Home Blog Page 1325

Amerika Berusaha Potong Aliran Uang untuk Rezim Sosialis Venezuela

0

EpochTimesId — Amerika Serikat berupaya memastikan bahwa pendapatan minyak Venezuela jatuh kepada pemimpin oposisi dan presiden sementara yang mendeklarasikan diri, Juan Guaido. Upaya itu untuk memotong aliran uang kepada Presiden Nicolas Maduro yang semakin terisolasi, kata seorang pejabat tinggi AS pada 24 Januari 2019 waktu setempat.

Meskipun kurang detail, pengumuman itu mengisyaratkan bahwa Washington bersedia melangkah lebih jauh dari langkah-langkah diplomatik tradisional. Amerika akan berusaha untuk menguras uang dari pemerintah diktator Maduro, yang sudah bertahun-tahun berjuang di bawah kehancuran ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Langkah seperti itu secara signifikan akan memperkuat kekuasaan Presiden interim Guaido. Setelah dia bersumpah secara simbolis sebagai kepala negara sementara pada 23 Januari 2019, di hadapan massa partai oposisi. Dia segera mendapat dukungan Washington dan negara-negara di sekitar kawasan itu.

“Apa yang kami fokuskan hari ini adalah memutuskan rezim Maduro yang tidak sah dari sumber pendapatannya,” penasihat keamanan nasional John Bolton mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih.

“Kami berpikir konsisten dengan pengakuan kami terhadap Juan Guaido sebagai presiden sementara konstitusional Venezuela bahwa pendapatan itu harusnya diserahkan kepada pemerintah yang sah.”

Bolton menambahkan bahwa prosesnya sangat rumit dan bahwa para pejabat masih mempelajari bagaimana upaya ini akan berfungsi.

Kementerian Informasi Venezuela belum menjawab permintaan komentar. Guaido juga belum menanggapi informasi ini.

Tantangan Berat
Dukungan Washington untuk Guaido mendorong Maduro, pemimpin Venezuela sejak 2013, untuk memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Pada 24 Januari, dia mengatakan akan menutup kedutaan besar Venezuela di Washington dan semua konsulat negara itu di Amerika Serikat.

Sumpah jabatan simbolis Guaido adalah tantangan paling berani dari oposisi terhadap Partai Sosialis yang berkuasa sejak lama. Ini telah memberi musuh Maduro platform diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk mendesak perubahan di negara yang dilanda hiperinflasi, meningkatnya kekurangan gizi, dan konflik politik.

Tetapi Guaido sekarang memimpin sejumlah besar pemerintahan bayangan yang ditolak oleh angkatan bersenjata. Dia juga tidak memiliki pengaruh terhadap administrasi sehari-hari seperti mengimpor dan mendistribusikan makanan dan obat-obatan.

Insinyur industri berusia 35 tahun itu mengatakan ketika berbicara pada 24 Januari melalui telepon dengan kepala negara yang mendukung dari seluruh dunia.

“Saya baru saja menerima telepon dari Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dan mampu menggambarkan perjuangan yang kita pimpin bersama dengan seluruh rakyat Venezuela, untuk mencapai pemerintahan transisi dan mengadakan pemilihan bebas,” tulis Guaido melalui Twitter.

Klaimnya sebagai Presiden Interim disambut dengan kegembiraan oleh investor yang memegang obligasi Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA, yang mencapai level tertinggi sejak 2017 meskipun hampir seluruhnya default.

Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden dalam rapat umum oposisi di Caracas pada 23 Januari 2019, melawan pemimpin Nicolas Maduro pada peringatan pemberontakan 1958 yang menggulingkan kediktatoran militer negara itu. (Federico Parra/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Siapa Presiden yang Sah?
Guaido mengambil kemudi Majelis Nasional pada 5 Januari dengan seruan agar angkatan bersenjata mengakui Maduro sebagai ‘perampas kekuasaan’, setelah pemilihannya kembali pada bulan Mei 2018, yang secara luas dipandang sebagai penipuan dan pemilu penuh kecurangan.

Dukungan baginya terutama berasal dari belahan bumi Barat. Sekutu Venezuela termasuk Rusia dan Turki, keduanya mitra komersial penting, mengkritik klaim Presiden Guaido sebagai tanda campur tangan Amerika Serikat.

Uni Eropa, yang telah menjatuhkan sanksi pada pemerintah Maduro, mencatat bahwa rakyat Venezuela secara besar-besaran menyerukan demokrasi dan kemungkinan untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Maduro, dalam pidatonya yang bertele-tele, menolak pelantikan Guaido dan mengatakan bahwa dia sendiri tetap menjadi pemimpin sah negara itu. Dia sangat bergantung pada militer untuk mempertahankan kekuasaan di tengah inflasi tahunan hampir 2 juta persen dan eksodus pengungsi Venezuela ke negara-negara tetangga.

Guaido mengatakan pelantikan Maduro 10 Januari 2019 untuk masa jabatan enam tahun kedua, merupakan perampasan kekuasaan dari rakyat. Pemungutan suara diboikot oleh partai-partai oposisi utama Venezuela, dengan dua saingan Maduro yang paling populer dilarang mencalonkan diri dan lawan kampanye Partai Sosialis yang agresif disebut sebagai pembelian suara.

Guaido dan sekutu berpendapat bahwa kepresidenan sedang kosong. Sehingga sebagai akibatnya, bahwa konstitusi menyerukan kepada kepala kongres untuk memangku kepresidenan sementara dalam situasi seperti itu.

Namun, Guaido kini masih harus berjuang melawan negara yang tidak mau mengakuinya. Demikian juga dengan pasukan keamanan yang bisa saja memenjarakannya, seperti yang mereka lakukan terhadap mentornya, Leopoldo Lopez, yang berada di bawah tahanan rumah karena memimpin protes anti-Maduro pada tahun 2014.

“Bisakah dia menunjuk menteri? Menteri udara? Menteri hantu?” Tanya Maduro saat berpidato di hadapan Mahkamah Agung. “Apakah dia akan menunjuk komandan unit militer? Akankah angkatan bersenjata mematuhi perintahnya? Tak akan pernah.”

Para pemrotes bentrok dengan pasukan keamanan pada 23 Januari di seluruh negeri dan di wilayah kelas pekerja dan kaya di Caracas, dengan sejumlah demonstrasi meluas hingga menjarah. Sebanyak 14 orang telah tewas dalam kekerasan yang terkait dengan protes, menurut kelompok hak asasi setempat. (Reuters/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Amerika Perintahkan Sebagian Diplomat Tinggalkan Venezuela

0

EpochTimesId – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan para diplomat dan staf yang tidak penting di Kedutaan Besar AS di Venezuela untuk meninggalkan negara itu. Sejumlah diplomat AS di Venezuela menuju bandara Caracas pada 25 Januari 2019 waktu setempat.

Sebuah surat oleh petugas keamanan Kedubes AS yang meminta pengawalan polisi untuk karavan berisi 10 kendaraan bocor pada hari sebelumnya. Surat itu diterbitkan di media sosial oleh seorang jurnalis untuk jaringan TV milik negara, Telesur. Keasliannya dikonfirmasi oleh pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim untuk membahas pengaturan keamanan yang sensitif.

Para diplomat kemungkinan akan meninggalkan Caracas sekitar tengah hari dengan satu dari dua penerbangan harian ke Miami oleh American Airlines. Maskapai itu menjadi perusahaan penerbangan AS terakhir yang tersisa untuk melayani rute Venezuela setelah Delta dan United Airlines mundur pada tahun 2017, di tengah krisis politik yang telah memaksa jutaan orang melarikan diri dari Venezuela.

Pendukung oposisi Venezuela ikut serta dalam pawai pada peringatan 1958 pemberontakan yang menggulingkan kediktatoran militer di Caracas, pada 23 Januari 2019. (Luis Robayo/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Departemen luar negeri AS mengatakan mereka mengambil langkah demi alasan keamanan. Namun, mereka memastikan bahwa kedutaan besar di Caracas akan tetap buka.

Langkah ini mengikuti penolakan pemerintahan Trump terhadap perintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat. Trump juga mengabaikan perintah agar para diplomat Amerika meninggalkan negara itu pada akhir pekan ini. Pemerintah AS mengatakan perintah Maduro tidak sah karena Amerika Serikat tidak lagi mengakui dia sebagai pemimpin sah Venezuela.

Pada 23 Januari 2019, Presiden Donald Trump mengakui pemimpin oposisi dan ketua parlemen Venezuela sebagai presiden sementara. Pengakuan itu mendorong Maduro memutuskan hubungan dengan Washington.

Kedua negara belum pernah bertukar duta besar dalam hampir satu dekade. Akan tetapi mereka telah mempertahankan staf diplomatik di masing-masing negara.

Berbicara dari lokasi yang dirahasiakan, Guaido mengatakan kepada Univision bahwa dia akan mempertimbangkan untuk memberikan amnesti kepada Maduro dan sekutunya jika mereka membantu mengembalikan Venezuela kepada demokrasi.

“Amnesti ada di atas meja,” kata Guaido, yang hanya beberapa minggu sebelumnya diangkat sebagai kepala kongres yang dikendalikan oposisi. “Jaminan itu untuk semua orang yang bersedia memihak konstitusi untuk memulihkan tatanan konstitusional.”

Ketua Majelis Nasional Venezuela, Juan Guaido menyatakan dirinya bertindak sebagai presiden dalam rapat umum oposisi di Caracas pada 23 Januari 2019, melawan pemimpin Nicolas Maduro pada peringatan pemberontakan 1958 yang menggulingkan kediktatoran militer negara itu. (Federico Parra/AFP/Getty Images/The Epoch Times)

Selain Amerika Serikat, Kanada, sebagian besar Amerika Latin dan banyak negara di Eropa memberikan dukungan mereka kepada Presiden Guaido. Trump berjanji untuk menggunakan kekuatan penuh, baik kekuatan ekonomi dan diplomatik AS untuk mendorong pemulihan demokrasi di Venezuela.

Amerika Serikat secara resmi telah meminta pertemuan terbuka Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu, untuk membahas krisis yang sedang berlangsung di Venezuela.

Duta Besar AS di Afrika Selatan, Jerry Matjila mengatakan sebelumnya bahwa Menlu AS Mike Pompeo telah meminta untuk membahas situasi politik dengan badan paling kuat PBB itu. Dia mengatakan rapat konsultasi akan digelar tertutup. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Kebijakan Moneter Tiongkok Dimasukkan dalam Pembahasan Negosiasi Perdagangan

0

oleh Xu Zhenqi

Minggu depan, Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He akan memimpin delegasi perundingan yang beranggotakan 30 orang mengunjungi Washington untuk menemui Perwakilan Dagang AS Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin pada putaran keenam negosiasi perdagangan. Mnuchin mengatakan bahwa kebijakan moneter Tiongkok akan dimasukkan dalam pembahasan.

Pada 30 dan 31 Januari 2019, perundingan perdagangan tingkat menteri akan diadakan di Washington, melanjutkan pembicaraan perdagangan tingkat wakil menteri yang diadakan di Beijing pada awal Januari.

Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross pada Kamis (24/1/2019) mengatakan dalam sebuah wawancara dengan situs web keuangan CNBC, delegasi Tiongkok yang terdiri dari sekitar 30 orang minggu depan akan mengunjungi Amerika Serikat.

“Banyak pekerjaan persiapan yang sudah dilakukan. Tetapi kita masih ‘beberapa mil jauhnya’ dalam memperoleh kesepakatan bersama. Terus terang saja, hal ini sebenarnya tidak mengejutkan, karena perdagangan memang kompleks dan banyak permasalahan di dalamnya,” katanya.

Pada Kamis lalu, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa dia cukup optimis terhadap perundingan yang akan datang. Dia mengatakan bahwa negosiasi telah mencapai banyak kemajuan, tetapi dia tidak menguraikan rincian kemajuan tersebut.

Mnuchin juga mengatakan, kebijakan moneter komunis Tiongkok juga akan dibahas dalam  perundingan minggu depan.

Pada Oktober 2018, Mnuchin dalam sebuah wawancara dengan Financial Times mengatakan bahwa Kementerian Keuangan sangat hati-hati dalam mengawasi masalah mata uang, mencatat bahwa nilai tukar RMB telah turun secara signifikan pada tahun lalu dan berharap untuk membawanya dalam negosiasi perdagangan AS – Tiongkok.

“Ketika kita meninjau masalah perdagangan antara AS dengan Tiongkok, tidak ada keraguan bahwa kami ingin memastikan bahwa komunis Tiongkok tidak akan melakukan devaluasi mata uangnya  demi persaingan,” ujarnya.

Rose : Negosiasi minggu depan tidak akan menyelesaikan seluruh perselisihan

Wilbur Rose mengatakan bahwa masalah perdagangan bukan hanya berapa banyak kedelai dan berapa banyak LNG yang dibeli, tetapi yang lebih penting, AS berpendapat bahwa ekonomi Tiongkok membutuhkan reformasi struktural, dan jika Tiongkok gagal mematuhi perjanjian yang disepakati, itu membutuhkan mekanisme penegakan hukum dan sanksi.

Sulit untuk menentukan sejauh mana hasil negosiasi yang bakal dicapai minggu depan, dan kedua belah pihak tidak mungkin menyelesaikan semua perselisihan dalam pembicaraan minggu depan, tetapi Rose menambahkan : “Saya percaya pihak Tiongkok bersedia untuk mencapai kesepakatan. Saya percaya kami ingin mencapai kesepakatan. Tapi itu harus perjanjian yang dapat diterapkan untuk kedua belah pihak.”

“Dengan mendekatnya waktu perundingan, presiden dan kami-kami yang membantu menyelesaikan masalah perdagangan akan berkumpul bersama. Kami akan melakukan diskusi yang sangat mendalam pada topik ini. Setelah keputusan dibuat, pengumuman akan dikeluarkan,” ujarnya.

“Sekarang Terlalu sulit untuk menilai apa yang mungkin terjadi dalam lima atau enam minggu ke depan. Maksud saya adalah bahwa orang tidak boleh berpikir bahwa minggu depan akan menyelesaikan semua masalah di dunia. Saya berharap kita dapat memiliki awal yang baik agar lebih mudah ditindak-lanjuti nanti,” kata Rose.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan kepada Fox News bahwa pembicaraan perdagangan minggu depan akan bersifat menentukan.

Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok pada hari Kamis mengatakan : “Dalam negosiasi tingkat tinggi yang akan datang, kedua belah pihak akan terus mengadakan pembicaraan mendalam tentang berbagai masalah ekonomi dan perdagangan yang menjadi perhatian bersama.”

Perang dagang mempercepat perusahaan rantai pasokan hengkang dari Tiongkok

Sejak perang dagang dimulai pada 6 Juli tahun lalu , AS dan Tiongkok telah saling mengenakan tarif ratusan miliar dolar komoditas impor mereka. Usai pertemuan Trump – Xi Jinping pada 1 Desember tahun lalu, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan ‘gencatan senjata’ selama 90 hari untuk berunding.

Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sebelum pagi hari tanggal 2 Maret tahun ini, Tiongkok dianggap gagal memenuhi persyaratan AS yang berkaitan dengan mengatasi pencurian kekayaan intelektual dan reformasi struktural. maka AS akan menaikkan tarif dari 10 % menjadi 25 % terhadap komoditas impor dari Tiongkok senilai USD. 200 miliar.

Pada Senin, data ekonomi yang dikeluarkan oleh otoritas Tiongkok menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB tahun 2018 adalah 6,6 %, terendah dalam 28 tahun terakhir, dan diperkirakan bahwa PDB masih akan menurun di tahun ini.

Menanggapi dampak dari konflik perdagangan terhadap ekonomi AS, Tiongkok dan dunia, Ross berpendapat bahwa ekonomi global sedang mengalami beberapa cross-flow. Ia mengatakan : “Pertama-tama, ada sejumlah perusahaan yang memindah-keluarkan jalur produksi mereka dari Daratan Tiongkok. Dalam beberapa kasus, mereka memilih berproduksi di Amerika Serikat dan dalam kondisi tertentu mereka pindah ke Vietnam atau daerah berpenghasilan rendah lainnya.”

Dia mengatakan bahwa bahkan sebelum masalah perdagangan, rantai pasokan sudah mulai bergeser, karena Tiongkok sudah bukan lagi tempat termurah untuk berproduksi. Hanya saja konflik perdagangan telah mempercepat mereka hengkang, karena jika tidak akan menambahkan faktor ketidakpastian kepada perusahaan dalam mengambil keputusan.

Rose juga mengatakan bahwa Eropa adalah masalah lain, dan banyak negara telah mengalami banyak masalah.

Ahli urusan Tiongkok tidak yakin komunis Tiongkok akan mematuhi kesepakatan

Kamar Dagang Amerika (USCC) dan Kamar Dagang Amerika di Tiongkok (AmCham China)mengatakan dalam sebuah laporan baru minggu ini : “Meskipun mengurangi defisit perdagangan dan membeli komoditas ekspor AS mungkin merupakan aspek negosiasi, namun kami mendesak pemerintah AS untuk memberikan prioritas untuk menyelesaikan masalah reformasi struktural komunis Tiongkok.”

‘Business Insider’ melaporkan bahwa Derek Scissors, seorang ahli urusan Tiongkok pada American Enterprise Institute di AS mengatakan bahwa kemungkinan perundingan menemui jalan buntu adalah 25%. Namun menurut dia bahwa setiap kesepakatan yang dicapai hanya akan bersifat sementara.

Ia mengatakan : “Perjanjian yang bersifat substantif dan jangka panjang hampir tidak ada, karena komunis Tiongkok tidak akan menghentikan pencurian hak kekayaan intelektual dan akan terus melindungi perusahaan milik negara mereka dari persaingan dengan cara apa pun”.

“Jadi dari sekarang sampai masa mendatang masih ada waktu yang cukup panjang untuk menentukan sikap kita, apakah ini layak dilanjutkan, atau menemui jalan buntu ?” kata Rose. (Sin/asr)

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=bFXyl2pNQXg

Bendungan Tambang Brasil Jebol Ratusan Warga Hilang

0

EpochTimesId — Sebuah bendungan jebol di Brazil tenggara pada 25 Januari 2019 waktu setempat. Limbah cair berwarna cokelat kemerahan kemudian membanjiri pemukiman terdekat. Insiden itu menyebabkan sekitar 200 warga hilang, menurut petugas pemadam kebakaran negara bagian Minas Gerais.

Perusahaan pertambangan Brasil, Vale SA mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa aliran itu mencapai kawasan pemukiman Vila Ferteco dan sebuah kantor pemerintahan lokal, pada jam kerja. Para pegawai pemerintah diduga kuat turut serta menjadi korban banjir bandang tersebut.

Pemandangan dari udara menunjukkan banjir yang dipicu oleh bendungan yang runtuh di dekat Brumadinho, Brasil, pada 25 Januari 2019. (Bruno Correia/Nitro via AP/The Epoch Times)

Perusahaan mengatakan tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang data jumlah korban jiwa atau cedera di bendungan, yang terletak di kota Brumadinho. Beberapa bagian kota dievakuasi dan petugas pemadam kebakaran setempat menyelamatkan orang-orang sebisa mereka, dengan helikopter dan kendaraan darat.

Belum ada laporan resmi tentang kematian, tetapi departemen publikasi pemadam kebakaran negara bagian mengatakan kepada The Associated Press bahwa sekitar 200 orang diperkirakan hilang.

Sebuah gedung rumah hanyut tersapu banjir bandang limbah tambang setelah sebuah bendungan jebol di dekat Brumadinho, Brazil, pada 25 Januari 2019. (Leo Drumond/Nitro via AP/The EPoch Times)

Saluran televisi lokal, TV Record, menunjukkan helikopter petugas pemadam kebakaran melayang hanya beberapa centimeter dari tanah saat menarik orang-orang keluar dari kubangan lumpur.

Foto-foto menunjukkan atap-atap bangunan yang menyembul di atas tanah lumpur yang luas. Air berlumpur juga memutus jalan raya.

Presiden Jair Bolsonaro mengirim tweet dengan mengatakan menyesali insiden itu. Dia mengaku mengirim tiga menteri kabinet ke daerah itu.

Bendungan lain yang dikelola oleh Vale dan perusahaan pertambangan Australia, BHP Billiton, juga runtuh di Mariana, Minas Gerais, pada 2015. Insiden itu mengakibatkan 19 orang tewas dan ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Ini dianggap sebagai bencana lingkungan terburuk dalam sejarah Brasil, dengan 60 juta meter kubik air sungai banjir dan akhirnya mencapai Samudra Atlantik.

Sungai limbah penambangan menimbulkan kekhawatiran akan kontaminasi yang meluas. Menurut situs web Vale, tailing sebagian besar terbuat dari pasir dan tidak beracun.

Namun, sebuah laporan PBB menemukan bahwa limbah dari bencana tahun 2015 mengandung logam berat beracun tingkat tinggi. Runtuhnya bendungan tahun 2015 menyebabkan 250.000 orang mengalami krisis air minum. Limbah juga membunuh ribuan ikan.

Vale adalah perusahaan pertambangan terbesar di Brasil. Dua jam setelah kecelakaan itu, saham Vale turun 10 persen di New York Stock Exchange. (THE ASSOCIATED PRESS/The Epoch Times/waa)

Video Pilihan :

https://youtu.be/fTKcu82AtsA

Simak Juga :

https://youtu.be/rvIS2eUnc7M

Ketika Pakar Mengurai Soal Pejabat Komunis Tiongkok Terjebak ‘Kepanikan Politik’

0

Oleh Luo Ya, Zhou Huixin

Seminar dengan peserta khusus yang melibatkan pejabat senior tingkat provinsi dan menteri telah diselenggarakan di Pusat Pendidikan Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan berakhir pada, Kamis (24/1/2019) sore hari.

Pejabat PKT Wang Huning dalam pidato penutupan seminar yang bertemakan : Kader pemimpin tingkat provinsi dan menteri perlu berpegang teguh pada pemikiran garis bawah dan fokus pada pencegahan risiko besar, mengatakan : “Para pejabat perlu meletakkan dasar yang tegas untuk mencegah dan mengatasi serangkaian risiko besar …”

Media resmi mengungkapkan bahwa berbeda dengan seminar yang lalu, seminar ketika itu menampakkan urgensinya waktu dan topik yang sangat menonjol.

Menurut berita di media resmi ‘Xiake Dao’ bahwa seminar tingkat propinsi dan menteri yang diadakan pada setiap awal tahun baru ini biasanya tidak mengganggu jadwal dua konferensi lokal yang juga diselenggarakan pada awal tahun. Tetapi kali ini seminar yang bertemakan untuk mencegah dan mengatasi serangkaian risiko besar sampai menggeser jadwal waktu dua konferensi lokal. Hal ini menunjukkan urgensinya waktu dan topik.

Dilihat dari temanya, apa risiko utama yang membuat komunis Tiongkok begitu panik ?

Ketidakstabilan Sosial Menyebabkan Krisis Politik

Hua Po, seorang pengamat dari ‘Beijing Times’ mengatakan bahwa rezim komunis telah merasakan keseriusan daripada situasi politik dan khawatir dengan meletusnya Revolusi Warna.

Kepada reporter ‘Epoch Times’ ia mengatakan : “Situasi saat ini sangat serius. Dua hari lalu Menteri Keamanan Publik Zhao Kezhi berbicara pada pertemuan Biro Keamanan Publik Nasional. Salah satu masalah utama adalah untuk mencegah Revolusi Warna. Bentuk ketidakstabilan saat ini telah memicu reaksi berantai.”

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada berita negatif yang terus-menerus beredar di masyarakat. Sering ada pembunuhan yang sangat mengerikan atau insiden melukai orang-orang tertentu, termasuk polisi pun jadi sasaran pembunuhan.

“Jika kasus tunggal ini terlalu sering terjadi, dikhawatirkan mereka akan menjadi berkelompok dan membuat kericuhan besar. Pada saat itu situasi lebih sulit dikendalikan, sehingga mungkin hal ini yang membuat para pejabat panik,” ujarnya.

Baru-baru ini, PKT mengeluarkan edaran tentang ‘Standar Operasional Pejabat di Bidang Politik dan Hukum’ dengan penekanan khusus pada kepemimpinan absolut dari partai (PKT). SOP ini tentang pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan politik dan hukum, dan menekankan pentingnya keamanan politik dan keamanan kelembagaan.  Aturan ini perlu diimplementasikan sampai ke seluruh pelosok wilayahnya.

Huapo mengatakan bahwa tujuan dari perpanjangan tangan komite politik dan hukum ke pelosok tak lain adalah untuk memperkuat kontrol. Dia menyebutkan bahwa PKT telah mengintegrasikan berbagai kekuatan dan membentuk sistem “peluit”. Yakni jika terjadi masalah di satu tempat. Begitu peluit dibunyikan, setiap orang yang berada dalam sistem harus melapor.

“Ini menunjukkan bahwa rezim sekarang sangat tidak stabil, sehingga PKT harus mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk memperkuat kontrol terhadap  masyarakat yang berada di tingkat paling bawah,” katanya.

Ia mengatakan : “Ditambah lagi dengan memperkuat disiplin partai, seperti peraturan politik dan hukum. Sekarang anggota partai tidak hanya dipantau selama waktu 8 jam, tetapi juga dimonitor di luar yang 8 jam itu, termasuk juga obrolan pribadi, jika sampai membicarakan hal-hal yang dianggap tabu, mereka akan dikenakan hukuman.”

“Dari segi ini saja sudah dapat menjelaskan bahwa situasinya sangat serius sekarang. Jika tidak ditangani dengan baik, mungkin akan menjadi peristiwa besar di tahun 2019.”

Penurunan pertumbuhan ekonomi memicu krisis politik

Perang dagang dengan AS telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Tiongkok menurun. Meskipun pejabat mengatakan bahwa PDB Tiongkok melebihi rmb. 90 triliun untuk menenangkan masyarakat. Tetapi bank sentral terus menerus melonggarkan likuiditas, Renminbi mengalami depresiasi, ditambah dengan penekanan Xi Jinping perlunya menjaga agar lapangan tenaga kerja tetap stabil, dan sebagainya. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok sedang bermasalah. Masalah dengan ekonomi tentu akan menimbulkan masalah lain, seperti ideologi.

“Akhir-akhir ini sejumlah pemilik real estate, pakar, cendekiawan dan kaum liberal menyampaikan keluhan. Universitas Peking telah membentuk kelompok Marxisme-Leninisme untuk mengadvokasi fundamentalisme Marxis, ini yang secara langsung menantang kekuasaan rezim Xi Jinping, juga mendirikan serikat buruh independen dan sebagainya. Berbagai kontradiksi yang terjadi di dalam dan luar negeri, termasuk di dalam dan Penyulutnya tak lain adalah penurunan ekonomi.”

“Rezim ini seperti sebuah mesin. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi akan kacau balau. Ketidakstabilan ekonomi telah menyebabkan ketidakstabilan sosial, dan ketidakstabilan sosial secara langsung mengancam status penguasa komunis Tiongkok,” tambahnya.

“Hal dikhawatirkan dari insiden yang terjadi secara berkelompok adalah awalnya terpicu oleh masalah ekonomi, setelah itu bisa berkembang ke masalah politik, sampai terakhir menuntut pemerintah menyerahkan kekuasaannya.”

“Saat ini, stabilitas sosial sedang terancam, dan insiden kelompok sering terjadi : gara-gara pembongkaran paksa bangunan warga, tuntutan para veteran, isu-isu pada perawatan medis, pendidikan dan lainnya saling terkait.”

Masalahnya adalah masyarakat sudah kehilangan rasa aman sehingga pikiran mudah berubah. “Xi Jinping sudah menyadari bahwa para penantang dari dalam dan luar sistem, di dalam dan luar negeri sudah bermunculan, sehingga tahun 2019 diperkirakan akan menjadi tahun yang tidak mudah dilewati,” katanya.

Zheng Yushuo, seorang profesor ilmu politik di City University of Hong Kong mengatakan bahwa seminar itu memiliki tujuan untuk menyatukan konsensus dalam partai demi menghadapi acaman yang datang dari luar dan dalam negeri, sebagaimana yang dikehendaki Xi Jinping.

“Sidang Pleno Keempat yang telah dijadwalkan pada akhir tahun lalu gagal diadakan. Hal seperti ini belum pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Karena ada desakan berupa negosiasi perdagangan dengan AS, bisa jadi komunis Tiongkok akan mengambil langkah mengalah yang cukup besar agar masalah yang sedang dihadapi sekarang bisa teratasi.”

Kepada reporter Epoch Times Hua Po mengatakan : “Jika negosiasi gagal mencapai kesepakatan, perang dagang mungkin berubah menjadi komprehensif. Dalam situasi demikian, Xi Jinping tentu ingin mendapatkan dukungan penuh dari dalam partai, sehingga ia menonjolkan perlunya ‘pemikiran garis bawah’. Pemikiran yang sinonim dengan Tiongkok terpaksa mengambil langkah mengalah.”

“Bagaimana langkah mengalahnya ? Jika benar-benar negosiasi gagal mencapai kesepakatan dengan AS, jika perang dagang sampai berkobar secara komperhensif, bagaimana Tiongkok harus mempersiapkan cara untuk menahan dampaknya ?”

Ia menyebutkan bahwa situasi ekonomi Tiongkok untuk kuartal pertama tahun ini bakal sangat buruk.

“Faktanya, PDB kuartal keempat tahun lalu sudah turun menjadi 6,4 %. Entahlah, apakah PDB kwartal pertama tahun ini akan berada di angka 6 atau bahkan di bawah 6 % ? Dan bagaimana meningkatkan konsumsi di situasi seperti ini ? Bagaimana dengan lapangan kerja ? Ini adalah masalah yang sangat penting.”

Zheng Yushuo percaya bahwa seminar ini juga berkepentingan untuk memberikan gambaran kepada semua orang bahwa : Risiko kemerosotan ekonomi Tiongkok pada tahun 2019 sangat tinggi. Artinya, setiap orang harus memahami bahwa kesulitan tahun ini bertambah. Setiap orang harus memiliki persiapan mental.”

Belum Menemui Solusi untuk Mengatasi Krisis

Meskipun komunis Tiongkok telah menyadari adanya krisis ini, namun Hua Pan percaya bahwa mereka tidak memiliki solusi lain kecuali terus memperkuat kontrol.

“Pidato Xi Jinping pada saat peringatan 40 tahun reformasi dan keterbukaan Tiongkok mengatakan : terhadap hal yang memang dibutuhkan reformasi tentu akan kita reformasi, tetapi tidak akan melakukan reformasi jika hal itu memang tidak dibutuhkan reformasi.”

“Pada dasarnya semua yang dipandang perlu oleh PKT untuk direformasi, sudah dilakukannya, Namun terhadap hal yang tidak boleh berubah pasti tidak akan kita ubah. Dilihat dari penyampaian Xi Jinping ini dapat kita nilai bahwa reformasi dan keterbukaan Tiongkok sudah mencapai batas terakhir, sudah tidak mungkin dilakukan reformasi lagi bukan?,” kata Hua Po.

Ia mengatakan : “Pada akhirnya, masalah-masalah ini benar-benar mustahil untuk dipecahkan. Mereka hanya bisa mengobati kepala saat sakit kepala dan mengobati kaki ketika sakit pada kaki. Karena jalan menuju demokrasi dan konstitusionalisme sudah pasti tidak akan ditempuh oleh PKT.”

“PKT tidak mungkin mau menyerahkan kekuasaannya. Sebenarnya, rezim penguasa sendiri sudah sangat jelas, hanya saja mereka tidak tahu bagaimana mengatasi krisis ini, karena memang tidak ada solusi yang cocok,” simpulnya. (Sin/asr)

Tiongkok Katakan Penulis Australia Ditahan Karena Membahayakan Keamanan Negara

0

BEIJING / SYDNEY — Otoritas Tiongkok sedang menahan seorang penulis Australia, yang dulunya warga negara Tiongkok, atas tuduhan membahayakan keamanan negara, Tiongkok mengatakan pada 24 Januari, dan pengacaranya mengatakan ia dicurigai sebagai spionase.

Para pejabat Australia mengatakan Yang Hengjun ditahan tak lama setelah dia terbang ke kota Guangzhou selatan dari New York pekan lalu, tetapi tidak yakin kalau penahanannya adalah hasil dari meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dengan Barat.

Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan bahwa Australia secara resmi telah diberitahu setelah Yang ditempatkan di bawah “tindakan-tindakan pemaksaan”, sebuah eufemisme untuk penahanan, di Beijing.

“Warga negara Australia Yang Jun, karena dicurigai terlibat dalam tindakan kriminal yang membahayakan keamanan nasional Tiongkok, baru-baru ini ditempatkan di bawah tindakan pemaksaan (coercive measures) dan sedang diselidiki oleh Biro Keamanan Negara kota Beijing,” kata Hua kepada wartawan.

Hak dan kepentingan Yang dilindungi sesuai dengan hukum, ia mengatakan saat pengarahan berita reguler di Beijing, menggunakan nama yang sedikit berbeda untuknya.

Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne, yang tiba di Beijing pada hari Kamis untuk pembicaraan yang telah dijadwalkan, mengatakan Australia biasanya berharap diberitahu tentang kasus seperti itu dalam waktu tiga hari di bawah konvensi diplomatik yang ada.

Yang telah hilang pada hari Jumat dan Australia tidak diberi tahu sampai empat hari kemudian. Pyne mengatakan pemberitahuan yang terlambat itu mengecewakan dan dia akan mengajukannya dalam pembicaraannya dengan para pejabat Tiongkok.

“Dia ditahan di pengawasan perumahan,” kata Pyne kepada wartawan.

Pemerintah Australia pertama kali diberitahu bahwa Yang telah hilang setelah teman-temannya mengatakan bahwa dia telah kehilangan kontak selama beberapa hari.

Pengacara Yang, Mo Shaoping, mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya dicurigai sebagai “spionase,” dan ditahan di bawah “pengawasan perumahan di lokasi yang ditentukan” (residential surveillance at a designated location).

Tindakan penahanan secara khusus tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk menginterogasi tersangka selama enam bulan tanpa harus memberikan akses pada perwakilan hukum. Kelompok-kelompok HAM mengatakan bahwa kurangnya pengawasan menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan kejam oleh para penyidik.

Mo mengatakan bahwa dia telah disewa oleh istri Yang tetapi karena kasus tersebut melibatkan keamanan negara, dia akan memerlukan persetujuan dari pihak berwenang sebelum dia dapat bertemu dengan Yang.

PERINGATAN

Ketegangan-ketegangan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir antara Tiongkok dengan beberapa negara Barat setelah dua warga Kanada, seorang diplomat yang sedang cuti berlibur dan seorang konsultan, ditangkap di Tiongkok dengan tuduhan membahayakan keamanan negara.

Penangkapan itu secara luas terlihat di Barat sebagai pembalasan oleh Tiongkok atas penangkapan Kanada terhadap Meng Wanzhou, kepala keuangan Huawei Technologies, pada 1 Desember atas permintaan Amerika Serikat atas tuduhan melanggar sanksi-sanksi AS terhadap Iran.

Australia telah bergabung dengan kecaman internasional atas penangkapan dua orang Kanada tersebut, akan tetapi Yang telah lama menjadi perhatian pihak-pihak berwenang Tiongkok.

Dia mengkritik apa yang dia gambarkan sebagai campur tangan Tiongkok di Australia.

Feng Chongyi, seorang akademisi di University of Technology di Sydney, mengatakan dia telah meminta Yang untuk tidak pergi ke Tiongkok karena ketegangan tersebut.

“Saya pikir itu akan tidak aman baginya karena situasi dengan Huawei tetapi dia percaya bahwa dia akan baik-baik saja karena dia telah ke sana berkali-kali,” kata Feng.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan staf dari kedutaan Australia telah bertemu dengan pejabat Tiongkok pada hari Kamis dan, sementara rincian-rinciannya sedikit, dia mengatakan tidak ada bukti kasus Yang terkait dengan kritik Australia terhadap penahanan orang-orang Kanada.

“Saya akan prihatin jika ada indikasi itu,” Payne mengatakan kepada wartawan di Sydney.

“Kita telah menyerukan kepada pihak berwenang Tiongkok untuk memastikan masalah ini ditangani secara transparan dan adil.”

‘TIDAK DAPAT SEMBUNYI’

Yang juga telah dilaporkan hilang selama beberapa hari saat berada di Tiongkok pada tahun 2011. Dua sumber yang mengetahui secara rinci mengatakan dia telah ditahan tetapi setuju untuk mengatakan bahwa dia tidak sehat.

Namun, Yang tidak dilihat sebagai pembangkang yang radikal.

Dia menjadi terkenal di tahun 2000-an karena esai-esai politiknya, yang membuatnya mendapat julukan “penjaja demokrasi.” Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menerbitkan sedikit komentar, sebagai gantinya menulis lebih banyak fiksi, termasuk trilogi novel mata-mata.

Deng Yuwen, seorang analis politik yang berbasis di Beijing yang mengenal Yang, mengatakan kepada Reuters bahwa ia tidak tahu alasan tentang penahanan Yang hanya tentang akun-akun WeChat-nya telah dihapus.

“Dia pada dasarnya belum merilis esai-esai politik apa pun dalam beberapa tahun terakhir,” kata Deng.

Pemimpin Tiongkok Xi Jinping telah memimpin penumpasan perbedaan pendapat sejak berkuasa pada 2012, dimana ratusan pengacara dan aktivis hak asasi manusia telah ditahan. Puluhan telah dipenjara.

Hubungan antara Australia dengan mitra dagang terbesarnya tersebut telah tegang dalam beberapa tahun terakhir dan perjalanan Pyne diatur dalam upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak oleh tuduhan Australia pada tahun 2017 bahwa Tiongkok ikut campur tangan dalam urusannya.

Para analis mengatakan penangkapan Yang akan menambah tekanan pada Australia untuk mengambil sikap, dan itu akan memperpanjang ketegangan.

“Australia tidak bisa bersembunyi dari ini. Ia perlu melindungi warga negaranya secara bermartabat,” kata Rory Medcalf, kepala National Security College di Australian National University.

“Penahanan ini menandai ketegangan normal yang baru secara bilateral, yang akan menjadi ketegangan tingkat rendah yang konstan.” (ran)

Video pilihan:

Alat Huawei Dikembangkan untuk Menindas Falun Gong yang Mencekam di Seluruh Tiongkok

https://www.youtube.com/watch?v=l4yQjS1MqNA&t=347s

Obat Antihipertensi Terbuat dengan Bahan Baku dari Tiongkok Ini Ditarik dari Pasaran

0

Epochtimes.id-  BPOM mengeluarkan pernyataan resminya sehubungan dengan adanya informasi terbaru tentang penarikan obat antihipertensi Irbesartan di Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh United State – Food and Drug Administration (US FDA) pada 18 Januari 2019.

BPOM menyebutkan, irbesartan adalah obat keras (dikonsumsi dengan resep dokter) untuk mengobati pasien dengan tekanan darah tinggi, baik dalam bentuk tunggal maupun kombinasi dengan antihipertensi lain.

Rincian BPOM menyebutkan, pada 18 Januari 2019, US FDA memberikan pernyataan lanjutan mengenai penarikan obat antihipertensi golongan Angiotensin Receptor Blocker (ARB) sehubungan dengan ditemukannya pengotor N-Nitrosodiethylamine (NDEA) pada bahan baku Irbesartan produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, Tiongkok.

“Berdasarkan penelusuran BPOM RI, terdapat obat antihipertensi yang mengandung Irbesartan yang beredar di Indonesia menggunakan bahan baku berasal dari Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, China,” demikian keterangan BPOM, Rabu (23/01/2019).

Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, BPOM RI telah meminta kepada industri farmasi terkait untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat serta melakukan penarikan obat yang mengandung Irbesartan dengan sumber bahan baku Zhejiang Huahai, Tiongkok dan melaporkan kepada BPOM RI.

Sedangkan, bagi pasien yang sudah mengonsumsi obat Irbesartan yang ditarik sebagaimana dalam penjelasan BPOM, dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter/apoteker pada fasilitas kesehatan/fasilitas pelayanan kefarmasian untuk kelanjutan pengobatan.

BPOM mengingatkan sesuai dengan prinsip utama dalam pemberian obat, BPOM RI mengimbau kepada sejawat kesehatan professional dan semua pihak terkait untuk mengedepankan kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan pasien dalam pemilihan obat.

Obat antihipertensi yang ditarik secara sukarela oleh produsen karena mengandung irbesartan yang berdampak pengotor/impurities NDEA adalah :

1.Cardiocom (Kaptab Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Combiphar

2. Irbesartan (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Otto Pharmaceuticals Industrie

3. Irbesartan (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Pertiwi Agung

4. Tensira (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Pertiwi Agung

5. Opisar (Tablet Salut Selaput 150 dan 300 mg)

Pendaftar: PT Abbot Indonesia

Bahkan tahun lalu, BPOM menyatakan terjadi penarikan obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsartan di Eropa dan Amerika Serikat, serta menindaklanjuti penjelasan BPOM RI sebelumnya tanggal 12 Juli 2018 mengenai Penarikan Obat Antihipertensi yang Mengandung Zat Aktif Valsartan.

Beberapa waktu lalu, BPOM merilis bahwa beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat, telah dilakukan penarikan obat antihipertensi golongan ARB yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsartan dalam bentuk tunggal dan kombinasi secara sukarela, karena ditemukan adanya pengotor / impurities N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Saat ini baik EMA (European Medicines Agency), US FDA (Food and Drug Administration), MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) maupun BPOM RI terus menerus melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap bahan baku tersebut.

Berdasarkan penelusuran BPOM RI, obat antihipertensi golongan ARB yang beredar di Indonesia dan terdampak impurities NDMA dan NDEA adalah Losartan dan Valsartan dengan bahan baku produksi Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, Linhai, Tiongkok.

Pada saat itu, BPOM RI telah meminta industri farmasi terkait untuk melakukan penghentian produksi dan distribusi obat yang mengandung bahan baku yang  terdampak impurities NDMA dan NDEA. Industri farmasi telah menyatakan bersedia menarik seluruh obat yang mengandung bahan baku Losartan tersebut secara sukarela/voluntary recall.

Ketika itu, Obat anti hipertensi yang ditarik adalah :

  1. Acetensa Tablet Salut Selaput 50 mg dengan pendaftar PT Pratapa Nirmala
  2. Insaar tablet 50 mg dengan pendaftar PT Interbat.

(asr)

BPOM Gerebek Empat Pabrik Kosmetik Ilegal dengan Barang Bukti Sekitar Rp 30 Miliar

0

Epochtimes.id-  Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menggerebek empat lokasi yang diduga memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar/ilegal di wilayah Jakarta Barat, Rabu  (23/01/2019) malam.

Lokasi penggerebekan terletak di Perumahan Taman Surya, Ruko Daan Mogot Baru, Komplek Citra Business Park, dan Taman Surya Molek.

Dari empat lokasi tersebut ditemukan berbagai barang bukti antara lain bahan baku kosmetik, bahan kemasan, produk ruah, produk jadi kosmetik, alat produksi, kendaraan, dan dokumen.

Tim PPNS BPOM yang didampingi Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI menyita dan mengamankan semua barang bukti tersebut dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai Rp 30 miliar .

“Berdasarkan keterangan tersangka, bisnis kosmetik ilegal di lokasi tersebut telah berjalan satu tahun sejak awal 2018. Produk kosmetik ilegal tersebut didistribusikan ke Makassar, Banjarmasin, Tangerang, Solo, dan Surabaya,” kata Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito di tempat kejadian perkara, Jumat (24/01/2019) dalam rilis BPOM.

Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah mengemas kembali sabun lokal yang memiliki izin edar BPOM menjadi seolah-olah produk impor dengan merek kosmetik terkenal dan memproduksi kosmetik palsu. Dari hasil penjualan kosmetik ilegal tersebut, tersangka berinisial DJ mengaku mendapatkan omzet Rp 200 juta per bulan.

Selama tahun 2018 lalu, BPOM RI setidaknya telah menyita kosmetika ilegal senilai 128 miliar rupiah.

Tingginya angka temuan kosmetik ilegal yang terjadi secara masif di seluruh Indonesia menunjukkan adanya demand yang tinggi dari masyarakat terhadap produk kosmetik.

“BPOM RI tak henti melakukan berbagai operasi untuk menekan peredaran kosmetik ilegal tanpa melupakan hal penting yaitu edukasi kepada masyarakat khususnya generasi milenial,” ujar Kepala BPOM RI.

“Berbagai operasi yang dilakukan untuk menekan peredaran kosmetik ilegal, kami barengi dengan edukasi dalam bentuk kampanye cerdas menggunakan kosmetik, terutama untuk generasi milenial,” lanjutnya.

Kepala BPOM RI menegaskan kepada pelaku usaha untuk selalu mematuhi peraturan terkait produksi dan peredaran kosmetik di wilayah Indonesia. Lukito menambahkan, pihaknya tak segan untuk menindak siapapun yang tidak mengikuti aturan. Kesehatan masyarakat terancam jika pelaku usaha tidak patuh.

Kepala BPOM RI juga berharap masyarakat lebih berhati-hati membeli kosmetik yang akan digunakan dan jangan mudah tergiur dengan janji-janji dalam iklan dan promosi produk.

“Masyarakat khususnya para wanita harus berhati-hati memilih kosmetik, jangan mudah tergiur dengan promosi yang berlebihan seperti memutihkan, meremajakan, dan-lain-lain,” pungkasnya. (asr)

Pembatasan Terbaru Tiongkok: Melarang Generasi Muda Mengadopsi Gaya Hidup ‘Seperti Buddha’

0

“Gaya hidup seperti Buddha,” atau “fo xi” dalam bahasa Mandarin, adalah istilah yang dibuat sekitar tahun 2017 yang menggambarkan filosofi kehidupan yang semakin banyak diadopsi oleh anak-anak muda Tiongkok: tidak memiliki keinginan, tidak mencampuri urusan orang lain, tidak ambisius untuk mencapai apa pun, maupun tidak peduli untuk menyenangkan orang lain.

Dong Zhenhua, seorang profesor di Pusat Sekolah Partai Komunis Tiongkok, lembaga terkemuka untuk melatih para kader, menulis sebuah artikel yang mengkritik gaya hidup “fo xi” yang diterbitkan 20 Januari di People’s Forum, sebuah majalah yang dicetak oleh koran corong Partai, Harian Rakyat (People’s Daily).

Banyak outlet media yang dikelola pemerintah menerbitkan kembali artikel tersebut di situs-situs web mereka.

Dong, yang juga adalah wakil direktur departemen pendidikan filsafat Sekolah Partai, menulis bahwa gaya hidup “fo xi” akan mengarahkan orang untuk “melepaskan prinsip-prinsip [komunis] mereka dan mengikuti yang lain.”

“Kurangnya keinginan untuk mengejar impian mereka,” orang-orang ini akan kehilangan motivasi dalam hidup, dan kemudian “kurang peduli tentang hukum dan peraturan,” klaim Dong.

Dia menyarankan kaum muda untuk tidak mengambil gaya hidup itu. “Efek buruk dari mentalitas ‘fo xi’ tidak dapat diabaikan,” tulis Dong.

Rezim Tiongkok baru-baru ini meningkatkan upaya untuk mengatur pilihan-pilihan gaya hidup masyarakat.

Sehari sebelum artikel Dong diterbitkan, muncul berita bahwa iQiyi, platform video online yang mirip dengan Netflix, telah mulai menyensor foto-foto selebriti pria yang mengenakan anting-anting saat tampil di program televisi atau video. Anting-antingnya diburamkan.

Aktor dan rapper Tiongkok Kris Wu
Aktor dan rapper Tiongkok Kris Wu menghadiri acara Louis Vuitton Menswear Fall / Winter 2019-2020 sebagai bagian dari Paris Fashion Week pada 17 Januari 2019. Selebriti pria yang mengenakan anting-anting yang diburamkan baru-baru ini oleh platform video online iQiyi. (Pascal Le Segretain / Getty Images untuk Louis Vuitton)

Meskipun para pejabat membantah bahwa ada larangan, tidak biasa bagi perusahaan media untuk terlibat dalam sensor tanpa beberapa bentuk instruksi dari otoritas Tiongkok.

Faktanya, media pemerintah Xinhua pernah menerbitkan sebuah komentar pada September 2018 yang mengkritik fenomena pria yang memilih untuk tampak dan bertingkah laku seperti wanita. “Dari ‘muda’ menjadi ‘cantik’ dan, akhirnya, ‘banci’ adalah perkembangan estetika yang tidak normal.”

Aktivis terkemuka yang bermarkas di Beijing, Hu Jia, mengatakan kepada Radio Free Asia mengapa lebih banyak anak muda yang mengadopsi filosofi “fo xi”. Dalam masyarakat yang menekankan latar belakang keluarga dan status sosial seseorang, banyak anak muda percaya bahwa tidak peduli sekeras apa pun mereka berusaha, mereka tidak memiliki sumber daya atau pengaruh yang dimiliki pangeran mahkota partai (keturunan pejabat senior komunis terkemuka dan berpengaruh) atau elit kaya.

“Anggota keluarga yang kuat dan kaya memimpin politik dan ekonomi,” kata Hu. “Tidak cukup bagi seseorang mempunyai kemampuan. Bagi perusahaan swasta, mustahil bagi mereka untuk mempertahankan lingkungan yang adil dan kompetitif.”

Hu menambahkan bahwa rejim Tiongkok tidak membiarkan kehidupan “fo xi”, yang tidak memiliki rasa khawatir, karena ia menginginkan warga negara “berpura-pura sangat bahagia dan sangat bangga dengan sistem komunisnya.”

Tang Jingyuan, seorang komentator yang berbasis di AS pada The Epoch Times edisi bahasa Mandarin mengatakan bahwa filosofi “fo xi” juga tidak cocok dengan ideologi Komunis.

“Dengan cara tersamar, gaya hidup seperti ini sedang menentang pembatasan-pembatasan yang dilakukan rezim Tiongkok terhadap masyarakat,” kata Tang dalam sebuah wawancara pada 23 Januari. “Orang-orang ini menggunakan cara yang lembut dan pasif untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka pada pemerintah.” (ran)

Video pilihan:

Kacau Balaunya Bhikhu Model Komunis Tiongkok

Pembredelan 9000 Aplikasi Seluler dan 700 Situs Web Dalam Tindakan Keras Internet Tiongkok

0

Rezim Tiongkok terus memperketat cengkeramannya atas internet negara tersebut dengan menutup ratusan situs web dan ribuan aplikasi, dan memilih untuk fokus pada aplikasi berita raksasa internet Tencent Holdings untuk menyebarkan “konten vulgar.”

Dalam tiga minggu pertama tahun ini, lembaga siber Tiongkok, Cyberspace Administration of China (CAC), telah menghapus lebih dari 7 juta informasi online yang dianggap “berbahaya”, dan menghapus 9.382 aplikasi seluler serta 733 situs web, kata regulator internet tersebut dalam sebuah pernyataan 23 Januari.

Langkah ini merupakan bagian dari kampanye enam bulan polisi dunia maya (siber) yang diluncurkan pada tahun baru untuk membersihkan “informasi vulgar” dari internet.

Aplikasi berita milik Tencent, Tiantian Kuaibao, yang diterjemahkan menjadi “berita harian cepat,” telah dipanggil karena menyebarkan “informasi vulgar dan tidak intelektual yang berbahaya dan merusak ekosistem internet,” dan diperintahkan untuk melakukan perubahan-perubahan. Lembaga tersebut tidak memberikan contoh-contoh spesifik konten yang kasar dan memuakkan.

Tiantian Kuaibao mengatakan akan beroperasi sesuai dengan hukum dan memenuhi semua persyaratan, lapor The Wall Street Journal.

Lembaga tersebut juga mengkritik Huaban, sebuah jejaring sosial berbagi foto, karena memiliki “masalah ekosistem yang serius.” Laman web Huaban saat ini menampilkan pemberitahuan, mengatakan bahwa layanan daring (online)-nya telah diturunkan sementara waktu untuk perbaikan.

Pengawas siber secara berkala mengumumkan tindakannya untuk menyensor web. Pada Desember 2018, pengawas siber telah menghapus 110.000 akun media sosial karena menyebarkan apa yang dikatakannya sebagai informasi berbahaya.

Dua bulan sebelumnya, CAC telah membersihkan 9.800 akun media sosial, termasuk yang dimiliki oleh para influencer terkenal (akun yang mempunyai pengikut yang banyak karena opini, saran dan rekomendasinya dihormati), karena dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran menyebarkan informasi yang berbahaya secara politis dan memalsukan sejarah Partai Komunis Tiongkok.

KONTROL INTERNET

Rezim Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan upayanya untuk mengendalikan internet, ketika rezim komunis berusaha untuk menekan suara-suara yang berbeda pendapat di kancah media sosial negara yang selalu ramai.

Baru-baru ini, sensor telah membidik video-video pendek, format media sosial yang sangat populer yang menawarkan lebih dari 100 juta pengguna setiap hari di Tiongkok. Sebuah asosiasi internet yang didukung pemerintah bulan ini telah menerbitkan daftar tentang 100 jenis konten yang dilarang, dari mulai membuat lelucon mengenai pemimpin-pemimpin partai komunis sampai video-video yang mempromosikan “pemujaan terhadap uang,” yang mana platform-platform video pendek, seperti aplikasi populer Bytedance, Douyin dan Kuaishou, diharuskan untuk menyensor.

Raksasa pencarian internet Tiongkok, Baidu Inc. dan Sohu.com, juga telah dipanggil pada awal Januari untuk menangguhkan berbagai layanan berita.

Namun bukan hanya internet domestik negara tersebut yang sangat dibatasi; rezim juga telah memperketat kendali pada aktivitas media sosial di luar Great Firewall-nya. Great Firewall mengacu pada perangkat sensor internet Tiongkok yang mencakup pemblokiran situs-situs web asing dan menyensor konten yang dianggap tidak diinginkan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Dalam beberapa bulan terakhir, otoritas Tiongkok telah menargetkan warga Tiongkok di Twitter, yang hanya dapat diakses dengan menghindari Firewall. Beberapa aktivis dan influencer Twitter telah ditangkap dan diinterogasi oleh polisi setempat, sementara yang lain dipaksa menghapus tweet mereka dan menutup akun mereka.

Pada bulan Desember, polisi mendenda dua netizen Tiongkok yang menerobos Great Firewall karena mengakses situs-situs web internasional yang diblokir. (ran)

Video pilihan:

“Bom Maya” Tiongkok yang Mengkhawatirkan

https://www.youtube.com/watch?v=rvIS2eUnc7M

Pesawat Jepang Dituduh Terbang Provokatif di Atas Kapal Perang Korsel

0

Epochtimes.id- Korea Selatan menuding pesawat patroli Jepang melakukan “intimidasi” dengan melintasi kapal perang Korea Selatan pada 23 Januari 2019.

Militer Korsel menyebutnya sebagai “provokasi yang nyata” terhadap tetangga yang ramah.

Pesawat Jepang terbang tepat di atas kapal angkatan laut Korea Selatan di perairan lepas pantai barat daya semenanjung Korea. Militer Korsel menyebut penerbangan terjadi setelah pesawat tersebut menentukan identitas kapal.

“Penerbangan rendah ketinggian hari ini adalah provokasi yang jelas terhadap kapal negara sahabat, dan kami tidak bisa meragukan niat Jepang dan sangat mengutuknya,” kata Jenderal Suh Wook, dari Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pihaknya memanggil pejabat pertahanan dari kedutaan Jepang untuk mengajukan protes.

“Jika perilaku ini diulangi lagi, kami akan merespons dengan tegas sesuai dengan aturan perilaku militer kami,” kata Suh.

Juru bicara pemerintah dan pasukan pertahanan Jepang tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Kantor berita Korea Selatan Yonhap mengutip pernyataan kepala sekretaris kabinet Jepang, Yoshihide Suga, dia menyatakan mengetahui pengumuman Korea Selatan. Dia menegaskan sangat penting bagi kedua negara memelihara komunikasi.

Kedua sekutu AS berbagi sejarah pahit yang mencakup kolonisasi pada tahun 1910-45 dengan Jepang di semenanjung Korea dan penggunaan wanita penghibur, eufemisme Jepang untuk anak perempuan. Kala itu banyak dari warga Korea dipaksa bekerja di rumah bordil pada masa perang.

Deretan sejarah perang telah lama menjadi rintangan bagi hubungan antara negara tetangga. Faktor ini memicu kekhawatiran tentang upaya regional untuk mengendalikan program nuklir Korea Utara.

Insiden Rabu lalu menyusul perseteruan Desember lalu atas protes Jepang bahwa kapal perusak Korea Selatan mengunci radar penargetan terhadap pesawat pengintai Jepang.

Namun demikian, Korea Selatan membantah tuduhan tersebut. Korsel berdalih pesawat itu mendekati kapal dan merupakan misi penyelamatan normal.

Ada dua penerbangan lain oleh pesawat Jepang di dekat kapal Korea Selatan sejak Jumat lalu. Insiden ini mendorong permintaan Korea Selatan kepada Jepang agar menghentikannya.

Pejabat pertahanan dari kedua pihak telah bertemu tetapi Jepang memutuskan untuk menghentikan pembicaraan sebagaimana dilaporkan oleh media Jepang pada Senin lalu. Menteri luar negeri kedua negara akan bertemu di sela-sela konferensi internasional di Davos, Swiss. (asr)

Sumber : Reuters via The Epochtimes

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=R282T08Z1Rc

Mafia Prostitusi Menjebak 20.000 Wanita Nigeria Seperti Budak di Mali

0

Epochtimes.id- Sebanyak 20.000 wanita dan anak perempuan dikhawatirkan telah jadi korban human trafacking dari Nigeria. Mereka kemudian terdampar di Mali lalu dipaksa terlibat praktik prostitusi.

Laporan ini disampaikan oleh Kepala Badan Anti-Perdagangan Manusia Nigeria pada 22 Januari 2019 seperti dilansir oleh Reuters.

Direktur National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) Julie Okah Donli mengatakan tim pencari fakta dari NAPTIP dan International Organization for Migration (IOM) mengungkapkan tingkat perdagangan manusia selama kunjungan ke Mali bulan lalu.

Puluhan wanita dan anak perempuan dipulangkan dari daerah Kangaba, Mali selatan pada bulan-bulan sebelumnya.

Tim langsung menyelidiki daerah tersebut. Hingga akhirnya, ditemukan ratusan wanita lainnya yang mendekam di sana.

“keberadaan mereka diyakini oleh penduduk setempat bahwa lebih dari 200 lokasi seperti itu yang tersebar di sekitar bagian selatan Mali.”

“Di setiap gubuk tempat mereka ditampung, terdapat 100 hingga 150 anak perempuan di lokasi itu. Itulah bagaimana kami sampai pada angka ”setidaknya 20.000 ditahan,” katanya.

Sejumlah wanita dan anak perempuan, kebanyakan berusia 16 hingga 30 tahun. Mereka awalnya diimingi akan dipekerjakan di perhotelan Malaysia, tetapi malah dipaksa menjadi pelaku prostitusi.

“Mereka ditahan dalam kondisi yang mengerikan, seperti budak,” kata Okah-Donli.

“Mereka tidak dapat melarikan diri karena disembunyikan di lokasi terpencil, seperti jauh di dalam hutan,” tambahnya.

Ribuan wanita dan gadis didatangkan dari negara terpadat di Afrika setiap tahun, di mana 70 persen dari 190 juta penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari $ 2 sehari. Sebagian besar dari mereka tiba di Eropa tetapi korban lainnya dibawa ke bagian lain Afrika Barat.

Okah-Donli mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan IOM, yang mengatur pemulangan 41 wanita dan gadis dari Mali pada Desember lalu. Kini kedua lembaga ini sedang berusaha untuk mengembalikan korban-korban lainnya.

Wanita-wanita ini sebagian besar berasal dari negara bagian di Nigeria selatan, termasuk Delta, Sungai, Bayelsa, Anambra, dan Edo.

Korban lainnya diduga diperdagangkan ke negara-negara Afrika Barat lainnya, termasuk Ghana, Burkina Faso, dan Pantai Gading. (asr)

Oleh Alexis Akwagyiram/Reuters

Video Rekomendasi : 

https://www.youtube.com/watch?v=bFXyl2pNQXg

Wakil Kepala Negara RRT : Tiongkok Membutuhkan Reformasi Struktural

0

oleh Gu Qinger

Menjelang negosiasi perdagangan memasuki putaran keenam, Wakil Kepala Negara RRT Wang Qishan yang menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss mengatakan ia juga sependapat bahwa Tiongkok harus secara aktif melakukan reformasi struktural.

Sebelumnya, perwakilan perdagangan AS mengatakan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat belum membuat kemajuan dalam masalah perbaikan struktural Tiongkok.

Forum Ekonomi Dunia yang berlangsung di Swiss berfokus pada pembahasan arah ekonomi Tiongkok.

Pada 23 Januari, Wang Qishan mengatakan dalam pidatonya bahwa Tiongkok harus secara aktif melakukan reformasi struktural. Ini adalah pertama kalinya pernyataan terbuka dari seorang pejabat tinggi komunis Tiongkok setelah berkobarnya perang dagang dan dijadikan syarat oleh AS untuk membuka kembali negosiasi.

Media resmi komunis Tiongkok, Xinhua News Agency tidak memblokir pernyataan Wang Qishan di atas dalam reportase mereka.

Namun, usai konsultasi pada tingkat wakil menteri antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, pihak AS mengungkapkan bahwa dalam masalah reformasi struktural ekonomi yang dibahas kedua negara tersebut tidak membuat kemajuan berarti.

Menurut Reuters, Senator Republik AS Chuck Grassley mengutip apa yang disampaikan oleh Robert Lighthizer kepadanya bahwa, pembicaraan mengenai reformasi struktural yang dibahas ditingkat wakil menteri tidak membuat kemajuan berarti, seperti mengenai masalah kekayaan intelektual, pencurian rahasia dagang dan tekanan pada perusahaan untuk berbagi informasi.

Setelah pertemuan Trump – Xi Jinping pada 1 Desember tahun lalu di Buenos Aires Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang berbunyi bahwa Trump dan Xi Jinping sepakat untuk segera memulai negosiasi mengenai reformasi struktural.

Reformasi ini akan mecakup menghapus transfer teknologi wajib, perlindungan kekayaan intelektual, hambatan non-tarif, intrusi terhadap jaringan internet dan pencurian lewat cyber, perbaikan layanan serta produk pertanian.

Sejak aksesi di WTO, komunis Tiongkok selama bertahun-tahun selain tidak mematuhi aturan perdagangan internasional, juga melakukan pencurian hak kekayaan intelektual AS, juga diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan struktural pada struktur perdagangan antara AS dengan Tiongkok, sehingga Amerika Serikat harus mengalami defisit perdagangan antara USD. 3.5 ~ 4.2 triliun dalam 30 tahun terakhir.

Setelah penyelidikan oleh administrasi Trump, ditemukan bahwa berbagai komitmen Beijing di masa lalu tidak ada yang terpenuhi.

Liu He, Wakil Perdana Menteri Dewan Negara Tiongkok akan menghadiri Negosiasi putaran keenam yang akan diadakan di Washington DC pada 30-31 Januari nanti.

Sekarang berbagai pihak sedang menaruh perhatian tinggi tentang pernyataan yang dikeluarkan Wang Qishan menjelang negosiasi ini. Apakah statement yang ia sampaikan tersebut merupakan sebuah isyarat bahwa negosiasi akan mencapai kemajuan yang berarti?

Akibat terkena dampak dari perang dagang Tiongkok – AS, ekonomi Tiongkok telah melambat secara serius. Pada tahun 2018, data resmi yang dikeluarkan pihak berwenang Tiongkok menunjukkan bahwa ekonomi Tiongkok meningkat sebesar RMB. 9 miliar dengan PDB sebesar  6,6 %. Pihak berwenang mengatakan mereka telah mencapai target yang diharapkan, tetapi angka tersebut adalah angka pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam 28 tahun.

Pada 21 Januari sore hari, tak lama setelah pihak berwenang Tiongkok merilis data keuangan Presiden Trump mengirim pesan lewat tweet : “Komunis Tiongkok telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi paling lambat sejak tahun 1990 karena terkait hubungan perdagangan yang tegang dan kebijakan baru Amerika Serikat. Cara mengatasinya secara masuk akal buat komunis Tiongkok adalah berjujurlah dalam melakukan setiap transaksi, berhentilah bermain-main (stop playing around).” (Sin/asr)

Tiongkok Segera Gunakan Bando Pemindai Otak untuk Memantau Konsentrasi Belajar Siswa di Dalam Kelas

0

Tiongkok baru-baru ini telah membeli teknologi yang dapat memantau tingkat konsentrasi belajar para siswa dalam skala massal.

Bando Fokus 1, yang dikembangkan oleh perusahaan perintis (startup) AS BrainCo, dimaksudkan untuk memantau konsentrasi belajar dengan membaca dan menerjemahkan sinyal-sinyal otak.

BrainCo telah menandatangani kesepakatan dengan distributor Tiongkok untuk menyediakan 20.000 perangkat.

Rencananya adalah melengkapi banyak siswa peralatan untuk “mengambil data dari 1,2 juta orang,” pendiri dan CEO BrainCo Bicheng Han mengatakan kepada surat kabar The Independent.

Menurut halaman LinkedIn Han, ia adalah lulusan Universitas Harvard dan merupakan bagian dari Asosiasi Pelajar dan Cendekia Tionghoa (Chinese Students and Scholars Association), sebuah kelompok pelajar untuk siswa-siswa Tionghoa internasional.

Perusahaan tersebut melakukan penelitian baru-baru ini di sekolah-sekolah Tiongkok di mana 10.000 siswa dari usia 10 hingga 17 tahun mengenakan perangkat tersebut, menurut New Scientist, sebuah majalah sains.

Bando ini dipasarkan sebagai produk inovatif yang akan membantu para guru mengidentifikasi siswa yang kemungkinan membutuhkan bantuan tambahan di kelas dengan menggunakan sensor electroencephalography (EEG) untuk mendeteksi aktivitas otak.

Lampu yang terpasang pada perangkat berkedip-kedip dengan warna yang berbeda, tergantung pada tingkat konsentrasi pemakai yang berbeda-beda. Sistem kode warna, pada gilirannya, akan mengingatkan guru tentang minat belajar siswa di kelas.

Para Ilmuwan saraf dan psikolog telah meragukan efektivitas teknologi ini.

Variabel-variabel seperti variasi alami di dalam aktivitas neurologis dengan porsi masing-masing manusia dapat menggiring asumsi-asumsi menyesatkan tentang bagaimana seseorang sedang menjalankan suatu fungsi, dan apa yang dia butuhkan, Sandra Loo, profesor psikiatri di University of California, Los Angeles, mengatakan kepada EdSurge, sebuah situs web berita pendidikan, dalam kisah Oktober 2017 tentang teknologi BrainCo.

Kembali pada tahun 2016 di Consumer Electronics Show yang diadakan di Las Vegas, ketika BrainCo memberikan demonstrasi publik pertama untuk bando Focus 1, perangkat tersebut jauh dari harapan. Bando-bando itu menerima gelombang otak meskipun tidak sedang dikenakan pada saat itu, mempertanyakan fungsi keseluruhannya.

“Saya belum melihat data yang menerangkan Anda dapat memisahkan [dalam pemindaian EEG] apakah seseorang memperhatikan guru atau ponsel mereka atau hanya pikiran-pikiran internal dan lamunan mereka sendiri,” kata Theodore Zanto, seorang profesor neurologi di Universitas California di San Francisco, pada EdSurge. Siswa yang memakai bando tersebut “mungkin sangat fokus, tetapi fokus pada hal yang salah, dan Anda bisa mendapatkan ukuran-ukuran EEG yang sama.”

Namun bahkan jika teknologi ini menyediakan pembacaan-pembacaan yang akurat, hal itu menimbulkan kekhawatiran berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum seputar perlindungan data dan privasi.

Selain itu, penggunaan teknologi seperti itu menantang batasan-batasan etis tentang sejauh mana sekolah harus bertugas “mendidik” anak-anak.

Hasil-hasil uji coba Tiongkok belum dipublikasikan dalam jurnal akademik.

Pemantauan terhadap siswa menjadi meluas dengan dukungan rezim Tiongkok dan mendorong pengembangan peralatan pengawasan teknologi tinggi. Pada bulan Desember 2018, netizen Tiongkok menjadi khawatir setelah muncul berita bahwa lebih dari 10 sekolah di Provinsi Guizhou akan diminta untuk mengenakan “seragam pintar” yang telah ditanamkan chip-chip elektronik yang dapat melacak pergerakan mereka.

Chip-chip tersebut dapat melacak lokasi yang tepat dari setiap siswa dan dapat mengaktifkan alarm ketika sensor mendeteksi bahwa seorang siswa tertidur di dalam kelas.

Berita itu telah menarik perhatian bahwa privasi para siswa sedang dilanggar.

Pada Mei 2018, sebuah sekolah menengah di Kota Hangzhou telah menggunakan kamera dengan teknologi pengenal wajah untuk melacak perhatian para siswa terhadap pelajaran di kelas. Kamera-kamera ini akan memindai wajah siswa setiap 30 detik untuk menganalisa ekspresi wajah mereka dan mendeteksi suasana hati mereka. Setiap siswa kemudian diberi skor berdasarkan seberapa baik dia tampak memperhatikan pelajaran di dalam kelas. (ran)

Video pilihan:

Indoktrinasi Komunis Tiongkok Menyasar Sekolah, Kegiatan Agama Dilarang

https://www.youtube.com/watch?v=jL3C7yWMRPw

Sebanyak 733 Aduan Konten Hoaks Diterima Kominfo Disebarkan Via WhatsApp

0

Epochtimes.id- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis sejak Agustus 2018 hingga 21 Januari 2019,  menerima laporan konten hoaks yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan WhatsApp sebanyak 43 konten hoaks.  

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu  mengatakan berdasarkan rekapitulasi tahunan, Kementerian Kominfo paling banyak menerima aduan konten hoaks sebanyak 733 laporan di Tahun 2018.

Dia menamnbahkan, sesuai hasil pemantauan Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika laporan terbanyak terjadi pada bulan Oktober 2018, yakni sebanyak 16 konten hoaks yang disebarkan melalui platform WhatsApp. 

“Pada bulan Agustus 2018 terdapat laporan 2 konten hoaks, September 2018 ada 5 konten hoaks, November 2018 sebanyak 8 laporan konten dan Desember 2018 sebanyak 10 laporan konten hoaks. Sementara  sampai pada 21 Januari 2019 terdapat 2 laporan konten hoaks yang disebarkan melalui WhatsApp,” tambahnya dalam keterangan tertulis.

Rekapitulasi Laporan Per Tahun

Menurut Kominfo, pengelolaan pengaduan konten negatif yang disebarkan melalui aplikasi pesan instan sudah dilakukan oleh Kementerian Kominfo sejak tahun 2016. Di tahun 2016 terdapat 14 aduan konten, di mana konten terbanyak yang dilaporkan adalah konten yang termasuk kategori separatisme dan organisasi yang berbahaya.

Pada tahun 2017, jumlah aduan meningkat menjadi 281 aduan. Adapun konten terbanyak dilaporkan adalah konten penipuan sebanyak 79 laporan.

Sementara di tahun 2018, sebanyak 1440 laporan yang berkaitan dengan konten negatif. Terbanyak kategori laporan adalah konten yang meresahkan atau hoaks yaitu sebanyak 733 laporan.

Modus Viral

Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan perhatian pemerintah dalam menekan angka penyebaran hoaks. Meskipun tidak bisa menjamin 100% hoaks tidak akan tersebar.

“Tugas kita adalah mitigasi risiko. Bagaimana menekan penyebaran, membuat angkanya serendah mungkin,” ungkap Rudiantara usai bertemu dengan  VP Public Policy & Communications WhatsApp, Victoria Grand di Kantor Kementerian Kominfo, Senin (21/01/2018) sore. 

Menteri Rudiantara menjelaskan modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial dan aplikasi pesan instan. “Modus penyebaran hoaks menggunakan media sosial, posting dulu di FB, kemudian diviralkan melalui WA. Kemudian akun FB yang posting tadi dihapus. Ini yang kita perhatikan number of virality,” papar Rudiantara.

Oleh karena itu, Menteri Kominfo mengapresiasi kebijakan pembatasan meneruskan (forward) pesan hanya sampai lima kali dalam chat secara personal maupun komunikasi grup WhatsApp.

“Pembatasan itu membantu meminimalisir konten negatif dan hoaks. Batasan jumlah forward bertujuan amat baik untuk mengurangi potensi viralnya hoaks,” ungkap Rudiantara.