminta, mengutang dan membiarkan rakyatnya sendiri.
“Kita bukan jadi bangsa yang kalah. Bukan bangsa yang minta-minta. Bukan bangsa yang harus utang. Bukan jadi bangsa yang tidak membela rakyatnya sendiri,” tegas Prabowo.
Saat menyampaikan pidatonya, Prabowo mengkritik negara yang banyak rumah sakitnya menolak pasien BPJS karena belum mendapat bayaran sekian bulan hingga membuat rumah sakit tersebut terpaksa mengurangi mutu pelayanan kepada rakyat.
Prabowo turut mengkritik negara yang 1 dari 3 anak balita masih mengalami gagal tumbuh karena kurang protein dan gizi. Ini dikarenakan ibu bayi tersebut mengalami kekurangan protein dan gizi selama masa mengandung.
“Apakah kita mau seperti ini bangsa yang kalah sebelum keluar dari kandungan ibu,” tambahnya.
Mantan Pangkostrad menyinggung negara yang terus menambah utang untuk bayar utang, dan menambah utang untuk membayar kebutuhan rutin pemerintahan yaitu membayar gaji pegawai negeri.
Pada kesempatan itu, Prabowo menyinggung tentang negara lain yang meminjam utang. Akan tetapi, negara-negara tersebut meminjam untuk memproduksi. Serta membiarkan BUMN-BUMN dalam keadaan mau bangkrut.
Prabowo mengungkapkan Garuda, pembawa bendera Indonesia, perusahaan yang lahir dalam perang kemerdekaan, rugi besar. Sama halnya, pertamina, perusahaan penopang pembangunan Republik Indonesia, sekarang dalam kesulitan. Demikian juga PLN, demikian Krakatau Steel. Jika pun ada BUMN yang untung, untungnya tidak seberapa.
“Inilah kondisi kejanggalan besar, paradox Indonesia, negara kaya dan rakyat miskin, kalau kita tak bertindak dengan segera dan berani, situasi ini akan menuju yang lebih buruk lagi,” tegasnya. (asr)
Penindasan Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap etnis minoritas di Propinsi Xinjiang telah memicu perhatian internasional.
Sejumlah besar intelektual dan cendekiawan etnis Uighur ditahan di Kamp ‘Pendidikan Ulang’ Xinjiang.
Bahkan, ‘Yili Evening News’ mengalami penangguhan penerbitan sejak hari pertama Tahun Baru. Organisasi hak asasi manusia mengatakan bahwa langkah yang diambil PKT tak lain adalah untuk melenyapkan budaya etnis minoritas di Xinjiang.
Lebih dari 100 orang ulama Uighur ditahan dalam Kamp Pendidikan Ulang
The New York Times melaporkan bahwa lebih dari 1 juta orang warga etnis Uighur dan anggota minoritas lainnya ditahan dalam beberapa Kamp Pendidikan Ulang yang tak lain adalah Kamp-kamp konsentrasi.
Kamp Pendidikan Ulang tersebut telah dipropagandakan oleh PKT sebagai tempat pelatihan kejuruan dengan tujuan memberikan kesempatan kerja kepada warga (minoritas) termiskin.
Tetapi dalam daftar terdapat lebih dari 100 orang cendekiawan Uighur yang dihimpun oleh cendekiawan Uighur yang berada di pengasingan. Terdapat nama-nama penyair dan penulis terkenal, dekan universitas, dan profesor di berbagai disiplin ilmu termasuk antropologi dan sejarawan Uighur.
Maya Wang, seorang peneliti Human Rights Watch untuk Hongkong mengatakan : “Fakta bahwa para intelektual, sarjana, ilmuwan, dan insinyur perangkat lunak berpendidikan tinggi ditahan dalam kamp penahanan adalah bantahan terbaik bagi pihak berwenang, menunjukkan bahwa ini bukan program pendidikan yang dirancang untuk memberi manfaat bagi warga Uighur.”
Menurut laporan itu, seorang profesor Uighur yang tinggal di Istanbul mengatakan bahwa para ulama Uighur yang sangat dihormati ini adalah pewaris budaya tradisional Uighur. PKT memenjarakan mereka untuk sepenuhnya menghilangkan tradisi Uighur.
Banyak pakar melacak tindakan penganiayaan terhadap para intelektual Uighur hingga penangkapan ekonom Uighur Ilham Tohti pada tahun 2014.
Tohti suatu kali pernah dengan terus terang mengkritik diskriminasi yang diperlakukan oleh PKT terhadap etnis Uighur. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan tuduhan melakukan kejahatan berupa memecah-belah negara.
Menurut laporan itu, pihak berwenang Tiongkok pada tahun 2017 telah menangkap sejumlah orang Uighur yang berkarier berkaitan dengan melindungi budaya Uighur.
Rahile Dawut, seorang antropolog dari Universitas Xinjiang yang mempelajari Islam, lagu-lagu rakyat dan cerita rakyat, adalah tokoh paling terkenal dari para intelektual yang hilang setelah ia ditangkap dan ditahan pada akhir tahun 2017.
The New York Times melaporkan bahwa para elit intelektual Uighur ini telah berperan sebagai jembatan antara komunitas Uighur dan Han sebelum tindakan penganiayaan berlangsung. Mereka telah bekerja dengan sepenuh hati untuk meningkatkan nasib warga Uighur.
Peneliti dari University of Copenhagen, Rune Steenberg mengatakan : “Pukulan ini memang merupakan tragedi besar”, Para cendekiawan ini memberikan jalan yang tidak memihak bagi warga Uighur agar praktik keagamaan dan budaya dapat dipertahankan.
Analisa para pengamat menunjukkan bahwa upaya penahanan terhadap mereka menyoroti rencana PKT bermaksud untuk mengamputasi budaya Uighur.
Langkah demikian bertujuan membentuk kembali etnisitas yang pada dasarnya tidak beriman, tidak beragama agar lebih mudah untuk berintegrasi ke dalam arus utama budaya mainstream yang ditetapkan oleh PKT. Bahkan, patuh kepada PKT.
‘Yili Evening News’ mengalami penangguhan penerbitan pada hari pertama Tahun Baru
Surat Kabar ‘Yili Evening News’ yang sudah terbit selama 26 tahun mengalami penangguhan penerbitan sejak hari pertama Tahun Baru 2019.
Organisasi hak asasi manusia Kazakh percaya bahwa surat kabar itu terutama melaporkan berita lokal dari Kazakh dan mengkritik penangguhan mendadak PKT terhadap surat kabar sore itu. Langkah ini diduga ada kaitannya dengan upaya PKT untuk melenyapkan budaya Kazhak, agar bahasa mereka hilang demi proses Hanisasi.
‘Yili Evening News’ adalah surat kabar resmi partai Prefektur Otonomi Yili Kazakh. Surat kabar tersebut memiliki 3 versi dengan masing-masing berbahasa Mandarin (karakter Han), bahasa Kazhak dan Uighur.
Surat kabar ini terutama melaporkan tentang informasi lokal, mata pencaharian masyarakat Kazakh dan wilayah lain di Xinjiang. Surat kabar ini didistribusikan secara nasional. Ia termasuk surat kabar yang berperingkat di Xinjiang selama bertahun-tahun.
Serikjan Bilash, kepala organisasi hak asasi manusia Kazakhstan Atajurt mengatakan kepada Radio Free Asia pada 7 Januari lalu bahwa penjualan surat kabar itu cukup baik. Oleh karena itu, membuktikan bahwa tidak terbitnya surat kabar ini tidak ada kaitannya dengan masalah keuangan penerbit.
PKT sudah sejak lama berusaha untuk melenyapkan budaya etnik minoritas, misalnya dengan menutup ribuan sekolah berbahasa Kazakh di Xinjiang, mengharuskan semua siswa untuk mempelajari bahasa Mandarin. Parahnya lagi, setiap orang diwajibkan untuk mencari buku-buku berbahasa Kazakh untuk dibakar.
Sekarang pemerintah daerah menutup penerbitan surat kabar yang membuat bahasa Kazakh dan bahasa Uighur kehilangan kembali channel penyebarannya.
Serikjan Bilash percaya bahwa pemerintah ingin lebih lanjut menekan warga etnis minoritas dan secara bertahap menghilangkan budaya Kazakh.
Serikjan Bilash mengatakan : “PKT ingin mengasimilasi warga Kazakh, sehingga memaksa mereka belajar dan berbicara dengan bahasa Mandarin. Semua orang (etnis minoritas) harus melewati tahapi ini agar dapat berasimilasi dengan etnis Han agar nantinya melenyapkan etnis Kazakh secara keseluruhan. Inilah tujuan mereka.”
Juru bicara Kongres Uighur Sedunia Dilxat Raxit mengatakan bahwa PKT telah melarang penerbitan surat kabar bahasa Uighur dan Kazakh.
“Dengan alasan utamanya adalah untuk mencegah media berita membocorkan informasi tentang negara yang tidak ingin disebarkan ke dunia luar. Di sisi lain, melalui metode larangan ini, PKT dapat memaksa mereka yang tertarik dengan berita atau informasi untuk belajar bahasa Mandarin.”
PKT mengundang media asing untuk mengunjungi kamp pendidikan ulang
Demi meredakan kritikan terus-menerus dari komunitas internasional, PKT baru-baru ini mengundang media asing untuk berkunjung ke tiga kamp pendidikan ulang di Xinjiang.
Media asing melaporkan bahwa kamp pendidikan ulang dan konten yang diwawancarai sengaja diatur sebelumnya.
Deutsche Welle melaporkan bahwa kelompok-kelompok hak asasi manusia dan mereka yang telah ditahan menyatakan bahwa kondisi di kamp pendidikan ulang sangat buruk dan para pesertanya dilecehkan untuk waktu yang lama.
Mereka juga membantah klaim PKT yang menyebutkan bahwa peserta pelatihan menerima pelatihan keterampilan kejuruan di kamp pendidikan ulang.
Di bawah tekanan internasional, beberapa waktu lalu PKT mengatur media asing untuk mengunjungi tiga kamp pendidikan ulang di Kashgar, Hotan dan Moyu.
Reuters melaporkan bahwa ketika mengunjungi sebuah kelas, guru itu menjelaskan dalam bahasa Mandarin bahwa baik bernyanyi atau menari dalam pesta pernikahan atau berduka cita adalah sikap ekstremisme.
Ketika reporter Reuters memasuki ruang kelas, siswa itu mengangkat kepala dan bersenyum. Menurut Reuters, para siswa di kelas semuanya etnis Uighur, dan mereka tampaknya tidak memiliki tanda-tanda penganiayaan.
Di kelas lainnya, siswa membacakan teks buku pelajaran Mandarin berjudul “Wilayah tanah air kita luas”, sementara di ruang kelas lain, siswa bernyanyi dan menari dengan gembira, dan bernyanyi dalam bahasa Inggris “Jika Anda bahagia, tepuk tangan-lah.”
Reporter Reuters curiga bahwa ini adalah kegiatan yang sengaja diatur oleh PKT agar dilihat oleh reporter media asing yang datang berkunjung.
Beberapa siswa kamp pendidikan ulang yang didampingi oleh pejabat PKT diberi ijin untuk menerima wawancara singkat dari media.
Ketika mereka diwawancarai, mereka mengatakan bahwa setelah mengetahui tentang adanya kamp pendidikan ulang dari pemberitaan pejabat setempat, mereka mengajukan diri untuk bergabung untuk menerima pendidikan ulang. Dalam wawancara itu mereka juga menekankan bahwa sebelumnya mereka telah dipengaruhi oleh ekstremisme.
Reuters melaporkan bahwa selain media asing, diplomat dari 12 negara non-Barat juga diundang untuk mengunjungi kamp pendidikan ulang dalam waktu dekat.
PKT telah berulang kali membantah bahwa ada kamp pendidikan ulang di propinsi Xinjiang.
Namun, ketika dunia luar mengumumkan gambar satelit dari kamp pendidikan ulang dan dokumen resmi pemerintah daerah di Internet, nada PKT berubah. Kemudian membuat kamp pendidikan ulang terkesan bermanfaat.
Atas kejadian ini, Kongres Uighur Dunia mengutuk PKT telah mendistorsi fakta, mengarang kebohongan, dan menuntut pembebasan terhadap semua warga Uighur yang ditahan. (Sin/asr)
Baru-baru ini, Kota Duyun, ibu kota Qiannan Buyei dan Prefektur Otonomi Miao di provinsi Guizhou, Tiongkok mengeluarkan larangan penguburan jenazah warga yang meninggal dunia kecuali dengan cara kremasi.
Hal tersebut mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat, apalagi sejumlah petugas dikirim ke lokasi untuk memaksa penggalian makam serta membawa paksa jenazah untuk dikremasi.
Warga yang marah menggunakan batu sebagai senjata untuk melakukan perlawanan dan membalik beberapa mobil aparat polisi. Konflik telah berlangsung selama beberapa hari.
Seorang warga bermarga Mu kepada reporter Epoch Times mengatakan, Sejak akhir tahun lalu pemerintah setempat melarang penguburan jenasah, dan menuntut agar orang yang meninggal dunia dikremasi.
Sebagian besar penduduk lokal adalah etnis minoritas, pemerintah tidak bernegosiasi dengan mereka tetapi memaksa kremasi dilaksanakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara masyarakat.
Mr. Mu kemudian menambahkan bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi insiden “penjarahan’ jenazah untuk dikremasi. Beberapa kasus berupa membuka paksa peti mati dan membawa jenazahnya untuk dikremasi. Konflik sebelumnya relatif kecil, dan keluarga mendiang tak berdaya.
Namun, pada 11 Januari, petugas pemerintah yang melakukan penggalian paksa menggali makam milik keluarga etnis minoritas, akhirnya mereka mulai memberontak dan bentrok dengan aparat sampai beberapa mobil polisi digulingkan dan dihancurkan.
Jumlah aparat polisi jauh lebih kecil dari jumlah warga yang berkerumun, sehingga memaksa mereka untuk kabur meninggalkan kendaraan-kendaraan di lokasi yang kemudian digulingkan dan dilempari batu oleh warga yang tak puas tindakan aparat.
Populasi setempat kira-kira 500.000 jiwa yang kebanyakan dari mereka adalah etnis minoritas. Karena banyak orang yang berada di jalan pada saat itu, polisi tidak berani melakukan kekerasan dan mungkin juga tidak mampu. Bahkan barangkali takut kalau konflik tidak teratasi. Hingga kini konflik tersebut telah berlangsung selama beberapa hari, demikian Mr. Mu.
Menurut informasi publik, Kota Duyun adalah ibu kota Qiannan Buyei dan Prefektur Otonomi Miao, berjarak 146 km dari Kota Kuiyang, ada 33 etnis minoritas yang tinggal di sana termasuk Bouyei, Miao, Shui dan Yao.
Mr. Mu juga memperkenalkan : “Adat istiadat etnis minoritas yang dianut adalah orang yang meninggal dunia harus dimakamkan. Mereka semua sudah memiliki sendiri tanah dan lereng bukit untuk digunakan sebagai makam keluarga. Mereka akan meminta pakar feng shui untuk menentukan lokasi yang baik buat pemakaman. Mereka tidak dapat menerima cara yang diterapkan pemerintah yaitu meminta keluarga untuk mengkremasi jenazah orang mati.”
Beberapa warganet lokal juga memperkenalkan bahwa insiden itu terjadi di tanah penguburan etnis Shui di Kota Duyun.
“Pemerintah tidak memberikan ijin untuk penguburan, mengambil paksa jenazah dan menggali kubur ! Pemerintah daerah berpikir bahwa etnis di sana campuran sehingga berpikir gampang diatasi. Namun di luar dugaan mereka menemui perlawanan sengit. Sampai skarang konflik belum terselesaikan, tetapi beberapa kendaraan polisi, pemerintah telah dihancurkan, termasuk anggota polisi pun kena getahnya.”
Warganet juga menyebutkan bahwa insiden tersebut jadi ‘enak ditonton’ karena kebetulan terjadi pada saat anak-anak muda yang selama ini bekerja di luar daerah sudah balik kampung.
Warga di sana cukup kompak, etnisnya ada Shui, Miao, Bouyei. Mereka juga berbondong-bondong ikut dalam barisan menentang aturan pemakaman itu.
Ada juga warganet yang berkomentar : Akhir tahun adalah puncak “mempertahankan stabilitas”, berbagai jenis perlawanan muncul silih berganti ! (semoga saja) tirani berakhir pada tahun 2019 ! Awal yang baik adalah setengah dari kesuksesan, dan bagi mereka yang tidak ingin tertindas perlu segera bangun.”
Warganet lainnya menyampaikan : “Pemerintah segera akan menghadapi seluruh rakyat Tiongkok menggulingkan Partai Komunis Tiongkok.”
Pada bulan Agustus tahun lalu, banyak pemerintahan di Provinsi Jiangxi melakukan kampanye kremasi.
Segera setelah itu, muncul fenomena mengerikan seperti menggali kuburan, mengeluarkan jenasah untuk dikremasi. Bahkan ada seorang tua yang rela mati dengan meneguk pestisida agar bisa dikebumikan sebelum kebijakan baru dilaksanakan. Namun, peti matinya pun tak luput dari dibuka paksa dan jenasahnya dibawa ke tungku kremasi.
Di sebuah lapangan yang cukup luas, terlihat ribuan peti jenasah yang sudah terbuka sedang dihancurkan pakai ekskavator. Setelah kemarahan publik meledak dan terekspos, gerakan kremasi terpaksa dihentikan oleh pemerintah. (Sin/asr)
Lop County adalah kota yang terletak di barat daya Provinsi Xinjiang berpopulasi sekitar 280.000 jiwa yang mayoritasnya adalah etnis Uighur. Oleh karena itu daerah tersebut menjadi wilayah yang mana etnis minoritasnya paling banyak menerima penganiayaan dari Partai komunis Tiongkok.
Warga Lop tidak berani bicara ketika bertemu reporter asing di luar kamp
Sebuah bangunan besar yang dijadikan ‘Pusat Pelatihan Pertama Keterampilan Kejuruan Karier’ berdiri di wilayah selatan Lop County.
Luas bangunan tersebut kira-kira 170.000 meter persegi yang berdiri di atas beberapa hektar lahan pertanian. Dinding beton berwarna putih yang menjulang tinggi ditutupi dengan kawat duri yang rapat dan dipasang kamera pengintai, sangat kontras dengan lanskap pedesaan di sekitarnya.
Suatu hari seorang reporter media Inggris ‘The Guardian’ datang ke pusat pelatihan tersebut dan melihat mobil polisi berpatroli di luar pagar tembok. Beberapa petugas berdiri tegap berjaga di pintu bangunan yang menunjukkan bahwa gerbang tersebut ‘angker’ untuk didekati.
Terlihat pula ada 6 orang warga yang berdiri di seberang jalan dengan mata menatap ke arah dinding yang berkawat duri itu. Tetapi tidak seorang pun yang mau menjawab untuk apa bangunan mirip penjara tersebut digunakan, atau mengapa mereka berdiri dan menunggu di luar.
Salah satu wanita lebih tua yang berdiri membuka mulut : “Kami tidak tahu”. Wanita lain hanya mengatakan bahwa dia datang untuk melihat abangnya. Seorang gadis muda mengatakan bahwa dia datang untuk menjenguk ayahnya, tetapi belum sempat berbicara lebih lanjut, ibunya langsung menariknya pergi untuk menghindar. Konon kedua abangnya ada di dalam kamp tersebut.
Alasan mereka bungkam adalah bahwa bangunan ini bukan penjara atau universitas, tetapi kamp konsentrasi yang secara khusus memenjarakan etnis minoritas di Xinjiang.
Sebagian besar penghuninya adalah orang-orang Uighur. Mereka ditahan oleh PKT selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dengan tanpa melalui proses pengadilan.
Uighur : Mereka jangan berharap bisa keluar jika sudah ditahan dalam kamp konsentrasi
Para peneliti dan penduduk di sana mengatakan bahwa Lop County adalah daerah di mana etnis minoritasnya paling banyak menerima penganiayaan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT).
Adil Awut, seorang etnis Uighur asal kota Hotan, Xinjiang yang kini tinggal di luar negeri kepada reporter ‘The Guardian’ mengatakan : “Jangan berharap bisa keluar jika sudah ditahan dalam kamp konsentrasi PKT. Inilah kalimat yang sering diucapkan warga Hotan.”
Panel Pakar PBB pada bulan Desember tahun lalu mengeluarkan sebuah dokumen berjudul Laporan Yang Dapat Dipercaya yang isinya menyebutkan bahwa sekitar 1,1 juta orang minoritas etnis Uighur, Kazakh, Huis dan lainnya telah ditahan dalam kamp konsentrasi ini. PKT menolak semua tuduhan. PBB kemudian meminta akses ke daerah itu untuk melakukan inspeksi.
Skala penindasan terus meluas
‘The Guardian’ melalui wawancarai terhadap penduduk lokal Lop County, warga yang pernah tinggal di daerah tersebut serta menganalisis dokumen yang tersedia. Ternyata ditemukan bahwa PKT terus memperluas penindasan terhadap para etnis minoritas di Lop County.
Hingga kini pemerintah daerah masih memperluas cakupan fasilitas penahanan. Pemerintah setempat juga memperkuat langkah-langkah pemantauan dan menambah tenaga dan kemampuan polisi, dan melalui intimidasi, kekerasan dan insentif fiskal untuk memaksa penduduk setempat menyerah.
Menurut citra satelit, pada tahun lalu bangunan yang disebut-sebut sebagai ‘Pusat Pelatihan Pertama Keterampilan Kejuruan Karier’ ini telah membangun setidaknya 10 bangunan baru. Ketika melakukan wawancara lapangan pada bulan Desember tahun lalu, reporter ‘The Guardian’ menemukan bahwa ‘pusat pelatihan’ tersebut masih sedang melaksanakan pekerjaan penambahan bangunan.
Selain itu, menurut dokumen tentang anggaran publik yang diperoleh ‘The Guardian’, diketahui bahwa dalam area tersebut akan ada total 8 bangunan kamp konsentrasi yang digembor-gemborkan sebagai pusat pelatihan bagi etnis minoritas.
Pada tahun 2018, pejabat PKT memperkirakan bahwa kamp-kamp konsentrasi ini dapat menampung total 12.000 orang “siswa”, ditambah lagi dengan sebuah pusat penahanan yang mampu menampung 2.100 orang narapidana. Maka beberapa kamp yang ada sudah mampu menahan sekitar 7 % populasi dewasa Lop County atau 11 % jumlah total pria penduduk Lop.
Lop County juga berencana untuk menginvestasikan hampir RMB. 300 juta (sekitar USD. 44 juta) dana untuk “memelihara stabilitas”, termasuk sistem pemantauan kegiatan seluruh masjid yang biayanya mencapai hampir USD. 300.000. Besaran anggaran ini untuk mendanai operasional sekitar 6.000 orang petugas polisi seperti memperkuat patroli dan pos pemeriksaan masyarakat.
Adrian Zenz, seorang peneliti kebijakan nasional Tiongkok mengatakan bahwa seluruh pengeluaran untuk keamanan di Xinjiang tahun 2017 telah naik 2 kali lipat. Khususnya bagi daerah yang ada kamp-kamp penahanan di mana terkonsentrasi etnis minoritas. Bahkan, pengeluaran naik sampai 4 kali lipat.
Selain itu pada tahun 2017, pengeluaran Lop County melampaui anggaran hampir 300 %, di antaranya Hotan adalah wilayah dengan kenaikan yang paling besar.
Internees listening to speeches at Lop County number 4 re-education center (“洛浦县第四教育培训中心”) in March of 2017. pic.twitter.com/2oDlZyMjVj
— Concerned Scholars of Xinjiang (@XJscholars) 20 Agustus 2018
Menurut Lembaga Kebijakan Strategis Australia (Australian Strategic Policy Institute) sebanyak 28 kamp konsentrasi di Xinjiang, skalanya telah meningkat sebesar 465 % sejak tahun 2016, dengan pertumbuhan tercepat terjadi antara bulan Juli hingga September tahun lalu.
Skala kamp konsentrasi di Kota Hotan dan lima kabupaten di sekitarnya setidaknya telah meningkat dua kali lipat, dan skala dari satu kamp konsentrasi di antaranya bahkan telah meningkat sebesar 2.469 % antara tahun 2016 hingga 2018.
PKT menambah personil untuk “memelihara stabilitas” dan membujuk warga setempat agar bekerja demi mereka
PKT telah menempatkan lebih dari 2.700 orang personil untuk memantau secara keseluruhan terhadap penduduk di 224 kota di Lop County. Selain itu, “siswa” di kamp konsentrasi mendapat pengawasan ketat. PKT mempekerjakan hampir 2.000 orang dan personil polisi untuk mengawasi 12.000 tahanan.
PKT juga menggunakan uang untuk membujuk penduduk setempat agar membantu menekan. Pejabat Lop County mempekerjakan tokoh agama setempat untuk membantu mencegah penduduk lokal naik haji ke Mekah. Mereka masing-masing akan menerima bayaran RMB 4.200 (sekitar USD. 600) setahun.
PKT merekrut asisten polisi berpangkat rendah dari komunitas Uighur setempat serta membayar RMB 4.100 sebulan. Uang ini hampir setara dengan gaji polisi di kota besar.
Seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok, beberapa daerah menghadapi kesulitan keuangan. Adrian Zenz mengatakan : “Keberlanjutan dari sistem penganiayaan ini terutama tergantung pada kapasitas keuangan pemerintah pusat … Langkah-langkah penganiayaan yang top-down ini sangat diragukan apakah keberlanjutan finansial jangka panjang dapat dicapai.”
Reporter ‘The Guardian’ dilecehkan
Hotan saat ini dikelola ala jaring penangkap ikan. Sejumlah besar polisi berjaga-jaga di setiap sudut jalan dengan bantuan alat pemantauan berskala besar. Situasi darurat tingkat 1 atau 2 yang merupakan tingkat darurat tertinggi sering dilaporkan lewat situs web pemerintah Lop County.
Seperti banyak tempat di Xinjiang, kegiatan penduduk Uighur di Lop County dibatasi, tetapi etnis Han dapat dengan mudah melewati pos pemeriksaan keamanan.
Warga etnis Uighur harus mendaftarkan identitas diri mereka ketika melewati pos pemeriksaan. Uighur diberlakukan penggeledahan badan, pemeriksaan kendaraan yang mereka gunakan dan memindai wajah mereka.
Saat melewati pos penjagaan, ponsel reporter ‘The Guardian’ diperiksa, karena seorang petugas polisi mengatakan : “Seseorang melihat bahwa ada tulisan dengan huruf Arab atau Uighur di ponsel itu.”
Reporter tersebut mengatakan bahwa meskipun PKT berujar menyambut pengamat internasional untuk berkunjung ke Xinjiang, tetapi ia telah diinterogasi oleh polisi selama 4 jam di Lop County dan kemudian ditanya-tanyai lagi setidaknya tujuh kali di kota Hotan.
Warga Uighur yang mengalami penganiayaan mengimbau anggota keluarga yang tinggal di tempat lain untuk tidak pulang kampung.
Abdulla Erkin, seorang warga etnis Uighur yang lahir dan dibesarkan di Lop County terpaksa menghindari penganiayaan yang sedang gencar untuk pergi dan tinggal di Urumqi, kota yang berada di bagian utara Xinjiang. Ia mengatakan bahwa keluarganya berpesan kepadanya agar tidak kembali ke kampung.
“Mereka semua mengatakan kepada saya : ‘Jangan datang ke sini, jangan datang ke sini, tinggal saja di Urumqi.”
Kakak perempuannya yang bekerja di departemen pemerintah Lop memberi tahu dia bahwa penganiayaan terjadi setiap hari, dan situasinya terus memburuk.
Abdulla Erkin yang sekarang tinggal di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar temannya sudah dijebloskan ke kamp konsentrasi atau penjara. Bulan lalu, kedua saudara lelakinya juga ditahan. Dia khawatir bahwa kelima keponakannya juga ditahan.
Seorang pengusaha Uighur yang tinggal di timur laut Tiongkok kepada ‘The Guardian’ mengatakan bahwa ia meninggalkan kota Hotan karena ia diancam oleh PKT akan dimasukkan ke dalam kamp-konsentrasi.
Warga lokal : Kita tidak berani berbicara dengan Anda karena takut mereka membalas
Pada tahun lalu, pejabat lokal Lop County sering mengumpulkan penduduk desa untuk menyanyikan lagu-lagu patriotik, atau mengajari penduduk perempuan cara menjadi “wanita zaman sekarang” yang mempromosikan emansipasi wanita.
Seorang wanita yang sedang membakar ranting pohon kepada wartawan ‘The Guardian’ mengatakan bahwa beberapa anggota keluarganya sudah dijebloskan ke kamp konsentrasi, termasuk putranya yang berusia 16 tahun.
Seorang wanita lain mengatakan bahwa suaminya telah ditahan di rumah penahanan desa lain sejak bulan Desember 2017. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa suaminya dikirim ke sana. “Kami selama ini hanya bertani,” katanya.
Seorang pria setelah mengatakan bahwa tetangganya telah dikirim ke ‘pusat pelatihan’, tiba-tiba menghentikan pembicaraan lalu mengatakan : “Kita tidak berani berbicara dengan Anda karena takut mereka membalas.” (Sin/asr)
The Epoch Times – Pejuang dari kelompok teroris ISIS tengah menjalani saat-saat terakhir mereka di daerah kantong terakhir yang mereka kuasai di dekat perbatasan Irak. Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS telah menyergap para pejuang itu, menurut juru bicara SDF.
Mustafa Bali, yang bertanggung jawab atas kantor media SDF, mengatakan pada 13 Januari 2019 bahwa pasukannya telah meningkatkan serangan dalam dua hari terakhir. Mereka mengambil kendali atas wilayah antara kantong ISIS dan perbatasan Irak, memotong jalan keluar dari kawasan tersebut.
Bali mengatakan pejuang ISIS menyadari bahwa pertempuran ini adalah pertempuran untuk melenyapkan mereka. Sementara itu, juru bicara koalisi Kolonel, Sean Ryan mengatakan, SDF membuat kemajuan besar dan terus membebaskan lebih banyak wilayah yang pernah dipegang ISIS. Akan tetapi pertempuran masih terus berlanjut.
Pada bulan Desember, Presiden Donald Trump mengumumkan penarikan 2.000 tentara AS dari Suriah, dengan alasan kekalahan ISIS dan bahwa pasukan AS tidak lagi diperlukan di sana. Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mengkonfirmasi pada 11 Januari 2019, bahwa koalisi telah memulai proses penarikan.
“Kami akan pergi dengan langkah yang tepat, sementara pada saat yang sama terus memerangi ISIS dan melakukan semua hal lain yang bijaksana dan perlu!” Kata Trump dalam posting Twitternya pada 7 Januari 2019.
Kemenangan atas para teroris di kantong itu pada dasarnya akan menjatuhkan pijakan teritorial kelompok itu di tepi timur Sungai Eufrat.
Dengan bantuan koalisi pimpinan AS, SDF, sekelompok milisi yang dipimpin oleh Kurdi YPG, telah mendorong ISIS keluar dari Suriah utara dan timur selama empat tahun terakhir. Sebuah laporan pada November 2019 dari Departemen Pertahanan menemukan ISIS telah kehilangan semua wilayah yang pernah dipegangnya di Irak dan hanya mengendalikan 1 persen wilayah yang pernah dimiliki di Suriah.
Angkatan bersenjata AS baru-baru ini membunuh Jamal al-Badawi, yang memimpin serangan teroris mematikan di USS Cole pada tahun 2000. Trump mengumumkan berita itu di sebuah posting Twitter tanggal 6 Januari, dua hari setelah militer AS mengatakan telah melakukan serangan yang menargetkan al-Badawi di Yaman.
“Militer besar kita telah memberikan keadilan bagi para pahlawan yang hilang dan terluka dalam serangan pengecut terhadap USS Cole. Kami baru saja membunuh pemimpin serangan itu, Jamal al-Badawi,” kata Trump dalam posting Twitternya.
“Pekerjaan kami melawan al Qaeda terus berlanjut. Kami tidak akan pernah berhenti dalam perjuangan kami melawan terorisme Islam radikal.”
Sementara itu, Turki berusaha untuk mengejar pasukan Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Sedangkan pemerintah Suriah yang didukung Rusia dan Iran melihat peluang untuk memulihkan wilayah yang luas.
Penasihat keamanan nasional AS, John Bolton pekan lalu menyarankan perlindungan bagi sekutu Kurdi Washington akan menjadi prasyarat penarikan AS. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyebut komentar Bolton sebagai kesalahan serius.
Keberangkatan Pentagon
Tiga pejabat senior Pentagon telah mengundurkan diri menyusul keputusan Trump untuk menarik diri dari Suriah. Laksamana Muda Kevin Sweeney, kepala staf sekretaris pertahanan, mengundurkan diri pada 6 Januari setelah memegang jabatan itu selama dua tahun.
“Saya telah memutuskan bahwa waktunya tepat untuk kembali ke sektor swasta,” kata Sweeney dalam sebuah pernyataan singkat.
Dia tidak menyebutkan presiden dalam pernyataannya dan memberikan penghormatan kepada semua personil dari Departemen Pertahanan.
Juru bicara Pentagon, Dana White, juga mundur dari posisinya. Pengunduran diri White pada akhir Desember terjadi di tengah penyelidikan internal departemen atas perilakunya, setelah sejumlah pengaduan dari staf lain diajukan terhadapnya.
Pengunduran diri Sweeney terjadi hanya lima hari setelah Jim Mattis meninggalkan jabatannya sebagai menteri pertahanan pada 1 Januari. Mattis mundur dua bulan lebih awal dari jadwal yang semula direncanakannya, pada akhir Februari 2019.
Jenderal pensiunan bintang empat itu menyoroti perbedaan mendasar kebijakan militer yang Dia miliki dengan Trump, dalam surat pengunduran dirinya. Dia mengatakan Trump memiliki hak untuk memiliki seorang menteri pertahanan yang pandangannya lebih selaras dengan Trump. (BOWEN XIAO dan Reuters/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Polisi Paris menembakkan meriam air (water cannon) dan gas air mata untuk menghalau demonstran ‘rompi kuning’ dari kawasan monumen Arc de Triomphe pada hari Sabtu (12/1/2019) akhir pekan kemarin. Ini adalah aksi pekan ke-sembilan berturut-turut, sebagai bentuk protes terhadap program reformasi ekonomi Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Ribuan demonstran di Paris berbaris dan meneriakkan slogan-slogan. Namun, sebagian besar melakukan aksi dengan damai melalui area perbelanjaan Grands Boulevards di utara Paris, dekat tempat ledakan gas besar-besaran di sebuah toko roti yang menewaskan dua petugas pemadam kebakaran dan seorang turis Spanyol. Ledakan juga melukai hampir 50 orang pada Sabtu pagi.
Namun, sekelompok kecil demonstran yang memisahkan diri dari rute yang ditentukan, melemparkan botol dan proyektil lainnya ke arah polisi.
“Macron, kami akan menghancurkan posisimu!” Sebuah spanduk berbunyi demikian.
Kementerian Dalam Negeri memperkirakan bahwa ada maksimum sekitar 84.000 demonstran di seluruh negeri pada hari Sabtu. Lebih dari 50.000 dihitung pekan lalu, tetapi jauh di bawah rekor yang diperkirakan sebanyak 282.000 pada 17 November 2018, hari pertama protes.
Di Paris, kementerian menghitung sekitar 8.000 demonstran. Dalam dua pekan terakhir, pihak berwenang menghitung hanya ada 3.500 demonstran pada 5 Januari dan hanya 800 orang pada 29 Desember 2018.
Sebagian besar pusat kota Paris terkunci pada minggu pertama penjualan paska Natal, dengan jembatan di seberang sungai Seine ditutup dan gedung-gedung resmi seperti parlemen dan istana presiden Elysee dilindungi oleh penghalang polisi.
Di Paris, 156 demonstran ‘gilets jaunes’ (rompi kuning) ditangkap, beberapa karena membawa benda-benda yang dapat digunakan sebagai senjata, kata polisi. Pada pukul 20:00 GMT, 108 orang masih berada dalam tahanan. Di seluruh negeri, 244 orang telah ditangkap, dan 201 lainnya ditahan.
Menjelang malam, tidak ada penjarahan atau pembakaran mobil seperti yang terlihat pada minggu-minggu sebelumnya dan sirkulasi lalu lintas telah kembali normal di sekitar area Arc de Triomple.
Demonstran ‘Rompi Kuning’ berjalan melewati gas air mata. (Christian Hartmann/REUTERS/The Epoch Times)
Debat Nasional
Ada juga ribuan demonstran di kota Bordeaux dan Toulon di Prancis selatan, serta Strasbourg di timur dan kota tengah Bourges.
Otoritas Bourges mengatakan hampir 5.000 rompi kuning berada di area demonstrasi yang ditentukan. Pusat kota bersejarah itu terlarang bagi para demonstran, tetapi sekitar 500 pemrotes pergi ke pusat tempat mereka bentrok dengan polisi dan membakar tempat sampah.
Banyak toko-toko di Bourges tutup untuk menghindari kerusakan. Pihak berwenang juga memindahkan furnitur jalanan dan bahan bangunan yang dapat digunakan untuk barikade oleh demonstran.
Di Strasbourg, sekitar 2.000 demonstran berkumpul di depan gedung Parlemen Eropa dan kemudian berbaris ke pusat kota di perbatasan sungai Rhine dengan Jerman. Tidak ada kekerasan serius atau penjarahan yang dilaporkan di sana.
Lebih dari 80.000 polisi bertugas untuk mengawal protes di seluruh Prancis, termasuk 5.000 polisi di Paris.
‘Rompi kuning’ mengambil nama mereka dari jaket visibilitas tinggi yang mereka kenakan. Kemarahan mereka berasal dari tekanan pada pendapatan rumah tangga dan keyakinan bahwa Macron, seorang mantan bankir investasi yang dipandang dekat dengan bisnis besar, tidak peduli dengan kesulitan mereka.
Macron, yang sering dikritik karena sikap monarki, akan meluncurkan debat nasional pada 15 Januari untuk mencoba meredakan protes rompi kuning, yang telah mengguncang pemerintahannya.
Debat, yang akan diadakan di internet dan di balai kota, akan fokus pada empat tema. Yaitu pajak, energi hijau, reformasi kelembagaan dan kewarganegaraan. Tetapi ‘para pembantu’ Macron mengatakan bahwa mengubah arah reformasi Macron yang bertujuan meliberalisasi ekonomi akan tidak mungkin dilakukan. (Reuters/The Epoch Times/waa)
EpochTimesId – Pemimpin Kongres yang dikontrol oposisi Venezuela, Majelis Nasional, ditahan selama beberapa hari setelah mengajukan dekrit konstitusional. Dekrit itu diajukan sebagai upaya untuk menggulingkan rezim Maduro dan mengangkat dirinya sebagai pemimpin baru yang sah bagi negara itu.
Juan Guaido, yang terpilih sebagai pemimpin baru Majelis Nasional awal bulan ini, mengumumkan kepada ratusan pendukung pada rapat umum di luar kantor PBB di Caracas pada 11 Januari 2019 bahwa Dia akan meminta tiga pasal konstitusi untuk diterapkan.
“Untuk menyerukan pemilihan umum segera, yang bebas, dan untuk persatuan rakyat, angkatan bersenjata, dan komunitas internasional untuk mengakhiri perebutan kekuasaan,” ujar Guaido.
Menurut tokoh oposisi, Guaido ditahan oleh polisi rahasia pada 13 Januari, akan tetapi segera dibebaskan dengan cepat. Dia berbicara pada rapat umum pada hari yang sama setelah dibebaskan.
Sejumlah negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan lebih dari selusin negara Amerika Latin, telah menolak legitimasi dari masa jabatan kedua Presiden Nicolás Maduro, yang mengklaim telah memenangkan pemilihan presiden pada Mei 2018.
Krisis politik dan ekonomi Venezuela terus memburuk ketika Maduro mempererat cengkeramannya yang otoriter; Krisis luas barang-barang kebutuhan pokok dan obat-obatan, semakin parah bersamaan dengan hiperinflasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi keamanan yang mengerikan juga telah menyebabkan tiga juta rakyat Venezuela melarikan diri dari kondisi yang tidak dapat diperbaiki sejak 2015.
Seorang wanita meneriakkan slogan-slogan ketika pendukung oposisi menunggu kedatangan Presiden Majelis Nasional Juan Guaido untuk rapat umum di Vargas, Venezuela, pada 13 Januari 2019. (Yuri Cortez/AFP/Getty Images)
Pengumuman Guaidó yang tidak terduga disambut dengan gelombang antusiasme, karena banyak yang meyakini bahwa pemerintah pararel telah berkuasa, menggantikan Maduro yang juga secara luas diakui telah mengamankan masa jabatan enam tahunnya yang kedua secara tidak demokratis.
Siaran pers dari Majelis Nasional dan partai Guaido, Popular Will, menafsirkan pengumuman itu sebagai deklarasi bahwa Guaido menjadi presiden dan memimpin pemerintahan de facto yang baru.
“Kami salut dengan anggapan [Juan Guaido] sebagai penjabat presiden Venezuela sesuai dengan pasal 233 Konstitusi Politik,” Luis Almagro, pemimpin Organisasi Negara-negara Amerika, mengatakan dalam sebuah tweet, yang sepertinya mengkonfirmasi pengumuman tersebut.
Pemerintah Brasil juga merilis pernyataan yang mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela yang sah.
Deklarasi itu kemudian menemui kebingungan, namun, tanpa konfirmasi yang jelas datang dari pemimpin itu sendiri dan Majelis Nasional mengeluarkan siaran pers kedua untuk mengklarifikasi bahwa ini sebenarnya bukan urusan mereka.
“Ini bukan tindakan, ini proses,” jelas Américo de Grazia, seorang wakil di koalisi yang berharap dapat menggulingkan Maduro, dalam percakapan dengan The Epoch Times. “Pasal 233 menyatakan bahwa dengan tidak adanya presiden konstitusional, presiden Majelis Nasional secara otomatis mengambilalih kepresidenan Republik. [Maduro] mengadakan pemilihan curang pada 20 Mei tahun lalu, jadi masa jabatan presidennya telah selesai.”
Namun, untuk benar-benar menggulingkan Maduro, de Grazia mengatakan bahwa Majelis membutuhkan dukungan domestik dan internasional yang lebih luas.
“Menggantinya bukan hanya tindakan yudisial tetapi juga ketertiban umum, dan itu membutuhkan penggabungan empat faktor: Majelis Nasional, aliansi internasional dan pengakuan terhadap presiden dan lembaga baru, angkatan bersenjata yang dipanggil untuk menghormati perintah konstitusi dan bukan instruksi Presiden Maduro, dan orang-orang di jalan melegitimasi ini dengan ketidakpuasan, protes, dan pemberontakan sipil,” kata de Grazia.
Beberapa analis menafsirkan langkah itu sebagai tidak teratur dan prematur seperti yang dilakukan sebelum dukungan dan jaminan yang diperlukan dikumpulkan dari para pemimpin militer Venezuela yang saat ini mendukung Maduro, dan negara-negara internasional.
“Sulit untuk memastikan, tetapi ada banyak kekuatan internal dan eksternal yang mencoba mendorong Guaido ke dalam deklarasi prematur yang dia, setidaknya menurut pernyataan publiknya, tidak siap,” kata Phil Gunson, analis senior Venezuela di lembaga ‘think-tank’ International, Crisis Group.
Menteri penjara Venezuela, María Iris Varela, dengan cepat menghasilkan ketakutan penindasan lebih lanjut dalam sebuah tweet yang menyatakan, “Guaido, saya sudah siap dengan sel Anda, saya harap Anda mengumumkan anggota kabinet Anda dengan cepat sehingga kami tahu siapa yang akan pergi dengan Anda.”
Majelis Nasional telah menyerukan protes massa pada 23 Januari 2019 mendatang. Protes diharapkan dapat secara damai memaksa Maduro untuk mengundurkan diri. (LUKE TAYLOR/khusus untuk THE EPOCH TIMES/waa)
Pada konferensi pers yang diadakan pada 20 Desember, Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) mengumumkan penuntutan terhadap dua peretas dari komunis Tiongkok.
Menurut DOJ, mereka adalah anggota unit peretasan APT10, yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Negara (MSS/Ministry of State Security) rezim Komunis Tiongkok.
MSS adalah satu-satunya agen intelijen resmi Komunis Tiongkok, dan relatif baru mengingat sejarah panjang spionase komunis Tiongkok.
Lembaga ini didirikan pada tahun 1983 oleh penggabungan mantan Departemen Keamanan Politik dari Kementerian Keamanan Publik (MPS/Ministry of Public Security atau kepolisian Komunis Tiongkok), Departemen Investigasi atau Departemen Investigasi Pusat (Department or Central Investigation Department/CID), dan badan intelijen lainnya.
Menyusul pembentukan MSS, Departemen Keamanan Politik MPS dibiarkan sangat kekurangan personil dan dana hingga setelah Pembantaian Mahasiswa di Lapangan Tiananmen 1989, ketika mulai diaktifkan kembali secara bertahap.
Banyak hal berubah ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) meluncurkan penganiayaan terhadap latihan spiritual Falun Gong pada tahun 1999.
Departemen Keamanan Politik diganti namanya menjadi Biro Keamanan Domestik (DSB/the Domestic Security Bureau), disingkat Guobao dalam bahasa mandarin. Menyusul ekspansi dengan pesat, Guobao menjadi terkenal karena perannya dalam penganiayaan tidak hanya terhadap pengikut Falun Gong tetapi terhadap segala macam perbedaan pendapat dan keyakinan agama di Tiongkok.
MSS dan MPS menjalankan peran yang berbeda bersama satu sama lain. Operasi yang melibatkan negara asing adalah domain dari MSS, sementara DSB melakukan tugas-tugas yang sebanding di dalam perbatasan Tiongkok.
MSS dan Amerika Serikat
Pada tahun 1985, dua tahun setelah berdirinya MSS, mantan asisten menteri Yu Qiangsheng membelot ke Amerika Serikat. Pengetahuan yang dia ungkapkan menghasilkan penangkapan dan bunuh diri mata-mata top Komunis Tiongkok Larry Wu-Tai Chin.
Yu Qiangsheng adalah kakak laki-laki Yu Zhengsheng, mantan anggota Komite Tetap Politbiro dan pria berperingkat empat tertinggi di Partai Komunis dari 2012 hingga 2018.
Sejak pembelotan itu, MSS tampak berdamai dengan Amerika; setidaknya, tidak ada lagi skandal yang diumumkan — sampai sekarang, kira-kita begitu.
DOJ mengadili mata-mata Komunis Tiongkok Ji Chaoqun, mentornya Xu Yanjun, yang diekstradisi dari Belgia, dan beberapa agen lainnya. MSS telah kembali menjadi sorotan publik.
Para terdakwa dalam ketiga kasus ini semuanya berasal dari Departemen Keamanan Negara Provinsi Jiangsu, Tiongkok (JSSD), cabang regional dari MSS. Mereka semua menargetkan departemen dan kontraktor dengan koneksi ke teknologi penerbangan Amerika.
Tiga kasus tersebut menunjukkan bagaimana berbagai departemen intelijen Partai Komunis Tiongkok bekerja sama dalam berbagai cara untuk mencapai tujuan yang sama. Pastinya. mencuri teknologi penerbangan Amerika adalah tugas cabang Jiangsu.
JSSD menggunakan berbagai metode untuk melaksanakan tugasnya, termasuk praktik spionase tradisional seperti agen pengiriman, merekrut para ahli untuk memperoleh informasi rahasia secara langsung dan meretas.
Perlu diperhatikan adalah tentang fakta bahwa ketiga pria yang ditangkap adalah mata-mata yang dikirim ke luar negeri oleh departemen intelijen regional Tiongkok. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya MSS tingkat nasional yang terlibat dalam spionase luar negeri Komunis Tiongkok.
Intelijen Militer
Pada tahun 2014, Amerika Serikat menuntut lima peretas militer Tiongkok yang bekerja untuk APT1, sebuah kelompok peretas peringkat nomor satu dalam ancaman persisten tingkat lanjut (APT), serangan jaringan komputer yang tersembunyi di mana seseorang atau sekelompok orang memperoleh akses tidak sah ke jaringan dan tanpa terdeteksi .
Terpenting di sini adalah kekuatan intelijen militer Partai Komunis, yang melacak akarnya kembali ke hari-hari ketika Tentara Merah PKT beperang dalam perang saudara. Sebelum reformasi sistem militer, itu terutama terdiri dari departemen Kedua dan Ketiga Departemen Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Departemen Kedua GSD bertanggung jawab atas spionase tradisional; mengikuti reformasi militer, lembaga itu menjadi Biro Intelijen dari Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.
Kelima peretas yang diadili oleh peradilan AS bekerja untuk mantan Biro Kedua dari Departemen Ketiga GSD di Shanghai. Setelah reformasi, Departemen Ketiga (Investigasi Teknis) dan Departemen Keempat (Divisi Radar Penanggulangan Elektronik) digabung menjadi Departemen Sistem Jaringan dari Angkatan Dukungan Strategis PLA (PLASSF atau SSF). Departemen yang direformasi bertanggung jawab atas perang siber dan pengumpulan intelijen.
Intelijen militer Tiongkok juga memiliki Departemen Intelijen Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat.
Membangun Infrastruktur Spionase untuk Memfasilitasi Penganiayaan
PKT memiliki beberapa badan intelijen non-tradisional yang terlibat dalam pekerjaan intelijen.
Sebagai contoh, otoritas keamanan publik awalnya berfokus pada tindakan represi di dalam Tiongkok. Setelah penganiayaan terhadap Falun Gong pada tahun 1999, setidaknya sembilan departemen keamanan publik provinsi dan kota berwenang mengirimkan agen ke negara lain untuk tujuan mengumpulkan informasi tentang Falun Gong.
Organisasi lain terkait dengan kampanye anti-Falun Gong yang mengumpulkan intelijen untuk PKT adalah Kantor 610.
Pada 7 Juni 1999, Sekretaris Jenderal PKC saat itu, Jiang Zemin, mengatakan pada pertemuan Politbiro bahwa Partai akan membentuk Kelompok Pemimpin Utama dalam Berurusan dengan Falun Gong. Secara informal, organisasi ini disebut Kantor 610 setelah tanggal pembentukannya tiga hari kemudian pada tahun itu yakni 10 Juni.
Sementara Kantor 610, yang beroperasi di luar ruang lingkup hukum Tiongkok, terkenal karena perannya dalam penganiayaan terhadap pengikut Falun Gong, jangkauan globalnya tidak dipahami dengan baik. Sedikit yang tahu bahwa dengan membuat sumber untuk mengawasi praktisi Falun Gong di seluruh dunia, Kantor 610 membangun jaringan luas untuk intelijen luar negeri.
Sebelum Olimpiade Beijing, jurnalis investigasi Perancis Roger Faligot menerbitkan bukunya “Dinas Rahasia Tiongkok, Dari Mao ke Olimpiade”.
Penulis mewawancarai para pakar dari berbagai negara, pembelot Tiongkok, dan agen kontra intelijen dari berbagai negara. Buku itu secara khusus menggambarkan bagaimana di bawah Luo Gan, mantan sekretaris garis keras Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat (PLAC atau Zhengfawei, salah satu organisasi paling kuat PKT) dan direktur Kantor 610, mata-mata dari Kantor 610 dikirim ke seluruh dunia untuk melawan apa yang disebut “lima racun” Indepedensi Taiwan, aktivisme Tibet dan Xinjiang, Falun Gong, dan gerakan demokrasi Tiongkok.
Bahkan, Badan kontra intelijen Jerman menemukan bahwa kantor 610 merekrut mata-mata untuk memantau kegiatan para praktisi Falun Gong di Jerman. Meskipun Kantor 610 memiliki tujuan khusus untuk menyerang para pembangkang Tiongkok, sumber daya yang telah dibangun dapat digunakan kembali untuk bentuk-bentuk intelijen lainnya.
Front Bersatu ‘Mass Intelligence’
Organisasi lain yang menjalankan fungsi intelijen adalah United Front atau Front Bersatu PKT. Berbeda dengan agen intelijen profesional seperti MSS dan departemen intelijen PLA, Front bersatu menggunakan agen amatir atau non-profesional untuk mengumpulkan informasi dan menjalankan operasi — semacam intelijen melalui gerakan massa yang mencakup spektrum luas.
Metode utama dari operasional Front Bersatu adalah untuk mengidentifikasi target spesifik dan membangun hubungan. Ketika seorang target berteman, ia dapat dikooptasi untuk mewakili kepentingan politik PKT. Sasaran juga dapat menjadi saluran bagi mata-mata profesional untuk mengumpulkan informasi atau memberikan informasi secara langsung melalui Front Bersatu.
Kegiatan United Front mencakup lingkup yang begitu luas sehingga misinya relatif tidak jelas.
Tugas keseluruhannya adalah untuk membangun hubungan sehingga dapat mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan memanipulasi individu dan lembaga dalam politik lokal, bisnis, akademisi, dan sejenisnya.
Operasi jenis ini dibutuhkan karakteristik gerakan massa, menggunakan banyak kooperasi informal dan lebih longgar terkait mata-mata. Ini membuat badan-badan kontra intelijen sulit untuk berurusan dengan ancaman yang ditimbulkan dari aktivitas Front persatuan.
Pusat operasi ini adalah United Front Work Department dari Komite Pusat PKT (UFWD), Bagi beberapa pakar dari Barat menggangap sebagai agen intelijen yang dapat dipercaya.
Beberapa organisasi yang terkait dengan Front Bersatu, seperti Program Seribu Talenta, membantu dalam pencurian kekayaan intelektual dari Amerika Serikat karena merekrut ilmuwan dan individu bernilai tinggi lainnya untuk bekerja di Tiongkok.
Misalnya, Hongjin Tan, yang ditangkap di Oklahoma pada 20 Desember, mungkin termasuk dalam kategori ini.
“Hongjin Tan diduga mencuri rahasia dagang yang terkait dengan produk bernilai lebih dari $ 1 miliar dari perusahaan perusahaan perminyakannya yang berbasis di Amerika Serikat untuk digunakan demi kepentingan perusahaan Tiongkok tempat ia ditawari pekerjaan,” kata Asisten Jaksa Agung Demers.
Tipikal Kasus lainnya adalah Yang Chunlai, mantan presiden Asosiasi Ilmuwan dan Insinyur Tiongkok (ACSE). ACSE didirikan di Chicago pada tahun 1992 dan memiliki anggota lebih dari 20 negara bagian di Amerika Serikat.
Pada akhir Mei 2006, Yang menghadiri tahun ketiga Lokakarya Diaspora Tiongkok “The third year of Study Workshop for Young and Middle-aged Chinese Persons in Charge of Overseas Chinese Associations” di Beijing, yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Negara Luar Negeri Tiongkok untuk Dewan Negara (OCAO).
OCAO adalah cabang dari Front Bersatu yang beroperasi di dalam Dewan Negara Tiongkok. Ketika reformasi kelembagaan tahun 2018, lembaga itu secara terbuka dipindahkan ke UFWD. Pada tahun 2007, Yang berbicara pada Konferensi Asosiasi Diaspora Tiongkok se Dunia ke-4 yang diadakan oleh OCAO. Dia mengatakan bahwa “tidak perlu kembali ke Tiongkok untuk melayani negara.”
“Kami sekarang memiliki 1.500 anggota terdaftar, dan sekitar sepertiga memiliki kewarganegaraan Amerika. Melalui hubungan antara teman dan anggota keluarga, kami memperkirakan dapat memengaruhi 500 suara. ”
Sosok Yang sendiri adalah anggota Komite Penasihat Pakar Luar Negeri dari OCAO, yang mengindikasikan hubungannya dengan United Front work.
Pada 1 Juli 2011, Yang ditangkap oleh FBI ketika dia sudah membeli tiket ke Tiongkok yang dijadwalkan seminggu kemudian. Dia mengaku bersalah atas tuduhan mencuri rahasia dagang dari Chicago Mercantile Exchange (CME), tempat dia bekerja selama 11 tahun. Dia berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok, Zhangjiakou Chemical and Electronic Commodity Exchange.
Pada awalnya diperkirakan bahwa pencuriannya dapat mengakibatkan kerugian $ 50 juta dalam CME. Pada akhirnya, hakim mengeluarkan vonis yang lebih lunak dengan alasan bahwa estimasi kerugian awal terlalu tinggi. Ditambah dengan dalih Hakim bahwa Yang seharusnya memberikan kontribusi jangka panjang kepada masyarakat, termasuk komunitas Tiongkok.
Akan tetapi faktanya, sebagai perwakilan dari Front Bersatu, tujuan Yang dalam melayani komunitas Tiongkok hanya untuk membangun intelijen dan aset politik untuk Partai Komunis. (asr)
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak mencerminkan pandangan The Epoch Times. Artikel ini terbit di The Epochtimes dengan judul How Communist China Steals American Secrets and Endangers U.S. Security
