ETIndonesia- Operasi pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan terhadap korban gempa Cianjur M5.6 terus dilakukan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya penambahan korban jiwa yang telah ditemukan.
“Per hari ini, 271 jenazah sudah teridentifikasi. Pencarian dan evakuasi gabungan dari tim SAR, BNPB, BPBD, TNI/POLRI dan relawan lebih dari 1.000 personil. Hasilnya menemukan empat orang, tiga meninggal dunia di Cugenang dan satu selamat. Masih ada korban hilang 40 orang,” ujar Suharyanto saat memberikan keterangan pers di Kantor Bupati Cianjur, Jawa Barat, Rabu (23/11) dalam keterangannya.
“Data ini dari Puskesmas dan Rumah Sakit di Cianjur, akan ditelusuri apakah termasuk yang sudah dimakamkan oleh keluarganya,” tambahnya.
Suharyanto menegaskan tim gabungan tanpa kenal lelah terus melakukan pencarian meski terkendala hujan.
“Pencarian dan evakuasi dilaksanakan secara terus menerus, meski hujan tim tanpa kenal lelah terus melakukan pencarian,” tegas Suharyanto.
Pendataan sementara, korban luka tercatat 2.043 orang dan mengungsi 61.908 orang, sedangkan kerugian materil sebanyak 56.320 rumah alami kerusakan dengan rincian rusak berat 22.241 unit rumah, rusak sedang 11.641 unit rumah dan rusak ringan 22.090 unit rumah.
Fasilitas umum lainnya juga turut terdampak, antara lain 31 unit sekolah, 124 tempat ibadah, tiga fasilitas kesehatan, dan tiga belas gedung perkantoran.
“Rumah ini didata mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Babinkamtibmas sampai kepala OPD, kepala OPD telah diperintahkan oleh Bupati untuk ikut melakukan pendataan, di samping itu adanya bantuan dari perguruan tinggi, tim PUPR juga telah turun melakukan pendataan,” tutur Suharyanto.
Terkait adanya keluhan masyarakat tentang bantuan yang belum diterima, Suharyanto mengungkapkan pendistribusian akan menggandeng perangkat desa setempat untuk memastikan kebutuhan terpenuhi.
“Pendistribusian logistik, setiap pagi jam 8 para Camat mengajukan kebutuhan dan akan disiapkan armada untuk melakukan pengiriman ke kantor Camat jam 9 setiap pagi, nanti kepala desa, babinsa dan babinkatibmas mendistribusilan ke titik-titik pengungsian,” ujarnya.
Dirinya juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menyalurkan bantuannya melalui posko di Kantor Bupati Cianjur.
“Masyarakat dan lembaga lain yang ingin membantu masyarakat terdampak, satu pintu melalui posko, semua bantuan akan didistribusikan ke yang berhak,” kata Suharyanto.
“Jangan distribusikan sendiri karena cuaca tidak baik, jalanan kecil, menyebabkan jalanan terhambat, ada laporan pasukan evakuasi terhambat karena itu. Kemudian banyak warga luar datang untuk menonton korban bencana, akan ditertibkan oleh TNI/Polri,” lanjutnya.
Penanganan benca gempa Cianjur, selain mendapat dukungan logistik juga mendapatkan dukungan personil dari berbagai pihak.
“Relawan sudah masuk, malam ini 193 organisasi relawan siap bantu dengan 2.904 personil yang terdata. Nantinya relawan akan membantu SAR, dsitribusi logistik, pendataan dan pemenuhan kebutuhan lain,” tutup Suharyanto. (BNPB/asr)
Meskipun Presiden Biden menyatakan bahwa dirinya tidak percaya bahwa militer Tiongkok akan menyerang Taiwan dalam waktu dekat, tetapi pemerintahnya tampaknya terus melakukan persiapan menghadapi perang di Selat Taiwan. Hari Senin 21 November, Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin masing-masing mengunjungi Filipina dan Indonesia, kedua negara tersebut yang dinilai memiliki arti strategis bagi AS untuk menghadapi krisis di Selat Taiwan.
Pada 14 November, Presiden AS Joe Biden dan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Xi Jinping bertemu di Bali. Keduanya tidak menyelesaikan perbedaan terhadap isu Taiwan yang terjadi antar kedua negara itu. Setelah pertemuan tersebut, Biden mengatakan bahwa menurut dirinya militer Tiongkok tidak akan menyerang Taiwan dalam waktu dekat, tetapi ini tidak berarti bahwa Amerika Serikat dapat mengendurkan kewaspadaannya terhadap perang di Selat Taiwan.
Mengapa AS tidak dapat menganggap enteng terhadap ancaman serangan itu
Katsuji Nakazawa, mantan kepala biro Nikkei Asia untuk Tiongkok menulis sebuah artikel pada 17 November yang menyebutkan, bahwa hanya satu orang yang tahu apakah militer Tiongkok akan menyerang Taiwan atau tidak, ia adalah Xi Jinping sendiri. Katsuji Nakazawa berpendapat bahwa setidaknya dalam 5 tahun ke depan, masyarakat internasional harus bersiap menghadapi kemungkinan krisis di Selat Taiwan.
Dia menjelaskan bahwa meskipun Xi Jinping telah terpilih kembali untuk ketiga kalinya, ancaman perang masih tetap ada. Ini karena dia gagal mencapai tujuan akhirnya menjadi pemimpin seumur hidup di Kongres ke-20, yang menciptakan ketidakseimbangan dalam politik domestik dan mengubahnya menjadi isu yang mengancam keamanan internasional. Akankah Xi menggunakan militer untuk mewujudkan reunifikasi Taiwan sebagai opsi untuk mencapai tujuan itu ? Ini adalah sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh perusahaan asing saat ini.
Katsuji Nakazawa mengatakan bahwa keberhasilan mewujudkan reunifikasi Taiwan, tidak diragukan lagi akan memungkinkan Xi Jinping menyamai prestasi yang dicapai oleh Mao Zedong dan memungkinkannya untuk memenangkan masa jabatan keempat di Kongres Nasional ke-21 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027. Komunitas internasional tidak punya pilihan lain kecuali bersiap-siap menghadapi apa yang seolah-olah merupakan krisis berkepanjangan atas Taiwan, paling tidak untuk 5 tahun ke depan.
Nikkei Asia melaporkan bahwa Richard McGregor, seorang peneliti senior untuk Asia Timur dari Lowy Institute mengatakan, bahwa meskipun selama KTT G20 di Bali, Xi Jinping sepertinya mengubah gaya diplomasinya sehingga terlihat lebih moderat daripada para pejabat Tiongkok lainnya yang berdiplomasi ala “serigala”, tetapi tujuan atau ambisi dasar PKT tidak berubah. “Pendapat bahwa kita sedang memasuki era stabilitas baru itu jelas menyesatkan. Sebaliknya, mereka (PKT) sedang mencoba untuk mencapai semacam keseimbangan diplomatik”, kata Richard McGregor.
Selain itu, melalui pidato Pentagon baru-baru ini dapat juga kita ketahui bahwa Amerika Serikat tidak menurunkan kewaspadaannya terhadap situasi di Selat Taiwan. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam pertemuan “Forum Keamanan Internasional Halifax” di Kanada yang diadakan pada 19 November mengatakan, bahwa aktivitas militer PKT di Selat Taiwan menjadi semakin provokatif. Pesawat militer Tiongkok terbang di udara dekat Taiwan dalam jumlah yang besar. Jumlah pasukan militer Tiongkok juga meningkat secara dramatis, untuk menghalang-halangi operasi secara legal dari pasukan AS dan sekutu di perairan dan udara internasional di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur.
Selain secara terbuka menunjukkan ancaman PKT, pemerintah AS juga secara aktif membuat beberapa pengaturan di negara-negara Asia sebagai persiapan untuk menghadapi perang jika terjadi di Selat Taiwan. Filipina dan Indonesia adalah dua negara kunci yang ingin diajak bekerja sama oleh Amerika Serikat dalam upaya ini.
Kamala Harris mengunjungi Filipina yang dianggap penting
Wakil Presiden AS Kamala Harris mengunjungi Filipina pada hari Senin (21 November), ia menjadi pejabat tertinggi dari pemerintahan Biden yang berkunjung ke negara itu. Perjalanannya tak hanya berupaya mempererat hubungan kedua negara, tetapi pada saat yang sama, pihak AS juga berupaya memperkuat kehadiran militernya di Filipina.
Pada 21 November 2022, Wakil Presiden AS Kumala Harris bertemu dengan Presiden Filipina Bongbong Marcos. (Haiyun Jiang/POOL/AFP)
Lokasi geografis Filipina menjadikan negara itu dimasukkan ke dalam rencana AS untuk mencegah dan menanggapi serangan militer Tiongkok ke Taiwan. Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat Jose Manuel Romualdez mengatakan bahwa ketegangan di Selat Taiwan akan menjadi fokus pembicaraan antara Kumala Harris dengan Presiden Filipina Marcos.
Filipina sangat penting karena dari kelima sekutu perjanjian AS di kawasan Indo-Pasifik, yakni Australia, Korea Selatan, Jepang, Filipina, dan Thailand, Filipina adalah negara yang paling dekat dengan Taiwan, dan pulau Luzon yang berada di paling utara Filipina berjarak hanya 200 kilometer dari Taiwan.
Analis militer mengatakan bahwa jika pasukan AS diizinkan masuk ke Filipina, itu akan mempersulit upaya Tiongkok untuk mengambil alih Taiwan secara paksa.
Reuters yang mengutip ungkapan dari para ahli seperti Randall Schriver, seorang pejabat tinggi urusan Asia Timur di Pentagon dalam pemerintahan Trump mengatakan bahwa Pulau Luzon sangat penting bagi Angkatan Darat AS, terutama sebagai situs untuk peluncuran roket, rudal dan sistem artileri yang dapat digunakan untuk melumpuhkan serangan amfibi dari militer Tiongkok ke Taiwan.
Sikap bermusuh dengan AS dan pro-Tiongkok dari mantan Presiden Filipina Duterte pernah membuat hubungan Filipina – AS menjadi tegang. Di bawah pimpinan Presiden Bongbong Marcos, lingkungan politik untuk memperluas akses militer AS tampaknya membaik, kata Randall Schriver.
Sejak Bongbong Marcos menjabat sebagai presiden Filipina, Amerika Serikat secara aktif mempromosikan hubungan diplomatik kedua negara. Biden telah 2 kali bertemu muka dengan Marcos, dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga telah mengunjungi Filipina pada Agustus tahun ini.
Belum jelas sejauh mana Filipina akan mengizinkan wilayahnya dipakai untuk keperluan mempertahankan Taiwan. Namun, Presiden Marcos mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada bulan September tahun ini bahwa karena Filipina secara geografis dekat dengan Tiongkok dan Taiwan, Filipina tidak akan “terhindar dari bencana” jika terjadi perang di Selat Taiwan. Selain itu, Filipina secara militer tidak mampu berperang sendiri dan harus bergantung pada bantuan dari para sekutu.
Kepada Kamala Harris, Marcos mengatakan pada hari Senin bahwa hubungan yang kuat antara kedua negara menjadi semakin penting mengingat situasi yang “tidak stabil” di kawasan Indo-Pasifik. “Saya tidak melihat masa depan Filipina tanpa Amerika Serikat”, katanya.
Washington dan Manila sedang meningkatkan aliansi kerja sama militer melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Perjanjian tersebut mengizinkan akses militer AS ke pangkalan militer Filipina untuk melakukan pelatihan bersama. Untuk itu perlu terlebih dahulu mengadakan persiapan seperti penempatan peralatan, membangunan fasilitas landasan pacu, depot bahan bakar, perumahan buat militer dan lainnya. Tetapi EDCA tidak mengizinkan kehadiran militer AS secara jangka panjang.
Untuk memperdalam kerja sama antara militer kedua negara, Amerika Serikat telah mengusulkan penambahan lebih banyak dari 5 lokasi EDCA yang telah disetujui saat ini.
Pekan lalu, panglima militer Filipina Bartolome Bacarro mengatakan bahwa Amerika Serikat mengusulkan untuk menggandakan 5 lagi lokasi untuk EDCA, dan salah satunya dibangun di Pulau Palawan yang menghadap ke Laut Tiongkok Selatan.
Letjen. Bartolome Bacarro mengatakan, 2 wilayah baru yang diusulkan oleh AS terletak sebelah utara Provinsi Cagayan yang berhadapan dengan Taiwan di seberang lautan. Lokasi tersebut dapat berfungsi sebagai pos penting jika ketegangan antara komunis Tiongkok dengan Taiwan memburuk.
Lokasi lain yang diusulkan termasuk Provinsi Palawan dan Zambales, katanya. Kebetulan kedua provinsi tersebut menghadap ke Laut Tiongkok Selatan. Pemberian izin kepada militer AS untuk menempatkan pasukannya di dekat perairan yang disengketakan antara Filipina dengan Tiongkok akan dapat dijadikan kekuatan pendukung bagi pasukan maritim Filipina.
Reuters yang mengutip penjelasan dari Gregory Poling, pakar urusan Asia Tenggara dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington, melaporkan bahwa akan sangat sulit bagi Filipina untuk tetap netral dalam menghadapi konflik di Selat Taiwan, mengingat jaraknya yang dekat dan kewajiban perjanjiannya terhadap Amerika Serikat. Filipina selain bisa menjadi tujuan yang paling mungkin bagi para pengungsi Taiwan bila perang meletus, tetapi sekitar 150.000 orang warga negara Filipina yang tinggal di Taiwan juga akan menghadapi risiko dari perang.
“Dalam perjanjian, Filipina memiliki komitmen kepada Amerika Serikat” kata Gregory Poling. “Jadi jika mereka (Filipina) menginginkan dukungan AS di Laut Tiongkok Selatan, AS tentu juga mengharapkan Filipina dapat mendukungnya dalam hal isu Taiwan”.
Pemerintah Tiongkok telah mengklaim memiliki kedaulatan atas perairan di lepas pantai Pulau Palawan. Filipina bahkan terhadap sebagian besar perairan Laut Tiongkok Selatan. Hal yang tentu memicu protes Filipina.
AS membidik negara kunci lainnya — Indonesia
Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto bertemu pada hari Senin (21 November) di Jakarta dalam upaya untuk memperkuat hubungan pertahanan di tengah meningkatnya aktivitas angkatan laut Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Kedua belah pihak telah membahas cara untuk memperdalam kemitraan antara kedua negara, termasuk dengan memperluas interoperabilitas dan meningkatkan investasi dalam pendidikan pertahanan, kata Austin dalam konferensi pers bersama usai pertemuan tersebut.
Pada 21 November 2022, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin (kiri) dan Menteri Pertahanan Indonesia Probowo Subianto sedang berjalan keluar usai konferensi pers. (Willy Kurniawan/POOL/AFP)
Austin juga mengatakan bahwa Amerika Serikat bangga bekerja sama dengan Indonesia untuk memajukan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Prabowo memberi tahu Austin bahwa dirinya senang dapat bekerja sama dengan militer AS. Selama beberapa dekade, personel militer Indonesia dan AS telah bekerja sama di berbagai bidang termasuk operasi maritim, pelatihan dan pendidikan, senjata militer, latihan bersama, pertukaran ahli yang intensif dan ekstensif, serta pertemuan tingkat tinggi di antara para pejabat pertahanan Indonesia.
Namun Prabowo juga menyatakan sikap netral Indonesia dengan mengatakan bahwa negara selalu mengambil sikap berusaha untuk menjaga hubungan terbaik dengan semua negara, terutama terhadap semua kekuatan besar.
Sementara Indonesia dan Tiongkok secara umum mempertahankan hubungan yang positif, tetapi Jakarta telah menyatakan keprihatinannya atas perambahan Tiongkok di zona ekonomi eksklusifnya di Laut Tiongkok Selatan, yang hampir semuanya diklaim dimiliki oleh Tiongkok.
Meskipun masalah ini dapat diselesaikan melalui dialog dengan pihak Tiongkok, “Tetapi kami juga menekankan bahwa Indonesia akan mempertahankan kedaulatannya, dan kami juga akan mempertahankan kemerdekaan”, kata Prabowo.
Tiongkok dan empat anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara memiliki klaim yang tumpang tindih atas wilayah di Laut Tiongkok Selatan.
Prabowo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia hampir membuat keputusan untuk membeli jet F-15 dari perusahaan Boeing. Austin mengatakan, pembelian itu akan meningkatkan interoperabilitas kedua negara.
Prabowo juga mengatakan bahwa Indonesia mendukung kelanjutan dari kehadiran AS di kawasan Indo-Pasifik. “Saat kami membutuhkan, Amerika Serikat selalu menjadi teman baik kami”. Austin mengatakan bahwa kedua negara dapat melanjutkan lebih banyak latihan militer.
Ketika krisis Selat Taiwan pecah, peran Indonesia tidak bisa diabaikan oleh Amerika Serikat. Inilah salah satu alasan mengapa Amerika Serikat berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Indonesia.
Presiden AS Joe Biden dan Presiden Joko Widodo bertemu pada 14 November. Gedung Putih kemudian merilis ikhtisar berjudul “Memperkuat Kemitraan Strategis AS-Indonesia” yang isinya menyebutkan bahwa, AS akan membantu Badan Keamanan Maritim Indonesia selain untuk memperoleh drone, juga melatih pilot, meningkatkan keterampilan pemeliharaan yang semua itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kesadaran domain maritim badan tersebut.
Masafumi Ishii, mantan duta besar Jepang untuk Indonesia, mengatakan ada ini adalah faktor penghambat bagi Tiongkok. Ia menilai, Jika Selat Malaka diblokir dalam keadaan darurat Selat Taiwan, Maka Indonesia memegang kendali atas choke point alternatif. Dalam hal ini, choke point ini akan menjadi sangat penting.
Masafumi Ishii menegaskan, Meskipun melalui upaya untuk mengelola persaingan antara AS dengan Tiongkok melalui dialog merupakan perkembangan yang disambut baik, tetapi tidak kalah penting juga untuk membuat Tiongkok merasakan risiko kegagalan dengan memperkuat pencegahan. (sin)
Beberapa hari lalu, Xi Jinping mengunjungi Thailand untuk berpartisipasi dalam KTT APEC. Pada saat itu ia tak memakai masker. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee setelah kembali ke Hong Kong dinyatakan terinfeksi COVID-19. Ia memiliki kontak dekat dengan Xi Jinping selama pertemuan tersebut. Selain itu, sempat bertemu dengan Presiden Jokowi. Kini di daratan Tiongkok, berbagai tempat terus meningkatkan pencegahan dan pengendalian. Publik mengkritik langkah-langkah otoritas
Han Fei
Komentator Chen Pokong berkata : “Mengerikan, Xi Jinping dan Peng Liyuan berhubungan dekat.”
Xi Jinping mengunjungi Bangkok, Thailand dalam rangka menghadiri KTT APEC beberapa hari lalu. Berbeda dengan penerapan pencegahan epidemi keras yang berlaku di Tiongkok, Xi Jinping tidak mengenakan masker selama pertemuan berlangsung dan melakukan kontak dekat dengan para peserta.
Kepala Eksekutif Hong Kong Jhon Lee yang menghadiri pertemuan, dinyatakan positif COVID-19 setelah kembali ke Hong Kong. Dalam pertemuan tersebut, dia tidak hanya berbicara langsung dengan Xi Jinping, tetapi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Duta Besar Tiongkok untuk Thailand Han Zhiqiang, tanpa mengenakan masker.
Selama pertemuan APEC, Jhon Lee duduk di sebelah Xi Jinping. Menurut laporan Jurnal Ekonomi Hong Kong, ketika Xi Jinping meninggalkan pertemuan, dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan Jhon Lee dan berbicara dengannya.
Saat ini, apakah Xi Jinping akan mengikuti kebijakan pencegahan epidemi yang dia rumuskan di Tiongkok dan melakukan isolasi diri telah menjadi fokus perhatian dunia luar.
Chen Pokong berkata : “Setelah kembali ke Beijing, Xi Jinping, Peng Liyuan, Wang Yi, dan Wang Wentao, apakah orang-orang ini positif atau negatif? Saya khawatir ini adalah rahasia partai- negara lain yang akan terungkap di masa depan.”
Jumlah kasus baru COVID-19 telah melampaui 20.000 kasus dalam beberapa hari terakhir. Pada 20 November, Beijing jarang melaporkan kasus kematian pertama sejak Mei. Pada 21 November, diberitahukan lagi bahwa dalam sehari pada 20 Desember, ada 962 kasus baru infeksi lokal di Beijing dan dua kasus kematian.
Di sisi lain, Distrik Baiyun Kota Guangzhou memasuki pelonggaran Lockdown mulai 21 November, menangguhkan layanan kereta bawah tanah dan bus. Pejabat setempat mengeluarkan pemberitahuan secara mendadak di pagi hari yang mendatangkan ketidakpuasan publik.
Seorang netizen lokal meninggalkan pesan di Weibo, “Ketika saya bangun, Baiyun diblokir. Bisakah jangan tiba-tiba dilakukan setiap saat!”
Di Distrik Haizhu, Guangzhou, di mana penguncian berlanjut pada pukul 00:00 5 November, orang-orang dengan cemas menunggu pembukaan blokir pada pagi 20 November, tetapi diberitahukan bahwa penguncian kembali diperpanjang.
Sebuah video dengan suara berbunyi : “Pada hari ke 27 tidak masuk kerja, saya benar-benar putus asa. Saya masih menunggu kabar baik tadi malam.”
Distrik Haizhu mengumumkan bahwa penguncian akan diperpanjang hingga tengah malam pada 22 November.
Suara video berbunyi : “Bagaimana situasi pada 22 November? Saat menunggu masih ada harapan, dan sekarang tidak ada harapan sama sekali.”
Sebuah video juga menyampaikan pesan : “Saudara-saudara, lihatlah. Mereka semua terbuat dari lembaran besi semacam ini. Apakah Anda pikir itu akan dibuka pada 22 November?” “Sekarang terasa seperti perbatasan antara kedua negara. Ya, sebelah sini Vietnam dan sebelah sana kita.”
Selain itu, kasus COVID-19 terus bermunculan di Kota Zhongshan, Guangzhou, dan Distrik Liwan juga mengumumkan akan terus memperkuat manajemen penguncian mulai tengah malam pada 17 November. (hui)
NASA berhasil meluncurkan roket “Artemis” 1 mengelilingi bulan pada (16/11) lalu. Baru-baru ini mengirimkan kembali foto bulan perdana dari luar angkasa. Mari kita simak berita selengkapnya .
Tiga hari setelah peluncuran roket misi Artemis 1, pesawat ruang angkasa Orion yang dibawa oleh roket tersebut mengirimkan kembali gambar perdana bulan. Dalam film tersebut, bulan kecil berbentuk setengah bulan, bagian tengahnya agak pucat, yang sepertinya tidak berbeda dengan bulan yang terlihat di bumi.
Sebelumnya, pesawat ruang angkasa Orion juga mengirimkan kembali gambar perdana Bumi. Terakhir kali manusia menggunakan pesawat ruang angkasa bulan untuk memotret bumi adalah 50 tahun yang lalu.
Saat ini, roket raksasa “Space Launch System” sedang membawa pesawat ruang angkasa Orion untuk mengorbit di sekitar bulan, serangkaian tes seperti terbang mengelilingi bulan akan dilakukan sesuai rencana.
Misi Artemis 1 adalah langkah pertama dalam memulai kembali program pendaratan di bulan NASA, yang diharapkan akan mengirimkan manusia ke bulan lagi pada 2025. (hui)
Korea Utara menggelar uji coba rudal balistik antarbenua pada Jumat 18 November. Masyarakat internasional mengungkapkan keprihatannya. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat pada Sabtu 19 November mengerahkan kembali dua pembom B-1B ke semenanjung Korea untuk latihan bersama
oleh Li Qingyi
Militer AS pada Sabtu 19 November, menanggapi peluncuran rudal balistik antar benua Korea Utara pada Jumat 18 November dengan mengirimkan dua pesawat pembom supersonik B-1B ke semenanjung Korea untuk latihan bersama dengan jet tempur Korea Selatan dan Jepang.
Pesawat B-1B dikenal sebagai “tulang punggung” kekuatan pembom AS. Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan bahwa pembom tersebut dapat dengan cepat menembakkan senjata berpemandu dan tidak berpemandu dalam jumlah besar ke musuh mana pun, di mana pun di dunia dan kapan pun.
Pada Sabtu 19 November, televisi negara Korea Utara kembali merilis video peluncuran rudal balistik antarbenua, lengkap dengan musik dan narasi yang dramatis. KCNA melaporkan rudal terbang hampir 1.000 kilometer selama sekitar 69 menit dan mencapai ketinggian maksimum 6.041 kilometer. Rudal balistik antarbenua (ICBM) Korea Utara diperkirakan mampu membawa banyak hulu ledak nuklir sejauh 15.000 kilometer, cukup lama untuk mencapai daratan Amerika Serikat.
Amerika Serikat dan sekutu regionalnya menuduh Pyongyang mencoba mengacaukan kawasan setelah Korea Utara meluncurkan rudal.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Adrienne Watson mengatakan negaranya akan mengambil “semua tindakan yang diperlukan” untuk menjaga keamanan wilayah Amerika, serta Korea Selatan dan Jepang.
Atas permintaan Jepang, Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan darurat pada Senin 21 November terkait peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara.
Secara terpisah, laporan resmi Korea Utara menunjukkan bahwa Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal bersama istri dan putrinya. Putri Kim Jong-un terlihat untuk pertama kalinya, memicu spekulasi. Menurut analisis ahli, ini mungkin berarti kemunculan pewaris turun-temurun generasi keempat dari keluarga Kim. (hui)
Sebuah jet tempur KF-16 Angkatan Udara Korea Selatan jatuh karena masalah mesin selama misi pada malam 20 November. Untungnya, pilot terlontar dan dapat melarikan diri dengan selamat
NTD
Angkatan Udara Korea Selatan menyatakan bahwa pesawat tempur KF-16 adalah milik Fighter Wing 19. Pilot terlontar diatas pohon dalam keadaan darurat pada pukul 20:5 waktu setempat pada 20 November di area sekitar 20 kilometer barat Wonju dan sekitar 85 kilometer timur Seoul. Tak ada masalah serius, dan pilot bisa keluar dari masalah sendiri.
Helikopter militer Korea Selatan tiba di lokasi sekitar satu jam kemudian, kemudian mengirim pilot ke rumah sakit. Pesawat tempur itu diketahui dilengkapi dengan beberapa rudal udara-ke-udara. Untungnya, lokasi kecelakaan berada di daerah pegunungan yang terpencil dan tidak mempengaruhi personel darat.
“Saat ini, pilot dalam keadaan aman dan kami sedang bekerja untuk memastikan adanya kerusakan pada warga sipil akibat kecelakaan itu,” bunyi pesan teks Angkatan Udara kepada media.
Setelah insiden itu, militer Korea Selatan memerintahkan jet tempur jenis yang sama untuk dikandangkan sampai penyebab kecelakaan diketahui. (hui)
Gara-gara ketidakpuasan dengan persyaratan ketat dari bos baru Elon Musk, gelombang pengunduran diri meledak di perusahaan Twitter mulai Kamis 17 November. Pada saat yang sama, perusahaan teknologi telah mengumumkan PHK satu demi satu, dan ‘musim dingin’ industri teknologi AS tampaknya semakin dingin.
Bos baru Twitter, Elon Musk, memberikan ultimatum kepada karyawan agar bersedia bekerja berjam-jam dan secara intensif, atau keluar setelah menerima pesangon selama tiga bulan, yang memicu gelombang pengunduran diri di Twitter.
Merebaknya “kata perpisahan” membanjiri platform Twitter pada Kamis 18 November, dengan satu cuitan mengatakan: “Hari ini adalah hari terakhir saya di Twitter dan saya pergi dengan hati yang bersyukur.”
Sebelumnya, Musk telah memangkas setengah dari karyawan Twitter secara signifikan, dan jumlah karyawan dipangkas dari 7.500 menjadi hanya 3.700 karyawan. Sedangkan gelombang PHK baru akan memungkinkan Twitter untuk semakin ramping.
Mengenai pengunduran diri karyawan, Musk mengatakan pada Kamis 17 November malam bahwa dia tidak khawatir karena “yang terbaik tetap tinggal”.
PHK Twitter mungkin terkait dengan filosofi perusahaan Musk, tetapi gelombang PHK di seluruh industri teknologi juga tak terbendung seperti letusan gunung berapi. Dalam tiga minggu terakhir saja, industri teknologi, termasuk raksasa seperti Meta dan Amazon, telah mem-PHK puluhan ribu orang.
Roger Lee, pendiri situs web “Layoffs.fyi” berkata : “Ini adalah jumlah PHK terbesar dalam sebulan sejak epidemi. Ini lebih dari April 2020, ketika 17.000 orang diberhentikan dalam sebulan.”
Baru beberapa hari ini, daftar PHK masih terus bertambah.
Pada 16 November, Cisco mengumumkan PHK 5% karyawannya, sekitar 4.100 orang.
Pada 17 November, Roku mengumumkan akan memecat 7% karyawannya di Amerika Serikat, sekitar 200 orang.
Pada 18 November, Carvana, sebuah perusahaan perdagangan mobil bekas, mengumumkan PHK 8% karyawannya, sekitar 1.500 orang
Raksasa mesin pencari Google telah meluncurkan sistem penilaian kinerja pekerjaan baru, yang dianggap sebagai persiapan untuk kemungkinan gelombang PHK. Sebanyak 10.000 karyawan akan dinilai “miskin” dan menghadapi risiko pemecatan.
Mengapa ada angin dingin bertiup di dunia teknologi?
Selama pandemi dari 2020 hingga 2021, masyarakat ditutup dan semua industri tertekan. Namun demikian, industri teknologi sedang menikmati angin yang dibawa oleh isolasi rumah masyarakat dan kinerjanya melonjak. Mereka harus merekrut lebih banyak orang untuk memenuhi tuntutan.
Nela Richardson, kepala ekonom di ADP berkata : “Selama pandemi, ada banyak investasi di industri teknologi. Saat ekonomi lainnya turun 3,4%, industri teknologi naik 4%.”
Namun demikian, seiring berlalunya wabah, kebiasaan hidup dan konsumsi masyarakat kembali berubah. Permintaan online tampaknya sudah jenuh.
Pada saat yang sama, raksasa teknologi juga menghadapi inflasi yang tinggi secara historis. Tren ekonomi yang pesimistis menyebabkan pendapatan iklan digital perusahaan teknologi menyusut tajam.
Don Stanley, seorang profesor di University of Wisconsin-Madison berkata : “Pendapatan iklan turun secara signifikan. Alasannya adalah karena perusahaan merasa bahwa beriklan di platform digital tidak lagi bermanfaat seperti dulu.”
Lantas, apakah gelombang PHK di industri teknologi ini akan merembet ke bidang lain?
Kepala Ekonom ADP Nela Richardson berkata : “Industri teknologi hanya menyumbang 2% dari pasar tenaga kerja. Industri teknologi adalah bagian penting dari ekonomi, tetapi bukan keseluruhan ekonomi. Saat ini, situasi ketenagakerjaan di bidang lain terlihat bagus.” (hui)
Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) melaporkan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 terjadi di Malango, Kepulauan Solomon pada hari Selasa (22 November) pukul 02:03:08 GMT dengan fokus kedalaman 10 kilometer. Pihak berwenang telah mengeluarkan peringatan tsunami. USGS kemudian merevisi kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,0.
Seorang reporter AFP yang berada di Ibukota Honiara mengatakan bahwa gempa berlangsung sekitar 20 detik.
Joy Nisha, seorang resepsionis di Heritage Park Hotel, kepada AFP mengatakan : “Beberapa barang milik hotel sampai berjatuhan ke lantai, meskipun semua orang tampaknya baik-baik saja, tetapi sempat menimbulkan kepanikan”.
Sebagian wilayah Honiara terjadi pemutusan aliran listrik, warga yang panik berlarian keluar rumah dan para karyawan keluar dari bangunan kantor dan pergi ke tempat yang lebih tinggi.
Dari foto yang disajikan di Facebook terlihat, ubin dinding bangunan di AJ Mall di Honiara terkelupas dan mobil rusak akibat kejatuhan pecahan ubin. (sin)
ETIndonesia – Korban bencana gempa bumi yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat cukup signifikan. Hingga saat ini tim SAR terus melakukan pencarian terhadap korban gempa.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cianjur 22 November 2022 pukul 16.00 WIB, terdata korban meninggal dunia sebanyak 268 orang dimana 122 telah teridentifikasi. Sementara korban dalam pencarian sebanyak 151 orang. Korban luka-luka sebanyak 1.083 orang dan korban terpaksa mengungsi sebanyak 58.362 orang.
Sementara kerugian material tercatat 22.198 unit, dengan kondisi rusak berat 6.570, rusak sedang 2.071 unit dan rusak ringan 12.641 unit.
Dampak gempa melanda 12 kecamatan, masing-masing Kecamatan Cianjur, Karang Tengah, Warung Kondang, Cugenang, Cilaku, Cibeber, Sukaresmi, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Sukaluyu, Pacet, dan Gekbrong.
“Kendala yang kami hadapi diantaranya karena sebaran atau jangkauan kawasan terdampak cukup luas. Selain itu, data korban dapat berubah setiap saat. Namun tim SAR, dari Basarnas bersama Potensi SAR terus melaksanakan upaya pencarian terhadap para korban yang belum ditemukan,” kata Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi melalui Kepala Biro Humas dan Umum, S. Riyadi.
Tim SAR dalam operasi SAR tersebut dibagi dalam 6 sektor, masing-masing tim Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, dan Foxtrot. Tim SAR terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan Potensi SAR lainnya. (Basarnas/asr)
ETIndonesia- BNPB terus melakukan update korban bencana gempabumi yang melanda Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat Senin (21/11) lalu.
Data sementara yang berhasil dihimpun hingga Selasa (22/11) pukul 17.00 WIB, terdapat ratusan jiwa meninggal dunia. Hal ini diungkap Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat memberikan keterangan pers di Kantor Bupati Cianjur.
“Korban meninggal dunia 268 jiwa, yang sudah teridentifikasi sebanyak 122 jenazah, masih ada korban hilang sejumlah 151 orang, kita akan berusaha semaksimal mungkin agar seluruh korban ditemukan,” ucap Suharyanto dalam keterangannya yang diteruskan oleh Abdul Muhari, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB
Kemudian data masyarakat yang mengungsi sejumlah 58.362 orang, luka-luka 1.083 orang, kerusakan infrastruktur seperti rumah rusak total berjumlah 22.198 unit.
“Pengungsi pada hari ini sudah mendapatkan fasilitas lebih baik, tenda besar telah didirikan baik dari BNPB, pemerintah, TNI/Polri dan bantuan lembaga lainnya,” lanjutnya.
“Dapur umum telah beroperasi, kalau masih ada yang kurang dan belum terlayani, lambat laun akan kami perbaiki,” tambahnya.
Terkait banyaknya perbedaan data yang berkembang, Suharyanto berkata, pendataan masih terus dilakukan dan Posko telah didirikan, sehingga semua informasi tentang penanganan gempa Cianjur ini, secara resmi ialah yang dikeluarkan dari posko.
“Setiap sore akan ada _update_ penanganan bencana dari Posko Tanggap Darurat yang ada di Kantor Bupati Cianjur,” imbuh Suharyanto
Merespon banyaknya kepedulian masyarakat untuk memberikan dukungan penanganan pascabencana, diharapkan semua berada dibawah pengelolaan posko.
“Bantuan kepada masyarakat terdampak baik yang datang dari pemerintah pusat, kementerian atau lembaga dan unsur swasta, semua akan dipusatkan di posko dan pendistribusiannya akan melalui posko,” jelas Suharyanto.
Meskipun dua rumah sakit di Kabupaten Cianjur ikut terdampak gempa, penanganan kesehatan tetap dapat dilakukan, tenda-tenda lapangan telah digelar di sekitar rumah sakit untuk dijadikan rumah sakit darurat.
“RSUD Cianjur dan Rumah Sakit Sayang sudah beroperasi dan ditambah tenda lapangan termasuk tambahan tenaga kesehatan,” imbuhnya.
“Sebagian dirujuk ke rumah sakit di luar Kabupaten Cianjur, 100 pasien telah dikirim ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung,” tutup Suharyanto.
Presiden Joko Widodo telah meninjau lokasi terdampak pada siang ini, beliau menyampaikan masyarakat yang rumahnya mengalami rusak berat akan mendapatksn bantuan 50 juta rupiah, rusak sedang 25 juta rupiah dan rusak ringan sebesar 10 juta rupiah. (BNPB/asr)
Sudah 3 tahun sejak pandemi COVID-19 menyebar dari Kota Wuhan, Tiongkok. Seiring dengan perkembangan virus, langkah-langkah pencegahan epidemi di negara-negara seluruh dunia secara bertahap dilonggarkan demi pemulihan ekonomi juga agar kehidupan sosial dapat kembali normal. Tetapi hanya di daratan Tiongkok yang pemerintahnya dengan kebijakan “Nol Kasus Infeksi”, selain tidak mengendurkan metode pencegahan epidemi, malahan memperketat dan mempolitisasikannya.
Dalam dua minggu terakhir, kasus epidemi telah terjadi di seluruh daratan Tiongkok, akibatnya pemblokiran kota dan komunitas kembali terjadi di banyak wilayah. Bahkan bentrokan antara warga sipil dengan pejabat dan personel pencegahan epidemi terjadi di banyak tempat.
Pada saat yang sama, pihak berwenang terus melakukan penyempurnaan terhadap kode kesehatan yang wajib dipindai setiap warga sipil yang melakukan perjalanan. Pada 9 November, instansi seperti Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok, Administrasi Negara untuk Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan Administrasi Negara untuk Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, mengumumkan “Rancangan Repelita ke-14 dalam Mewujudkan Informasi Kesehatan Nasional Bagi Setiap Warga Tiongkok”, yang isinya antara lain menyebutkan bahwa, pada tahun 2025, setiap warga negara Tiongkok akan sudah memiliki catatan kesehatan elektronik yang dikelola secara dinamis oleh pihak berwenang dengan menerbitkan kode kesehatan elektronik yang telah berfungsi penuh. Berita itu menyebabkan kemarahan masyarakat Tiongkok. Para pakar yang diwawancarai oleh Tim Forum Elit berpendapat bahwa penerapan kode kesehatan elektronik secara nasional berarti warga sipil di seluruh daratan Tiongkok telah digiring untuk memasuki era memenjara diri sendiri.
Era memenjara diri sendiri tiba bersamaan dengan penerapan nasional pindai kode akses
Hangzhou adalah kota pertama di Tiongkok yang menggunakan Kode Kesehatan. Pada 17 Februari 2020, Provinsi Zhejiang menjadi provinsi pertama di Tiongkok yang sepenuhnya telah menerapkan kode kesehatan bagi warganya. Pemantauan yang dilakukan pihak berwenang berdasarkan data besar semacam ini sekarang telah diterapkan di seluruh Tiongkok, dan telah dijadikan sarana penting bagi pemerintah partai komunis Tiongkok untuk memantau kegiatan seluruh rakyat.
Pada 6 November 2021 pagi ketika pengacara hak asasi manusia Tiongkok Xie Yang hendak terbang ke Shanghai untuk mengunjungi ibunda dari Zhang Zhan, seorang jurnalis warga sipil, tetapi di bandara dia menemukan bahwa Kode Kesehatan-nya tiba-tiba sudah berwarna merah sehingga ia harus membatalkan perjalanan. Namun, keesokan harinya Kode Kesehatannya kembali berubah menjadi hijau.
Mrs. Guo Jun, pemimpin redaksi media “The Epoch Times” dalam wawancara dengan tim “Forum Elit” baru-baru ini mengatakan bahwa melalui Kongres Nasional ke-17 yang lalu, PKT pernah mengusulkan untuk melakukan modernisasi terhadap kemampuan negara dalam memerintah, yang sebenarnya bertujuan untuk menerapkan sebuah cara untuk mengendalikan warga dan masyarakat Tiongkok. Sekarang rezim ingin menerapkan sistem pindai kode akses lewat Kode Kesehatan yang disempurnakan jelas adalah perwujudan dari rencana Kongres Nasional ke-17.
Mrs. Guo Jun mengatakan bahwa usulan penerapan sistem pindai kode akses mewajibkan setiap warga yang ingin pergi ke pusat perbelanjaan, naik bus umum, naik kereta api atau bahkan pesawat udara perlu melakukan pemindaian terlebih dahulu. Jika kode kesehatan Anda berwarna merah atau kuning, maka Anda akan mengalami kesulitan untuk bergerak di Tiongkok. Masalahnya adalah, kata Mrs. Guo Jun bahwa kode kesehatan yang berubah menjadi merah atau kuning itu tidak harus terkait dengan hasil tes asam nukleat. Kita telah melihat bahwa ketika sebuah bank di Henan gagal membayar kewajibannya kepada nasabah, nasabah yang menuntut pembayaran juga mendapatkan kode berwarna merah. Selama berlangsungnya Kongres Nasional ke-20, sejumlah pembangkang juga diberikan kode merah. Dengan kata lain, kode merah dapat dikenakan terhadap pribadi tertentu tetapi tidak kepada anggota keluarganya. Jadi begitu Anda diberi kode merah, itu sama dengan Anda diborgol dan dipenjara oleh otoritas yang memanfaatkan ponsel Anda sebagai borgol dan tempat tinggal Anda sendiri sebagai tahanan. Inilah mode kontrol baru yang berbiaya rendah tetapi berefisiensi tinggi.
Mrs. Guo Jun mengatakan, coba bayangkan jika otoritas menjadikan 1 miliar penduduk Tiongkok pemilik ponsel yang dibeli dengan harga tidak murah itu sebagai borgol untuk diri sendiri, dan tempat tinggal mereka yang juga dibeli dengan harga mahal sebagai tahanan. Maka sebentar lagi Tiongkok akan memasuki era warga memenjara diri sendiri. Pemerintah selain memenjarakan Anda, tetapi juga menghasilkan banyak uang darinya. Prospek ini bakal sangat mengerikan.
Mr. Shi Shan, seorang editor senior dan pemimpin redaksi “The Epoch Times” mengatakan dalam program self-medianya, bahwa jika lode kesehatan dalam ponsel Anda berwarna merah, maka Anda akan sulit bergerak. Jadi ponsel Anda adalah borgol elektronik Anda, Masalahnya adalah, borgol dan rumah tahanan buat Anda itu Anda biayai sendiri, penguasa tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, mereka hanya perlu menggerakkan jari di atas keyboard untuk mengubah kode kesehatan Anda menjadi berwarna merah dan Anda akan secara otomatis terkurung dalam rumah tahanan sendiri. Bahkan tidak perlu mengeluarkan surat perintah penahanan atau surat perintah penangkapan. Betapa nyaman, efisien, dan berbiaya rendah. Inilah tujuan PKT melakukan modernisasi terhadap kemampuan negara dalam memerintah.
Cuci otak PKT lebih mengerikan daripada totalitarianisme digital
Model kontrol yang ditetapkan oleh rezim Beijing melalui kode kesehatan juga telah membawa dunia luar kembali berfokus terhadap topik totalitarianisme digital. Wang Juntao, penanggung jawab cabang luar negeri Partai Demokrasi Tiongkok mengatakan kepada tim “Forum Elit” bahwa apa yang kita sebut totalitarianisme digital umumnya hanya digunakan untuk mengontrol informasi, tetapi tidak melakukan cuci otak. Sedangkan totalitarianisme PKT jauh lebih menakutkan karena ia menekankan kontrol psikologi, semangat dan budaya masyarakat, yang lebih kita kenal sebagai cuci otak. Sebagaimana yang dikatakan Mao Zedong dulu, itu adalah semacam revolusi yang menyentuh jiwa, yang sangat mengerikan. Selama Gerakan Rektifikasi Yan’an di masa lalu, cuci otak telah berhasil secara paksa mengubah Ding Ling dan sekelompok besar orang yang tinggal di komunitas yang disewa Barat sehingga berpikiran Barat menjadi sekelompok orang yang mendukung Mao Zedong dan PKT.
Wang Juntao mengatakan bahwa totalitarianisme digital dalam hal sarana teknis, adalah mekanisme kontrol online. Jika tidak memiliki mekanisme kontrol offline ini, efek yang dihasilkan dari mekanisme online ini sebenarnya relatif terbatas. Sekarang pemerintah komunis Tiongkok telah mempromosikan manajemen berbasis jaringan ke masyarakat, tetapi beberapa daerah masih mempertahankan sistem Baojia (sistem politik kuno), untuk waktu yang lama fungsi kontrol organisasi politik dan sosial semacam ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan totaliter digital.
Namun, Wang Juntao juga menunjukkan bahwa totalitarianisme PKT tidak mungkin menghilangkan kekuatan oposisi, karena tidak mungkin dapat mengubah keragaman kepentingan dan ide sosial, dan kekuatan yang beragam ini akan berada di dalam sistem totaliter, walau keberadaannya lebih tersembunyi, yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya krisis pemerintahan yang lebih besar, bahkan meruntuhkan sistem totaliter.
Wei Jingsheng, seorang aktivis gerakan demokrasi Tiongkok mengatakan kepada tim “Forum Elit” bahwa cuci otak sebenarnya adalah hal yang paling diutamakan oleh pemerintah Tiongkok, sedangkan digitalisasi, hanya berupa sarana tambahan untuk mendukung tujuan cuci otak. Wei Jingsheng memberi contoh. Ketika saya mengobrol dengan Hukovsky, seorang pembangkang terkenal asal Uni Soviet, dia berkata bahwa saya terpaksa bertanya kepada Anda. Meskipun Uni Soviet dan Tiongkok sama-sama memiliki kamp kerja paksa. Tapi yang tidak saya mengerti adalah, mengapa pembentukan kembali ideologi terhadap semua tahanan selalu dilakukan dalam kamp kerja paksa Tiongkok ? Padahal polisi-polisi di sana tidak berpendidikan tinggi, bagaimana mereka bisa melakukan reformasi pemikiran kita ?
Wei Jingsheng menjelaskan bahwa Hukovsky tidak mengerti karena Uni Soviet tidak memiliki perangkat (cuci otak) seperti ini, tetapi Partai Komunis Tiongkok menciptakan perangkat cuci otak yang lebih menyeluruh. Saya mengatakan kepadanya, sebenarnya, Cuci otak ini adalah metode yang dipakai dalam melatih budak, melatih seseorang merendahkan diri sendiri, memarahi diri sendiri, membuat seseorang setiap hari mengulang-ulangi ucapan panjang umur bagi seorang pemimpin idola, setelah seseorang berulang kali mengucapkan hal yang sama, maka hal itu akan menjadi perilaku bawah sadarnya, menjadikan seseorang itu budak yang patuh kepada majikannya setelah ia melepaskan semua hal yang semestinya ia miliki sebagai orang biasa. Patuh bagi budak lebih “menguntungkan” daripada membangkang, karena dapat membuatnya terhindar dari cambukan majikan.
Wei Jingsheng mengatakan bahwa mungkin para anggota senior Partai Komunis Tiongkok tidak menyadari bahwa setelah memasuki era reformasi dan keterbukaan, orang akan lebih terbuka pikirannya dan berkomunikasi lebih banyak dengan dunia luar, sehingga mereka tidak lagi begitu muda dicuci otak. Karena itu Partai Komunis Tiongkok hanya bisa iri terhadap metode Cuci Otak Korea Utara. Cuci otak di Korea Utara terus berlanjut hingga saat ini tanpa perubahan, tetapi tidak demikian di Tiongkok, sehingga akan sangat sulit bagi rezim PKT untuk kembali ke cara yang dilakukan di masa lalu. Sekarang Xi Jinping ingin memanfaatkan teknologi modern untuk membantu mewujudkan lagi situasi cuci otak masa lalu, agar rakyat secara sukarela menjadi budaknya penguasa.
Wei Jingsheng menunjukkan bahwa setelah COVID-19 menyebar, Xi Jinping menemukan bahwa penguncian ketat ini merupakan cara yang sangat baik untuk mengurung warga di rumah, dan ini adalah pelatihan yang sangat efektif, sama seperti seseorang dimasukkan ke dalam sel tahanan, tidak diberikan makanan, supaya warga mengemis kepada penguasa. Rakyat yang ingin mendapat makanan gratis harus meminta dan tunduk terhadap penguasa. Warga sipil dilatih untuk membiasakan diri berpikir demikian. Ini adalah sebuah pelatihan, melatih rakyat menjadi budak yang setia. Soal alasan mengapa kamp kerja paksa di Tiongkok berbeda dengan yang ada di Uni Soviet adalah, itu karena PKT lebih efektif dalam melatih warga sipil menjadi budak. Anda dapat melihat, bagaimana kamp kerja paksa memperlakukan para tahanan, sampai mereka benar-benar menjadi budak. Sekarang bahkan banyak warga sipil Tiongkok bersedia menjadi antek PKT dengan masuk sebagai anggota “partai 50 sen”. Saya menemukan bahwa orang-orang yang mau bekerja dengan dibayar hanya “50 sen” itu sebenarnya adalah para narapidana dalam penjara.
Pertikaian internal PKT masih berlanjut, Kebijakan Nol Kasus akan terus dipertahankan
Pertemuan pertama Komite Tetap Biro Politik PKT setelah Kongres Nasional ke-20 menyatakan bahwa kebijakan Nol Kasus akan terus dipertahankan. Tetapi keesokan harinya, Dewan Negara mengeluarkan 20 peraturan terperinci tentang pencegahan epidemi yang isinya jelas-jelas mengarah ke pelonggaran persyaratan yang diterapkan dalam kebijakan Nol Kasus, termasuk menentang “gugur satu mati seribu” (gara-gara satu orang terinfeksi, ribuan orang digiring untuk menjalani karantina paksa di tempat isolasi terpusat), membatalkan tes asam nukleat berskala besar, efektif dalam menerapkan pencegahan epidemi dan seterusnya. Dunia luar menemukan bahwa tampaknya rezim sedang bingung dalam menentukan kebijakan pencegahan epidemi.
Namun, sejak 12 November, Zhong Yin di media “People’s Daily” telah menerbitkan empat artikel yang menyajikan pujian atas kebijakan Nol Kasus pemerintah Tiongkok, dan mengingatkan agar tidak lupa melakukan “perhitungan utang” baik yang baru maupun lama.
Mrs. Guo Jun mengatakan bahwa tidak peduli bagaimana virus dan epidemi akan berkembang, kebijakan Nol Kasus Tiongkok akan terus dipertahankan. Guo Jun mengatakan bahwa alasan mengapa Xi Jinping dapat dipilih kembali, atau bahkan berkuasa seumur hidup, adalah karena oleh PKT Xi Jinping telah digembar-gemborkan sebagai pemimpin yang paling rasional, berpandangan jauh ke depan, dan kuat, dan bahwa dia adalah seorang sosok seperti Stalin dan Mao Zedong. Jika rakyat mengira Xi Jinping membuat keputusan yang salah, maka otoritas diktator akan menurun. Padahal bagi sistem otokratis, otoritas diktator sangat penting, ia adalah fondasi dari sebuah rezim. Di sisi lain, PKT mempromosikan sistem totalitarianisme digital melalui kebijakan Nol Kasus. Inilah yang disebut sebagai rancangan yang dibuat oleh para pejabat tingkat atas, yang juga melibatkan perebutan kekuasaan di dalam partai. Meskipun lawan-lawan Xi Jinping “tak berkutik” dengan keputusan yang dihasilkan oleh Kongres Nasional ke-20, tetapi mereka Itu belum hilang, jadi apakah mereka bersedia mendukung kebijakan ekstrem Xi Jinping dalam pencegahan epidemi ? Perjuangan ini belum sepenuhnya berakhir.
Kepada tim “Forum Elit” Wei Jingshen mengatakan, kebijakan Nol Kasus sekarang sedang dalam persimpangan jalan yang dapat menyulutkan sebuah konflik internal baru di partai. Menurut Wei Jingsheng, bahwa mereka yang termasuk dalam faksi Xi Jinping pasti jumlahnya tidak banyak. Sementara pemimpin masa lalu, seperti Jiang Zemin dan Hu Jintao, mereka meninggalkan banyak kader dan barisan, jadi banyak pejabat PKT yang bersedia mendukungnya. Ketika Xi Jinping memperlakukan Hu Jintao di dalam Kongres Nasional dengan cara yang kasar, tentu akan membuat banyak pejabat berpikir lebih jauh dalam menghadapi Xi Jinping. Oleh karena itu, pertempuran di internal partai selain tidak berhenti malahan akan meningkat. Hanya sementara waktu mungkin terlihat tenang seperti itik yang sedang terapung di atas air, padahal arus dibawahnya kuat.
Wei Jingsheng mengatakan bahwa kebijakan pencegahan epidemi ekstrem, termasuk kemerosotan ekonomi yang serius, rakyat jelata mengalami kesulitan dalam menyambung hidup dan lainnya telah menyebabkan perlawanan besar dari rakyat jelata. Rakyat sekarang lebih berani melawan secara terbuka, sebuah situasi yang hampir setara dengan perlawanan mahasiswa dan rakyat jelata pada tahun 1989. Jika situasi seperti ini tidak segera diubah, maka dapat dipastikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial akan semakin memburuk. Apalagi kalau Xi Jinping menginstruksikan penyerangan terhadap Taiwan. Tidak heran jika pemberontakan terjadi di dalam negeri, seperti di era Dinasti Sui (tahun 610-an), di saat Kaisar Yang dari Sui mengerahkan pasukannya untuk menaklukkan Korea, terjadi pemberontakan di dalam negeri. (sin)
ETIndonesia- Tim SAR masih terus berupaya mencari korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Tim SAR dibagi menjadi 5 tim, masing-masing tim Alfa, Bravo, Charly, Delta, dan Echo. Pada hari kedua operasi, Selasa (22/11/2022) hingga pukul 10.40 WIB, tim SAR berhasil 13 korban.
Tim Alfa mengevakuasi 1 korban anak laki-laki meninggal di Desa Benjot, Cijendil.
Tim Bravo mengevakuasi 1 korban meninggal dunia di Dusun Gintung dan 1 korban di Desa Gasol.
Tim Charly mengevakuasi 8 korban meninggal dunia di Warung Sate Shinta yang terkena terjangan tanah longsor. Salah satu korban anak-anak.
Tim Delta masih beroperasi di Warung Kondang. Sedangkan tim Echo mengevakuasi 2 korban dari pondok pesantren Kampung Ciherang, Panembong.
Seluruh korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
Tim SAR menggunakan peralatan ekstrikasi untuk membongkar reruntuhan dan mengevakuasi korban. Seluruh korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Cianjur.
“Tim SAR masih terus bekerja, menyisir kawasan-kawasan yang diduga kuat masih terdapat korban. Pagi tadi, kami menerima laporan dimana terdapat 27 orang yang dilaporkan hilang atau masih dalam pencarian. Kami minta doanya kepada seluruh masyarakat agar seluruh korban dapat kami temukan,” terang Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi melalui Kepala Biro Humas dan Umum, S. Riyadi. (Basrnas/asr)
ETIndonesia- Warga meninggal dunia pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat masih terus bertambah. Data per Selasa (22/11) pukul 09.55 WIB dilaporkan 103 orang meninggal dunia.
“Mayoritas warga meninggal karena tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk saat peristiwa terjadi,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.
Selain itu, 31 orang masih dilaporkan hilang. Pencarian masih terus dilakukan hingga hari ini.
377 orang luka-luka di Kabupaten Cianjur, 1 orang luka sedang di Kabupaten bandung, 1 orang luka berat dan 9 orang luka ringan di Kabupaten Sukabumi, dan 2 orang luka ringan di Kabupaten Bogor.
Warga mengungsi bertambah menjadi 7.060 jiwa yang tersebar di beberapa tiik. Selain itu, 8 KK mengungsi di Kabupaten Sukabumi dan 4 jiwa mengungsi di Kabupaten Bogor.
Sementara untuk kerusakan infrastruktur tercatat sebanyak 3.075 rumah rusak ringan, 33 unit rumah rusak sedang, dan 59 rumah rusak berat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat masih terus melakukan pendataan terkait jumlah korban jiwa, kerusakan infrastruktur, lokasi pengungsian, dan kebutuhan mendesak.
Hingga Selasa (22/11) pukul 06.30 WIB, gempa susulan tercatat sebanyak 118 gempa dengan magnitudo terkecil M1,5 dan terbesar M4,2.
Merespon peristiwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan Surat Keputusan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Cianjur selama 30 hari dimulai tanggal 21 November 2022 hingga 20 Desember 2022 yang ditandatangani langsung oleh Bupati Cianjur Herman Suherman.
BNPB juga telah memberikan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar 1,5 milyar dan bantuan logistik darurat senilai 500 juta. Bantuan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur pada saat tinjauan lapangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Wakil Komisi VIII DPR RI, Kepala BNPB, dan Kepala BMKG.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada warga di Kabupaten Cianjur dan sekitarnya untuk mengungsi apabila dirasa rumahnya masih belum aman dari bahaya gempabumi. Warga diimbau untuk tetap waspada akan adanya potensi gempa susulan.
Warga juga diminta untuk mengikuti dan mendapatkan informasi dari kanal resmi BNPB, BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah setempat. (BNPB/asr)
Sejak Presiden AS Joe Biden menjabat, dia telah berulang kali melepaskan cadangan minyak strategis untuk mengurangi harga minyak yang semakin mahal. Akan tetapi, mengapa Amerika Serikat justru terjebak dalam krisis energi, dan dapatkah pendekatan pemerintahan Biden membalikkan keadaan? Mari kita lihat analisis pakar.
Dalam pidatonya, Joe Biden mengatakan bahwa tingginya harga minyak di Amerika Serikat disebabkan oleh kebijakan minyak negara lain, dan pemerintah AS memutuskan untuk menggunakan cadangan minyak darurat untuk mengatasi gejolak pasar.
Biden berkata : “Saya mengumumkan bahwa kami akan terus menstabilkan pasar dan menurunkan harga karena tindakan negara lain menciptakan ketidakstabilan seperti itu.”
Anggota DPR AS Gary Palmer dan Dan Kish, wakil presiden American Energy Union, keduanya percaya bahwa lonjakan harga minyak AS disebabkan oleh kebijakan energi pemerintahan Biden.
Gary Palmer berkata : “Tindakan pertama yang diambil administrasi ini adalah menutup pipa XL Keystone. Jika mereka tidak melakukan itu, saya yakin kami sekarang akan mendapatkan 835.000 barel minyak per hari dari Kanada. Mereka juga mempersulit perusahaan minyak kecil mendapatkan sewa dan izin yang diperlukan untuk meningkatkan produksi minyak.”
Dan Kish juga berkata : “Tidak ada alasan kami tidak dapat memproduksi lebih dari 1,3 juta barel minyak per hari. Kami memiliki sumber daya. Amerika Serikat sebenarnya memiliki sumber daya selama ratusan tahun, tetapi kami tidak memiliki kebijakan bagi orang Amerika untuk mengembangkan sumber daya tersebut.”
Gary Palmer menegaskan: “Kami memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar di negara ini, dan saya telah menunjukkannya dalam pidato yang tak terhitung jumlahnya. Ada cadangan minyak di barat yang disebut ‘Formasi Sungai Hijau’ yang menampung 30.000 miliar barel minyak yang dapat diperoleh kembali. Minyak Ini adalah tiga kali jumlah yang digunakan di seluruh dunia dalam 100 tahun terakhir.
Menurut dia, semua yang kita konsumsi, semua yang kita gunakan, setiap layanan, setiap produk memiliki biaya energi, dan kebijakan administrasi ini telah mendorong biaya tersebut ke atas.”
Baik Palmer maupun Kish menunjukkan bahwa kelangkaan energi dan kenaikan harga minyak telah membuat hidup banyak orang menjadi sulit.
Palmer berkata : “Yang benar-benar mengkhawatirkan saya adalah musim dingin ini, terutama di bagian utara Amerika Serikat yang sangat dingin. Ribuan orang mati kedinginan karena tidak mendapatkan cukup panas di musim dingin.”
Dan Kish: “Di California kami telah melihat dampak langsungnya, ini menjadi sangat regional. Wilayah New England di AS terpukul karena masalah dan penutupan kilang. Kami telah melihat beberapa bagian California di mana harga minyak telah mencapai Lebih dari enam dolar.”
Mengenai pembangkit listrik dari sumber daya terbarukan yang selalu dianjurkan oleh pemerintahan Biden, baik Kish maupun Palimore mengatakan bahwa tidak praktis untuk sepenuhnya mengandalkan sumber daya terbarukan, yang kemungkinan besar akan menyebabkan pemadaman listrik skala besar. Bahkan, sulit bagi banyak orang untuk menyingkirkan masalah ini.
Dan Kish menambahkan: “Dia (Biden) meminta minyak dari Venezuela dan Arab Saudi, dan menjanjikan subsidi diferensial untuk panel surya dan kincir angin serta aki mobil listrik dari Tiongkok. Saya rasa banyak orang terjebak di sini.”
Palmer berkata : “Gagasan bahwa kita akan 100% terbarukan dalam 10-15 tahun ke depan adalah impian belaka. Mengandalkan tenaga angin atau matahari, yang merupakan sumber terputus-putus, bukanlah sumber daya yang berkelanjutan. Kami Tidak memiliki kapasitas penyimpanan.” (hui)
Kantor polisi” yang didirikan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) di luar negeri terus diekspos oleh media. Pada 17 November, Direktur FBI Christopher Wray mengatakan kepada Komite Keamanan Dalam Negeri dan Urusan Pemerintah Senat AS bahwa FBI sedang menyelidiki “kantor polisi” ilegal di New York City. Kantor polisi ini adalah bagian dari jaringan global “kantor polisi” PKT.
Sebuah laporan yang dirilis pada September oleh Safeguard Defenders, sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia yang berbasis di Eropa, mengungkapkan bahwa PKT telah mendirikan setidaknya 54 “kantor polisi luar negeri” di seluruh dunia, termasuk empat di Amerika Utara dan satu di Kota New York, tiga di Toronto.
Christopher Wray mengatakan kepada anggota parlemen bahwa mereka sangat prihatin. Mereka mengetahui lokasi-lokasi tersebut, katanya, tetapi tidak dapat merinci penyelidikan khusus FBI.
Dia juga mengatakan sungguh keterlaluan bahwa polisi Tiongkok telah mendirikan kantor di New York tanpa berkoordinasi. Hal demikian melanggar kedaulatan dan menghindari prosedur standar kerja sama peradilan dan penegakan hukum. Sebagai direktur FBI, dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi.
Xi Jinping Menolak Berjabat Tangan dengan Perdana Menteri Thailand
Xi Jinping kembali menjadi selebriti internet pada 18 November. Ketika dia pergi ke Thailand untuk menghadiri pertemuan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), dia menolak berjabat tangan dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, yang membuat adegan itu menjadi memalukan.
Gambar tersebut menunjukkan bahwa pada upacara penyambutan, Istri Prayut menyambut Xi Jinping dan istrinya sebagai negara tuan rumah . Setelah kedua pihak berfoto bersama, Prayuth mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Xi Jinping, tetapi Xi Jinping hanya mengangguk, lalu pergi dengan cepat, membuat Prayuth cukup malu, dan setelah menyentuh hidungnya, dia dan istrinya meninggalkan panggung.
Video terkait dengan cepat menjadi viral di Internet dan memicu diskusi hangat. Beberapa orang berteriak: ” sama sekali tidak ada” etiket “. Beberapa orang menghela nafas: “Peradaban kuno dengan sejarah 5.000 tahun. Sayang sekali.” Yang lain bertanya: “Apakah ini disengaja? Atau tidak tahu Sopan santun?”
Hanya dua hari yang lalu, selama pertemuan G20, video Xi Jinping secara terbuka “mengeluh” kepada Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau juga beredar di jaringan global yang mengejutkan opini global. (hui)
![[UPDATE] 271 Warga Meninggal Dunia, 2.043 Terluka dan 56.320 Rumah Rusak Akibat Gempa di Cianjur](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/11/Rumah-Hancur-GEMPA-di-CIANJ-768x432.jpg "[UPDATE] 271 Warga Meninggal Dunia, 2.043 Terluka dan 56.320 Rumah Rusak Akibat Gempa di Cianjur")
![[UPDATE] 268 Warga Meninggal Dunia, 151 Hilang dan 22.198 Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/11/Angkut-JENAZAH-CINJUR-768x432.jpg "[UPDATE] 268 Warga Meninggal Dunia, 151 Hilang dan 22.198 Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur")
![[UPDATE] 103 Meninggal Dunia dan 377 Terluka Pasca Gempa di Cianjur, Mayoritas Tertimpa Bangunan yang Ambruk](https://etindonesia.com/wp-content/uploads/2022/11/oPERASI-SAR-CIANJUR-768x432.jpg "[UPDATE] 103 Meninggal Dunia dan 377 Terluka Pasca Gempa di Cianjur, Mayoritas Tertimpa Bangunan yang Ambruk")
