![[PREMIERE] * Rudal Yun Feng Buatan Taiwan Memiliki Jangkauan Hingga Beijing, Berkemampuan Gertak](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/07/Rudal-Yun-Feng-Buatan-Taiwan-Memiliki-Jangkauan-Hingga-Beijing-Pakar-Berkemampuan-Gertak-768x432.jpg "[PREMIERE] * Rudal Yun Feng Buatan Taiwan Memiliki Jangkauan Hingga Beijing, Berkemampuan Gertak")
Kasus COVID-19 di Tiongkok Kembali Bangkit dan Meluas ke 10 Provinsi, Zero Infeksi Berdampak Terhadap Wilayah Delta Sungai Yangtze
Xia Song
Kasus COVID-19 di daratan Tiongkok kembali bangkit. Kini telah meluas ke 10 provinsi, termasuk adanya pengumuman 858 kasus baru di Kabupaten Si, Provinsi Anhui, dalam waktu 8 hari.
Kerasnya otoritas Tiongkok menerapkan “kebijakan zero COVID-19”, tampaknya tak efektif menangkal kasus COVID-19. Kini, penyebaran epidemi di Kabupaten Si, dan kasus COVID-19 lokal meledak di 12 kota Anhui dan provinsi tetangga.
Dunia luar khawatir bahwa kebijakan Zero COVID-19 justru akan merusak ekonomi Delta Sungai Yangtze, yang kemudian akan mempengaruhi rantai pasokan panel surya global, obat-obatan dan chip semikonduktor.
Atas permintaan dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Epidemi Darurat Komprehensif Provinsi Anhui, Kabupaten Si, yang berpenduduk kurang dari satu juta jiwa, telah menerapkan manajemen statis sejak 29 Juni. Orang-orang diharuskan tinggal di rumah. Meskipun “kebijakan Zero COVID-19 muncul kembali, justru menunjukkan semakin tak efektifnya aturan penanggulangan pandemi.
Komisi Kesehatan dan Kesehatan Provinsi Anhui pada 4 Juli mengatakan bahwa 29 kasus baru dikonfirmasi, semuanya di Kabupaten Si, Kota Suzhou, dengan 258 kasus tanpa gejala. Sebanyak 227 kasus di Kabupaten Si, 30 kasus di Kabupaten Lingbi, dan 1 kasus di Yongqiao. Dari 26 Juni hingga 3 Juli pukul 24:00, ada 134 kasus yang dikonfirmasi di provinsi tersebut, termasuk 132 kasus di Kabupaten Si; 724 kasus tanpa gejala, dan total 858 orang yang terinfeksi dalam 8 hari.
Dikarenakan otoritas Tiongkok kerap menyembunyikan kebenaran epidemi, sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan data sebenarnya.
Sementara itu, Markas Besar Pencegahan dan Pengendalian Epidemi Darurat Suzhou pada 4 Juli, mengumumkan bahwa sistem manajemen bagi pemimpin masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta pemimpin gedung dan pemimpin unit akan diterapkan. Selain itu, dari 4 hingga 6 Juli, tiga putaran penyelidikan kasus COVID-19 skala besar dilakukan untuk memastikan kasus COVID dibersihkan dalam waktu tiga hari.
Pemberitahuan tersebut juga menyatakan bahwa, desa atau komunitas yang belum menerapkan nol kasus akan diberitahu setiap hari berdasarkan hasil pengetesan.
Selain itu, unit dan orang-orang yang belum terlibat nol kasus karena kelalaian dalam penyelidikan, akan dimintai pertanggungjawaban secara ketat. Bahkan, desa atau komunitas yang belum menerapkan nol kasus setelah tiga putaran penyelidikan kasus COVID-19, akan dimintai pertanggungjawabannya.
Terletak di Kota Suzhou, kota paling utara di Anhui, berbatasan dengan provinsi Jiangsu, Shandong, dan Henan, baru-baru ini, Zheng Shajie, sekretaris Komite Partai Provinsi Anhui, pernah berkata bahwa pengetesan harus dilakukan dengan cepat. Ia bersesumbar bahwa masyarakat akan memasuki nol kasus, nol kematian dan tidak ada penularan dalam seminggu.
Bahkan, sejak merebaknya wabah di Kabupaten Si, secara bertahap menyebar ke provinsi lain. Media daratan Tiongkok, Yicai melaporkan bahwa epidemi terkait meletus di banyak kota di Delta Sungai Yangtze seperti Jiangsu.
Seminggu terakhir, Hefei, Suzhou, Bengbu, Huaibei di Anhui, Xuzhou, Nanjing, Wuxi, Yancheng, Suzhou, Huaian di Jiangsu, dan 12 kota di tiga provinsi termasuk Hangzhou dan Jinhua di Delta Sungai Yangtze telah melaporkan kasus lokal. Di antaranya, situasi epidemi di Kabupaten Lingbi, Suzhou, Anhui, Kota Bengbugu, Nanjing, Xuzhou, Wuxi, Huaian dan tempat-tempat lain di Jiangsu terkait dengan Kabupaten Si.
Menurut data Komisi Kesehatan dan Kesehatan Partai Komunis Tiongkok, hitungan 24 jam pada 3 Juli, ada 41 kasus lokal baru yang dikonfirmasi dan 339 kasus infeksi tanpa gejala lokal di daratan Tiongkok, didistribusikan di Anhui, Jiangsu, Shandong, Shanghai, Fujian, Guangdong, Liaoning, Shaanxi, 10 provinsi termasuk Zhejiang dan Sichuan.
Epidemi di Delta Sungai Yangtze, “Zero Kasus” Dikhawatirkan akan Menghancurkan Rantai Pasokan
Reaksi berantai akibat Zero COVID-19, tidak hanya memicu bencana kemanusiaan, tetapi juga menghantam ekonomi Tiongkok. Bahkan, membahayakan rantai pasokan dan mempengaruhi ekonomi dunia.
Setelah penyebaran epidemi di Kabupaten Shixian, menimbulkan kekhawatiran dari dunia luar. PKT baru saja melonggarkan kontrol ketatnya atas Shanghai. Apakah langkah selanjutnya “membersihkan” Delta Sungai Yangtze? Delta Sungai Yangtze meliputi Shanghai, Provinsi Jiangsu, Provinsi Zhejiang, dan Provinsi Anhui.
Reuters melaporkan pada 4 Juli bahwa di Wuxi, pusat manufaktur Delta Sungai Yangtze, setelah 42 kasus infeksi tanpa gejala dilaporkan pada 2 Juli, pihak berwenang langsung memerintahkan penangguhan semua jenis bisnis di tempat umum sehari berikutnya. Restoran dan rumah makan ditutup. Orang-orang diharuskan bekerja dari rumah. Orang-orang juga dilarang keluar rumah, jika tidak diperlukan. Pada hari yang sama, setelah 13 kasus positif ditemukan di Xuzhou, warga tidak boleh keluar rumah kecuali jika diperlukan.
Kabupaten Lingbi di Anhui juga menerapkan kontrol penutupan kota pada 1 Juli, yang mengharuskan para penduduk tidak meninggalkan rumah mereka, jika pun mereka ke luar rumah, mereka harus melewati pemeriksaan. Selain itu, Yiwu, pusat ekspor komoditas kecil, membatalkan semua penerbangan ke Beijing setelah melaporkan tiga kasus infeksi dalam seminggu terakhir.
Bloomberg melaporkan pada 4 Juli, babak baru epidemi dapat menyebar ke wilayah Delta Sungai Yangtze yang berdampak paling signifikan secara ekonomi di Tiongkok. Pihak berwenang berusaha membersihkan epidemi baru, yang kemudian akan menyebar ke rantai pasokan global.
Laporan tersebut mengatakan bahwa Jiangsu memiliki lebih dari sepertiga kapasitas produksi panel surya dunia. Wilayah ini memfokuskan sebagai produsen utama panel surya dan wafer silikon. Delta Sungai Yangtze juga merupakan rumah bagi produsen utama komponen laptop iPhone dan Mac, chip semikonduktor, dan merupakan rumah bagi produsen obat dan bisnis e-commerce. Apalagi, saat ini beberapa produsen sepenuhnya masih belum pulih dari wabah Shanghai.
Sampai sekarang, pusat wabah baru hanya dari kabupaten kecil (Kabupaten Si), dan pihak berwenang belum memberlakukan lockdown di daerah-daerah utama, tetapi setiap eskalasi pembatasan dapat memiliki konsekuensi global.
Shanghai mengumumkan pada 1 Juli, bahwa mereka akan mencabut penguncian selama dua bulan, yang telah memukul output industri dan belanja konsumen. Produksi industri Tiongkok pada April tahun ini turun 2,9% dari tahun sebelumnya. Begitu PKT meningkatkan pencegahan dan pengendalian Delta Sungai Yangtze, konsekuensinya mungkin tak terbayangkan.
Media Tiongkok, Sina Finance melaporkan pada 28 Februari tahun ini bahwa Delta Sungai Yangtze, menyumbang sekitar seperempat dari total PDB negara itu, akan mengalami tingkat pertumbuhan Year over Year (YoY) lebih dari 8% dalam PDB tiga provinsi. Bahkan, satu kota pada tahun 2021 serta PDB akan melebihi RMB. 4 triliun.
Langkah Pencegahan Epidemi yang Dipolitisasi Menuai Kritikan
The Voice of America melaporkan pada 4 Juli bahwa Xi Jinping, mengabaikan biaya besar dan berbagai kelemahan dari tindakan anti-epidemi gaya kampanye yang ekstrem, sekali lagi membela kebijakan “nol” anti COVID-19 yang dinormalisasi dalam perjalanannya ke Hong Kong.
Pengamat menunjukkan bahwa pekerjaan pencegahan epidemi yang seharusnya didasarkan pada sains dan pragmatisme, kini telah dipolitisasi. Sehingga menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Tiongkok yana hanya mendatangkan amarah dan murka dari orang-orang.
Li Datong, seorang media senior di Beijing dan mantan pemimpin redaksi mingguan “Freezing Point” China Youth Daily, mengatakan kepada VOA bahwa banyak warga Beijing yang belum menyingkirkan aturan perjalanan bahwa pengetesan COVID-19 harus dilakukan. Setiap 72 jam dia percaya bahwa toksisitas virus saat ini melemah. Meski demikian, para pemimpin Partai masih bersikeras pada kebijakan pembersihan dinamis yang berdampak terhadap rakyat dan merugikan ekonomi, yang mana sama sekali tidak masuk akal.
Mengambil Korea Utara sebagai contoh, Li Datong menunjukkan bahwa apa yang disebut penyakit menular “demam” ini dapat diatasi tanpa melakukan pengetesan COVID-19, dari semua staf dan kurungan di kabin persegi.
Xi Jinping mengatakan di Wuhan pada 28 Juni bahwa, kebijakan ditentukan oleh Komite Sentral Partai terhadap pembersihan dinamis. Kemudian akan lebih baik untuk sementara waktu mempengaruhi pembangunan ekonomi, daripada membahayakan kehidupan dan kesehatan masyarakat. Jika diperhitungkan, tindakan pencegahan epideminya diklaim adalah yang paling ekonomis dan efektif.
Li Datong menyatakan ketidaksetujuannya, dia percaya bahwa kerugian ekonomi akibat penutupan 88 hari Shanghai, kota yang menjadi lokomotif ekonomi Tiongkok, tak terukur.
Dalam hal ini, ekonom Li Hengqing pada 29 Juni berkata, “Apakah keputusan Anda sendiri untuk menjadi yang paling ekonomis dan efektif? Semua hal yang merugikan dunia dan orang-orang dilakukan dengan kedok ‘segalanya untuk rakyat’.” (hui)
Diterjang Krisis, Pasokan BBM di Sri Lanka Hanya Cukup untuk Sehari
NTD
Sri Lanka jatuh bangkrut. Kini negara itu memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar, sehingga tidak ada pemasok yang mau membiarkan negaranya membeli bahan bakar secara kredit. Penutupan sekolah di negara itu, kini diperpanjang seminggu pada 3 Juli karena kekurangan bahan bakar yang mencegah para guru dan orangtua mengirim anak-anak mereka ke sekolah.
Pada Juni lalu Sri Lanka menutup sekolah secara nasional selama sehari karena kekurangan bahan bakar, sementara sekolah di daerah perkotaan telah ditutup selama dua minggu terakhir, sebagaimana yang dilaporkan Central News Agency. Sekolah akan diliburkan hingga 8 Juli.
Para pejabat mengatakan persediaan BBM hanya cukup untuk beberapa hari dan akan digunakan untuk layanan penting, termasuk sanitasi, pekerja pelabuhan, transportasi umum dan distribusi makanan.
Pihak berwenang juga mengumumkan pemadaman listrik secara nasional hingga tiga jam sehari sejak 4 Juli, karena mereka tidak dapat memasok bahan bakar yang cukup untuk pembangkit listrik.
Menteri Tenaga dan Energi, Kanchana Wijesekera mengatakan Sri Lanka berutang sekitar $800 juta kepada tujuh pemasok bahan bakar.
“Mencari pendanaan adalah sebuah tantangan, tantangan yang sangat besar,” kata Wijesekera.
Pemadaman listrik besar-besaran telah mengganggu ekonomi Sri Lanka selama berbulan-bulan, disertai dengan kekurangan pasokan dasar seperti gas dapur, obat-obatan dan makanan impor.
Masalah utama adalah kurangnya dolar, kata Wijesekera, yang meminta sekitar 2 juta orang Sri Lanka yang bekerja di luar negeri untuk memulangkan mata uang asing yang diperoleh melalui bank daripada saluran informal. Pengiriman uang tersebut, yang biasanya sekitar $600 juta per bulan, turun menjadi $318 juta pada Juni.
Menurut bank sentral Sri Lanka, pengiriman uang adalah sumber utama pendapatan devisa, telah turun dari $2,8 miliar dalam enam bulan pertama 2021 menjadi $1,3 miliar pada periode yang sama tahun ini, turun 53%.
Pemerintah tahun lalu mengamanatkan pertukaran wajib mata uang asing, yang mengakibatkan penurunan pengiriman uang. Premi pasar gelap mendorong orang-orang untuk menimbun mata uang asing.
Sri Lanka mendapatkan sebagian besar bahan bakarnya dari negara tetangga India, yang menyediakan beberapa jalur kredit. Pemerintah Sri Lanka mengatakan sedang dalam pembicaraan dengan pemasok BBM di Rusia dan Malaysia.
Sri Lanka telah menangguhkan pembayaran sekitar $7 miliar pinjaman luar negeri yang jatuh tempo tahun ini, dibandingkan dengan total $25 miliar yang jatuh tempo pada 2026. Total utang luar negeri Sri Lanka adalah $51 miliar.
Keruntuhan ekonomi telah memicu krisis politik, dengan protes anti-pemerintah di seluruh negeri. Para pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan utama dan menuntut pasokan bensin dan bahan bakar pemerintah, dan siaran televisi menunjukkan orang-orang di beberapa daerah berebut pasokan terbatas.
Di ibukota Kolombo, pengunjuk rasa menduduki pintu masuk ke istana presiden selama lebih dari dua bulan, menuntut pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa. Demonstran menuduh dia dan anggota keluarganya, termasuk beberapa saudara kandung yang bercokol di posisi senior pemerintah, terlibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang menyesatkan negara serta menjatuhkan negara ke jurang krisis. (hui)
Para Pemimpin Dunia Membahas Pembangunan Kembali Ukraina
oleh Qiao An
Dalam hal perang Rusia-Ukraina, setelah kota penting di Ukraina timur jatuh ke tangan tentara Rusia, para perwakilan dari hampir 40 negara di seluruh dunia berkumpul di Swiss pada 4 Juli untuk membahas bagaimana membangun kembali Ukraina.
Pada Minggu, semua pasukan Ukraina mundur dari benteng terakhir mereka di wilayah Luhansk, Lysychansk. Dan Rusia telah menyatakan bahwa mereka telah sepenuhnya mencapai tujuan militer utama dengan berhasil “membebaskan” Luhansk dari Ukraina.
Pada hari yang sama, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui bahwa tentara Ukraina mundur, tetapi bersumpah untuk mendapatkan kembali wilayah yang diduduki Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan : “Dengan taktik kami, dengan peningkatan pasokan senjata modern, kami akan kembali”.
Meskipun pertempuran masih terus berlangsung, tetapi negara-negara di seluruh dunia telah mulai membahas rekonstruksi Ukraina. Pada 4 Juli, perwakilan dari hampir 40 negara dan organisasi internasional berkumpul di Lugano, Swiss untuk menghadiri pertemuan 2 hari yang membahas rekonstruksi Ukraina.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan bahwa Uni Eropa akan membentuk sebuah “platform rekonstruksi”, yang digunakan untuk secara aktif melakukan koordinasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan rekonstruksi Ukraina pasca perang.
“Komisi Eropa telah mengusulkan kepada pemerintah Ukraina pembentukan platform rekonstruksi untuk merencanakan kebutuhan investasi, mengkoordinasikan tindakan, menyalurkan sumber daya dan, tentu saja, untuk mendukung agenda reformasi Ukraina yang skupnya sangat besar”, kata Ursula.
Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengungkapkan bahwa, Inggris sedang mengerjakan undang-undang yang akan menggunakan dana yang disita dari Rusia dan oligarki Rusia untuk membangun kembali Ukraina.
Zelensky mengatakan kepada para hadirin melalui video bahwa membangun kembali Ukraina adalah tanggung jawab bersama semua negara demokrasi dan membutuhkan investasi besar. Perdana Menteri Ukraina Denys Shmygal mengatakan biaya membangun kembali Ukraina bisa mencapai USD. 750 miliar. (hui)
Korea Utara Membuka Pintu Air Tanpa Peringatan Menyebabkan Korea Selatan Terpaksa Mengevakuasi Turis di Perbatasan
NTD
Hujan lebat telah melanda Korea Utara selama beberapa hari terakhir, untuk mengurangi daya tampung bendungan Hwanggang tampaknya pihak berwenang Korea Utara membuka pintu air tanpa peringatan. Pejabat Korea Selatan mengatakan Selasa (5/7/2022) debit banjir menyebabkan air Sungai Imjin naik, memaksa Korea Selatan untuk mengevakuasi para turis yang sedang berlibur di daerah yang berisiko terkena banjir.
Menurut laporan Korea Utara, bagian hulu Sungai Imjin telah diguyur hujan deras selama beberapa hari terakhir, dan pintu air mungkin dibuka untuk mengurangi ketinggian air.
“Korea Utara tampaknya melepaskan air banjir dari Bendungan Hwanggang”, kata seorang pejabat yang bertanggung jawab atas urusan antar kedua Korea di Kementerian Unifikasi Korea Selatan kepada Reuters.
Data pemerintah menunjukkan bahwa ketinggian air sebuah jembatan di Sungai Imjin di Yeoncheon, perbatasan Korea Selatan telah naik sampai melebihi 1 meter pada 4 Juli sore.
Air banjir mengalir melalui Kabupaten Yeoncheon, dan Korea Selatan meminta Korea Utara untuk memberitahu sebelum membuka pintu air bendungan, tetapi tidak mendapat tanggapan dari pihak Korea Utara.
Otoritas kabupaten Yeoncheon mengatakan bahwa pihaknya telah memberitahu warga yang berada di daerah sekitar sungai agar mereka sementara berpindah ke daerah yang aman. Tak jelas berapa banyak orang yang harus dievakuasi setelah dibukanya pintu air bendungan.
Total kapasitas penyimpanan air Bendungan Huanggang adalah 350 juta ton, yaitu sekitar lima kali lipat dari Bendungan Gunnam di Korea Selatan (total kapasitas penyimpanan air adalah 71,6 juta ton). Oleh karena itu, ketika pintu air dibuka, ketinggian air Jembatan Bisheng dan Bendungan Gunnan di ujung paling utara Sungai Imjin langsung naik dengan cepat.
Korea Utara diperkirakan akan terus diguyur hujan hingga minggu depan, sehingga militer sedang dilibatkan untuk memantau situasi dengan cermat dan bersiap menghadapi kemungkinan banjir dan evakuasi penduduk.
Pada 2009, pelepasan air Bendungan Huanggang menyebabkan bagian hilir sungai mengalami banjir cukup besar sampai menewaskan 6 orang warga Korea Selatan. (sin)
Mengapa Otoritas Tiongkok Mengomentari Insiden Kekerasan Wanita Tangshan Tetapi Mengabaikan Kasus Wanita ‘8 Anak’ Xuzhou?
Zhou Xiaohui
Pada Juni lalu situasi di Tangshan, Hebei, Tiongkok sempat memanas. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Kali ini bukan persoalan gempa besar, tetapi karena insiden sekelompok pria memukuli seorang wanita di sebuah restoran barbekyu.
Insiden itu tak hanya menjadi daftar pencarian paling trending, tapi memicu amarah publik. Bahkan, media resmi partai komunis Tiongkok (PKT) termasuk People’s Daily, Rule of Law Daily, China Women’s Daily, serta media sosial dan media pribadi telah meneruskan video dan komentar yang relevan atas kejadian tersebut. Banyak pula selebriti di industri film dan televisi yang berturut-turut mengecam para pemukul tersebut. Jelas, insiden pemukulan Tangshan menjadi berita terpopuler. Tak hanya karena opini publik, tetapi juga karena otoritas PKT sengaja menghebohkannya, media resmi serta banyak selebriti turut ikut campur, kebanyakan mereka bertindak atas instruksi.
Salah satu alasan mengapa otoritas PKT menghebohkan insiden Tangshan adalah untuk mengalihkan perhatian semua orang dari insiden pembunuhan serentak di Beijing dan Shanghai. Alasan lainnya adalah mencari dukungan orang-orang dan memanfaatkan kasus tersebut untuk memulihkan sedikit kredibilitas pemerintah, mengurangi rasa benci dan kutukan orang-orang terhadap PKT. Apalagi setelah memanasnya kasus “Wanita delapan anak” Xuzhou dan lockdown ekstrem penanganan COVID-19.
Hal yang perlu disebutkan adalah bahwa Tangshan dan Xuzhou dikenal sama-sama kota beradab di Tiongkok. Sungguh ironis, kota yang melukai wanita dengan sangat kejam justru dapat terpilih sebagai kota yang beradab.
Pada 11 Juni, sebuah video dari seorang pejabat wanita mengomentari insiden pemukulan Tangshan telah diposting di akun resmi WeChat dari Komisi Inspeksi Disiplin Pusat Partai Komunis Tiongkok. Bahkan memperjelas bahwa akibat insiden itu, para pelaku harus diberi hukuman berat, memberikan penjelasan kepada publik, satu lingkungan yang aman, serta mengatakan bahwa “untuk melindungi lingkungan yang aman, kita harus nol toleransi dan tidak kendur”.
Insiden tersebut menjadi sorotan skala luas, seharusnya di luar dugaan para pria pemukul yang arogan. Mungkin, ketika mereka selalu memukul orang-orang dengan sewenang-wenang, mereka tak merasa bahwa kebrutalan mereka akan memiliki konsekuensi serius. Pasalnya, mereka memiliki backing serta “payung pelindung” yang mana dapat membantu untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Hal ini juga dapat terlihat dari video awal ancaman mereka. Dilihat dari informasi yang diungkapkan oleh netizen, setidaknya dua dari pemukul memiliki catatan pidana sebelumnya, tetapi mereka tidak dihukum berat. Tak hanya semata aparat kepolisian yang melindungi pelaku, tetapi juga pejabat pemerintah setempat. Apalagi, pemimpin tim keamanan publik yang terekspos termasuk di antara para pelaku.
Netizens dengan tajam menunjukkan : “Ini bukan insiden pemukulan oleh triad. Ada banyak insiden terjadi di Tangshan, banyak orang yang telah melaporkannya, tetapi tidak ditangani……… ”
Netizen juga mengingatkan ; “Jika payung pelindung di belakang tidak ditarik keluar, maka selamanya kejahatan tidak bisa disapu bersih dan tuntas.” “Pasti ada harimau besar di belakang yang menyokong, pasti lobak harus dicabut dan mengeluarkan lumpur, Komisi Inspeksi Disiplin Pusat giliran Anda menyelidiki secara menyeluruh.”
Netizen juga menuliskan : “Tangshan telah membusuk sampai ke akarnya.”
Tak diragukan lagi, suara media resmi dan Komisi Inspeksi Disiplin Pusat, dan instruksi Beijing untuk menghukum berat para pelaku, terutama penyerahan penyelidikan kasus ke Biro Keamanan Umum Langfang, telah membuat otoritas lokal Tangshan bergerak hingga menggunakan uang untuk menyelesaikan masalahnya.
Bagaimanapun, para pejabat PKT demi untuk melindungi diri mereka sendiri, tidak akan membuat tipu daya kecil pada saat mereka disoroti oleh pandangan orang-orang, terutama mereka tidak berani untuk tidak mematuhi perintah Beijing. Selain itu, “payung pelindung” di belakang pria pemukul mungkin juga kewalahan saat ini, dan dia juga berpikir tentang cara memisahkan diri dari pria pemukul.
Mengenai bagaimana menghukum mereka dengan berat, apakah mereka dituduh memicu perkelahian dan memprovokasi masalah atau dengan sengaja melukai, mungkin otoritas PKT dapat mempertimbangkan bagaimana meredakan kemarahan publik sebagai pertimbangan utama.
Menurut hukum pidana terbaru PKT (dirilis pada 2020), kejahatan menimbulkan pertengkaran dan menimbulkan masalah dapat dihukum hingga lima tahun penjara. Barang siapa mengumpulkan orang lain untuk melakukan berkali-kali perbuatan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dan sangat mengganggu ketertiban sosial, diancam dengan pidana penjara, masa hukuman lima tahun hingga kurang dari sepuluh tahun dan dapat bersamaan didenda dengan uang. Barang siapa dengan sengaja menyakiti orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun, pidana kurungan atau pengawasan umum. Barang siapa dengan sengaja melukai orang lain dan menyebabkan luka berat, diancam dengan pidana penjara dengan masa hukuman diatas tiga tahun hingga kurang dari sepuluh tahun.
Selain itu, selama Dua Sidang tahun ini, dalam laporan Mahkamah Agung Partai Komunis Tiongkok menyebutkan bahwa kejahatan yang sangat membahayakan keamanan publik dan sangat mempengaruhi rasa aman masyarakat, dan kejahatan yang menantang garis bawah hukum dan etika, seperti melukai perempuan, anak-anak dan orang tua. Maka harus dihukum sesuai hukuman yang berlaku dan dijatuhi hukuman mati.
Dilihat dari reaksi masyarakat, peristiwa pemukulan di Tangshan berdampak sangat buruk, sangat membahayakan keselamatan umum dan rasa aman masyarakat. Selain itu, membuat banyak orang merinding, serta sudah dianggap sebagai kekejaman terhadap perempuan dan melawan hukum dan etika. Karena itu, jika menurut laporan Mahkamah Agung, pelaku utama pemukulan tidak akan divonis ringan. Tentu saja, premisnya adalah apakah “payung pelindung” para pemukul Tangshan dapat menemukan beking yang lebih kuat, sehingga pihak berwenang Beijing dapat menunjukkan belas kasihan.
Dapat dikatakan bahwa jika pemukul Tangshan akhirnya dapat diberi hukuman berat, di satu sisi, gara-gara opini publik yang bergejolak, di sisi lain juga adalah otoritas PKT melakukannya sesuai dengan situasi, memanfaatkan insiden tersebut menghukum kekuatan hitam setempat demi menghibur hati rakyat. Jika tidak, meskipun opini publik menjadi membesar, jika tidak sesuai dengan kepentingan pribadi PKT, juga akan dibungkam di bawah tekanan PKT. Contoh paling tipikal adalah Insiden “Wanita delapan anak” di Xuzhou.
Pada bulan Januari tahun ini, terungkap kasus “wanita delapan anak” yang diculik, diperdagangkan, dianiaya dan disekap di Xuzhou, Jiangsu. Seiring dengan banyak jalur penyelidikan yang mengungkapkan kebenaran, skandal yang lebih mengerikan telah muncul ke permukaan, dan ratusan juta netizen telah memperhatikan.
Pada awal Februari, lembaga administrasi Fengxian dan kota Xuzhou mengeluarkan banyak pengumuman, tetapi mereka gagal memadamkan kemarahan publik karena saling kontradiksi dan kebohongan yang berulang. Pada pertengahan bulan Februari, Komite Partai Provinsi Jiangsu dan Pemerintah Provinsi membentuk tim investigasi untuk campur tangan dalam insiden tersebut dan mengeluarkan laporan investigasi akhir.
Namun, dilihat dari tindakan awal tim investigasi Jiangsu yang memblokir media, menutup mulut dan menyegel desa, mencegah warga sipil dan jurnalis untuk menyelidiki, dan bahkan mengerahkan sejumlah besar polisi untuk menangkap dan menahan secara rahasia semua terkait “wanita delapan anak” dari desa ke desa. Pastinya keterlibatan aparat dalam kasus tersebut, bukan untuk menemukan kebenarannya dan membongkar kedok skandal Xuzhou. Dikarenakan, setelah kasus tersebut diungkap, justru membuat orang-orang di Tiongkok lebih tak tertahankan lagi. Karena membongkar betapa korupnya di kalangan seluruh pejabat yang berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka tak melakukan apa-apa terhadap kejahatan penculikan yang melukai wanita secara kejam, menyibak tabir hitam para pejabat tinggi di Provinsi Jiangsu.
Secara obyektif, dibandingkan dengan insiden Tangshan, apa yang terjadi pada “wanita delapan anak” di Xuzhou selama beberapa dekade, bahkan lebih tragis dan keterlaluan. Namun, setelah opini publik mendorongnya ke titik panas, sementara ratusan juta orang menonton, media resmi PKT, termasuk “Berita Wanita”, yang berbicara tentang para wanita yang dipukuli di Tangshan kali ini, akhirnya semuanya memilih bungkam. Komisi Inspeksi Disiplin Pusat juga tidak pernah bersuara. Alasannya adalah bahwa ada pejabat di baliknya dan sangat memalukan jika diungkapkan.
Setelah itu, tim investigasi Jiangsu merilis laporan yang masih ditutup-tutupi, dan menghukum serius beberapa pejabat tingkat rendah seakan-akan benar. Selanjutnya, berita tentang “wanita delapan anak” diblokir oleh pihak berwenang dan secara bertahap menghilang dari sorotan orang-orang. Apalagi setelah meletusnya perang Rusia-Ukraina, insiden “wanita delapan anak” berhembus seperti angin. Sejauh ini, orang-orang tak mengetahui identitas sebenarnya dari “wanita delapan anak”, apakah dia sehat, selamat atau tidak, tidak ada yang mengetahui ada berapa banyak wanita lainnya yang menderita seperti ini.
Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang yang memiliki hati nurani. Insiden “wanita delapan anak” dan i pemukulan Tangshan sekali lagi merobek topeng yang disebut “Tiongkok makmur”, sekali lagi menyegarkan pemahaman dunia tentang PKT, membuat tingkat tinggi PKT kehilangan muka, juga membuat banyak orang-orang di Tiongkok dan orang-orang dalam sistem yang masih memiliki hati nurani, mengenali sistem PKT dengan jelas. Di masa depan, ketika mereka harus mencampakkan PKT, mereka pastinya akan memilih untuk mencampakkannya tanpa keraguan sedikitpun. (Lin)
Transaksi Perumahan Baru di 100 Kota Tiongkok Anjlok 40%, Apakah Ada Trik Baru untuk Menyelamatkan Pasar?
Lin Cenxin, Yi Ru dan Liu Fang mewawancarai dan melaporkan
Baru-baru ini sejumlah institusi di Tiongkok merilis data penjualan real estate untuk semester pertama tahun ini. Volume transaksi rumah baru di ratusan kota turun 40%, mencapai tingkat level terendah pada periode yang sama dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut data yang dirilis oleh China Index Research Institute pada 1 Juli, dalam enam bulan pertama tahun ini, harga bangunan tempat tinggal baru di 100 kota Tiongkok meningkat sebesar 0,15%, turun 1,55 poin persentase dari periode yang sama tahun lalu, harga bangunan tempat tinggal bekas di 100 kota meningkat sebesar 0,17% atau lebih rendah 2,39 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dalam hal volume transaksi, skala transaksi perumahan komersial baru di Baicheng turun lebih dari 40% tahun-ke-tahun. Di antara mereka, area transaksi perumahan komersil di kota-kota tingkat pertama turun 33% tahun-ke-tahun, kota-kota tingkat kedua turun 42% tahun-ke-tahun, dan kota-kota tingkat ketiga dan keempat turun sebesar 44% dari tahun ke tahun.
Xie Tian, seorang profesor di Aiken School of Business di University of South Carolina, percaya bahwa data ini hanya menggambarkan masalah real estate Tiongkok.
Dikatakan juga akibat penjualan anjlok secara drastis dan banyak daerah perkotaan telah berkurang setengahnya, tetapi harganya hanya turun sedikit, yang hanya merupakan tanda bahwa, pada kenyataannya harganya Ini sebenarnya bukan market driven, tapi dikendalikan oleh pemerintah. Anda mengontrolnya seperti ini, tapi satu-satunya cara bagi orang awam hanyalah berbaring dan tidak mau membeli. Tapi di beberapa tempat sudah mulai terlihat penurunan harga, Bahkan, orang-orang semakin takut untuk membeli. Mereka sudah tahu bahaya meledaknya gelembung perumahan ini.”
Demi menyelamatkan pasar perumahan yang lesu, berbagai strategi penyelamatan baru bermunculan di berbagai tempat. Para ahli mengatakan bahwa tujuan menjual real estat seperti memotong daun bawang.
Xie Tian menjelaskan, “Misalnya, pemerintah Kota Yulin, Guangxi, sebenarnya meminta pegawai negeri pergi ke pedesaan untuk menjual rumah, biji-bijian, bawang putih, dan gandum apa yang harus digunakan sebagai uang muka sebagai ganti penjualan rumah , dan juga memaksa anak-anak mereka untuk menggunakan uang orang tua mereka. Dana simpanan, untuk membeli rumah. Anda dapat melihat segala macam penjarahan kekayaan orang, pemotongan daun bawang, dan penjarahan beberapa sen terakhir yang tersisa di kantong orang-orang Tiongkok.”
Data terbaru menunjukkan bahwa perumahan bekas di Shenzhen mencatat kinerja terburuk sejak tahun 2007. Pada paruh pertama tahun ini, hanya 9.965 set yang terjual, turun 60% tahun-ke-tahun, dan harga pencatatan rata-rata turun 0,8% tahun-ke-tahun.
Xie Tian percaya bahwa fenomena ini tidak normal. Volume penjualan sudah anjlok, tapi harganya hanya turun sedikit.
Sampai di sini dahulu pembahasan kita hari ini, Terima kasih atas perhatian Anda. (hui/asr)
Ilmuwan Rusia Ditangkap di Siberia karena Membocorkan Rahasia ke Tiongkok
NTD
Menurut laporan media Rusia, seorang ilmuwan dari Universitas Novosibirsk ditangkap oleh otoritas Rusia pada 1 Juli karena dicurigai bekerja sama dengan Partai Komunis Tiongkok
Dmitry Kolker, seorang dokter fisika dan matematika di Novosibirsk State University, ditangkap oleh pihak berwenang atas dugaan pengkhianatan, sebagaimana dilaporkan kantor berita Rusia TASS mengutip departemen kehakiman Novosibirsk. Kolker adalah kepala laboratorium teknologi optik kuantum.
Menurut keluarga Kolker, Kolker dituduh bekerja sama dengan badan keamanan Tiongkok, telah melakukan perjalanan ke Tiongkok untuk menghadiri konferensi internasional. Saat ini ditahan di penjara Moskow, di mana ia telah didiagnosis menderita kanker stadium empat.
Meskipun hubungan antara Beijing dan Moskow baru-baru ini lebih dekat, dan diklaim bahwa “tidak ada batas”, PKT tidak mengendurkan pekerjaan pengumpulan intelijennya di Rusia. Sejak awal tahun ini, beberapa orang di Rusia didakwa dengan pengkhianatan oleh pihak berwenang karena diduga memberikan informasi teknis dan intelijen sensitif kepada PKT. Di Rusia, pengkhianatan dapat dihukum hingga 20 tahun penjara. (hui)
![[PREMIERE]* Analisis: Tiga Aksi Utama Luar Biasa NATO, Membuat Beijing Gelisah](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/07/Analisis-Tiga-Aksi-Utama-Luar-Biasa-NATO-Membuat-Beijing-Gelisah-768x432.jpg "[PREMIERE]* Analisis: Tiga Aksi Utama Luar Biasa NATO, Membuat Beijing Gelisah")
Vaksinasi Booster Akan Diberlakukan Sebagai Syarat Perjalanan dan Kegiatan Masyarakat
ETIndonesia- Presiden Joko Widodo mendorong agar vaksinasi booster terus digencarkan terutama di wilayah dengan capaian yang masih di bawah target nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang turut hadir dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan memberlakukan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan masyarakat.
“Nah, tentunya dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport juga disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 4 Juli 2022 dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa dari pengamatan yang dilakukan oleh pihaknya, vaksinasi booster terbukti mampu meningkatkan kadar antibodi pada tubuh. Berdasarkan hasil sero survei yang dilakukan pada bulan Maret kemarin, sebesar 99 persen populasi di Indonesia sudah memiliki antibodi.
“Jadi kalau Desember kita sero survei antibodinya sekitar 400-an, 500-an, itu sudah dimiliki oleh 88 persen populasi, di bulan Maret kemarin kita sero survei 99 persen populasi sudah memiliki antibodi di level 3.000, 4.000-an, jadi jauh lebih tinggi,” ucap Budi.
Menurut Budi, dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melakukan sero survei yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan terkait protokol kesehatan dan vaksinasi.
“Diharapkan dalam sebulan hasilnya sudah bisa keluar sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat mengenai protokol kesehatan dan juga vaksinasi,” tambahnya.
Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada menghadapi pandemi Covid-19. Menkes juga berpesan agar masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan terutama menggunakan masker dan segera mendapatkan vaksinasi booster guna menjaga antibodi dalam tubuh.
“Pesannya adalah tetap jalankan protokol kesehatan terutama terkait masker dan percepat juga boosternya agar antibodinya kita tetap tinggi,” imbuhnya.
Di akhir keterangannya, Menkes meyakini apabila dalam tiga bulan ke depan pandemi Covid-19 dapat dijaga dengan lebih baik, masyarakat akan lebih percaya diri untuk beraktivitas di luar rumah. Hal tersebut, juga diyakini Budi, akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi nasional.
“Jadi lebih baik waspada tapi menjaga momentum kegiatan ekonomi daripada kita terburu-buru dan terlampau cepat akibatnya akan mengurangi confidence dari masyarakat untuk beraktivitas kembali dan nanti akan memperlambat juga lagi ekonomi kita,” kata Menkes. (BPMI Setpres/asr)
![[PREMIERE]* Invasi Tiongkok ke Taiwan Selain Merugikan Semikonduktor Juga Mengacaukan Ekonomi Global](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/07/Analisis-Invasi-Tiongkok-ke-Taiwan-768x432.jpg "[PREMIERE]* Invasi Tiongkok ke Taiwan Selain Merugikan Semikonduktor Juga Mengacaukan Ekonomi Global")
Modal Asing dan Modal Swasta Menarik Diri dari Daratan Tiongkok, Vietnam Menggantikan Kedudukan Ekspor Shenzhen
oleh Luo Ya
Akibat dampak dari perang dagang antara AS dengan Tiongkok yang telah berlangsung selama beberapa tahun, ditambah lagi dengan kebijakan dalam mencegah dan mengendalikan epidemi yang super ekstrem, membuat berbagai industri di Tiongkok mengalami kehilangan pesanan sehingga terpaksa mengalihkan modalnya ke luar negeri. Tidak hanya modal asing yang mempercepat penarikan modal investasi mereka, tetapi bahkan modal swasta dalam negeri Tiongkok pun mengikuti jejak penyelamatan aset mereka dengan ikut mengalihkan industrinya ke luar negeri. Saat ini, sejumlah besar perusahaan berbasis produsen peralatan asli (Original Equipment Manufacturer. OEM) sedang dipindahkan dari Guangdong dan provinsi lainnya ke negara-negara di Asia Tenggara.
Dalam beberapa tahun terakhir, keinginan pengusaha asing untuk berinvestasi di daratan Tiongkok telah menurun drastis, terutama terdampak oleh pencegahan epidemi super ekstrem di Shanghai.
Meskipun Kementerian Perdagangan Tiongkok, mengakui bahwa tingkat arus keluar pesanan masih dalam keadaan terkendali dan relokasi industri masih “sesuai dengan hukum ekonomi”. Tetapi CNN dalam laporannya menyebutkan bahwa penarikan diri modal asing dari Tiongkok dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal mana terutama diakibatkan oleh faktor risiko politik, bisnis, dan kenaikan suku bunga di tempat lain.
Artikel yang dirilis The Economist yang berjudul “Penarikan Investasi Asing dari Tiongkok” juga menunjukkan bahwa penurunan di pasar real estat Tiongkok yang parah, ditambah dengan kebijakan epidemi “Nol kasus” yang rencananya diberlakukan secara jangka panjang, telah membuat manajer asing bertanya-tanya apakah pemerintah Tiongkok kehilangan cara pragmatis untuk mengelola ekonominya ?
Data menunjukkan bahwa kepemilikan asing atas aset bernilai renminbi pada kuartal pertama tahun ini (2022) telah menurun sebanyak setara USD.150 miliar. Ini adalah penurunan terbesar yang belum pernah terjadi di masa lalu.
Frank Tian Xie, seorang profesor di Sekolah Bisnis Aiken University of South Carolina menjelaskan : “Beberapa pengusaha swasta Tiongkok ini adalah pengusaha yang berpatungan dengan perusahaan asing, jadi jika mitra mereka menarik diri, atau jika beberapa pesanan ekspor milik pribadi mereka juga ikut hilang, maka bagi pengusaha swasta ini, jika mereka masih ingin melanjutkan usahanya, mereka pasti akan membawa uang hasil usaha mereka selama bertahin-tahun untuk diinvestasikan ke Vietnam. Selain tidak perlu dipusingkan lagi dengan urusan tarif perdagangan, juga langsung bisa mulai berproduksi lagi dan menerima kembali pesanannya”.
Masalah kenaikan tarif akibat perang dagang antara AS dengan Tiongkok dan kebijakan lockdown COVID-19, telah menyebabkan banyak perusahaan swasta Tiongkok mengikuti jejak rekan-rekan asing mereka untuk mengalihkan jalur produksi ke negara lain seperti Vietnam dan lainnya.
Mr. Lin, pemilik perusahaan swasta di daratan Tiongkok mengatakan : “Saat ini, biaya produksi dalam negeri, biaya tanah, dan biaya tenaga kerja semuanya sudah naik. Memang awalnya kami sempat ragu mau pindah atau tidak dari Tiongkok, tetapi dengan naiknya tarif perdagangan, jadi jika masih ragu untuk mengalihkan jalur produksi, maka tutup saja bisnis”.
Vietnam berhasil menarik minat para investor asing, dan kinerja ekspornya luar biasa cemerlang. Menurut data dari Administrasi Umum Bea Cukai Vietnam, ekspor Vietnam pada bulan Maret tahun ini telah mencapai USD.34,71 miliar, dan total nilai ekspor pada kuartal pertama tahun ini adalah USD.88,58 miliar, meningkat 12,9% secara year-on-year. Berbeda dengan Tiongkok, menurut data Bea Cukai Shenzhen, ekspor Shenzhen pada bulan Maret tahun ini adalah USD.17,91 miliar, dan ekspor pada kuartal pertama tahun ini sekitar USD. 60,83 miliar, turun 14% YoY.
Frank Tian Xie mengatakan : “Ternyata setelah perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor menghentikan operasinya, banyak dari mereka ingin mengalihkan investasinya ke Vietnam. Jika kalian masih ingat, pemerintah Tiongkok baru-baru ini membangun banyak tembok di perbatasan antara Tiongkok dengan Vietnam, antara Tiongkok dengan Myanmar, dengan tujuan agar warga sipil Tiongkok tidak mencari kerja ke Vietnam, Myanmar. Dulu, banyak orang mengira bahwa ekonomi Tiongkok lebih baik, sehingga banyak warga Vietnam, Myanmar yang pergi ke Tiongkok, tapi sekarang sudah berbalik. Karena ekonomi di sana lebih baik, kondisi kerja lebih baik, dan ada lebih banyak kesempatan kerja”.
Saat ini, sejumlah besar perusahaan berbasis OEM sedang dipindahkan dari Guangdong dan tempat lain ke negara-negara Asia Tenggara. Tang Jie, mantan wakil walikota Shenzhen, juga mengatakan pada sebuah seminar bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada semakin banyak perusahaan manufaktur kelas menengah dan bawah yang akan hengkang ke negara-negara Asia Tenggara di masa mendatang.
Pengusaha swasta Tiongkok Mr. Lin mengatakan : Ia melihat bahwa sekitar 5.000 perusahaan domestik yang terdaftar di bursa itu sebagian besar sebenarnya adalah BUMN. Meski ada banyak bidang yang mengklaim dirinya sebagai perusahaan swasta, tetapi jumlah saham terbesarnya masih negara. Banyak dari mereka yang berbisnis dengan negara-negara Barat, mereka mendapat pesanan dari luar negeri. Apakah perusahaan-perusahaan demikian ini tidak diperbolehkan untuk hijrah ke luar negeri ? Apakah mereka harus tetap berada di dalam negeri untuk menunggu bunyi lonceng kematian ? Tidak realistis, bukan ?!? Apalagi pemerintah juga tidak mampu membuka pasar alternatif buat mereka, pasar domestik sedang merosot, Daya konsumsi menurun tajam”.
Kepada reporter Epoch Times Mr Lin mengatakan bahwa adalah normal bagi perusahaan untuk mentransfer kapasitas produksi karena kondisi bisnis di Tiongkok saat ini sedang memburuk. Banyak teman bisnisnya sekarang sudah berada di Vietnam. Mr Lin percaya bahwa relokasi perusahaan akan menyebabkan banyak masalah sosial.
Perusahaan-perusahaan di Tiongkok, kata Mr Lin, tidak peduli apakah mereka didanai swasta Tiongkok atau didanai asing. Selama perusahaan yang entah jumlahnya berapa puluh ribu itu jika mereka pindah ke luar negeri, tidak mungkin seluruh karyawannya ikut dipindahkan. Jadi masalah pengangguran pasti tidak bisa dihindari.
Shanghai yang dijuluki Kota Ekonomi Tiongkok, telah dikunci sejak bulan Maret tahun ini karena kebijakan “Nol kasus infeksi”. Jelas jalur produksi dari banyak industri terganggu olehnya. Analisis percaya bahwa kebijakan pencegahan epidemi super ekstrem tersebut, telah mempercepat perusahaan dan industri internasional dan swasta untuk menarik diri dari daratan Tiongkok. Dari sudut pandang ekonomi, penguncian kota sama saja dengan tindakan bunuh diri.(sin)
Sopir Truk Maut Texas Dicurigai Terlibat Narkoba, Kebijakan Perbatasan Biden Dipertanyakan Lagi
Li Lan dan Steve Lance bersama-sama melaporkan dari New York-Washington
Ada perkembangan baru dalam tragedi truk kontainer maut di Texas. Pengemudi tersangka diduga mengonsumsi sabu dalam jumlah besar pada saat kejadian. Di tengah krisis yang sedang berlangsung di perbatasan AS-Meksiko, Mahkamah Agung AS telah memutuskan mendukung pemerintahan Biden, menimbulkan kekhawatiran di antara banyak orang bahwa hal itu akan memicu kebijakan perbatasan terbuka dan memperburuk krisis imigrasi ilegal.
Di pinggiran San Antonio, Texas, dekat perbatasan AS-Meksiko, pada 27 Juni, petugas penegak hukum menemukan setidaknya 40 mayat di sebuah truk kontainer. Saat itu, suhu mendekati 40 derajat Celcius, dan tidak ada AC dan pasokan air di dalam truk. Korban tewas di dalam mobil kini telah meningkat menjadi 53 orang. Mereka imigran gelap dari Meksiko, Guatemala, Honduras dan tempat-tempat lain.
Homero Zamorano Jr, pengemudi truk yang terlibat dalam kasus ini, didakwa dengan “menyelundupkan orang asing dan menyebabkan kematiannya” dalam penampilan pertamanya di pengadilan federal untuk Distrik Barat Texas pada tanggal 30 Juni. Jika terbukti bersalah, Zamorano bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Henry Cuellar, seorang anggota partai Demokrat Texas, mengatakan kepada Reuters bahwa pengemudi yang terlibat ditemukan dengan obat sintetik metamfetamin, atau shabu, dalam dosis tinggi.
Tragedi truk penyelundupan manusia terjadi saat ribuan karavan migran lainnya sedang menuju dari Meksiko selatan ke perbatasan AS-Meksiko.
French Hill, Anggota Kongres AS menatakan: “Presiden Trump telah merancang kebijakan untuk bekerja dengan Meksiko di mana jika seseorang akan mencari suaka, Anda dapat tinggal di Meksiko (menunggu).” Ini adalah kebijakan yang baik untuk orang-orang yang tidak bisa kembali ke negara mereka.”
Kebijakan “tetap di Meksiko” yang disebutkan oleh French Hill selama era Trump, ditangguhkan pada awal kepresidenan Biden, dan kemudian dibawa ke pengadilan oleh banyak negara bagian, dan kasus tersebut telah dibawa ke Mahkamah Agung. Beberapa hari lalu, Mahkamah Agung AS membuat keputusan akhir yang mendukung pemerintahan Biden untuk mencabut kebijakan “tetap di Meksiko”.
Anggota Kongres AS John Joyce mengatakan: “Ini sangat disayangkan bagi imigran ilegal yang melintasi perbatasan kita dan mati lemas. Ini adalah krisis perbatasan yang diciptakan oleh Joe Biden, kegagalan Joe Biden untuk mengamankan perbatasan selatan dan kedaulatan kita telah mendorong kegiatan mengerikan semacam ini .”
Gubernur Texas, Greg Abbott mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan Mahkamah Agung hanya akan mendorong kebijakan perbatasan terbuka pemerintahan Biden.
French Hill mengutarakan “penegakan adalah cara yang sangat efektif untuk mengamankan perbatasan dengan menangkap penjahat dan mendeportasi mereka.”
Dikarenakan kelambanan pemerintahan Biden dalam menyelesaikan krisis perbatasan, pada bulan Maret tahun lalu, Gubernur Texas Greg Abbott memerintahkan peluncuran “Operasi Lone Star” untuk memerangi kejahatan perbatasan, menyerukan Garda Nasional untuk bekerja sama dengan petugas penegak hukum perbatasan untuk memerangi kejahatan perbatasan. kelompok perdagangan narkoba dan manusia. (hui)
Luhansk di Ukraina Timur Berhasil Diduduki, Kota Perbatasan Rusia Diserang
Yan Feng dan Chen Haiyu
Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa Oblast Luhansk telah “dikuasai” setelah Rusia mengatakan pasukannya merebut desa-desa di sekitar Luhansk, benteng terakhir di wilayah tersebut, dan mengepung kota.
Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, juga menuduh bahwa Ukraina menyerang Belgorod, perbatasan Rusia dengan Ukraina, pada Minggu 3 Juli yang merusak sedikitnya 11 bangunan tempat tinggal dan 39 rumah serta menewaskan tiga orang.
Media Ukraina melaporkan bahwa sebuah rudal Rusia menyerang sebuah gedung apartemen sembilan lantai di Serhiivka, sebuah kota di kota pelabuhan Laut Hitam Odessa, pada Jumat 1 Juli, menewaskan beberapa orang. Penduduk setempat mengutuk serangan itu. Di dalam gedung tersebut tidak personel “militer” atau peralatan militer.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan tiga rudal anti-kapal Rusia menyerang bangunan perumahan, yang menampung sekitar 160 orang. (hui)
25 Tahun Pertarungan Sistem Pemerintahan Hong Kong, Sudah Terlihatkah Pemenangnya?
Yang Wei
Setelah 25 tahun “penyerahan kembali (reunifikasi)” Hong Kong, wilayah otonomi khusus tersebut dengan cepat terjerumus ke dalam cengkeraman PKT (Partai Komunis Tiongkok). Dalam duel antara dua sistem pemerintahan selama seperempat abad terakhir, pada permukaan sepertinya sudah terlihat pemenangnya.
Akan tetapi, PKT justru tidak secara langsung mengumumkan kemenangan telah diraih oleh sistem sosialisme partai komunis, apalagi sistem kapitalisme yang tadinya eksis di Hong Kong juga belum sepenuhnya lenyap.
PKT mengerahkan segala daya upaya, untuk sementara telah menghentikan otonomi warga Hong Kong sesuai dengan model demokrasi dan kebebasan. Namun model kekuasaan PKT juga tidak benar- benar diterima oleh warga Hong Kong.
Demokrasi Hong Kong Mati, Tetap Sulit Duplikasi Sistem PKT
Selama 25 tahun terakhir, warga Hong Kong telah memperlihatkan harapan menggebu-gebu akan kebebasan dan demokrasi, terus berusaha memperjuangkan Kepala Eksekutif Hong Kong agar dipilih langsung secara demokratis, demi mewujudkan otonomi Hong Kong yang sesungguhnya. Yang dilakukan oleh PKT justru sebaliknya, ia berusaha mati-matian untuk menghentikan terwujudnya hal ini.
Beijing tentu tidak bisa menoleransi Hong Kong yang bebas demokrasi, dan berotonomi level tinggi, karena hal itu berarti telah mengakui bahwa sistem kapitalisme jauh lebih unggul daripada sistem sosialisme; Hong Kong yang bebas, demokratis, dan otonom akan secara tuntas menguak segala kebohongan pemerintahan Tiongkok selama beberapa dasawarsa ini, rezim Tiongkok akan dengan cepat kehilangan legitimasinya. Gelombang kebebasan dan demokrasi akan melanda seluruh Daratan Tiongkok, para elite penguasa akan dengan cepat kehilangan kekuasaan istimewa mereka.
Menghentikan kebebasan dan politik demokrasi Hong Kong, adalah misi utama PKT dalam menyelesaikan masalah Hong Kong dalam beberapa dasawarsa terakhir.
Sebelum “penyerahan kembali” Hong Kong pada 1997, PKT bersikeras menentang pemilu langsung sebagian anggota Dewan Legislatif Hong Kong, bahkan telah membentuk Dewan Legislatif Provinsi di Shenzhen, tapi pada akhirnya tidak jelas keberadaannya.
Setelah 1997, proses demokratisasi di Hong Kong mengalami berbagai hambatan. Pemilu langsung kepala eksekutif selalu dihalangi oleh PKT, sebagian kursi Dewan Legislatif yang dapat dipilih langsung sempat menjadi sorotan, juga merupakan secercah harapan satu-satunya yang dimiliki demokrasi Hong Kong. Namun seiring dengan diberlakukannya “UU Keamanan Nasional versi Hong Kong” oleh Beijing, kandidat yang benar-benar mewakili aspirasi warga sewaktu-waktu bisa menjadi sasaran penindasan, pemilu Dewan Legislatif pun hanya tinggal nama saja.
Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee Ka-Chiu yang akan segera menggantikan Carrie Lam Cheng Yuet-Ngor, dipandang sebagai orang yang paling tunduk pada perintah PKT di antara semua pejabat terdahulu. 25 tahun pasca “penyerahan kembali” Hong Kong, jalan bagi warga Hong Kong memperjuangkan demokrasi pada dasarnya telah dibantu oleh PKT. Akan tetapi, Beijing juga tidak mampu secara langsung menerapkan model pemerintahan di Hong Kong.
Kantor Penghubung Hong Kong sebagai utusan Tiongkok di Hong Kong, hingga kini tidak berani memasang plakat Komisi Partai dari Tiongkok di Hong Kong. Kepala eksekutif dan para pejabat tinggi Hong Kong yang tunduk pada PKT, juga tidak berani mengakui statusnya sebagai anggota partai bawah tanah. Model pemerintahan Tiongkok di tingkat provinsi, kota madya, dan wilayah otonomi, sejak awal tidak pernah bisa diterapkan langsung ke Hong Kong.
Dokumen dengan kop surat merah tidak bisa disampaikan langsung kepada pemerintahan Hong Kong, tim kerja Tiongkok juga tidak bisa menginspeksi sesukanya di Hong Kong, Zhongnanhai (pusat pemerintahan di Beijing) juga tidak bisa seenaknya mengangkat dan mencopot pejabat Hong Kong. Bahkan secara resmi tidak bisa memberikan perintah konkrit secara langsung.
Dalam menghadapi jutaan warga Hong Kong, PKT sama sekali “tidak percaya diri secara sistem”.
Dalam perayaan seratus tahun berdirinya partai, para pemimpin PKT berkoar: “Rakyat Tiongkok telah memilih partai komunis”; tetapi hingga kini tidak berani mengatakan bahwa warga Hong Kong “telah memilih partai komunis,” dan “telah memilih sosialisme”.
Ekonomi Hong Kong Masih Berjalan dengan Sistem Kapitalisme
Sementara ini PKT telah menghentikan politik demokrasi Hong Kong, tetapi tetap belum mampu mengubah sistem ekonomi yang ada di Hong Kong saat ini. Ekonomi Hong Kong yang terutama berasaskan kepemilikan pribadi masih beroperasi berdasarkan aturan pasar dalam sistem kapitalisme, pemerintah Hong Kong belum banyak berintervensi paksa terhadap semua entitas ekonominya, ini juga alasan mendasar bahwa Hong Kong mampu mempertahankan kemakmuran ekonominya.
Inggris telah meninggalkan sistem undang-undang yang relatif menyeluruh dan adil, yang secara fundamental telah memberikan jaminan yang kuat bagi berjalannya tatanan masyarakat Hong Kong. Kini, sistem UU ini tengah mengalami pengikisan serius oleh Beijing yang menyebabkan sejumlah besar warga Hong Kong dan entitas ekonominya meninggalkan Hong Kong.
Menurut teori Marxisme yang ditafsirkan oleh PKT, kapitalisme yang didominasi oleh hak kepemilikan pribadi, pasti akan digantikan oleh sosialisme yang didominasi oleh hak kepemilikan publik. Reformasi keterbukaan Tiongkok, memperbolehkan swasta mengembangkan perekonomian, yang telah mendatang- kan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi tetap menyebutnya didominasi oleh hak kepemilikan publik, yang disebut sebagai sosialisme.
Untuk sementara PKT tidak mampu mengubah semua entitas ekonomi kepemilikan pribadi di Hong Kong menjadi kepemilikan publik, dengan terpaksa masih mengizinkan ekonomi Hong Kong berjalan dengan pola ekonomi pasar kapitalisme, yang memenuhi standar internasional.
Menurut teori Marxisme, pondasi ekonomi seharusnya menentukan suprastruktur, tetapi akibat bencana pengacauan yang diciptakan oleh PKT, ekonomi kepemilikan swasta di Hong Kong tidak mampu menghasilkan pemerintah otonomi yang demokratis.
PKT lebih lanjut akan mengkomuniskan pemerintahan Hong Kong, intervensi terhadap ekonomi akan semakin banyak, bahkan akan secara sembarangan mengaduk-aduknya seperti yang terjadi di Tiongkok; bisa diprediksi, ekonomi kapitalisme Hong Kong akan didistorsi lebih lanjut, dan masa depan ekonomi Hong Kong mengkhawatirkan.
Jutaan Warga Hong Kong Membuat PKT Bak Duduk di Kursi Paku
Pada saat “penyerahan kembali” Hong Kong 25 tahun silam (30 Juni 1997), kelompok utama terbesar warga Hong Kong sejatinya adalah para pengungsi yang melarikan diri dari Daratan Tiongkok ke Hong Kong pasca berkuasanya PKT (pada 1949).
Sebagian dari mereka telah meninggalkan Hong Kong sebelum dan sesudah “penyerahan kembali”, dengan sendirinya telah membawa juga modal dalam bentuk tunai. Keunggulan dan kekurangan dua macam sistem yang berbeda, sejak hari itu telah memberikan jawaban di hati masyarakat.
Dalam 25 tahun terakhir, orang-orang yang terkait dengan kepentingan keluarga elite PKT atau para Sarung Tangan Putih (白 手 套 dibaca: bai shou tao, orang yang memegang posisi penting atau tinggi, dan menggunakan status hukum legal untuk bertindak sebagai perantara demi pemutihan “uang hitam” kliennya.), telah menjadi kelompok utama imigran Hong Kong.
Mereka semestinya tidak berani secara terang-terangan turun ke jalanan untuk memperjuangkan demokrasi kebebasan; tetapi jika benar-benar bisa memilih, mayoritas mereka sepertinya juga berharap Hong Kong dapat menjalankan otonomi yang sesungguhnya, dan tak mau melihat Hong Kong dikomuniskan seperti Tiongkok, jika tidak maka imigrasi mereka telah kehilangan makna.
Yang benar-benar turun ke jalan dan menentang “UU Jahat Pasal 23”, yang berpartisipasi dalam Umbrella Movement, gerakan “anti UU ekstradisi”, dan menentang “UU Keamanan Nasional versi Hong Kong”, adalah para warga asli Hong Kong, para pengungsi di Hong Kong yang datang bergelombang sejak Tiongkok didirikan, dan generasi penerus mereka.
25 tahun lalu, di saat “penyerahan kembali” Hong Kong, perasaan mereka seharusnya adalah sangat rumit. Dapat melepaskan diri dari pemerintahan kolonial bagi Hong Kong.
Bagaimanapun seharusnya adalah semacam kemajuan, tetapi warga Hong Kong tidak bisa tidak mengkhawatirkan PKT akan merampas kebebasan yang mereka miliki.
Pada 30 Juni 1997 tengah malam, di tengah guyuran hujan deras, Inggris telah menyerahkan kembali kedaulatan atas Hong Kong kepada PKT. Pasukan Tiongkok yang buru-buru memasuki Hong Kong tidak mau mengungkit kecelakaan terbaliknya kendaraan militer di tengah hujan itu, namun sebenarnya Langit tengah berduka bagi Hong Kong.
25 tahun setelah “penyerahan kembali” Hong Kong, hal yang paling dikhawatirkan oleh warga Hong Kong akhirnya telah benar-benar terjadi, seluruh dunia Barat menyaksikan realita bagaimana eksperimen demokrasi bersama PKT telah gagal. PKT di Hong Kong telah mengajukan tantangan ke seluruh dunia.
Selama ini Hong Kong selalu menjadi bola panas di tangan para pemimpin PKT yang tampak pada permukaan harus menyebutnya “satu negara dua sistem”, namun diam- diam menghalalkan segala cara harus menghentikan demokrasi dan otonomi di Hong Kong, terlebih lagi harus mencegah atmosfir kebebasan itu merembet ke Daratan Tiongkok.
Warga Hong Kong setiap tahun berinisiatif memperingati “Pembantaian Tiananmen 4 Juni” yang seharusnya selalu membuat pemimpin PKT tersedak.
PKT yang memiliki jutaan pasukan militer dan polisi bersenjata, serta lebih banyak lagi polisi, tukang pukul, dan alat propaganda yang besar, tetapi dalam menghadapi jutaan warga Hong Kong, belum pernah merasa begitu ngoyo. Berbagai faksi kekuatan PKT di Hong Kong, masing-masing mendukung pemimpinnya sendiri dan pergerakan di bawah permukaannya, terus-menerus mengacaukan Hong Kong.
Kekuatan spiritual jutaan warga Hong Kong yang mendambakan kebebasan demokrasi telah mengguncang seluruh dunia, mereka tidak rela tunduk kepada penetrasi premanisme, kebohongan, dan kekerasan PKT. Perlawanan warga Hong Kong membuat PKT merasakan ketakutan amat sangat, namun sekaligus tak bisa bertindak semenamena. Warga Hong Kong telah menciptakan sejarah yang tak terhapuskan.
Kesimpulan
25 tahun pasca “penyerahan kembali”, Hong Kong telah menjadi saksi duel antara dua macam sistem pemerintahan. Perlawanan warga Hong Kong yang memperjuangkan demokrasi kebebasan telah ditekan dengan kekerasan oleh PKT, tetapi PKT belumlah memenangkan pertarungan sistem kali ini.
Hingga kini PKT tidak berani meninggalkan pernyataan “satu negara dua sistem”, dan “warga Hong Kong memerintah Hong Kong”, sama seperti Deng Xiaoping kala itu yang mau tidak mau harus menerima “satu negara dua sistem”. Sejak dulu PKT selalu memperlihatkan sendiri kejelekannya di hadapan dunia.
Xi Jinping pergi ke Hong Kong (pada 1 Juli) sebagai wujud dukungannya bagi penobatan John Lee, tetapi pemerintah Hong Kong sepertinya tidak bisa memberikan podium pemimpin kepadanya.
Di Hong Kong, pemimpin Tiongkok tidak bisa merasakan berada di posisi tertinggi di dunia, juga tidak bisa sesumbar mengatakan warga Hong Kong “telah memilih partai komunis” dengan statusnya sebagai Sekjen Partai Komunis.
Lebih takut lagi akan melihat bayang-bayang unjuk rasa. Menjelang 101 tahun peringatan berdirinya partai komunis (1 Juli 1921), betapa ini adalah suatu kecanggungan yang amat besar.
PKT telah menghancurkan gerakan demokrasi bebas di Hong Kong, tapi tidak mampu menghancurkan semangat demokrasi bebas warga Hong Kong, terlebih lagi tidak mampu mendapatkan hati warga Hong Kong.
Pada saat PKT berusaha mengubah sejarah Hong Kong, bersamaan itu dalam sejarah telah berjalan sendiri menuju kegagalan. Seharusnya Hong Kong tidak perlu menunggu 25 tahun lagi yang lain, maka keseluruhan perebutan sistem Beijing akan gagal total. Hong Kong yang dihancurkan pasti akan bangkit kembali, memperlihatkan kembali kemilaunya sebagai Mutiara dari Timur kepada seluruh dunia. (sud)
